DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, peran pemerintah daerah serta hak dan kewajiban perusahaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indonesia Nomor 5059): 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438). 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.

4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Perusahaan adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan 5. 6. 7. perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
8.Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik Perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak Perusahaan yang membuka kantor di Daerah.
9.Pembiayaan TSLP adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
10.Forum TSLP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi TSLP.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

TSLP di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum,
b.partisipatif,
c.kepentingan umum,
d.keterbukaan:
e.keberlanjutan,
f.kemandirian:
g.kebersamaan, dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

TSLP dilaksanakan berdasarkan prinsip: . kesadaran umum:a

b.kepedulian,
c.keterpaduan,
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis,
e.kemandirian,
f.keberpihakan,
g.kemitraan,
h.non-diskriminasi, dan
i.koordinatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tujuan TSLP,
b.peran Pemerintah Daerah,
c.hak dan kewajiban Perusahaan,
d.pelaksana dan program TSLP,
e.forum pelaksana TSLP,
f.mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TSLP,
g.pelaporan dan evaluasi,
h.peran serta Masyarakat,
i.penyelesaian sengketa, dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TUJUAN TSLP

Pasal 5

Pengaturan TSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TLSP di Daerah,
b.memberikan pedoman bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah,
c.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi,
d.meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan hidup masyarakat, dan
e.memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSLP di Daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TSLP, Pemerintah Daerah berperan: a.

(1)
(2)
(3)memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah, menyediakan informasi dan data program TSLP di Daerah, merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam mendukung program TSLP di Daerah, memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP, menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP, memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TLSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan b. e. f melakukan pembinaan kepada Masyarakat berkaitan dengan TSLP.&

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk tim fasilitasi pelaksanaan TSLP. Tim fasilitasi pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tim fasilitasi pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan perencanaan, memfasilitasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TLSP.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah, Perusahaan berhak:

a.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP, dan
b.mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP berdasarkan kontribusi Perusahaan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah Perusahaan berkewajiban:

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip TSLP mengacu pada program pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan ke Pemerintah Daerah,
b.menumbuhkembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSLP di Daerah,
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan,
d.menyusun laporan, program atau kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP,
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada Forum TSLP secara periodik,
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dan
g.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di Daerah.

Pasal 10

(1)Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.

Pasal 11

(1)Perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan biaya TSLP sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(2)Penganggaran program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…