DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 01 Tahun 2018

Nomor: 01
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEANGGOTAAN BPD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangBldanPermusyawaratanDesa. Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2. Undang-Undbg Nomor29Tahun1959tentang Pembentukab.--DaerahTingkatIIdiSulawesi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286); Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanJLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5234); 4. 5. 6. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7, Tambahan I LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5495]; I Undang-UnqangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintah� Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun20114Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telah beberapakali diubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor91'ahun2015 ten tangPerubahanKeduaatas Undang-Un1angNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara RepublikInfonesiaNomor5679); PeraturanemerintahNomor43 Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014 ten tangDesa(LembaranNegaraRepublik Indonesia1ahun2014Nomor123, TambahanLembaran NegaraRep blikIndonesiaNomor5539), sebagaimana telah diubah den an Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun2015 tentang Penubahan atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang • 7. 8. 2 Nomor6Tahun2014 tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor157,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah; PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor110Tahun2016 tentangBadanPermusyawaratan Desa. DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENLUWU dan BUPATILUWU MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGBADANPERMUSYAWARATAN DESA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenLuwu. 2.PemerintahDaerah adalahBupati Luwusebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerahotonom. 3.BupatiadalahBupatiLuwu. 4.Kecamatan adalahwilayahkerjaCamatsebagaiperangkat daerahKabupatenLuwu. 5.Camatadalahperangkatdaerahyang mempunyai wilayah kerjaditingkatKecamatandalamKabupatenLuwu. 6.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memiliki bataswilayahyang berwenanguntukmengaturdan mengurusurusanpemerintahan, kepentinganmasyarakat setempatberdasarkanprakarsamasyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormatidalam sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

7.PemerintahDesaadalahKepalaDesa atauyangdisebut dengan namalaindibantuPerangkatDesasebagaiunsur penyelenggarapemerintahanDesa.
8.PemerintahanDesa adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentingan masyarakatsetempatdalam sistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 9.BadanPermusyawaratanDesayang selanjutnyadisingkat BPDadalahlembagayang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. • 3 10.PerangkatDesaadalahPerangkatDesasebagaiunsur penyelenggaraPemerintahDesa. 11.LembagaKemasyarakatan adalahlembagayangdibentuk olehmasyarakatsesuaidengankebutuhandanmerupakan mitraPemerintahDesadalammemberdayakanmasyarakat sepertirukuntetangga,rukunwarga,PKK,karangtaruna, danlembagapemberdayaanmasyarakat. 12.PeraturanDesaadalahPeraturanPerundang-undangan ditetapkanolehkepalaDesasetelahdibahasdandisepakati bersamaBadanPermusyawaratanDesa. 13.DusunadalahbagianwilayahdalamDesayang merupakan lingkungankerjapelaksanaanPemerintahanDesa. 14.AnggaranPendapatandanBelanjaDesa,selanjutnya disebutAPBDesaadalahrencanakeuangan tahunan PemerintahanDesa. 15.MusyawarahDesaadalahmusyawarahantaraSadan PermusyawaratanDesa,PemerintahDesa,danunsur masyarakatyang diselenggarakanolehSadan PermusyawaratanDesauntukmenyepakatihalyang bersifatstrategis. 16.LaporanKeteranganPenyelenggaraanPemerintahDesa yang selanjutnyadisingkatdenganLKPPDadalahlaporan yangdisampaikanolehKepalaDesakepadaBPDyang memuatmaterikebijakabdalampelaksanaanPerdes khususnyayang berhubungandenganpelaksanaanAPB Desa.

Pasal 2

MaksudPengaturanBPDdalamPeraturanDaerahini untuk memberikankepastianhukum terhadapBPDsebagailembaga diDesayang melaksanakanfungsi PemerintahanDesa.

Pasal 3

TujuanPengaturanBPDdalamPeraturanDaerahini untuk: a.mempertegasperanBPDdalampenyelenggaraan PemerintahanDesa; b.mendorongBPDagarmampumenampung dan menyalurkan aspirasimasyarakatDesa;dan c.mendorongBPDdalam mewujudkan tatakelola pemerintahanyang baikdiDesa.

Pasal 4

RuangLingkupPeraturanDaerahini meliputi: a.keanggotaan dan kelembagaanBPD;

b.fungsi, tugas,hak, kewajiban dan kewenanganBPD; 4 c.peraturantata tertibBPD; d.pembinaandanpengawasan;dan e.pendanaan. BABIII KEANGGOTAANBPD BagianKesatu PengisianAnggotaBPD Pasal 5

(1)AnggotaBPDmerupakanwakildaripendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayahdanketerwakilan perempuanyangpengisiannyadilakukansecarademokratis melalui prosespemilihansecaralangsungataumusyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggotaBPDsebagaimanadimaksudpadaayat ditetapkandenganjumlahgasal,paling sedikit5(Lima) Orangdanpalingbanyak9(Sembilan)Orang.
(3)PenetapanJumlahanggotaBPDsebagaimanadimaksud padaayat(2)memperhatikan jumlahpendudukdan kemampuanKeuanganDesa.
(4)PenetapanjumlahAnggotaBPDsebagaimanadimaksud padaayat(3)ditetapkansebagaiberikut: a.Penduduksampaidengan1.500(SeribuLimaRatus) Jiwa,AnggotaBPDberjumlah5(Lima)Orang;
1. b.Penduduk1.501(SeribuLimaRatusSatu)sampai dengan2.500(DuaRibuLimaRatus)Jiwa,Anggota BPD paling banyakberjumlah7(Tujuh)Orang;dan
2. c.Penduduklebihdari2.501(DuaRibuLimaRatusSatu) Jiwa, AnggotaBPDpaling banyakberjumlah 9(Sembilan)Orang.
(5)Wilayahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan wilayahdalamDesayaituwilayahDusun.

Pasal 6

PengisianAnggotaBPD, dilakukanmelalui: a.Pengisianberdasarkanketerwakilanwilayah;dan

b.PengisianberdasarkanketerwakilanPerempuan.

Pasal 7

(1)PengisianAnggotaBPD berdasarkan keterwakilanwilayah sebagaimanadimaksud dalamPasal 6 huruf a dilakukan untuk memilihcalonAnggotaBPD dariunsurwakil wilayah pemilihan dalam desa. 5
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah Anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, tidak harus Laki-Laki, tetapi juga boleh Perempuan.

Pasal 8

( 1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (Satu) Orang Perempuan sebagai Anggota BPD.

(2)Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perempuan Warga Desa yang memenuhi syarat calon Anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan Perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Perempuan Warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Tata cara dan mekanisme pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (Sebelas) Orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (Tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (Delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meru pakan wakil dari wilayah pemilihan dan wakil dari unsur perempuan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 1 (Satu) Orang Ketua 1 (Satu) Orang Sekretaris 1 (Satu) orang Bendahara - Anggota.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: 6 a.menyusunjadwal kegiatan,mengkoordinasikan,dan melaksanakansosialisasiterkaitdenganpengisian keanggotaanBPD; b.menetapkanwilayahpemilihandanmenetapkan jumlahAnggotaBPDyangmewakiliwilayahtertentu; c.melaksanakanpenjaringandanpenyaringanbakal calon; d.menetapkanCalonyangtelahmemenuhi persyaratan; e.menetapkan tatacarapelaksanaanpemilihan; f.dalamhaldilaksanakanpemilihanlangsung,maka Panitiabertugasmemfasilitasipenyediaanperalatan, perlengkapandan tempatpemungutansuara, melaksanakanpemungutansuara,menetapkan hasil rekapitulasipenghitungansuaradanmengumumkan hasilpemilihan;dan g.menetapkanCalon-CalonAnggotaBPDterpilihdan menyampaikankepadaKepalaDesa.
(6)KeputusanKepalaDesa tentangPembentukanPanitia PengisianAnggotaBPDsebagaimanadimaksudpada ayat(1),disampaikankepadaCamatsebagaibahan pembinaandanpengawasan, palinglambat7(Tujuh)Hari kerjasejaktanggalpenetapan.

Pasal 10

(1)PanitiasebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(1) melakukanpenjaringandanpenyaringanbakal calon AnggotaBPDdalam jangkawaktu6(Enam)Bulansebelum masakeanggotaanBPDberakhir.
(2)BakalCalonAnggotaBPDyang memenuhisyarat ditetapkansebagaiCalonAnggotaBPD.
(3)PemilihanCalonAnggotaBPDsebagaimanadimaksudpada ayat(2)palinglambat3(Tiga)Bulansebelummasa keanggotaanBPDberakhir.

Pasal 11

(1)Dalam halmekanisme pengtsian keanggotaanBPD ditetapkanmelaluiprosespemilihanlangsung sebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(1),Panitiapengisian menyelenggarakanpemilihanlangsungcalon anggotaBPD olehunsurmasyarakatyang mempunyaihakpilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengrsian keanggotaanBPD ditetapkan melalui prosesmusyawarahperwakilan sebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(1),calon AnggotaBPD dipilihdalam prosesmusyawarahperwakilan oleh unsurwakil masyarakatyang mempunyaihak pilih.
(3)CalonAnggotaBPDterpilih adalahCalonAnggotaBPD dengan suara terbanyak.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara diatur dengan Peraturan Bu pati. ·1sB:>fmμas.1aq/n.1n�1sa10.1dUB�UBfunlUH>pBdBpuaw �UBA:>f1P1PUad13�13Ual113�Bqassrums.raq}{13P1J,·o '.Bnpa}{lBfB.1apradures'13saoBfBda)I UB�uapUBU1M-13}{.Iadnaraq13.I13pasUB�unqnq1:>fmwaw}{BPP·u ·dBlal�UBAumxnqUBlBn}{a}{113Aundwaw�UBAUBUPB�uad uasrundaxU13}{.I13S13p.1aq13£uqmd}{BqlnqBJJP�uBpas}{Bpp·w trap'.unq131,(Bwn)s lB}{�UJS�unedtreumxnqUB�uapUBlBqBfa}{auaprd }{BpupUB}{n}{Biaw-eua.IB}{-e.1-efuadumxnqrpq-eu.1ad}{Bpp·I '.up-etrap.m]'n]'}{JBqU13n){13Id){.Idq.}{ ·JUBqo.1trap1U13Ws-eflBqas·f '.-e�.I13np)Inμ13)InBlB/u-ep}{npnpuad-epu-einμ-e)I u-e�uapUB:>fp}{nqJp�u-eA-esao}{npnpuadJB�-eqas.I13lJ13p.Ial·! ·u13qmwadqBABUM!P re�uq lBdwaμaq·q trep'.sqB.I}{OWap13.I13JdSqmdJp�U13A-esao}{npnpuadU}{BM-� 'oaaBlO�U\IrpafuanrU13)lU0l13JJP-ewas.1aq'J '.-esaoq-elupawadlB}{�UB.IadJB�-eqasUB}{nq·a '.l-ef-e.1apasrrera-ew131.1ad qe�uauawqBIO}{dSl13W13lqepua.1�un-edU13}{1PJPUad.Iaq·p 'qB}{JUawqaured/q-epns n131-eunqaj,(qnI�-eno)00q-epua.1�uJredBJsn.1aq·J '.-e:>fIre�uni13:>fauuJqa trap-e1sauopu1:>fnqnda�-e.1-e�aNuaqrunox13.IBqnawaw U13pUB}{UBqBl.Iadwaw-eμas'Si761urrqaj,-e1sauopu1 }{Hq nda�13.I13�aN.113$130�u-epun-�U13puOUB}{13U13S}{BiaW 'BUS13JU13dUB}{I13W13�uawtrap qn�al�u-e�awaw·q '.-es3-eq-ew�u-e.Auaqnj,-ep-eda}{BM:>f"Bl.Iaq·-e :q-erep-eOda13l0�U13UOI13JU13l13.I13AS.Iad ·q-ednaUB.InlB.Iad uB�uap .InlBJPqBABHMUBJ1:>fBM.Iala}{lB}{�uq-ep-edqB.IBMBAsnwtrap 'U13.I13lJ13puad'!S13SH13!SOSJ13Mp13f'OdaUBlO�UVU13!S!�Udd U13pJU13dUB}{nluaqwadreua�uaw lnfUBIq1qa1UBnlUala)I(£) ·q-ednaqa10UB}{!WSa.IJP}{nlun U131S!�UddBP!U"Bd jreptraqqrurad us-eqBAU13Wpal1P}{Bfas frBH(qnfnJ,)lBw-er8uf113dlBWB;:) !n1131aw q-edna-ep-eda}{ qmd.IalOda13lO�UVUOIB;:) U13}{fBdW13AUawBsao-ereda)I(?;) ·-epJU13dU13}{d13ldlJPqmd.IalOdaBlO�UVUOIB;:)}{Bfas J.I13H(qnfnJ,)l13W13J�u1red-esao-ereda)I-ep-eda}{qmd.Ial Oda131o�u-euoIB::)U13:>ffBdW13AuawUBJSJ�uad-eqJuBd( 1) l :BWB�ih:udq 8treA Od8 BlO�uv ' (I) lBAB aped • pnsspaunp BtreWfB8Bqds iftref/l[edwns tradeonfiuad WBf80 (0) "8UfSBW-8UfSBW BAUB�B�B uB�udp ransas treM.B}UBqoH qd10 �u1dwBPIP '(0) lBAB 91 IBSBd WBIBP pnsxsunp BtreWfB�Bqds Gd8 BlO�UV trersqa] 1fuBf/tfedwns uBdBJn8udd (1) l I resBd . uBJSdUOPUI >tnqnddH trenlBSd)I BJB8dN trap 'qBJdBO 'Bsda J8Bq n}f0pdq 8treA BAusnJn1-snJn1ds uB8udp tre�uBpun-8uBpunJdd trarruarod Bf88dS UB)fBtreS)fB{dW BlJdS S1761 unqaj, BJSdUOPUI >tnqnddH BJB8dN JBSBQ 8trepU[l-8trepU[l UBp JSBJ)f0Wdp trednprqax UB)f)fB8dUdW UB)fB BABS BM.l[eq UBp 'BJB8dU JBSBp JB8BqdS BUSBJUBd tre)fUB{feμddWdW trep tre)fIBWB8UdW WBIBP lBBl n1B1ds tre}f0 BABS BM.l[eq �BAUUPB-HPBds trap 'BAwnfnf -rnjnfas 'BAU)f!Bq-)fJBqds UB8Udp BSdQ UBlBJBM.BASnWJdd trepBg BlO�UB n}fB{dS BABS treq!fBM.d)f rqnucurcur tre}fB BABS BM.l[eq 1fuBfJdq/qBdwnsJdq BABS 'uBqnJ,/lf8UV !WdQ" :ln)fμdq 1B8Bqds Gd8 BlO�tre !ftref/tfedwns BlB>t traunsng (0) ">tnfunlJP 8treA lBqBfdd nB:iB BlO)f!f8M /HBdng qdl0 nptredtp trap lB)fBJBASBW uadapnqrp BWBS-BWBSJdq BJBJdS !fUBμdq /qBdWnSJdq BAUUBlBqBf n)f8UBWdW urnjaqas Od8 BlO�uv (1) 91 IBSBd ·lnJnl-lnJnlJdq BJBJdS >tBPH nBlB anrru-irururaq BJBJdS !f8)f (B8!J,) £ }f0Atreq 8UHBd treBlO�tred)f BSBW )fnlUn qmdJp radap (I) lBAB BpBd pnS)fBW!P BUBW1B8Bqds Gd8 BlO�UV (0) ·1fuBf/qBdwns tredeonfiuad IB�UBl }f0fds 8unlJqJdl unqaj, (WBu3) 9 BWB{dS Gd8 UBBlO�tred)f BSBW (1) · Gd8 BlO�UV tremrsarad !BUd8UdW HBdng tresrunday BAUUB)flJqJdl!P }f0fds μBH (qn1� B8fJ,) 0£ BWBI �UHBd >tnfunl!P 8treA lBqBfdd nB:iB HBdng qd10 nptradrp Gd8 BlO�UB Jftref qadurns tredBJn�Udd (£) "Od8BlO�UV Jftra]' trap qsdums tradaonsusd JB�trel }f0fds n}fBJJdq 1B1nw
(1)lBAB upad pnS)fBW!P BUBWfB8Bqds rrednq trasrunday (0) "BSdQ BIBdd)I trap Gd8 BlO�uv traqqrursd HSBq trarodej BAuBwμdlIP }f0fds IIBH (qn1nd B�JJ,) 0£ BWBI �UHBd HBdng tresrundax tre8udp UB)fdBldl!P Gd8 BlO�UV treJWSdJdd (I) 0d8 BlO�UV UB!WSdJdd Bnpd)I UB�B8 8 !BSdQ trasndaqfiuednamUB.Ill}ldWdd'n.rnqBSdQ(nlBS)1 rpafuourq1qd1nma-esda(-ena)0u-e8unq-e�udd 'ueqe.1n1d}ltpafuotnBSdQsrueisrraqsqruadBAuep-e·1 !q-es8u-e.,( ues-e1-e -eduelaruru-arururaqHB}l(ureug)9}lBAUBqds BAuueq1fBM.d}ltraps-e8nlIPBfuour8u-e.,(BAUUIBI GdHradarrrere/uepBU.Indμ-edlBdB.1μ1p-eq8udw}IBPil·q !q1qdln13lBurrqaj,(-ewn)S13.IBfUdd auaptdUBWBJUBue8udpBIIepid}IBPUHIre}ln)lBpW BUd.113}1dB:}dlumxnqUB:}Bn}ld}l l{d10.IddWdWl{Bldl8UBA u-eup-e8udd ussrundUB)l.IBSBp.Idq qe1-es.1dqIre}lBlBAUIP·8 !ads:}lHdapoxtrapUB:}Bq-ef1fu-ef/qedwns.IB�UBJdW'J !QdHBlO�uv1-e8-eqdsu-e8ue.rn1.rn88u-e1dw·d .treqt]BM.d}lUB)lBUBS}lBidW }IBPH·p !QdHBlO�uv1-e8-eqdslB.IBASrqnucmom18-e1}IBPil·J .undedau-e�ue.Idld}l-eduelue1ng(ureua)9 BWBJdSarum-rrururcqB.I13JdSdB:}dlue8ue1-eq.1dqnB:}13 UBlnfuBld}l.IdqB.IBJdSs-e8n+ue}l"BueS}lBTdW redap}IBPH'q !ueB:}O�UBd}lBSBW.IIl{}lB.Idq·13 :-euq-ed-e'ojrunq(1):}BAB npndpns}IBWIP-eu-ew1138-eqdsue}lμudq.1dq1pGdHmo�uv(0) ·ue}lnudq.1dqw·J nBlB!I.JIPUB}l.Inpun8udw·q !-e1unp1-e�u1udw·-e :BUd.113}1uuoqraqGdH13:}0�UV(1) GdH13:}0�uvuanuaqrcquraj -e8nd)Iu-e18-eg 'Ud:}BdnqB)I l{BlUμdWdd qojoUB)IBUBS}IBUP 8ueA s-e8n:}BSBWJBM.13u-eqn-e1dd nn)l18udw'(£):}BABL11l3SBdWBTBP pnS)lBWIPBUBWIB8Bqds 1fuefuap qadumsUB}lBIIeS}l"BldW l{BJdl�UBAGdHBlO�uv 81TBSBd ·1ftre]/qadumsu-edBJn�udd 13.IBJBB:}μdqueue8UB:}BpueuddUB}llnfu-eup(1)lBABBpBd pnS}IBWIPBUBWIB�Bqds1fuef/qedwns tredaonfiuadt{BTdldS(£) ·"-esdSIM.BWB.IBd l{BlVwo"BSB.IJu-e8udpIIBMBIP'nputjq'p uep !"-eqpngIPV8uBAH1wda"BSB.IJu-e8udpHBMBIP'-eqpng·J \BABS�UOTOUdW traqnj,-e8owds"BSB.IJue8udp μIl{}IBIP trap"1fu-eμdqBABSueqniIWdQ"BSB.IJue�udp IIBMBIP ')IHOlBt{)IUd:}Sμ)IUBp lle:}Sd:}0.IdUd:}SI.J)I·q !"qedwns.1dq BABSq-envIWdQ"BSB.IJue8udpHBMBIP'WBTSI·13 6 "BAU+n}lμaq.mrn.rourouOd8 "'BlOfillUVUOfB::)qa10U"'B}lflU"B8}p'Od8"'BlOfilluvUOfB::)}"'B8Bqas •l"'Bl"'BASrqnuamaur�BI}lBPHn"'Bl"BurpUB}llnpun8uaUI 'B1unpIBfillu1uaUI(I)l"'BABnpedpnS}lBUIIPBUBUI1B8Bqas -e.&u:in}lμaqan.m.rourouOd8BlofilluvUOIB::)IB4lli"'Bl"BO(0) ·Od8"'BlOfilluvU"BqmUiadUS"Bq U"B}lJ"BSBpJaqBAU+n}lμaqrrunJOUIOUOd8BlofilluvUOIB::) qa10U"B}lHUB8}pnl}l"'BM.I"'BlU"'Bnuoqrsq8U"BAOd8"'BlOfillUV(I) n+}l"BMJ"BlU\fOd8BlOfillUVu-e1s�uad BUIHd){U"B}8Bg ·nl}l"'BM..renreflU"BfilluadOd8trautdun.jtreqqturodl"'Bd"BJ u1dUI1UiaUIBAuu1-e1Od8uBu}dUIM'(0)l"BAB-epBdpnsxsunp BUBUI}B8BqasUB}lflUaqJaq1pOd8trautdun.jI"Bqlli"'Bl"BO(£) ·ad8UBU}dUI}d1B8Bqasueuuaqrcqurod uB8uapqn}lHP'Od8treutdun.j}B8-eqasUB}lnpnpa}lJaq Bl"'BlUaUiasU"B}lflUaqJaq1p8uB.&Od8BlofilluvIB4UIBIBO(0) ·BJ"B8auUBU"BUI"Ba}l dBpBqJal-eUBpid)lBpunrrara/uBp'JB}l"BUI'oursucrcr 'tsdrucoj-eUBp1d)lBpunUIBI"BPB}l8UBsJalIB8BqasUB)ld"Bla:i1p q-e1a:iasq-edngqa10Bl"'BlUaUiasUB}lfiUaqJaq1pOd8"Blofilluv(1) RrnlUaUiaSUBHUaqJaqUiad :i-edUiaa)IUBI8Bg ·nBdng tresrundoyuB8uapUB}ld-e:ia:i1p(£)l"BA"BapedpnS}l"BUI}P BUBUI1B8BqasOd8Blofilluvtreuuaq.roquradu-e1wsaJadts) "Od8"'BlOggU\f ueuuaqraqurod jnsnBAUBUIμa:i1p }l"BfasμBH(qn1ndB8IJ,)0£BUI"BI 8unBdOd8BlOfillUBuspuoqrcqurcdUB}lIUISaJaUIfl"Bdng(t) "UBHUaqJaqwadjnsn"'BAUBUIμa:iw }l"BfasμBH(qnfni)l"BUIBI8unBd n-edngBpBda}lOd8 "'8l088uBuenucqraqmadtrejnsnnnfuappspuruaurl"BUIB::)(£) "UBfiuaqJaqUiadjnsnBAUBUIμa:i1p}l"BfasμBH(qnfni)l "'Blli"'Bl8U!I"Bdl"'BUI"'B::)1nre1aUIuadnqBpBda}l0d8"'BlOfillU"'B rrenuaqraquradtrejnsnnnfUBI}l"'BPUIUaUIBsaa-ereda)I(c:;) ·-esaaBIBda)I 1n1B1aw fi"BdngBpBda}lOd8q"Bl"'BM.BAsnwusBqU"B}lJ"BSBpJaq Od8UBUidUIId qa10U"B}llnsn1pOd8"'BlOfillUVuBnuaqJaqUiad(t) ·BsaaBfBda)I uo1-e:::>1B8BqasU"B)ldBlalIP·}l nBl"B/rrep �uBqmUiad I"BSBq"BA"BUM..rarq IP1-efillun radurauaq·r Ot "13SdQ:J13)113.IBAS13W U1313A13p.1dqUiddU13p13SdQU13U�u13qUidd�U13p1q·q U13p�U13:J13)113.l13AS13Uld)IU1313U1qUldd U13p13SdQU13l{13:JUμdUiddU1313.I13�UdldAUdd�U13p1q·13 :S13:J13μ1p.!d:J qjrurrq(I):J13A1313p13dpns)l13UI1P13U13UI1"'13�13qds8u13P18(£) ·sμ13:Jd.I)ldS�U13.IQ(n:J13S)I·J trap�13n:Jd)IU)l13.M.8u13.IQ(n:J13S)I·q '.13n:Jd)I�u13.IQ(n:J13S)I·13 :s13:J13μ1p.1d:i13jrunq (I):J13A1313p13dpns)l13UI1P13U13UI1l3�13qdsOd8trautdun.j(0) ·�U13P18·q U13p�U13U!dUI!d·13 :S13:J13μ1p.1d:iOd8U1313813qUidld)I(1) Od8NWDV8W3'13)1 AIHVH ·8U13.I13J.ldl1s13s1u138.10sn.1n8Uddrrera /trep13:JO�uvrpafuaur·1 n13l13/U13p�)IHHOd113μ13dsn.mauodrpefuaur·q '.13SdQ)la.&o.1d13U13S)l13Iad113�13qas·8 �u13�U13pun-u138u13pun.1dd u13.1n:i13.1adurejapU13)1n:iua:i1p8u13.&u1131U13:J13q13f U13p'13:JO)I/Ua:J13dnq13)1q13.Ia13Ql13A}{13�U13U)l13M.IadU13.M.aQ n13:J131su1Ao.Id q13.1a13a:J13A}{13�U1311)113M.IadU13.M.aa'131sauopu1 )11Nnda�q13.1a13aU13l�M.IadU13.M.aa'131sauopu1 )l:Hq nda� :J13A)l13�U13l�M.lddU13MdQ13:JO�UV113813qasd13)1�U13.ldUI'J �13saa l13)18U13.Iadtrap13saa13y13da)I113813qasU13:J13q13fd13)18u13.1aur·a �U13:J13q13f1fu13f/q13druns.rn8�U13laur'p ��U13Ud.M.dMU13)113Un8q13l13AUaUI.J �13AUU13)1n)l13up U13)1138u13.&U13)113pupn13l13tresrundcx1qn.113�uawaw l13d13p8U13AU113l)113l{1d μ13p13S13f n13:J13/u13p8U13.I138'8U130 13UIμduaru'aruspodauU13p'1sn10)1'1sdn.10)1U13)1n)l13laUI·q '.13SaQl13)113.I13AS13UI U13�U010{) n13:J1313�.113.M.U13)11S13u1mp)ls1puarutrap'13saa:J13)113.I13AS13UI )IOdmo1a)ldSU13)1l{13Sd.ldUI'umumU13�unuddd)IU13)118n.1aw·13 :8u13.IBUPOd813:JO�uv 90l13S13d Od813:JO�UVU138U13.113'J UI13Uda)IU13�138 "0d813:JO�UVU13:J13q13f13S13UI13AU.I1l{)l13.Iaq!13dUI13S8UOSO)I (I):J13A13 13p13d pns)l13UI!P13U13UI1"13813qasOd8U1313:JO�U13a)I(0) 01 ·μ-edngnurauSB'lB 'lBlliBJUBl{BS;}�U;}dUB:>pBdBpU;}llil{Bl;}'l;}Sn:>yBp;:;>q!Blnlli
(1)'lBABapedpnsspnnrp-eu-emr-e8-eq;:;>sOd8trasrundcjj(0) ·ad8uesrundoy UB�u;:;>pUB:>fdB'l;:;)'l!P'qmru;:;>:i�UBA(1)'lBAB60IBSBdIDBIBP pnsxeunpBUBID!B�Bq;:;>s�UBP!8-en:i;:;>}Itraptretndun.j(1) ·ad8trautdurtjUB:iB}fBd;}S;:;>:>yUB:>f.IBSBp.1;:;>q BAUU!BIOd8UBU!dW!drrereBn'l;}}Il{;:;)10U!dW!d!P'nuaqroq �UBP!8-en:i;:;>)InareuepUBU!dW!d-eu;:;>.IB:>y-eAu:in:>yp;}q �UBP!8Bn'l;:;)}In-e:i-e/u-epUBU}dW!duaqqnnod:i-edBN(t) ·rfu-ef/q-edwnstredaonfiuad1-e��u-e:i :>yBf;:;>s�un:i!l{.l;:;)'l!.JBH(B�IJ,)£:i-eqIDBJ�un-edUB}fBUBS:>fBUP (i)'lBABBpBdpnsxaunpBUBW!B�Bq;:;>s treqqnnod:i-edBN(£) ·-epnW.I;:;>'l -e:io��UVq;:;>10rutreqrptrap-enμ;:;>:i-e:io�uvq;:;>10utdundtp !IB:>fBWB'l.I;:;>d:>yn:iun(1)'lBABBpBdpnS:>fBW!PBUBW!B�Bq;:;>s �UBP!8Bn'l;:;>}ItrapOd8UBU!dW!dtraqqnnad'lBdBN(c:;) ·snsnq:>y -e.1-eo;:;>sUB:>fBPB!P 8u-eAOd8radarIDBIBP8uns8u-e1nreoos Od8B'lO�UVq;:;>10 traptrapqmd!P(1)'lBABllIBSBdIDBIBP pnsxaunpBUBW!B8Bq;:;>s8UBP!8-en:i;:;>}ItrapOd8trautdun.j(1) ·μ-edngtrarruarajurapsp.1n:iB!P Od8!SB.l'lS!U!WP\/JB'lStreuuaqraqtnadtrapUB:iB}{8UB8U;:;>d(s) ·-es;:;>pu-e8u-en;:;>:>yuanduretnaxu-e8u;:;>p!BnS;}S u-e8u-efun:iUB}{!.I;}q!P:i-ed-epOd8!SB.I'lS!U!WP\/JB'lS-e8-eu;:;>J,(t) ·Od8!S�unJtraps-e8n:i !BSBn8u;:;>llitrapUBL{B'luuourcd8uBp!q!WBL{BW;:;)W·o �:i-efB.I;:;>p;:;>sneras-e:ivL£B8U;:;>U;:;>W l{BIO}{;:;)S'lBWB'lqapuar8un-edUB:>f!P!PU;}d.I;:;>q'q '.UB'.ln}{8UBS.I;:;>qBS;:;>QB8.IBM_·-e ::in:>yμ;}q!B8Bq;:;>sUB'lB.IBAS.I;:;>d!l{nU;:;>W;:;)W sn.raqOd8!SBJ'lS!U!WPVJB'lS-e8-eu;:;>J,tpefuourradap}{n:iun(£) ·-es;:;>aBIBd;:;>}I tresrundayu-e8u;}pUB}{dB'l;}'l!PtrapOd8radar!n1-e1;}w Od8-e:io�uvq;:;>yoqmd!P Od81s-e.1:is!U!WPV1-e:is-e8-eu;:;>1,(c:;) "Od8!SB.l'lS!U!WP\/JB'lSB8BU;}J,8UB.IQ(n:i-es)1'lB}{8UB!P Od8u-e-e8-eqm;:;>y;:;>}{ s-e8n:iu-e-eu-es:>yBpd8un:>ynpu;:;>w:>yn:iun(1) .Od8-e:io88uv !B8Bq;}SdB}f�UB.I;:;>W�UBP!8Bn'l;:;>}I trap0d8UBU!dW!d(S) '.8uBP!8-en:i;:;>}I q;:;>yo U!dW!d!P(£) :i-eA-eapad pnS:>fBW!P-eu-ew1-e8-eq;:;>s�UBP!8(t,) £1 ·reu1f.rew )lOdWoFl)I'trenduraraj'snsntpttraqrunqcopaqlB)l13.I13AS13W •'UI}lSIWl13)l13.I13AS13W )lOdwo1d)I)lnS"BW.Idl"BSdQl13)l13.IBAS13W trapU1313�13qWd{d)I13p13dd)l�uns�U"BIU"B)ln}l"BUPradap
(1):reA:1313p13dpnsspaunp13U13Wfl3�13qds1s13.11ds13U13!{13�Udd(0) ·:re)l13.I13AS13W1s13.11ds13U"BH138�uddU"B}ln}l"'BidWOd8(1) l13)l13.I13AS13WISB.IIdsvU'B1{13�Udd [jV.J.fiV.J.Vd ·u138uBpun-StrepuruadUB.Inl13.Idd U"BnlUdld}lW13{13P.InlBIP8u13AUf"'BIs"B�nlU13)l13U'BS)l13{dW·w U'Bp!13AUUI13I13SdQ13�13qWd']U13p13SdQ"413lUμdWdd U13�Udpstuotnraq�U'BABμd}lU13�unqn-qU13)l13ldF)Udill·1 !13SdQU13"413lU!Jdilldd U1313.I13�Ud{dAUdd uB8U"B.Idld}lu13.1odBI1sBn{BAdUB)ln}lBidW·}l !13SdQ13{13dd)IBμdU!}ld13p13"4.IdlU13S13M.13�UddU13)l13U'BS)l13{dW.f !13SdQ13{13dd)I13W13S.Idq 13SdQU"B.Inl"B.IdduB�uB::>UBMHB}l"'BddAUdWU'Bpsaqaquraur·1 !nl}l"'BM.re.iuv13SdQ13{13dd)Itraqqturad }lnlUnsnsrupt13SdQ-qB.I13M.13ASnWU13)l13.I13��Ud{dAUdW·-q !13SdQ13{13dd)Itreqqturod13JlJU13d}lnlUdqilldill·� !13SdQ-qB.IBM.13ASnwU'B)l13.I13�Ud{dAUdW'J !Qd8"413.I13M.13AsnwU13)l13.I13��udidAUdW·d !l13)l13.I13AS13W1sB.11ds13U'B)l.In{BAUdW·p !l13)l13.I13AS13WIS13.IIdS1313{0Id�Udill·::, !l13)l13.I13AS13W1sB.11ds13�undw13udw'q !l13)l13.I13AS13WIS13.IIdS13II13�Udill'13 :sB�nl!13.&undwdwOd8 Od8SB�nJ, Bnpd)IU"BI�B8 '13SdQ13{13dd)I"BμdU})lU13S13M.13�UddU13)ln}l13{dill·::, U'Bp !13sdal13)l13.I13AS13W1sB.11ds13U'B)l.In{BAUdWtrap�undw13udw·q !13SdQ13{13dd)I13W13S.Idq 13SdQU"B.Inl"B.IddU'B�U'B::>U"BMH13)l13ddAUdWtraps13-q13qwdw·13 :1s8unJ!13.&undwdwOd8 Od81s8un,tl nl13Sd)IU'B�138 Od8SVDOJ, NVOISDNO-!:l A8\18 t,1 17
(2)MusyawarahDesamerupakanforumpermusyawaratan yang diikuti olehBPD,PemerintahDesa,danunsur masyarakatDesauntukmemusyawarahkanhalyang bersifatstrategisdalampenyelenggaraanPemerintahan Desa.
(3)Halyangbersifatstrategissebagaimanadimaksudpada ayat(2)meliputi: a.penataanDesa; b.perencanaanDesa; c.kerjasamaDesa; d.rencanainvestasiyang masukkeDesa; e.pembentukanBUMDesa; f.penambahandanpelepasanAsetDesa;dan g.kejadianluarbiasa.
(4)Unsurmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)terdiriatas: a.TokohAdat; b.TokohAgama; c.TokohMasyarakat; d.TokohPendidikan; e.PerwakilanKelompokTani; f.PerwakilanKelompokNelayan; b.PerwakilanKelompokPerajin;
1. c.PerwakilanKelompokPerempuan;
2. d.PerwakilanKelompokPemerhatidanPerlindungan Anak;dan j.PerwakilanKelompokMasyarakattidakmapan.
(5)Selainunsurmasyarakatsebagaimanadimaksud padaayat(4),musyawarahDesadapatmelibatkanunsur masyarakatlainsesuaidengankondisisosialbudaya masyarakat.
(6)MusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibiayaidariAnggaranPendapatandanBelanjaDesa. Paragraf7 PembentukanPanitiaPemilihanKepalaDesa Pasal 39
(1)BPDmembentukPantiaPemilihanKepalaDesaserentak danPanitiaPemilihanKepalaDesaAntarWaktu.
(2)PembentukanPanitiasebagaimanadimaksudpada ayat
(1)ditetapkandenganKeputusanBPD.

Pasal 40

(1)Panitia sebagaimanadimaksuddalam Pasal 43 ayat(1) terdiri dari PerangkatDesadan unsurmasyarakat.
(2)JumlahAnggota Panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. 18
(3)Panitiasebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertanggung jawabkepadaBPD.
(4)DalamhalAnggotaPanitiatidakmelaksanakan tugasdan kewajibandapatdiberhentikandenganKeputusanBPD.

Pasal 41

(1)Panitiasebagaimanadimaksuddalampasal39 ayat(1) melakukanpenjaringandanpenyaringanbakalcalon KepalaDesaAntarWaktu.
(2)PenyaringanBakalCalonKepalaDesamenjadiCalon KepalaDesa,paling sedikit2(Dua)orangdanpaling banyak3(Tiga)Orang.
(3)Dalam haljumlahBakalCalonyangmemenuhi persyaratanlebihdari3(Tiga),Panitiamelakukanseleksi tambahandenganmenggunakankriteriamemiliki pengetahuanmengenaiPemerintahanDesa,tingkat pendidikan,usiadanpersyaratanlainyangditetapkan Bupati.
(4)Persyaratanlainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(3) ditetapkandalamPeraturanBupati.
(5)Dalam halBakalCalonyang memenuhi persyaratan kurangdari2(Dua)Orang,Panitiamemperpanjangwaktu pendaftaranselama7(Tujuh)Hari.
(6)Dalam halbakalcalonyang memenuhipersyaratantetap kurangdari2(Dua)setelahperpanjanganwaktu pendaftaransebagaimanadimaksudpadaayat(4),BPD menundapelaksanaanpemilihanKepalaDesasampai denganwaktuyangditetapkankemudian.
(7)JangkawaktupenundaanpemilihanKepalaDesa sebagaimanadimaksudpadaayat(6)ditetapkandengan KeputusanBupati. Paragraf8 PenyelenggaraanMusyawarahDesaKhususUntuk PemilihanKepalaDesaAntarWaktu Pasal 42
(1)BPDmenyelenggarakanmusyawarahDesakhususuntuk pemilihanKepalaDesaAntarWaktu.
(2)PenyelenggaraanmusyawarahDesa sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilakukan untukmengesahkan CalonKepalaDesayang diajukanpanitiaserta memilih danpengesahanCalonKepalaDesa terpilih.
(3)Forum musyawarahDesamenyampaikanCalonKepala Desa terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat(2)kepada Panitia untuk disampaikan kepadaBPD. 19 Pasal 43 BPDmenyampaikanCalonKepalaDesaterpilihsebagaimana dimaksuddalamPasal42ayat(3)kepadaBupatipalinglama 7(Tujuh)HarisejakditerimanyalaporanhasilpemilihanKepala DesadariPanitiaPemilihan. Paragraf9 PembahasandanPenyepakatan RancanganPeraturanDesa Pasal 44
(1)BPDdanKepalaDesamembahasdanmenyepakati RancanganPeraturanDesayangdiajukanBPDdan/atau KepalaDesa.
(2)PembahasanRancanganPeraturanDesasebagaimana dimaksudpadaayat(1)diselenggarakanolehBPDdalam musyawarahBPD.
(3)RancanganPeraturanDesayang diusulkanKepalaDesa sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibahasterlebih dahuludalam musyawarahinternalBPDpalinglambat10 (Sepuluh)Hari kerjaterhitung sejakRancanganPeraturan DesaditerimaolehBPD.
(4)PelaksanaanpembahasanRancanganPeraturanDesa sebagaimanadimaksudpadaayat(1)antaraBPDdan KepalaDesauntukpertamakalidilakukanpalinglama30 (TigaPuluh)Hari sejakpelaksanaanmusyawarahinternal BPD.
(5)Setiap pembahasanRancanganPeraturanDesadilakukan pencatatanprosesyang dituangkandalamNotulen musyawarah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…