Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 66
Ringkasan
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Bupati adalah Bupati Langkat. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat berupa organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyaralGt bempa penyediaan barang danlatau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatansehari- hari dalam rumah tangga yang tidak temasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitaslainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat prosesalam yang menghasilkan timbulan sampah.
Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R {Redure, Reuse dan Recgcle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempatdilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat denganTPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikansampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia daniingkungan. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana sampah adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Reduce, Reuse dan Recgcle yang selanjutnya disingkat dengan 3R,adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi,memakai atau memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Tempat sampah rumah tangga yang selanjutnya disebuttempatsamP#, adalah wadah penampungan sampah secara terpilahdan menentukan jenis sampah, berupa bak I bin I tong/ kantong/ keranj ang sampah. Kompensasi adalah ganti rr.rgi kepada orang yang terkena dampaknegatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan danpengendalian kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidakbenar. Fasilitas rtmrrm milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas yangdimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Fasilitas umum milik Swasta/milik kawasarr dan/atau milikbadan hukum adalah fasilitas yang dimiliki dan dikelola olehpihak swasta. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan pemerintahdaerah kepada orang perorangan atau badan usaha karenamelakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaansampah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disinsentif adalah pengenaan sanksi yang diberikanPemerintah Daerah terhadap orang perorangan atau badan usaha yang tidakmelakukan pengurangan sampah sesuai yang telah ditetapkansehingga berdampak negatif pada kesehatan dan/ ataulingkungan. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan danlatau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasararla penunjang. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskalan nasional. Tempat Pengelolaarl sarnpah adalah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, Denssunaan ulans. nendauran ulanq, pengolahan, dan pemrosesan akhir
BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Prinsip
BAB II
Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
Bagian Kedua T\rjuan
Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
dan
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
.. *"*p"h y".rg mengandung bahan berbahaya dan beracun;
.. "u,rnp^h yang secara teknologi belum dapat diolah; danf atau
BAB III TUGAS DAN WEWENANG
BAB III
T\rgas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
Setiap Orang berhak:
dan
Bagian Kedua Kewajiban
Pasal L0 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umllm, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan darllatau produknya.
Produsen wajib mengelola kemasan danlat"au barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam'
Membuka PDF…