DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lingga dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimaksudkan untuk melakukan akselerasi proses pembangunan daerah dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian daerah, maka perlu didukung dengan alokasi dana dan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai modal untuk membiayai kegiatan-kegiatan usaha produksi dan operasional yang diselenggarakannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lingga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lingga Kepada Pihak Ketiga;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang BadanUsaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang berbentuk Sekretariat Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6.Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha Milik Daerah yang Pendiriannya Diprakasai oleh Pemerintah Daerah Yang Sahamnya Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah seluruh atau sebagiannya Dengan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Atau Persereoan Terbatas.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yangberkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah atau Pesereoan Terbatas), dan atau pemanfaat modal usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
9.Perseroan Terbatas Pembangunan Selingsing Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Selingsing Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lingga yang menjalankan usaha produksi.
10.Dewan Komisaris adalah unsur dalam internal PT. Pembangunan Selingsing Mandiri yang melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menyelenggarakan perusahaan.
11.Direksi adalah unsur dalam internal PT. Pembangunan Selingsing Mandiri yang melaksanakan secara teknis operasional kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan/ barang milik daerah sesuai tujuan yang diinginkan perusahaan dan mempertanggung jawabkan terhadap seluruh hasil capaian kinerja perusahaan.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan Daerah dan yang memegang segala wewenang yang tidak diberikan atau diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
13.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
14.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II

SIFAT, TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 2

(1)PT.Pembangunan Selingsing Mandiri menyelenggarakan kegiatan usaha produksi yang bersifat :
1. a.Memberikan jasa;
2. b.Mendayagunakan potensi daerah;
(2)PT.Pembangunan Selingsing Mandiri bertujuan untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.
(3)Jenis usaha yang diselenggarakan oleh PT. Pembangunan Selingsing Mandiri sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :
1. a.Pengembangan usaha bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
2. b.Pengembangan usaha jasa konstruksi, konsultan dan rekayasa engenering.
3. c.Pengembangan usaha bidang transportasi, distribusi dan perdagangan umum.
4. d.Pengembangan usaha bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan agro industri.
5. e.Pengembangan usaha bidang industri pengolahan, kerajinan dan manufaktur.
6. f.Pengembangan industri jasa pariwisata.
7. g.Pengembangan usaha bidang jasa keuangan, asuransi dan perbangkan.

Pasal 3

(1)Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka PT. Pembangunan Selingsing Mandiri dapat membuat Pengembangan jenis-jenis usaha lainnya yang sah.
(2)Rencana pengembangan setiap jenis usaha harus diawali melalui kegiatan studi kelayakan / analisa investasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih konkrit untuk dijadikan masukan dalam memperhitungkan dan menentukan layak/ tidak layaknya jenis usaha untuk dilakukan berdasarkan analisa setiap aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Setiap jenis usaha yang dimohonkan terkait dengan Pengembangan usaha dan penambahan modal usaha harus melampirkan dokumen hasil studi kelayakan/ analisa investasi/ proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Nama jenis usaha;
2. b.Lokasi tempat usaha;
3. c.Analisis aspek manajerial diantaranya : aspek manajemen dasar, aspek hukum, aspek keuangan, aspek produksi, aspek pemasaran.
4. d.Proyeksi Pendapatan/ penjualan, Proyeksi investasi, proyeksi Cash flow dan Proyeksi laba rugi dengan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan atau estimasi modal dasar berikut dengan perhitungan yang distandarkan.
5. e.Prospek usaha dalam jangka waktu pendek/menengah/panjang;
6. f.Pihak-pihak lain yang akan ikut serta melakukan kerjasama usaha.
(4)Rencana pengembangan setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dibahas bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pemegang saham.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Selingsing Mandiri bertujuan Untuk menambah modal BUMD (PT.Pembangunan Selingsing Mandiri) guna meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, Pendapatan asli Daerah, dan meningkatkan permodalan perseroan.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Pembangunan Selingsing Mandiri dapat berupa Uang dan Barang Milik Daerah yang dianggarkan/ tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga pada Tahun Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan Pembuatan Naskah Akademik oleh Pemerintah Daerah dan telah tersedianya rencana bisnis serta Analisa Investasi/ Kelayakan Usaha BUMD oleh PT. Pembangunan Selingsing Mandiri.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) bersumber dari :
1. a.APBD; b.Keuntungan hasil usaha;
2. c.Lain-lain yang sah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lingga harus dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
(2)Besaran Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang akan dianggarkan secara bertahap mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Nilai nominal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan dipergunakan sebagai modal dasar BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) dalam beroperasional/ berproduksi.
(4)PT. Pembangunan Selingsing Mandiri berkewajiban menyusun rincian rencana dan program kerja anggaran operasional/ produksi dengan menggunakan modal dasar secara proporsional dan dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) yang di setujui dalam RUPS.
(5)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan, pengurangan dan penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sesuai dengan kondisi dan/atau kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penambahan besaran penyertaan modal sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan persyaratan dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 ayat (5) harus menyesuaikan dengan kondisi dan/atau kemampuan keuangan daerah dengan syarat dan ketentuannya harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
(4)Penarikan seluruh penyertaan modal, karena Perseroan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.
(5)Penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan pengelolaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pokok- pokok pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Hak dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) meliputi :
1. a.Menerima keuntungan/laba hasil usaha;
2. b.Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri);
3. c.Melakukan pemeriksaan dan/audit atas pelaksanaan tata kelola dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah pada BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri);
4. d.Memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja usaha BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri);
5. e.Meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada pihak Direksi, baik secara perseorangan atau bersama-sama jika dapat dibuktikan telah lalai atau dengan sengaja menyalahkagunakan jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah;
6. f.Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri);
7. g.Melaksanakan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) meliputi:
1. a.Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan usaha produksi yang diselenggarakan oleh BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri);
2. b.Memfasilitasi kelancaran pelaksanakan dan pengembangan kegiatan usaha;
3. c.Memfasilitasi BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) dalam melakukan perikatan/kerjasama degan pihak ketiga;
4. d.Memberikan motivasi, dukungan dana bagi kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan usaha.

Pasal 10

(1)Hak-hak BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) terhadap Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.Menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
2. b.Mengadakan perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga;
3. c.Menggunakan/membelanjakan dana/modal secara rasional sesuai rencana dan program kerja berdasarkan kebutuhan;
4. d.Melaksanakan wewenang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri).
(2)Kewajiban BUMD (PT. Pembangunan Selingsing Mandiri) terhadap Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.Menyetorkan keuntungan/laba hasil usaha pada waktu yang telah ditentukan;
2. b.Menyampaikan rencana dan program kerja kegiatan usaha yang diselenggarakan disertai dengan rincian alokasi jumlah dana pada setiap jenis usaha sesbagaimana dimaksud pada pasal 3 kepada pemerintah daerah dengan tembusan dikirimkan kepada DPRD dan OPD/Unit OPD terkait;
3. c.Mengumumkan secara terbuka melalui media massa keadaan neraca keuangan pada akhir pelaksanaan tahun anggaran;
4. d.Mempertanggungjawabkan seluruh dana penyertaan modal daerah dan aset barang milik daerah yang dikelola kepada Pemerintah Daerah;
5. e.Melaksanakan tindak lanjut terhadap saran/hasil audit/ rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…