DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu potensi yang efektif didayagunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat adalah para Pegawai Syara’ dan Guru Mengaji bagi Ummat Islam, Guru Sekolah Minggu dan Koster bagi Umat Kristen dan Khatolik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah digunakan selama ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pelayanan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 3
7.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
8.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 4 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pembinaan keagamaan adalah sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan.
7.Pelayanan keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa di bidang keagamaan.
8.Pegawai syara’ adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan doja.
9.Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat Berjamaah di Masjid.
10.Bilal adalah Pelaksana Adzan Masjid sebelum shalat.
11.Marbot/Doja adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan dan keamanan masjid.
12.Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tulis Al Qur’an baik di masjid, mushalla,TPA, maupun di rumah.
13.Guru Sekolah Minggu adalah pengajar khusus untuk peserta atau anak-anak sekolah minggu yang berusia 0-15 Tahun.
14.Sekolah Minggu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Kristen dan Agama Khatolik melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan alkitab.
15.Koster adalah petugas yang mempersiapkan kebutuhan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan gereja. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pembinaan dan pelayanan keagamaan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan iman dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, adalah:

a.meningkatkan minat agama dan menanamkan kecintaan terhadap agama yang dianutnya; dan
b.meningkatkan pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap ajaran agama untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Sasaran pembinaan dan pelayanan keagamaan adalah masyarakat yang membutuhkan pemahaman keagamaan berdasarkan ajaran agama masing-masing dalam rangka pembinaan mental spiritual.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat meliputi: 6

a.Pegawai Syara’;
b.Marbot/Doja;
c.Guru Mengaji;
d.Guru Sekolah Minggu; dan
e.Koster.

BAB IV

SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara’ adalah:

a.berakhlak mulia;
b.baligh; dan
c.dipilih melalui musyawarah Jamaah Masjid.

Pasal 7

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara’ adalah:

a.berakhlak mulia; dan
b.baligh.

Pasal 8

Syarat untuk diangkat menjadi Guru Mengaji adalah:

a.bisa membaca Al Qur’an;
b.berakhlak mulia; dan
c.memiliki Murid. 7

Pasal 9

Syarat untuk diangkat menjadi Guru Sekolah Minggu dan Koster adalah:

a.memahami Alkitab;
b.berakhlak mulia; dan
c.memiliki Murid.

Pasal 10

Syarat untuk diangkat menjadi Koster adalah:

a.memahami Alkitab;
b.berakhlak mulia; dan
c.dewasa.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu potensi yang efektif didayagunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat adalah para Pegawai Syara’ dan Guru Mengaji bagi Ummat Islam, Guru Sekolah Minggu dan Koster bagi Umat Kristen dan Khatolik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah digunakan selama ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pelayanan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 3
7.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
8.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 4 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pembinaan keagamaan adalah sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan.
7.Pelayanan keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa di bidang keagamaan.
8.Pegawai syara’ adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan doja.
9.Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat Berjamaah di Masjid.
10.Bilal adalah Pelaksana Adzan Masjid sebelum shalat.
11.Marbot/Doja adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan dan keamanan masjid.
12.Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tulis Al Qur’an baik di masjid, mushalla,TPA, maupun di rumah.
13.Guru Sekolah Minggu adalah pengajar khusus untuk peserta atau anak-anak sekolah minggu yang berusia 0-15 Tahun.
14.Sekolah Minggu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Kristen dan Agama Khatolik melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan alkitab.
15.Koster adalah petugas yang mempersiapkan kebutuhan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan gereja. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pembinaan dan pelayanan keagamaan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan iman dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, adalah:

a.meningkatkan minat agama dan menanamkan kecintaan terhadap agama yang dianutnya; dan
b.meningkatkan pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap ajaran agama untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Sasaran pembinaan dan pelayanan keagamaan adalah masyarakat yang membutuhkan pemahaman keagamaan berdasarkan ajaran agama masing-masing dalam rangka pembinaan mental spiritual.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat meliputi: 6

a.Pegawai Syara’;
b.Marbot/Doja;
c.Guru Mengaji;
d.Guru Sekolah Minggu; dan
e.Koster.

BAB IV

SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara’ adalah:

a.berakhlak mulia;
b.baligh; dan
c.dipilih melalui musyawarah Jamaah Masjid.

Pasal 7

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara’ adalah:

a.berakhlak mulia; dan
b.baligh.

Pasal 8

Syarat untuk diangkat menjadi Guru Mengaji adalah:

a.bisa membaca Al Qur’an;
b.berakhlak mulia; dan
c.memiliki Murid. 7

Pasal 9

Syarat untuk diangkat menjadi Guru Sekolah Minggu dan Koster adalah:

a.memahami Alkitab;
b.berakhlak mulia; dan
c.memiliki Murid.

Pasal 10

Syarat untuk diangkat menjadi Koster adalah:

a.memahami Alkitab;
b.berakhlak mulia; dan
c.dewasa.