Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sistematika, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi serta pendanaannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Nomor 5490), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 9. diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 10. 11. 12. 13. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042): Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Lingga.4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam5. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan6. pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan7. dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program8. indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah9. Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Kabupaten Lingga. 11. 12. 13. 14. 15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lingga untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II
RPJMD berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9 Desember 2020 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2021 sampai tahun 2026. »
BAB III
RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penutup. RPJMD dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah. RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan:
BAB V
Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
BAB VI
BAB VII
Perubahan RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peratutran Daerah.
Pada saat RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal !9 November 2021 4 BUPATI LINGGA AR Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal (4 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA SYAMSUDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (6,45/2021). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 UMUM1 Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergis. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember
Cukup Jelas
Membuka PDF…