DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiyaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperolah persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 telah diajukan dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Lembata bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembata pada tanggal 13 bulan November tahun 2020, ( f | I Cc, Mengingat : 1.2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), IL g 3 10.TK.12.13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57: Peraturan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Ta 99 Up 3 14.15.16.17.18.19. Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri & Nomor 001), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105), U f J 20.21:22.23.24. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 8), Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 291): Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 290): ( / J vm 26.2.28.29.31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14): Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15): Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21): Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288): Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jaangka Menegah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9), Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4), ( / / Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA dan BUPATI LEMBATA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiyaan Daerah.

Pasal 2

Inggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp876.177.089.593,00 yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah, b. Pendapatan Transfer, dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang terdiri atas: a. Pajak Daerah: #1 / 2)3)15)1)2)3)1) b. Retribusi Daerah: Cc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp20.559.581.119,00. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp49.065.151.600,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp23.875.267.281,00.

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp758.071.289.593,00 yang terdiri atas: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan b. Pendapatan Transfer antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) huruf a, direncanakan sebesar Rp741.698.494.000,00.Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp16.372.795.593,00. Pasal 5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp18.105.800.000,00 yang terdiri dari : 4 / | 8 2)3)4)6)7)1)2)3)4) e. Belanja Hibah, dan f. “Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp326.718.261.703,00. Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp200.685.413.144,00. Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00. Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00. Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, direncanakan sebesar Rp5.616.662. 180,00 Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, direncanakan sebesar Rp16.214.440.600,00. Pasal 8 Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

huruf b, direncanakan sebesar Rp168.222.186.928,00 yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah, s Belanja Modal Peralatan Mesin, c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung, d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, e. Belanja Modal Aset tetap lainnya, dan f. Belanja Modal Aset tidak berwujud, Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp2.536.171.726,00. Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp30.229.111.595,00. Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, direncanakan sebesar Rp45.007.805.193,00. J X / 10 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp80.120.519.549,00. 6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, direncanakan sebesar Rp10.328.578.865,00. 7) Belanja Modal Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf Cc, direncanakan sebesar Rp5.882.000.000,00 yang erdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, direncanakan sebesar Rp182.070.112.700,00 yang terdiri atas : a. Belanja Bagi Hasil, dan b. Belanja Bantuan Keuangan. 2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00. 3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp182.070.112.700,00.

Pasal 11

inggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp31.731.987.662,00 yang terdiri atas : a. Penerimaan Pembiayaan: dan b. Pengeluaran Pembiayaan. 3 , Pasal 12

(1)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp31.731.987.662,00
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1) yang terdiri dari : a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: b.c.d.Cc.f. Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan Penerimaan pembiyaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dim sebesar Rp31.731.987.662,00. Pencairan dan aksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan a cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp0,00. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp0,00. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp0, 00. Pasal 13 Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan: UP, b. Penyertaan modal daerah, c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, d. Pemberian pinjaman daerah, dan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00. 3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. 5)6)12)1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 Pasal 14 Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar (Rp29.231.987.662,00). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.231.987.662,00.

Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021, dengan terlebih AA dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 2) Keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat

(1)meliputi : a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan publik. 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi : a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Pasal 16 Jraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran ang merupakan bagiannnn tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata, ini terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan, Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran III — Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kn Jenis jd Lampiran IV Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 14 taLOLl2“36 Lampiran V Lampiran VI Lampiran VI! Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM, Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD, Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal daerah dan Invesatasi Daerah Lainnya, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain: Daftar Sub Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum selesai dianggarkan kembali: Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Pinjaman Daerah. Pasal 17 3upati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun inggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun inggaran 2021. et 15 Pasal 18 i berlaku pada tanggal diundangkan. penempatannya dalam Lembaran memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan uran Daerah ini mula orang mengetahuinya, ratar setiap aerah Kabupaten Lembata. Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 24 Desember 2020 R Bupati LEMBATA, f Pe / ELIASER YENTJI SUNUR yiundangkan di Lewoleba r 2020 pada tanggal 19 Desembe pATEN LEMBATA, 2 JEKRETARIS DAERAH KABU L (bh PASKALIS OLA TAPO BALI ERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR 27A RAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2020 SEMBARAN DA ERATURAN DAE JOMOR REGIST RASI P 16 Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata. Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 44 Desember 2020 A BUPATI LEMBATA, k se Diundangkan di Lewoleba pada tanggal “9 Desember 2020 3JEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,P ( N2ASKALIS OIA TAPO BALI SEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR 194 YOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR D6/2020 (etanser YENTJI SUNUR 16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…