DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4341);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERME-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3.Bupati adalah Bupati Lingga.
4.Dinas teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait di Kabupaten Lingga.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
7.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lingga atau badan yang diserahi wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas Kabupaten Lingga.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12.Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13.Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. c.Retribusi Izin Trayek; dan
4. d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(4)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(5)Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(6)Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.
(7)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
(2)Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
(3)Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
(4)Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan jenis minuman beralkohol.
(5)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

(1)Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.
(2)Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(3)Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(4)Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.
(5)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Trayek Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

(1)Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
(2)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
(3)Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk Usaha pembudidayaan ikan.
(4)Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis dan luas usaha pembudidayaan ikan.
(5)Kewajiban memiliki izin Usaha Pembudidayaan ikan air tawar dan pembudidayaan ikan air payau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Lingga.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Retribusi dipungut berdasarkan/menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Pemungutan Retribusi dapat dikelola langsung oleh OPD Teknis dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3)Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…