DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

(3)Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab memelihara dan meniasa ketertiban, kebersihan, kesehatan linskunsan dan keindahan di
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Bagtan Kelima Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

a.melakukan perbuatan ya;:;g dapat merusak jalur hrjau dan/ata,u taman beserta kelengkapannya;
b.bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c.melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
d.melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
e.memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan I atau keselamatan manusia;
f.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
g.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalur hijau dan taman;
h.membuang sampah pada daerah jalur hijau, taman, dan tempat umum.
i.memasukkan kendaraan ke dalam taman; dan
j.melakukan perbuatan asusila pada jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
(2)Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yarrg berwenang-
(3)Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaErn sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas tz;rn dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup Bot, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

a.mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
c.mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa tzin dart pejabat yang berwenang;
d.mendirikan bangun-bangunan reklame danlatau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e.mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.mendirikan bangunan tanpaizin; dan
g.mengalih fungsikan rumah tinggal dan rumah toko menjadi rumah ibadat.

Pasal 16

Setiap pemilik, penghuni bangunan, danf atau rumah diwajibkan:

a.menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
b.membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memangkas dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
d.memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemiliklpenghuni bangunan atau rumah;
e.memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter; dan
f.menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya.

Pasal 17

Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1)Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
1. a.memiliki surat izin usaha;
2. b.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
3. c.membatasi usia penguniung sesuai dengan ienis usaha hiburan dan
4. d.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(2)Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
2. b.memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
3. c.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3)Pengelola Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tqjam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
2. b.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di tingkungan usahanya.
(4)Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (21, dan ayat (3), dilarang:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
2. b.membiarkan terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
3. c.menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
4. d.menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, seraga.m dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi.
(5)Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)Setiap hiburan hajatan masyarakat wajib mendapat inn dari Kepolisian Sektor (Polsek) setempat atas rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
(2)Hiburan hajatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama hingga pukul 22.OO WIB.
(3)Hiburan hajatan masyarakat wajib berhenti pada waktu-waktu ibadah minimal selama 30 menit dengan rincian 15 (lima belas) menit sebelum waktu ibadah tiba dan 15 menit setelah waktu ibadah selesai.
(4)Masyarakat yang melaksanakan hiburan hajatan, wajib menjamin tidak berlangsung kegiatan mabuk-mabukan, perjudian dan kegiatan kegiatan porno aksi di sekitar lokasi hiburan.
(5)Untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya hiburan hajatan, masyarakat dapat meminta bantuan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Sektor setempat.

Pasal 20

Setiap orang dilarang sebagai perantaral calo:

a.karcis angkutan umum;
b.tiket hiburan;
c.penguiian kendaraan bermotor: dan

Pasal 21

(1)Setiap orang dilarang berjualan dan/atau berusaha di jalan, trotoar, di pinggir re1 Kereta Api, emperan toko, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuka oleh Bupati.
(2)Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

(1)Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan / pembelian / pengurusan senbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

(3)Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab memelihara dan meniasa ketertiban, kebersihan, kesehatan linskunsan dan keindahan di
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Bagtan Kelima Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

a.melakukan perbuatan ya;:;g dapat merusak jalur hrjau dan/ata,u taman beserta kelengkapannya;
b.bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c.melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
d.melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
e.memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan I atau keselamatan manusia;
f.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
g.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalur hijau dan taman;
h.membuang sampah pada daerah jalur hijau, taman, dan tempat umum.
i.memasukkan kendaraan ke dalam taman; dan
j.melakukan perbuatan asusila pada jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
(2)Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yarrg berwenang-
(3)Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaErn sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas tz;rn dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup Bot, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

a.mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
c.mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa tzin dart pejabat yang berwenang;
d.mendirikan bangun-bangunan reklame danlatau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e.mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.mendirikan bangunan tanpaizin; dan
g.mengalih fungsikan rumah tinggal dan rumah toko menjadi rumah ibadat.

Pasal 16

Setiap pemilik, penghuni bangunan, danf atau rumah diwajibkan:

a.menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
b.membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memangkas dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
d.memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemiliklpenghuni bangunan atau rumah;
e.memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter; dan
f.menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya.

Pasal 17

Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1)Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
1. a.memiliki surat izin usaha;
2. b.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
3. c.membatasi usia penguniung sesuai dengan ienis usaha hiburan dan
4. d.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(2)Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
2. b.memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
3. c.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3)Pengelola Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
1. a.mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tqjam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
2. b.menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di tingkungan usahanya.
(4)Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (21, dan ayat (3), dilarang:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
2. b.membiarkan terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
3. c.menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
4. d.menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, seraga.m dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi.
(5)Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)Setiap hiburan hajatan masyarakat wajib mendapat inn dari Kepolisian Sektor (Polsek) setempat atas rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
(2)Hiburan hajatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama hingga pukul 22.OO WIB.
(3)Hiburan hajatan masyarakat wajib berhenti pada waktu-waktu ibadah minimal selama 30 menit dengan rincian 15 (lima belas) menit sebelum waktu ibadah tiba dan 15 menit setelah waktu ibadah selesai.
(4)Masyarakat yang melaksanakan hiburan hajatan, wajib menjamin tidak berlangsung kegiatan mabuk-mabukan, perjudian dan kegiatan kegiatan porno aksi di sekitar lokasi hiburan.
(5)Untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya hiburan hajatan, masyarakat dapat meminta bantuan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Sektor setempat.

Pasal 20

Setiap orang dilarang sebagai perantaral calo:

a.karcis angkutan umum;
b.tiket hiburan;
c.penguiian kendaraan bermotor: dan

Pasal 21

(1)Setiap orang dilarang berjualan dan/atau berusaha di jalan, trotoar, di pinggir re1 Kereta Api, emperan toko, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuka oleh Bupati.
(2)Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

(1)Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan / pembelian / pengurusan senbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .