Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Memuat teks peraturan…
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),N Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4341), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490): 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235), Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787), 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449), Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT.
BAB I
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lingga. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Masyarakat Hukum Adat Suku Laut atau disebut juga dengan masyarakat suku laut adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asas usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan laut, pantai dan lingkungan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan belaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau saksi. 6. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 7. Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut Kabupaten Lingga adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat suku laut. 8. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri masyarakat suku laut secara jelas dan terperinci. 9. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut Kabupaten Lingga terhadap identifikasi keberadaan masyarakat adat suku laut beserta hak-haknya. Pengakuan adalah Pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Cipta, rasa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraanmelalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Suku Laut sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
BAB II
Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas: keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas: partisipasi, profesionalitas, keberlanjutan: kebebasan berekpresi, toleransi, keberagaman, kelokalan, dan gotong royong. a. b. d. e. £ i. 1 m. n.
Peraturan ini bertujuan untuk:
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur : a. b. pengakuan keberadaan masyarakat suku laut, perlindungan atas hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat suku laut, pemajuan Kebudayaan, pemberdayaan masyarakat suku laut, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Masyarakat Suku Laut, koordinasi lintas sektor, sistem informasi, komunitas Masyarakat Suku Laut, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan. c. d. e. f i. 1.
BAB III
Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku laut dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati melalui camat dengan melibatkan masayarakat suku laut setempat dan/atau kelompok masyarakat. Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut. Dalam hal masyarakat suku laut berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya. Hasil Verifikasi dan Validasi diajukan oleh Panitia masyarakat hukum adat suku laut kepada Bupati sebagai dasar penetapan.
Objek Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa: permainan rakyat, dan olahraga tradisional. a. b. c. d. e. £ 1.
Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut dilaksanakan melalui :
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.