DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

SECARA RINCI MENJELASKAN TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA, MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN, SERTA PRIORITAS PENGGUNAANNYA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3. 10. 11. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 4. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB II

B TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

(2)
(3)IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
1. a.Ketersediaan prasarana pelayanan dasar,
2. b.Kondisi infrastruktur, dan
3. c.Aksesibilitas/transportasi. Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perincian besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Pasal 5 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I, pada bulan April sebesar 40”6 (empat puluh per seratus),
2. b.tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40” (empat puluh per seratus),
3. c.tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20” (dua puluh per seratus). Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan:

a.Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan,

(3)
(4)
(1)
(2)3)
(1)
(2)
(3)
1. b.Peraturan Bupati mengenai tata cara perhitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lingga tahun anggaran 2016: dan
2. c.Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Bupati mengenai APBD. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahapI telah disalurkan sebesar 5076 (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD. Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Juli.

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbagan Keuangan. Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah disalurkan sebesar 5096 (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD. Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan September. TI

(1)
(2)
(3)
(1)Pasal 9 Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan, Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa , Rencana Penggunaan Dana, Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola keuangan desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik, Foto kondisi 096 (nol persen), Foto copy nomor rekening pemerintah desa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas, Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat,
2. k.Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, ll Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. » ppap —. rs. "ga Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:

a.Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan,
b.Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa, Cc. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10 (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I,
d.Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Foto copy buku rekening pemerintah desa, Laporan penggunaan dana desa tahap I (menunjukkan paling kurang dana desa tahapI telah digunakan sebesar 5096 (lima puluh perseratus)). e. f I X

(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:

a.Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan,
b.Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa,
c.Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 1096 (sepuluh persen) dari pencairan Tahap II:
d.Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Foto copy buku rekening pemerintah desa, Laporan penggunaan dana desa tahap II (menunjukkan paling kurang dana desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 5046 (lima puluh perseratus). Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. e. f. Z To

Pasal 13

(1)Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
(3)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
1. a.Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
2. b.Terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 3096 (tiga puluh per seratus): dan/atau
3. c.Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3)Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahapI tidak dilakukan.
(4)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 3046 (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (S)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30x (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…