Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 33 Tahun 2018
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
BUPATI LANGKAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TENT ANG TAHUN2018NOMOR ~3 PERATURAN BUPATI LANGKAT BUPATI LANGKAT SALIN AN , I M l . engmgat I I ,....... .I /···· ' ' \ I :1 I ii '!'. 11 I,. tl t' i! I I • I I Menimbang I ~1 I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
BABI KETENTUAN UMUM
PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. MEMUTUSKAN: Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati IT Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
2 • I I I I I Menetapkan BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Tujuan disusunya Piagam Pengawasan Internal adalah :
Piagam Pengawasan Internal dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan Tata Kelola APIP. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
sliinan sesuai dengan Aslinya KEPALA GI HUKUM I ttd Diundangkan di Stabat pitda tanggal ~ t1 - B - 2018 I S~KRETARIS DAERAHKABUPATEN LANGKAT, I NGOGESA SITEPU ttd BUPATI LANGKAT, • Ditetapkan di Stabat ~A - ~- ;;to18 pad a tanggal .. . . . 1. . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. BAB IV KETENTUANPENUTUP
BAB IV
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4 .. ' .
Penjelasan piagam Pengawasan Intern. D. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, pimpinan instansi/ perangkat daerah I i I I I A. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk I pemberian keyakinan ( assurance activities) dan konsultansi ( consulting activities), yang I I dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik. B. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal· J di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. I I •
' I I I I I ( '·11 t- • \, .. • • • • r N OGESA SITEPU UPATI LANGKAT, I 11 I ! Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. I Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) ini dapat direviu dan dimutahirkan I ~ecara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan I perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik I terbaik di bidang Audit Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik- i praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit fharter) ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan Aparat Pengawa~ Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat. • i i I I I I I, I I I
1) Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dalam pelaksanaan tugasnya pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
' • 1) Menyusun dan rnelaksanakan rencana perneriksaan internal tahunan, termasuk rnengidentifikasi dan rnemutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan; 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk mernastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku; 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem rnanajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah; 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi infonnasi dan kegiatan lainnya; 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah, 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; 8) Mernbuat laporan basil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditi; Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Langkat. I i I ~- TUGAS POKOK DAN FUN GS! INSPEKTORA T KAiUP ATEN LANGKAT ' Tugas pokok Inspektorat adalah rnelaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kabupaten Langkat, yang paling kurang rneliputi:
I 31• VISI DAN MISI INSPEKTORAT : (1) Visi Inspektorat adalah " Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang i Profesional dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." I
( I..... , .. 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Langkat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, hams menjalankan fungsi: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan Instansi Pemerintah Daerah; dan 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi I Pemerintah Daerah. ! is. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT I I Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk: 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern; 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati clan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya; 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal; 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu · kegiatan Audit internal yang dilakukannya; dan 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. i. • • Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan internal tersebut di atas, maka lingkup audit internal Inspektorat Kabupaten Langkat paling kurang meliputi: 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah sesuai ketentuan; 2) Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Langkat;
Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas clan fungsi organisasi Kabupaten Langkat. Meningkatnya efektivitas manajemn risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kabupaten Langkat yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (KKN). I I
1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku; 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan internal dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan; 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Internal secara optimal; 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut basil pengawasan internal; 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan internal dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. • 1) '; .r-· ., I 2) ·1. •. ,, ... , 3) • pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah yang telah ditetapkan; 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan; 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola orgamsasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. PERSYARATAN AUDITOR YANGDUDUKDALAMUNIT APIP; Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi: 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang '• Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Pengawasan (audit) dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yag berlaku. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN . Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Terkait yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi. 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Kabupaten Langkat dan reviu atas laporan kinerja Kabupaten Langkat; 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan; 5) Pemantauan dan aktivitas audit internal lainnya dari masing-masing Perangkat Daerah, l • I. I I ! I I I 18 ' . I I I I I I ,9. i I 11 . i • • 1 I i I I I I ' • I B. INSPEKTORAT DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGANYANGBERLAKU 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat. 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik rnaupun laporan hasil 'pengawasan, 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa. 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang Iingkup penugasan . 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat. A INSPEKTORAT DENGAN AUDIT!: yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. io. LARANGANPERANGKAPANTUGAS DAN JABATAN AUDITOR; I I I I ! I obyektivitas auditor. I 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. l 1. IDJBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI I I I I • ,,,,., .• ~ I BUPATI LANGKAT, 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya. 2) Basil penilaian sec~ra berkala hams dikomunikasikan kepada Bupati mela~ui D Pengawasan Sekretans Daerah. · -r4 ·
1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
2) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang J abatan Fungsional .Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstem pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit. 2) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstem pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. , 3) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 clan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). , C. INSPEKTORAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH • '·· ... ,.· ,....... ~., ' \ .. , .. ~· ,. ····~. . ,
Membuka PDF…