Meningkatkan pelayanan Ibadah Haji dengan menetapkan peraturan daerah
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 4, Indonesia Nomor 5679): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6338): 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA Menetapkan dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH. BABI! KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. 3. 4. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Lingga. Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan bimbingan manasik, kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari 6. 7. 8. 9. Petugas Haji Daerah. Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. Tujuan pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b.
BAB III
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
BAB IV
Bupati membentuk PPIHD yang terdiri atas unsur Kantor Kermenteriah Agama, Perangkat Daerah terkait, dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah dengan menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:
BAB V
Transportasi Jemaah Haji meliputi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah. (1 Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan darat dan laut yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji. Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI
Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji(1 Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Aa Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, Peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia, dan Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan b. c. pembinaan kesehatan Jemaah Haji.
BAB VII
Pembekalan dan atau bimbingan manasik haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keagamaan dengan membentuk panitia pembekalan. Panitia pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
Membuka PDF…