PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGARAN 2019
Memuat teks peraturan…
menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 1 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250): 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341): 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400): 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomr 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 29. 30. 31. 32. 33 dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan , Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Thaun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902): Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA DAN BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 919.795.233.151,00 bertambah sejumlah Rp.134.765.780.056,07 sehingga menjadi Rp. 1.054.561.013.207,07 dengan rincian sebagai berikut : a. Cc. d. Pendapatan Semula Rp. 888.795.233.151,00 Bertambah Rp. 28.572.233.094,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 917.367.466.245,00 Belanja Semula Rp. 919.795.233.151,00 Bertambah Rp. 127.915.780.056,07 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.047.711.013.207,07 Defisit setelah Perubahan Rp. (130.343.546.962,07 ) Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 31.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 106.193.546.962,07 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 137.193.546.962,07 Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 6.850.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.850.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 130.343.546.962,07 b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 27.616.576.366,00 2) Bertambah Rp. 3.806.900.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 31.423.476.366,00 Dana perimbangan 1) Semula Rp. 727.934.042.400,00 2) Bertambah Rp. 12.093.785.474,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.740.027.827.874,00 b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 133.244.614.385,00 2) Bertambah Rp. 12.671.547.620,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 145.916.162.005,00 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufb terdiri dari :(1 b a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 432.223.763.032,15 2) Bertambah Rp. 17.202.002.942,85 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 449.425.765.975,00 Belanja Langsung 1) Semula Rp. 487.571.470.118,85 2) Bertambah Rp. 110.713.777.113,22 b. Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 598.285.247.232,07 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari:(1
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 30 September 2019 Isurati LINGGA ” 4 ALI seo) Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 30 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA, AMAD JURAMADI ESRAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR : 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 10,43/2019 G9 Pen aa Ka (00 Gro) GranBL EN Ie ya Gonvanyuan) / HYAMYAMA Gue monas GEOC UNYPI. OT Hi BA ap MU rege OO LA G9 EGO CT Bun ku PUN Oo (oo'00”001) Of OL0O1 ab CO 00000006 90R"£ OO LEK ERA Ii (dy)sehun, anon OO PAR LB LC Ole. Out OS paku OW BOY OGO” DOG, OOGOO EP KOPI OK OLX UNS 6006 000060 Et TE DO ROG 10K LTG NYHVHIUAd HV PLS 00006 EKO LEG LA GOL SU 00” DOG ODW GOS ON OOOKG OT 00 DO AKTOR 00996 OA GOT OOC UG BAB NY HVSTTH Ad AN EA (aya) Hay uang posean ng GEOC NVUVDOINY NN NY VOA KN WAY Hun DBPA yPDGC USV Ungjedrpuag Ulepteg upguosidig DubA yne UeeAnyoy Ubujoto und YSLJ UAP ISNGLEO HSE UR peg Yeleg Unjedepung HWRYG TISV MUIWAVUNAd NYW.VAYIN Se Mayat GTdY NYHYANG Id NUSVMONIN YON NILLYVSNGYA HY.LNYYAW-Ad Aan BOMON O 1Tr “0 1 000OP0GWo9G VE oo Ya Li YEON LINA GLOe snjukndas GE V9ONI PNIVG 000PO CO AG EP 66 00000000” 05870 ON ON DOBTONGO PUG OR TEO POOL 10 C6 AA EU Kapawondd YP aula an 600AN CE IP EYE OE 0G MF 000 089 00000”0007058"9AO CA WE LG CV CO EGA PN an (AAS NAN EA NONA NA HA) tr NVEAYUNN Sa HV BILA fasa) 000G0 OLX 000000 LL 00000GG OO0”00D” 0001 G0 OG0 D00”O0U TE Gagfout pan evo NY ea AA HIS Ti Udh an NW NADA AAA NN NY NY OONY MNUVAVIINAd HIT VSIS OLI NYVAMVIMIN AA MUG Pan anta Utang yRjukatnn? GseygoAui) pepoW ttemaruad HENNA MENPAN MY rona wauunnjagog UedebGuy any acap 6MUY ebungn po UG IP eSIG HWBAVO MV YAVISIA Ad RIYVE HAN agya HUMAYU MUVAV Old Un HORMON O' “1 N vi ga 1 Gia)
Membuka PDF…