DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3.Bupati adalah Bupati Lingga.
4.Dinas teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait di Kabupaten Lingga.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditetntukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. c.Retribusi Tempat Pelelangan;
4. d.Retribusi Terminal;
5. e.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. g.Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. h.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. i.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. j.Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. k.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
(2)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
(4)Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
(5)Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
(2)Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.
(5)Tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan / atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

(1)Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
(2)Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disedikan oleh Pemerintah Daerah termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(3)Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(5)Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan.
(6)Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkanhasil pelelangan.
(7)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

(1)Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
(2)Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
(5)Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

(1)Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
(2)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
(5)Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir berdasarkan penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 8

(1)Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
(2)Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
(5)Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

(1)Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.
(2)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
(5)Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 10

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan.
(5)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…