DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan, Pengelola PJU, Lokasi Penerangan, Alat Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Izin Pemasangan PJU Secara Swadaya di Wilayah Desa/Kelurahan, Pemeliharaan Alat PJU, Penggantian dan atau Pemindahan PJU, Pelayanan PJU, Beban Biaya PJU, Program Hemat Energi Dalam PJU, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Khusus dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Langkat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
8.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
9.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Kelurahan adalah wilayah keija Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yangmenghubungkan ibukotaProvinsidenganibukota Kabupaten/Kotaatauantaribukota Kabupaten/Kotadan jalan strategisProvinsi. 14.JalanKabupatenadalah jalanlokaldalamjaringanjalanprimer yangmenghubungkan ibukota Kabupaten denganibukota Kecamatan,antaribukotakecamatan,ibukotaKabupaten dengan pusat kegiatanlokal,antarpusatkegiatanlokalserta jalanumum dalamjaringanjalansekunder dalam wilayahKabupatendan jalan strategis Kabupaten. 15.JalanLingkungan adalahjalanumum yang berfungsimelayani angkutanlingkungan denganciripeijalanan jarak dekat,dan kecepatan rata-rata rendah. 16.Perangkat Daerah adalahunsurpembantubupatidalam penyelenggaraan PemerintahanDaerahyangterdiri dariSekretariat Daerah,SekretariatDPRD, DinasDaerah,LembagaTeknis Daerah, Kecamatan,danKelurahan. 17.PihakKetigaadalahbadanusahayang menyelenggarakan kegiatan usahadibidangjasakonstruksi.
18.Penyidikadalah PejabatPolisiNegara Republik Indonesiaatau pejabatPegawaiNegeriSipil yangdiberitugas danwewenang khususoleh Undang-Undanguntukmelakukan penyidikan. 19.Penyidik PegawaiNegerisipil yang selanjutnya disingkat adalah PenyidikPegawai NegeriSipiltertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yangdiberi wewenangkhususolehUndang- Undanguntukmelakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. PPNS BABII ASAS PENGELOLAAN Pasal 2 Pengelolaan PJU berdasarkanasasmanfaat,keadilan, efektivitasdan efisiensi,serta estetika. BABIII PENGELOLAPJU

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaanPJU.
(2)Bupati menunjuk perangkat daerah sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU.Pengelolaan PJU,meliputi : a.perencanaan pemasangan dan penataanPJU; b.penambahan dan perluasan PJU;
1. c.pemasangan jaringanPJU; d.pemeliharaan dan perbaikan PJU; e.pembinaan dan pengawasan PJU;dan f.hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU diwilayah daerah.
(3)Bupati menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada perangkat daerah dengan pola pengorganisasian,meliputi :
1. a.pembagian wilayah keija/ sektor dan penanggungjawab sektor;
2. b.penanggungjawab bahan/ material dan gudang;
3. c.penanggungjawab pemantau energi;
4. d.penanggungjawab teknik;
5. e.penanggungjawab armada/ kendaraan; dan
6. f.administrator.

Pasal 4

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan:

a.PLN dalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
b.Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengaturan jalan untuk lalu lintas dalam wilayah daerah;
c.Dinas permukiman dan Perumahan untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
d.Dinas PU dan Penataan Ruang selaku penanggungjawab pengelolaan jalan; dan
e.Dinas pendapatan selaku penanggungjawab penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV

LOKASI PENERANGAN

Pasal 5

(1)Lokasi PJU, meliputi:
1. a.seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah desa/ kelurahan; dan
2. b.Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah Daerah.
(2)Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.

BAB V

ALAT LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 6

Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi:

a.alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
b.alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan.

Pasal 7

Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas :

a.alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu; b.alatpeneranganjalan berdasarkancatudaya;dan c.alatpeneranganjalanberdasarkankuatpencahayaan.

Pasal 8

(1)AlatPeneranganJalansebagaimanadimaksuddalam Pasal 7, menggunakansistem: a.Alat peneranganjalanotonom;dan/atau b.Alatpeneranganjalaninterkoneksi.
(2)AlatPeneranganJalanotonomsebagaimana dimaksud padaayat(1) hurufamerupakanalatpeneranganjalanyangberdirisendiri denganpengaturankuatpencahayaandanpenyediaankebutuhan aruslistrikdiatur dandisediakan olehalatpenerangan jalansecara mandiri.
(3)Alatpenerangan jalan interkoneksisebagaimana dimaksuddalam pada ayat(1)hurufb,merupakanalatpenerangan jalandengan pengaturankuat pencahayaandanpenyediaankebutuhanarus listrikterkoordinasidanterkoneksidengan alatpeneranganjalan yangdipasang padalokasi lain.

Pasal 9

(1)Alatpeneranganjalan interkoneksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal8ayat(1)hurufb, memilikisistem komunikasi yangdapat diatur secara tersentralisasi dengan aplikasiperangkat lunak cerdas atausmart lightingsystem menggunakankoneksiperalatankontrol nirkabel yangberbasis: a.Gelombang radioatauwireles Fidelity(Wifi);atau
1. b.Gelombangcahaya ataulightfidelity(Lifi).
(2)Sistemkomunikasi berbasi gelombang radioatauwireless fidelity (Wifi)sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufa,dilengkapi denganfasilitasuplink dandownlink komunikasi sebagai sarana pengiriman dan penerimaan data.

Pasal 10

(1)Aplikasiperangkat lunak cerdas atausmart lightingSystem sebagaimana dimaksuddalamPasal 5ayat(1), paling sedikit dilengkapi dengan kemampuanuntukmelakukan kontrolterhadap statusalat penerangan jalan,meliputi; a.Pengaturan kuat pencahayaan;pencatatan konsumsi daya listrik ataukilo watt hour(kwh)meter; b.Pemantauan unjuk kerja perangkat elektronik; c.Melakukan kontroljarak jauhsecara tersentralisasi; d.Sensor dan pencatatan data kondisi lingkungan; dan e.Kerusakan atau kegagalan alat penerangan jalan.
(2)Aplikasi perangkat lunak cerdas atausmart lightingsystem sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib bersumber dari aplikasi open sourcedan dapat diakses tanpa melalui softwarekhusus tertentu sehingga mudah apabila akan diintegrasikan.

Pasal 11

Traffic Light (Lampu lalu lintas) termasuk dalam kategori penerangan jalan umum dalam wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 13

(1)Pemasangan PJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pada:
1. a.kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN pada tegangan rendah 220 Volt atau menggunakan energi alternatif.
(2)Titik pemasangan PJU disesuaikan dengan jarak teknis penerangan dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan lingkungan.
(3)Pemasangan PJU diutamakan pada:
1. a.jalan dilokasi permukiman penduduk;
2. b.jalan yang rawan tindakan kriminal;
3. c.jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
4. d.fasilitas umum.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…