DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Arah Kebijakan dan Strategi, Pengelolaan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perizinan, Penanggulangan dan Pemulihan, Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3, Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiyaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan lampiran hurufKangka5Undang- UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah ,urusan Bidang Lingkungan Hidupsubbidang Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1(satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan hurufc,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 1 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Derah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 2 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4153); 12.PeraturanPemerintahNomor27Tahun2012tentangIzin Lingkungan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5285); 13.Peraturan PemerintahNomor101Tahun 2014 tentang Pengelolaan LimbahBahanBerbahayadanBeracun (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014 Nomor333,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5617); 14.KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Nomor7 Tahun 2001tentangPejabatPengawasLingkungan Hidupdan PejabatPengawas LingkunganHidupDaerah; 15.KeputusanMenteri LingkunganHidupNomor58Tahun 2002tentangTata Keija PejabatPengawasLingkungan HidupdiProvinsi/Kabupaten/Kota; 16.PeraturanMenteri Lingkungan HidupNomor2Tahun 2008 tentang PemanfaatanLimbahBahan Berbahaya danBeracun; 17.PeraturanMenteriLingkungan HidupNomor30 Tahun 2009tentangTata LaksanaPerizinandanPengawasan Pengelolaan LimbahBahan BerbahayadanBeracunserta Pengawasan Pemulihan AkibatPencemaranLimbah BahanBerbahayadan Beracun OlehPemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteriLingkunganHidupNomor33Tahun 2009 tentang CaraPemulihan LahanTerkontaminasi LimbahBahan BerbahayadanBeracun; 19.PeraturanMenteriLingkungan HidupNomor13Tahun 2010 tentangUpayaPengelolaan Lingkungan Hidupdan Upaya PemantauanLingkungan Hidupdan Surat PemyataanKesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup; 20.PeraturanMenteri Lingkungan HidupNomor2Tahun 2012 tentang Tata LaksanaJabatanPenyidikPegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 21.PeraturanMenteriLingkungan HidupNomor11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik TindakPidana di Bidang PerlindungandanPengelolaan Lingkungan Hidup; 22.Keputusan Menteri Lingkungan HidupNomor56 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan; 23.PeraturanMenteri Lingkungan HidupNomor14 Tahun 2013 tentang Simbol Berbahaya danBeracun; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat(Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29); danLabelLimbah Bahan 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPETAN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Langkat.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
10.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan , pengolahan, dan/atau penimbunan limbah.
11.Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. 4 12.PenyimpananLimbahB3adalah kegiatanmenyimpanlimbahB3yang dilakukanolehPenghasil,Pengumpul,Pemanfaat,Pengolahdan/atau PenimbunlimbahB3,dengan maksudmenyimpansementara. 13.PengumpulanLimbahB3adalah kegiatan mengumpulkanlimbahB3 dariPenghasillimbahB3,dengan maksudmenyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat,Pengolahdan/atauPenimbun limbahB3. 14.PengumpulanLimbahB3Skala Daerahadalahkegiatan mengumpulkan limbahB3denganlokasi PengumpuldanPenghasil limbahB3berada diDaerah.
15.PengangkutanLimbahB3adalahkegiatan pemindahanlimbahB3dari Penghasil,Pengumpul,Pemanfaat,dan/atauPengolah ke Pengumpul, Pemanfaat,Pengolah,dan/atauPenimbun limbahB3. 16.Pemanfaatan LimbahB3adalahkegiatanpenggunaankembali(reuse), daurulang(recycle),dan/atauperolehankembali(recovery)yang bertujuanuntukmengubahlimbahB3menjadisuatu produk,yang dapat digunakan sebagai substitusibahanbaku,bahanpenolong, dan/ataubahan bakaryangharusaman bagi lingkungandan kesehatanmanusia. 17.Pengolahan LimbahB3adalahprosesuntukmengubah karakteristik limbahB3yangbertujuan untukmenghilangkandan/atau mengurangi sifatbahaya,sifat racun,komposisi,dan/atau jumlah limbahB3,dan/ataumengoperasikansaranapengolahan limbahB3, yangharusamanbagikesehatan manusia dan lingkungan hidup. 18.Penimbunan LimbahB3adalah kegiatanmenempatkan limbahB3 padafasilitas penimbunan dengan maksud tidakmembahayakan kesehatan manusiadanlingkunganhidup. 19.Setiap Orang adalah orang perseoranganatau badanusaha,baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadanhukum. 20.BadanUsahaadalah suatu bentuk badanusahayangmeliputi Perseroan Terbatas,Badan UsahaMilikNegaraatauDaerah,Firma, Koperasi,Yayasan,Dana Pensiun,sertaBadanUsahalainnya yang melakukan kegiatan pengelolaan limbahB3yang bersumberbukan kegiatan sendiri dan dalam aktenotaris pendirian badan usaha tertera bidangatau subbidangpengelolaan limbahB3. 21.Penghasil LimbahB3adalah orang yang usaha dan/ataukegiatannya menghasilkan limbahB3. 22.PengumpulLimbah B3adalah badanusahayang melakukan kegiatan pengumpulan limbahB3di Daerah,sebelum dikirim ketempat pengolahan,pemanfaatan dan/ataupenimbunan limbahB3. 23.PengangkutLimbah B3adalah badan usahayang melakukan kegiatan pengangkutan limbahB3. 24.PemanfaatLimbahB3adalah badan usahayangmelakukan kegiatan pemanfaatan limbahB3.
25.Pengolah Limbah B3adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbahB3. 26.Penimbun Limbah B3adalah badan usahayang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. 27.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkatPPLHDadalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas,wewenang,dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 5 yang diberiwewenangkhususolehundang-undanguntuk melakukan penyidikanterhadap pelanggaranPeraturan Daerah. 29.Pemohonadalahorang yangmengajukanpermohonanizinpengelolaan LimbahB3.
30.IzinadalahizinpengelolaanLimbahB3yang meliputiIzin PenyimpananSementaraLimbahB3,dan atauIzinPengumpulan Limbah B3skala kabupaten. 31.IzinLingkunganadalah adalahizinyang diberikankepadasetiap orang yangmelakukanusahadan/ataukegiatanyangwajib Amdal atauUKL-UPLdalam rangka perlindungandan pengelolaan lingkungan hidupsebagaiprasyaratuntukmemperoleh izinusaha dan/ataukegiatan. 32.Rekomendasiadalahsuratyangmenjadi dasarpertimbanganuntuk menerbitkanizinusahadan/atau kegiatan.

BAB II

Asas, Maksud,Tujuandan RuangLingkup BagianKesatu Asas

Pasal 2

PengelolaanLimbahBahan Berbahayadan Beracun diDaerahKabupaten Langkat,berdasarkan asas: a.tanggung jawab Negara b.kelestarian dan keberlanjutan c.keserasian dan keseimbangan d.keterpaduan e.manfaat f.kehati-hatian g.keadilan h.ekoregion i.keanekaragaman j.pencemar membayar k.kearifanlokal

l.tataKelolaPemerintah yangBaik m.partisipatifdan;
n.otonomi daerah

Pasal 4

Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah: 6

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
c.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
d.mencegah pencemaran dan menanggulangi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dan;
e.melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi:

a.arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3; ! b. perencanaan pengelolaan limbah B3; i c. pengelolaan limbah B3; ! d. perizinan; j e. penanggulangan dan pemulihan; I
f.sistem tanggap darurat;
g.koordinasi; ! h. keijasama dan kemitraan;
i.peran masyarakat dan dunia usaha;
j.sistem informasi; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi: ; a. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah, kecuali minyak pelumas/oli bekas;

b.menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3;
c.pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
d.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
e.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah;
f.pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
g.melakukan keijasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3. 7

BAB IV

ARAH KBBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

(1)Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Langkat akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan ( reduce), daur ulang ( recycle) , penggunaan kembali ( reuse) dan perolehan kembali ( recovery).

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 9

Badan menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 10

(1)Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib:
1. a.melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; dan
2. b.membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
  1. 1.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
  2. 2.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;dan
  3. 3.nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. 8
(2)Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pengurangan limbah B3;
2. b.penyimpanan limbah B3;
3. c.pengumpulan limbah B3;
4. d.pengangkutan limbah B3;
5. e.pemanfaatan limbah B3;
6. f.pengolahan limbah B3; dan
7. g.penimbunan limbah B3.
(3)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sumbernya terdiri atas: .
1. a.limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.limbah B3 dari sumber spesifik;
3. c.limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
(4)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(5)Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah terbakar;
3. c.bersifat reaktif;
4. d.beracun;
5. e.menyebabkan infeksi; dan
6. f.bersifat korosif;
(6)Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
1. a.inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan, dan;
2. b.bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945