DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai perencanaan; sumber daya; peternakan; kesehatan hewan; alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan; penghadaan, standarisasi, dan sertifikasi; kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; otoritas neteriner daerah dan dokter hewan berwenang; pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan; koordinasi, kerja sama dan kemitraan; peran serta masyarakat dan dunia usaha; pembiayaan; sistem informasi; dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan perlu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan demi mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah diperlukan suatu pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2 0 1 1 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/ 1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang61/PERMENTAN/PK.320/ 12/2015 Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Norn or 797); %
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapangan dan Pengawasan Obat Hewan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Lingga.

2.Bupati adalah Bupati Lingga.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan hewan.
7.Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Petemakan, budi daya Temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. I 0. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 1 1. Temak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12.Temak Ruminansia adalah hewan Temak yang memamah biak.
13.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
14.Ternak Ruminansia lndukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
15.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, bailc yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16.Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
17.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
19.Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
20.Bakalan Temak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada urnur optimal untuk dipotong.
21.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, pertanian, dan/ atau kegunaan lain kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22.Petemak adalah orang perseorangan warga Indonesia atau korporasi yang melakukan negara usaha farmakoseutika, bagi pemenuhan Peternakan.
23.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24.Perusahaan Petemakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25.Usaha di bidang Petemakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Temak.
26.Budi Daya Ternak adalah usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Prociuk Hewan.
27.lnseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Temak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
28.Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalarn mewujudkan Kesehatan Hewan.
29.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
30.Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
31.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
32.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukurn maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
33.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
34.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
35.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
37.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kola sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38.Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
39.Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
40.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
41.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pak.an, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bak.teri, amuba, atau jamur.
42.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.
43.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
44.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat / berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalarn.
45.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
46.Sistim Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah Tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, Pemangku kepentingan, dam Masyarakat secara terpadu.
47.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
48.Alat dan Mesin Petemakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
49.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
50.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
51.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Petemakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melestarikan sumber daya genetik ternak lokal;
b.mengelola sumber bertanggungjawab dan daya secara bennartabat, untuk sebesar-berkelanjutan besarnya kemakmuran masyarakat di Daerah;
c.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah; dan
d.meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB ILL

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dilaksanakan oleh Dinas. BABIV SUMBER DAYA

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Petemakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

(I) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah Daerah.

(2)Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
(3)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(!) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

(2)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan Pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan lnseminasi Buatan;
3. c.tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
4. d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Apabila Daerah mempunyai lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Temak Skala kecil, Bupati menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.

Pasal 8

(I) Penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 meliputi:

a.penyediaan;
b.persyaratan dan tata cara penetapan;
c.pengelolaan;
d.pengawsan;dan
e.pembiayaan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(I) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Petemakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

(2)Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pasal 10

(I) Sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegialan pemanfaatan dan pelestarian oleh Pemerintah Daerah bersama kelompok masyarakat.

(2)Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemulihan.
(3)Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
(4)Pemerintah Daerah mengelola sumber daya genetik temak dengan membina wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan Menteri untuk mengoptimumkan potensi suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifal produksi dan/atau reproduksi. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai air dan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal I 0 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BABV PETERNAKAN

Pasal 12

(1)Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.
(3)Dalam ha! usaha pembenihan dan/ atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/ atau pembibitan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Setiap Benih atau Bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
(6)Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
(7)Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…