DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, belum memuat secara komprehensif sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3.Bupati adalah Bupati Lingga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lingga.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lingga.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lingga.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Lingga, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. 6.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
7. 7.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemeritahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian. Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
14. 14.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
15. 15.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dan
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Aset Daerah;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah;
3. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
5. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Selain Dinas dan Badan, Kecamatan juga ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Lingga;
2. b.Kecamatan Lingga Timur;
3. c.Kecamatan Lingga Utara;
4. d.Kecamatan Senayang;
5. e.Kecamatan Selayar;
6. f.Kecamatan Singkep;
7. g.Kecamatan Singkep Barat;
8. h.Kecamatan Singkep Selatan;
9. i.Kecamatan Singkep Pesisir;
10. j.Kecamatan Kepulauan Posek;
11. k.Kecamatan Katang Bidare;
12. l.Kecamatan Teming Pesisir;
13. m.Kecamatan Bakung Serumpun.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 serta unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.
(4)Dihapus.
(5)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran tahun 2019 sampai dengan dilaksankannya pelantikan sesuai dengan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 peraturan daerah ini.
(2)Perubahan nomenklatur dan pengisian jabatan dilaksanakan penyesuaian pada saat dilaksankannya pelantikan pejabat eselon
(3)Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada awal Tahun 2019.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambahkan huruf e dan huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lingga;
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga;
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga;
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga;
5. e.Ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Kabupaten Lingga;
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lingga; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Nomor 36) dinyatakan tetap berlaku kecuali Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 36. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 6 Desember 2018 BUPATI LINGGA dto ALIAS WELLO Diundangkan di Daik Lingga Salinan sesuai aslinya pada tanggal 10 Desember 2018 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA, dto MUHAMAD JURAMADI ESRAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 10,39/2018

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016