DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Kabupaten Langkat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA BUPATI LANGKAT, TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2020 BUPATILANGKAT PROVINS! SUMATERA UTARA SALIN AN 2

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor lUIJ Tahun ~000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 249);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); 4

(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. l.464.884.350.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp.77.761.588.278,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan sejumlah Rp.111.507.400.000,00 yang sejumlahSahDaerahAslid. Lain-lain Pendapatan Rp.56.938.801.300,00
(2)Pendapalan Asli Daera h (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jcnis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.70.986.254.380,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.29.245.779.350,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.9.950.000.000,00
4. a.Pcndapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp.167.120.835.030,00
5. b.Pendapatan Transfer sejurnlah Rp. l.542.645.938.278,00
6. c.Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah sejumlah Rp.11 l .507.400.000,00

Pasal 2

( l) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: Pembiayaan Netto .:....:R:..c:P:..:....·--------=-Oi...;10:c.=O Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan : Rp. 0,00 0,00 0100 Rp. Rp.

3.Pembiayaan :

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 0,00Surplus/ (Defisit)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian se bagai beriku t:

1.Pendapatan Daerah Rp. l.821.274.173.308,00
2.Belanja Rp. l.82 l.274.173.308100 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan BUPATI LANGKAT MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT - 5

(3)Pengeluaran Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sejumlah Rp.0,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan Pernbiayaan sejumlah Rp.0.00,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.0,00
2. b.Pengeluurnn Pembia.ya.a.nsejurnlah Rp.0,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.4.605.077.935,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.338.422.209.100,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.8.298.855.746,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.42.494.630.098,00
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.18.107.905.707,00
3. c.Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah Rp.58.239.188.040,00
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp.74.800.000,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.937.497.919.350,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.396.831.731.044,00
3. c.Belanja hibah sejumlah Rp.5.091.556.288,00
4. d.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. l l.610.300.000,00

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi sejumlah Rp.l.351.031.506.682,00
2. b.Belanja Modal sejumlah Rp. l 18.916.523.845,00
3. c.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.8.298.855.746,00
4. d.Belanja Transfer sejumlah Rp.343.027.287.035,00 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurul Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organiaasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelornpok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain; Daftar Sub Kegialan Tahun Anggaran Sebelum.nya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah.

15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
14.Lampiran XIV
13.Lampiran XIIl J 0. Lampiran X
11.Lampiran Xl
12.Lam piran XII
9.Lampiran IX
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III
2.Lam piran II

l.Larnpiran I Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

7 PEMBINA Tk. I NIP.19730803 200212 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR : (8-152/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR: 3 TAHUN 2020 INDRA SALAHUDIN ttd Diundangkan di Stabat pada tanggal .:z8 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN ttd Ditetapkan di Stabat pada tanggal ;iS Desember 2020 BUPATI LANGKAT, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 7

8 Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dcngan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bcrsama Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersarna-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubcrnur. Hasil pcnyempurnaan tersebul ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2021 9 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 57 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Kabupaten Langkat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor lUIJ Tahun ~000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 249);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); 4

(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. l.464.884.350.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp.77.761.588.278,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan sejumlah Rp.111.507.400.000,00 yang sejumlahSahDaerahAslid. Lain-lain Pendapatan Rp.56.938.801.300,00
(2)Pendapalan Asli Daera h (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jcnis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.70.986.254.380,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.29.245.779.350,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.9.950.000.000,00
4. a.Pcndapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp.167.120.835.030,00
5. b.Pendapatan Transfer sejurnlah Rp. l.542.645.938.278,00
6. c.Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah sejumlah Rp.11 l .507.400.000,00

Pasal 2

3.Pembiayaan :

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 0,00Surplus/ (Defisit)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian se bagai beriku t:

1.Pendapatan Daerah Rp. l.821.274.173.308,00
2.Belanja Rp. l.82 l.274.173.308100 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan BUPATI LANGKAT MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT - 5

(3)Pengeluaran Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sejumlah Rp.0,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan Pernbiayaan sejumlah Rp.0.00,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.0,00
2. b.Pengeluurnn Pembia.ya.a.nsejurnlah Rp.0,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.4.605.077.935,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.338.422.209.100,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.8.298.855.746,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.42.494.630.098,00
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.18.107.905.707,00
3. c.Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah Rp.58.239.188.040,00
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp.74.800.000,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.937.497.919.350,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.396.831.731.044,00
3. c.Belanja hibah sejumlah Rp.5.091.556.288,00
4. d.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. l l.610.300.000,00

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi sejumlah Rp.l.351.031.506.682,00
2. b.Belanja Modal sejumlah Rp. l 18.916.523.845,00
3. c.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.8.298.855.746,00
4. d.Belanja Transfer sejumlah Rp.343.027.287.035,00 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
14.Lampiran XIV
13.Lampiran XIIl J 0. Lampiran X
11.Lampiran Xl
12.Lam piran XII
9.Lampiran IX
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III
2.Lam piran II

l.Larnpiran I Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006