DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan Kelurahan Berlian Kecamatan Singkep Selatan, dengan menetapkan cakupan wilayah, batas wilayah, jalannya pemerintahan, pembiayaan dan penataan aset.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Desa Berhala yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun I Pulau Lalang dan dusun II Pulau Berhala yang dibatasi oleh lautan sebagai jalur perdagangan lintas negara yang memiliki rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada dua dusun sehingga dipandang perlu untuk menata kedua wilayah tersebut,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Berlian Kecamatan Singkep Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4341): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6402), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6206), 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Berhala Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2). 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BERLIAN KECAMATAN SINGKEP SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten Lingga yang dipimpin oleh camat. 6. Kelurahan adalah wilayah kerjalurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga dalam wilayah kerja kecamatan. 7. Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.9.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Berlian sebagai Pemekaran dari Desa Berhala yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Singkep Selatan.
(2)
(3)Dengan dibentuknya Kelurahan Berlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka nama Desa Berhala berubah menjadi Desa Pulau Lalang yang berada dalam wilayah admnistrasi Kecamatan Singkep Selatan. Penataan Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka wilayah administrasi Kecamatan Singkep Selatan menjadi 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Desa Marok Kecil,
2. b.Desa Resang,
3. c.Desa Pulau Lalang, dan
4. d.Kelurahan Berlian:

Pasal 3

Kelurahan Berlian merupakan Pemekaran dari Desa Berhala yang luasnya 3.853 KM2 dengan cakupan wilayahnya terdiri dari: w P2 Pp Pulau Berhala, Pulau Telur, Pulau Manjin, Pulau Layak, Pulau Lampu, Pulau Nyirih, dan Pulau Sluma.

Pasal 4

Dengan dibentuknya wilayah administrasi Kelurahan Berlian Kecamatan Singkep Selatan, maka wilayah admnistrasi Desa Pulau Lalang yang luasnya 3.241 KM2 dengan cakupan wilayahnya terdiri dari : 5 3 Pulau Lalang, Pulau Tengah Lalang, Pulau Keling Lalang, Pulau Tenang Besar, Pulau Tenang Kecil, Pulau Malangtenang, Pulau Singkep Laut, Pulau Tikus Singkep Laut, Pulau Tikus Singkep Laut Kecil, Pulau Anak Tikus: Pulau Sayak, Pulau Gayong, Pulau Nyamuk, Pulau Batu Balai, dan Pulau Nyirihsayak. a. b. d. e. f & h. 1. k. 1 0.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

Kelurahan Berlian mempunyai batas wilayah : sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Lalang: . sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekajang: sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, dan . sebelah barat berbatasan dengan Desa Marok Tua.0 cp Desa Pulau Lalang mempunyai batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Berdaun:, . sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekajang: sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Berlian, dan . sebelah barat berbatasan dengan Desa Resang. Ao rp Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penegasan batas-batas wilayah definitif Kelurahan Berlian dan Desa Pulau Lalang Kecamatan Singkep Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELURAHAN BERLIAN

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Berlian diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Dalam menjalankan tugasnya Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dibantu oleh perangkat Kelurahan beserta Staf. Pengangkatan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembentukan Kelurahan Berlian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

BAB VI

PENATAAN ASET

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kelurahan Berlian dan Perubahan Nama Desa Berhala menjadi Desa Pulau Lalang, maka penataan aset barang bergerak dan barang tidak bergerak dilakukan pembagian sesuai dengan berita acara serah terima berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala bentuk Administrasi Pemerintahan Desa Berhala masih tetap berlaku sampai dengan diangkatnya Lurah Berlian. Dengan terbentuknya Kelurahan Berlian, maka kepala desa terpilih tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Pulau Lalang. Dengan dilantiknya lurah berlian, maka masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Berhala perwakilan dusun II dinyatakan berakhir dan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Berhala perwakilan dusun I menjadi Badan Permusyawaratan Desa Pulau Lalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya kode wilayah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…