DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Ringkasan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Menimbang BUPATJ LANGKAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI-I TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .3. .. TAHUN 2021 BUPATI LANGKAT PROVINS! SUMATERA UTARA

12.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Tnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Perat.uran Perncr in tah Nornor 55 Tahun 2005 ten Lang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 teniang Ked udukan Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer intah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lerribaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4421 );
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintah Berbasis Akrual Pada Pernerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Presidcn Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), scbagaimana tclah diubah dcngan Pcro rururi Presiden Nomor 12 'T'a hvm 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 q Nomor 52, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pcrncrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor l 06, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pcngawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Laporan Realisasi Anggaran scbagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai bcrikut:

a.Pendapatan Rp. 2. l 22.684.872.331,88
b.Belanja Rp. 2.183.224.861.799,75 Surplus/Defisit Rp. (60.539.989.467,87)

Pasal 2

(2)Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kincrja dan ikhtisar lapora n keuangan badan usaha milik dacrah/perusahaan dacrah:
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuanzan yang meliputi :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lcbih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional:
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan arus kas; dan
7. g.Cata tan atas laporan kcuungan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGJ\RAN 2020. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATT LANGKAT

24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 2 );
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3 );
22.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
21.Pera tu ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pernbiayaan netto setelah pcrubahan Rp 257.575.963.312,36
2. b.Real isa s i ::....::R=p----=2::....:5"-'7....;..=5..:...7=-5.:....::·9--=6;..;.;3;..;...3-=-=l2=--''-"-3_6 Sclisih lebih/ (kurnng} Rp 0,00 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pcngeluaran pernbiayaan setelah perubahan Rp 7.362.960.884,00
2. b.Reali sasi .;..:R=p__ __:7__:.·-=-3-=-6=2.:....::.9---=6=--=0-"-.8.;;;..8.;;;..4_,<-,;.0-'-0 Selisih lebih/(kurang) Rp
(4)Selisih anggaran dengan realisasi perierimaan pernbiayaan sejurnlah Rp.0,00 dcngan rincian scbagai bcrikut : a.Anggaran pcncrirnaan pembiayaan sctelah perubahan Rp 264. 938. 9'24.196,36
1. b.Realisasi Rp 264.938.924.196,36 Selisih lebih / (kurang} Rp 0,00 (Rp 257.575.963.312,36) (Rp 60.539.989.467,87) Rp 197.035.973.844,49
(3)Selisih anggaran dengan rcalisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.197.035.973.844,49 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defis it setelah perubahan b.Realisasi Selisih lcbih/(kurang)
(2)Selisih anggaran dcngan rcalisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.255.137.292.304,61) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.438.362.154.104,36
2. b.Realisasi Rp 2.183.224.861. 799, 75 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 255.137.292.304,61) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : ( 1) Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.58.101.318.460, 12 dcngan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.180. 786.190. 792,00 b.Realisasi Rp 2.122.684.872.331,88 Selisih Iebih/(kurang) (Rp 58.101.318.460,12)

Pasal 3

Rp. 264.938.924.196,36 Rp. 7.362.960.884100 Rp. 257.575.963.312,36 Rp. 197 .035. 973.844,49.

c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto
d.SILPA Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l ayat ( 1) huruf (f) untuk tahun yang bera k hir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

Pasal 7

e. d. c. b. Jumlah Pendapatan - LO Rp l.957.567.359.730,50 Jumlah Beban - LO Rp l .924.108.466.925,27 Surplus /Dcfisit dari Operasi Rp 33.458.892.805,23 Peridapatan Luar Biasa Rp 0,00 Beban Luar Biasa RQ 32.494.404.484146 Surplus/Defisit dari Pos Luar (Rp 32.494.404.484,46) Biasa Surplus/ Defisit - LO Rp 964.488.320, 77 Laporan Opcrasional sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal l ayat (I) huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 I Desember 2020 sebagai berikul : a. Rp 5.727.532.850,33 Rp 4.048.669.809.449,09 Pasal f>

b.Jumlah Kewajiban
c.._J umlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat ( 1) huruf (c) per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset Rp 4.054.397.342.299,42 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 197.035.973.844,49 Rp. l 97.035.973.844,49 Rp l 97.035.973.844,49 Rp. 264.938.924.196,36 Rp. 0,00 Rp. 264.938.924.196,36
a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan SAL scbagai Penerimaan Pem biayaan Tahun Berjalan Sub Total
c.Sisa Lebih/ Kurang Pem biayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) Sub Total
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain [. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf (b) per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Pasal 4

Catalan alas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 ayat (1) huruf (g) Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik sccara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan kcu, ..mgan.

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf (c) untuk tahun yang berakhir sarnpai dcngan 31 Dcscmbcr 2020 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awai Rp 4.059.164.578.219,89
b.Surplus/Defisit - LO Rp qf14.488.320,77
c.Darnpak Kurrrulatif Perubahan Kebijakan/ Kcsalahan Mendasar: (Rp l 1.459.257.091,57) Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 Sclisih Rcvaluasi Asct Tctap Rp 0,00 Koreksi Ek uit.a s Luinnya (Rp 11.459.257.091,57)
d.Ekuitas Akhir Rp 4.048.669.809.449,09
a.Saldo kas awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2020 Rp 264.938.924.196,36
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 235.575.158.220,99
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 303.478.108.572,86)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 0,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas lransitoris (Rp 0,00)
r.Kenaikan / Penurunan bersih kas selama periode (Rp 67 .902. 950.351,87)
g.Saldo akhir kas di BUD dan Bendahara Pengcluaran Rp l 97.035.973.844,49
h.Saldo akhir kas di BUD Rp 173. 146.650.922,49 I. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
j.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 7.600.000,00
k.Kas Lainnya (FKTP) Rp 19.784.501.244,00
l.Kas Lainnya (RSU) Rp 2.158.380.381,00
m.Kas Lainnya (Dana BOS) Rp 1 .938.841.297,00
n.Saldo kas akhir Rp l 97.035.973.844,49

Pasal 8

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalarn Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban ,Jangka Pendek; Daftar Kewajiban ,.Jangka Panjang; dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah me nurut urusan pernerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi rcalisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pernerintaha n dacrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Salclo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan Atas Laporun Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tuk Lertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Dae rah; Daftar rcaliaasi penarnbahan pengurangan aset tetap daerah; Laporan realisasi anggaran terdiri atas: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurui urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pcm biayaa n;

p.Larnpiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII 0. Lampiran XIV Lampiran XV n.
m.Lampiran XJIJ Larnpiran XIIl. Larnpiran XIk. Lampiran XJ. I. f. g. h. Lampiran V Lampiran VI Lampiran VB Lampiran VTTT Larnpiran lX e.
c.Larnpiran III
d.Lampiran fV
b.Lampiran II Lampiran 1.4 Lampiran T.3 I I I I I I Lampiran 1.2
a.Larnpiran I Lampi ran I. l Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1 tercanLum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid ak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Pasal IO ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR: 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR: 3-108/2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT ' Diundangkan DI Stabat Pada tanggal -~. :-: .. -~- -~-. ?0"' ' TERBTT RENCANA PERANGIN ANGIN ttd BUPATI LANGKAT, Ditetapkan di Staia~ 9 _ .QDol 1 Pada tanggal . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabu paten Langkat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 diatur Dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha M ili.k Dae rah

u.Lampi ran XX! t.Lampiran XX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan Dianggarkan kernbali dalam tahun Anggaran berikutnya; Daftar J umlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
s.Lampiran XIX Setelah Iaporan keuangan pcmcrintah daerah discsuaikan dengan hasil pcmeriksaan BPK, kcpala daerah mcnyampaian rancangan pcraturan daerah tentang pcrtanggungjawaban pelaksanaan APRD kepada DPRD paling lam bat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian Lerhadap laporan keuangan pemerintah daer ah berdasarkan hasil pemeriksaan. Laporari keuangan Perneriritah Dae ra h d isarn pa ika n ole h Kepala Dacrah kepada Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan perneriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. I. UMUM Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sarnpai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dae rah (APBD). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan Operasional;
c.Laporan Perubahan Ekuitas;
d.Ncraca; dan
e.Catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan (PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan Iaporan keuarigan dari eritita s akuntansi (SKPD) yang mcliputi :
a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Pcrubahan Ekuitas; I. l.aporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas laporan kcuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemcrintah Daerah dilakukan paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .L TAHUN 2021 ATAS PENJELASAN TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENLANGKATNOMOR --~~ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

12.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Tnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Perat.uran Perncr in tah Nornor 55 Tahun 2005 ten Lang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 teniang Ked udukan Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer intah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lerribaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4421 );
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintah Berbasis Akrual Pada Pernerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Presidcn Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), scbagaimana tclah diubah dcngan Pcro rururi Presiden Nomor 12 'T'a hvm 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 q Nomor 52, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pcrncrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor l 06, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pcngawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Laporan Realisasi Anggaran scbagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai bcrikut:

a.Pendapatan Rp. 2. l 22.684.872.331,88
b.Belanja Rp. 2.183.224.861.799,75 Surplus/Defisit Rp. (60.539.989.467,87)

Pasal 2

(2)Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kincrja dan ikhtisar lapora n keuangan badan usaha milik dacrah/perusahaan dacrah:
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuanzan yang meliputi :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lcbih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional:
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan arus kas; dan
7. g.Cata tan atas laporan kcuungan.

Pasal 1

24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 2 );
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3 );
22.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
21.Pera tu ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pernbiayaan netto setelah pcrubahan Rp 257.575.963.312,36
2. b.Real isa s i ::....::R=p----=2::....:5"-'7....;..=5..:...7=-5.:....::·9--=6;..;.;3;..;...3-=-=l2=--''-"-3_6 Sclisih lebih/ (kurnng} Rp 0,00 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pcngeluaran pernbiayaan setelah perubahan Rp 7.362.960.884,00
2. b.Reali sasi .;..:R=p__ __:7__:.·-=-3-=-6=2.:....::.9---=6=--=0-"-.8.;;;..8.;;;..4_,<-,;.0-'-0 Selisih lebih/(kurang) Rp
(4)Selisih anggaran dengan realisasi perierimaan pernbiayaan sejurnlah Rp.0,00 dcngan rincian scbagai bcrikut : a.Anggaran pcncrirnaan pembiayaan sctelah perubahan Rp 264. 938. 9'24.196,36
1. b.Realisasi Rp 264.938.924.196,36 Selisih lebih / (kurang} Rp 0,00 (Rp 257.575.963.312,36) (Rp 60.539.989.467,87) Rp 197.035.973.844,49
(3)Selisih anggaran dengan rcalisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.197.035.973.844,49 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defis it setelah perubahan b.Realisasi Selisih lcbih/(kurang)
(2)Selisih anggaran dcngan rcalisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.255.137.292.304,61) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.438.362.154.104,36
2. b.Realisasi Rp 2.183.224.861. 799, 75 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 255.137.292.304,61) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : ( 1) Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.58.101.318.460, 12 dcngan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.180. 786.190. 792,00 b.Realisasi Rp 2.122.684.872.331,88 Selisih Iebih/(kurang) (Rp 58.101.318.460,12)

Pasal 3

Rp. 264.938.924.196,36 Rp. 7.362.960.884100 Rp. 257.575.963.312,36 Rp. 197 .035. 973.844,49.

c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto
d.SILPA Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l ayat ( 1) huruf (f) untuk tahun yang bera k hir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

Pasal 7

b.Jumlah Kewajiban
c.._J umlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat ( 1) huruf (c) per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset Rp 4.054.397.342.299,42 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 197.035.973.844,49 Rp. l 97.035.973.844,49 Rp l 97.035.973.844,49 Rp. 264.938.924.196,36 Rp. 0,00 Rp. 264.938.924.196,36
a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan SAL scbagai Penerimaan Pem biayaan Tahun Berjalan Sub Total
c.Sisa Lebih/ Kurang Pem biayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) Sub Total
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain [. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf (b) per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Pasal 4

Catalan alas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 ayat (1) huruf (g) Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik sccara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan kcu, ..mgan.

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf (c) untuk tahun yang berakhir sarnpai dcngan 31 Dcscmbcr 2020 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awai Rp 4.059.164.578.219,89
b.Surplus/Defisit - LO Rp qf14.488.320,77
c.Darnpak Kurrrulatif Perubahan Kebijakan/ Kcsalahan Mendasar: (Rp l 1.459.257.091,57) Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 Sclisih Rcvaluasi Asct Tctap Rp 0,00 Koreksi Ek uit.a s Luinnya (Rp 11.459.257.091,57)
d.Ekuitas Akhir Rp 4.048.669.809.449,09
a.Saldo kas awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2020 Rp 264.938.924.196,36
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 235.575.158.220,99
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 303.478.108.572,86)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 0,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas lransitoris (Rp 0,00)
r.Kenaikan / Penurunan bersih kas selama periode (Rp 67 .902. 950.351,87)
g.Saldo akhir kas di BUD dan Bendahara Pengcluaran Rp l 97.035.973.844,49
h.Saldo akhir kas di BUD Rp 173. 146.650.922,49 I. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
j.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 7.600.000,00
k.Kas Lainnya (FKTP) Rp 19.784.501.244,00
l.Kas Lainnya (RSU) Rp 2.158.380.381,00
m.Kas Lainnya (Dana BOS) Rp 1 .938.841.297,00
n.Saldo kas akhir Rp l 97.035.973.844,49

Pasal 8

p.Larnpiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII 0. Lampiran XIV Lampiran XV n.
m.Lampiran XJIJ Larnpiran XIIl. Larnpiran XIk. Lampiran XJ. I. f. g. h. Lampiran V Lampiran VI Lampiran VB Lampiran VTTT Larnpiran lX e.
c.Larnpiran III
d.Lampiran fV
b.Lampiran II Lampiran 1.4 Lampiran T.3 I I I I I I Lampiran 1.2
a.Larnpiran I Lampi ran I. l Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1 tercanLum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid ak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Pasal IO ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR: 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR: 3-108/2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT ' Diundangkan DI Stabat Pada tanggal -~. :-: .. -~- -~-. ?0"' ' TERBTT RENCANA PERANGIN ANGIN ttd BUPATI LANGKAT, Ditetapkan di Staia~ 9 _ .QDol 1 Pada tanggal . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabu paten Langkat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 diatur Dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha M ili.k Dae rah

u.Lampi ran XX! t.Lampiran XX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan Dianggarkan kernbali dalam tahun Anggaran berikutnya; Daftar J umlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
s.Lampiran XIX Setelah Iaporan keuangan pcmcrintah daerah discsuaikan dengan hasil pcmeriksaan BPK, kcpala daerah mcnyampaian rancangan pcraturan daerah tentang pcrtanggungjawaban pelaksanaan APRD kepada DPRD paling lam bat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian Lerhadap laporan keuangan pemerintah daer ah berdasarkan hasil pemeriksaan. Laporari keuangan Perneriritah Dae ra h d isarn pa ika n ole h Kepala Dacrah kepada Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan perneriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. I. UMUM Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sarnpai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dae rah (APBD). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan Operasional;
c.Laporan Perubahan Ekuitas;
d.Ncraca; dan
e.Catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan (PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan Iaporan keuarigan dari eritita s akuntansi (SKPD) yang mcliputi :
a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Pcrubahan Ekuitas; I. l.aporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas laporan kcuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemcrintah Daerah dilakukan paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .L TAHUN 2021 ATAS PENJELASAN TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENLANGKATNOMOR --~~ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.