DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Zona Tanah, Kelas Tanah, Penggunaan Tanah dan Status Tanah; Nilai Tanah; Kode Bidang Tanah; Tim Penilai Harga Dasar Tanah; Tata Cara Penetapan dan Harga Dasar Tanah; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penentuan nilai tanah dan penetapan harga dasar baik tanah perkotaan maupun tanah perdesaan yang terjadi selama ini masih jauh dari norma dan standar nilai pasar dan belum menunjukan rasa keadilan, transparansi dan obyektif sehingga diperlukan suatu Pedoman dalam

Menetapkan

menetapkan nilai tanah dan harga dasar tanah untuk memudahkan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak yang sesuai dengan nilai ekonomis dari peruntukan dan pemanfaatan tanah di Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Nilai Tanah dan Harga Dasar Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Lembata; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
2. 3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. 4.Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanganan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 7); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA dan BUPATI LEMBATA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA DASAR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3.Bupati adalah Bupati Lembata.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lembata.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
8.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan..
9.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10.Tim Penilai Harga Tanah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk menilai harga tanah, apabila di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan atau sekitarnya tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah. 4
11.Lembaga Penilai Harga Tanah adalah lembaga professional dan independen yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang penilaian harga tanah.
12.Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
13.Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksnaan pem bangunan untuk kepentingan umum.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
15.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah hasil perencanaan detail tata ruang perkotaan.
16.Kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
17.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata.
18.Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata.
19.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, palayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23.Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya.
24.Kelas Tanah adalah penggolongan tanah berdasarkan kedekatan dengan fasilitas umum seperti jalan utama, ketersediaan utilitas kota, serta sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya.
25.Zona Tanah yaitu penetapan peruntukan tanah berdasarkan arahan RTRW atau RDTRK.
26.Utilitas Kota adalah ketersedian sarana dan prasarana perkotaan seperti Listrik, Air Bersih dan Telepon.
27.Nilai Pasar adalah harga tanah berdasarkan transaksi jual beli tanah yang terjadi di kalangan masyarakat. 5
28.Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
29.Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
30.Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan tentang penentuan nilai tanah dan harga dasar tanah, dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :
1. a.melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah dalam wilayah Daerah menyangkut zona tanah berdasarkan rencana RTRW/RDTRK dan kelas tanah berdasarkan letak tanah terhadap jalan utama/fasilitas umum/sarana dan prasarana ekonomi serta kondisi existing penggunaan tanah termasuk status hak atas tanah; dan
2. b.melakukan penelitian terhadap transaksi jual beli tanah yang berlaku dalam wilayah Daerah baik yang dilakukan melalui pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah maupun lewat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun melalui dokumen- dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan, sebagai data dasar dalam penetapan harga dasar tanah dalam setiap zona tanah.
(2)Pengaturan tentang penentuan nilai tanah dan harga dasar tanah, bertujuan untuk :
1. a.memudahkan di dalam menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk kepentingan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mendekati nilai pasar, lebih obyektif, transparansi dan memenuhi asas keadilan.
2. b.memudahkan perhitungan nilai aset Pemerintah Daerah khususnya aset tanah.
3. c.menjadi pedoman dalam menetapkan ganti rugi tanah bagi kepentingan Pemerintah Daerah, swasta maupun untuk kepentingan umum lainnya.
4. d.menjadi pedoman di dalam menetapkan tarif sewah menyewa tanah dan bangunan, baik milik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Tanah-tanah yang dinilai harga dasar tanahnya, yakni :
1. a.tanah dalam wiayah Ibukota Kabupaten;
2. b.tanah dalam wilayah Ibukota Kecamatan;
3. c.tanah dalam wilayah pusat desa dan pemukiman perdesaan;
4. d.tanah pertanian yang terdiri dari:
  1. 1.tanah sawah irigasi teknis;
  2. 2.tanah tambak/kolam ikan;
  3. 3.tanah tegalan/ladang;
  4. 4.tanah perkebunan rakyat/kebun campuran;
  5. 5.tanah padang pengembalaan; dan
  6. 6.tanah kosong/semak belukar;
5. e.tanah pertambangan;
6. f.tanah industri; dan
7. g.tanah pariwisata.
(2)Pengecualian tanah-tanah yang dinilai harga dasar tanahnya adalah tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan termasuk tanah-tanah permukiman dan pertanian dalam kawasan hutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian harga dasar tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ZONA TANAH, KELAS TANAH, PENGGUNAAN TANAH DAN STATUS TANAH

Pasal 4

(1)Tanah-tanah dalam wilayah daerah yang telah dibuat RTRW dan RDTRK perlu dilakukan analisis berdasarkan data-data penunjang untuk penetapan zona tanah, kelas tanah, penggunaan tanah dan status hak atas tanah.
(2)Penetapan zona tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada zoning peruntukan tanah dalam RTRW/RDTRK.
(3)Penetapan kelas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kedekatan dengan jalan utama, fasilitas umum dan ketersediaan utilitas kota.
(4)Penetapan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan existing penggunaan tanah saat penetapan.
(5)Penetapan status hak atas tanah berdasarkan perolehan sertifikat hak atas tanah. 7

Pasal 5

(1)Terhadap wilayah kota yang belum dibuat RDTRK maka digunakan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan rencana penggunaan tanah kota yang bersangkutan termasuk peta Zone Nilai Tanah (ZNT) dan peta Zone Nilai Ekonomi Kawasan (ZNEK) dari Badan Pertanahan Nasional.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menetapkan zona tanah dan kelas tanah.
(3)Penggunaan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Tanah-tanah dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan zona tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberi nomor urut berdasarkan nilai ekonomis dari peruntukan tanah tersebut.
(2)Zona tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.zona industri (meliputi industri kimia dasar, industri logam dasar, industri kecil dan aneka industri);
2. b.zona perdagangan;
3. c.zona perkantoran (perkantoran pemerintah dan swasta).
4. d.zona perumahan;
5. e.zona campuran (seperti perumahan dan perdagangan, perumahan dan jasa dan lain-lain);
6. f.zona pariwisata; (seperti hotel, restoran, rumah makan, obyek wisata dan lain sebagainya);
7. g.zona pelayanan umum (meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan, terminal, lapangan olahraga);
8. h.zona pertambangan (seperti pertambangan mineral bukan logam dan pasa bumi);
9. i.zona non urban (seperti pertanian, pertambangan dan lainnya); dan
10. j.zona khusus (seperti zona instalasi pengolahan air limbah (ipal) dan tempat pemrosesan akhir (tpa) dan zona khusus lainnya.
(3)Zona tanah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kondisi wilayah kota dalam Daerah. 8

Pasal 7

(1)Tanah-tanah dalam wilayah perdesaan yang ditetapkan zona tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberi nomor urut berdasarkan nilai ekonomis dari peruntukan tanah tersebut.
(2)Nomor urut zona tanah dalam wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.zona pemukiman;
2. b.zona pertanian; dan
3. c.zona bukan permukiman dan pertanian.
(3)Zona tanah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kondisi wilayah perdesaan dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Tanah-tanah perkotaan dalam wilayah zona ditetapkan kelas tanah berdasarkan letak tanah terhadap jalan utama dan ketersediaan utilitas kota serta kedekatan dengan fasilitas umum lainnya.
(2)Kedekatan dengan fasilitas Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti terminal, stasiun, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Pasal 9

(1)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan utama dengan ketersediaan utilitas kota yang lengkap serta kedekatan dengan fasilitas Umum lainnya, ditetapkan sebagai tanah kelas 1 (satu).
(2)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan sekunder yang memotong langsung dengan jalan utama dan ketersediaan utilitas kota, ditetapkan sebagai tanah kelas 2 (dua).
(3)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan yang memotong jalan sekunder dengan radius kurang dari 500 meter dengan jalan utama, ditetapkan sebagai tanah kelas 3 (tiga).
(4)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan yang memotong jalan sekundair dengan radius lebih dari 500 meter dari jalan utama, ditetapkan sebagai tanah kelas 4 (empat).
(5)Tanah-tanah perkotaan yang berada pada daerah pinggiran yang tidak dapat dimasuki kendaraan roda 4 (empat), ditetapkan sebagai tanah kelas 5 (lima). 9

Pasal 10

Kelas tanah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…