DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MERUBAH BEBERAPA KETENTUAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum sepenuhnya mengatur kebutuhan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Menimbang: a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat, untuk: itu perlu dilakukan sinergitas antara program sosial perusahaan dan program Pemerintah Daerah;

b.bahwa untuk mewujudkan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan perlu diberikan stimulan dalam bentuk pemberian hak dan penghargaan serta penetapan aturan yang jelas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT, KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SA LINAN
1. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. 12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. 13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perta.mbangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLANGKAT dan BUPATILANGKAT Dengan Persetujuan Bersama

19.Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14);
18.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Kemitraan dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati Il Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9); f

Pasal 6A

(1)Setiap perusahaan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah, wajib melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi perusabaan berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

4.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai beri.kut: BAB IVA SUBJEK HUKUMWAJIB TSP
3.Diantara BABIV dan BABV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang Lingkup TSP meliputi:

a.Subjek hukum wajib TSP;
b.Pembiayaan;
c.Pelaksanaan TSP;
d.Penyelenggaraan TSP;
e.Forum Pelaksana TSP;
f.Kewajiban Pemerintah Daerah;
g.Pembinaan dan pengawasan;
h.Penghargaan dan
1. 1.Sanksi Administratif;
2. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehinga berbunyi sebagai berikut: Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
a.mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b.memberikan batasan yangjelas tentang TSP serta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaannya;
c.menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari praktek pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
e.mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP;
f.menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
g.mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan Daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

Pasal 3

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan menjadi fasilitator atas pelaksanaan TSP yang dilakukan oleh perusahaan.
(2)Dalam rnelaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk FfSP.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Program TSP meliputi:
1. a.Bina lingkungan dan sosial;
2. b.Kemitraan UMKK;
3. c.Program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuhkembangkan untuk:
1. a.Kesejahteraan sosial;
2. b.Meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
3. c.Memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
4. d.Memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

BAB VII

PENYELENGGARAANTSP

Pasal 8A

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak:

a.menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TSP;
b.mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan Daerah;
c.mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
d.mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
e.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di Daerah.
1. 5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), memprioritaskan kepada masyarakat dan/ atau lingkungan terdekat pada lokasi usaha Perusahaan.
(4)Ketentuan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi UMKK.

Pasal 15

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui:
1. a.penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSP;
2. b.pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSP;dan
3. c.fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan program TSP.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.verifikasi pelaksanaan program TSP; dan
2. b.monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TSP.
  1. 9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib:

a.menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Daerah kepada FTSP sebagai bahan dalam perencanaan program TSP;
b.memberikan pendampingan pelaksanaan TSP; dan
c.menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRDdan Masyarakat.
1. 8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sumber anggaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan FTSP meliputi;

a.APBD;
b.Sumbangan pihak ketiga; dan/ atau
c.Sumber lain yang sah.
1. 7.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Keanggotaan FfSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.perwakilan Perusahaan;
2. b.perwakilan Pemerintah Daerah; dan
3. c.perwakilan Masyarakat.
(4)Struktur Keanggotaan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)FTSP memiliki tugas:
1. a.menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Oaerah kepada Perusahaan;
2. b.memberikan laporan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP kepada Bupati;
3. c.memberikan rekomendasi bentuk dan Perusahaan penerirna penghargaan kepada Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan dan tugas FTSP diatur dengan Peraturan Bupati. ( 1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Peringatan tertulis; atau
2. b.Pembatasan kegiatan usaha.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pegenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain sanksi administratif

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…