DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4341);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
3.Bupati adalah Bupati Lingga
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lingga atau badan yang diserahi wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas Kabupaten Lingga.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. h.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. i.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. j.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. k.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
12. l.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan/atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan PPK-BLUD.
(4)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
(5)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.
(6)Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan.
(2)Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan jasa layanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(4)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
(5)Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, dan luas bangunan.
(6)Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
(4)Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah.
(5)Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 6

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(4)Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
(5)Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir berdasarkan penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 7

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Fasilitas Pasar.
(5)Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar diukur berdasarkan Luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 8

(1)Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor di Air.
(2)Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor di Air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(4)Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.
(5)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 9

(1)Dengan nama Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadama kebakaran.
(2)Objek Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelematan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.
(3)Subjek Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
(4)Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.
(5)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 10

(1)Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.
(4)Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.
(5)Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…