Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan
9- Retribusi rurnah potong hewa.n yang selanjutnya dapat disebut sebagai retribusi adelah pungutan daerah ce} acoi nernhqrrarar.t otqe n^n.rarlioan faoilif^o hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. lO.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa tertentu.
Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
setiap ternak yang akan dipotong didalam dan diluar rumah potong diperiksa lebih dahulu kesehatannya (pemeriksaan antemortem) kepada seorang ahli dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tulisan kepada dinas . Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gejala penyakit menular/berbahaya bagi manusia maka ahli dapat memerintahkan supaya ternak tersebut ditanam atau dimusnahkan dengan tanpa dipungut retribusi dan biaya pemusnahan diluar tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
Khusus untuk daging yang berasal dari ternak besar yang berasal dan dipasarkan di wilayah kabupaten langkat diwajibkan untuk diperiksa kesehatannya (pemeriksaan post mortem). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan ongkos pemeriksaan Rp.7S.OOO (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor. Setiap ternak yang akan dipotong di rumah potong hewan harus dititipkan pada kandang rumah potong dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) jam. Hewan ternak yang dipotong atas dasar kewajiban menjalankan perintah agama termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2)tetapi tidak diwajibkan membayar retribusi.
(10)Pemotongan di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memperhatikan kaidah agama.
Pasal22a
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.
Membuka PDF…
Dokumen