DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 05 Tahun 2018

Nomor: 05
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB IV PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB V PENGEMBANGAN BAB VI PENELITIAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PENGENDALIAN BAB X PENGAWASAN BAB XI SISTEM INFORMASI BAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV SISTEM INFORMASI BAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI SANKSi ADMINISTRATIF BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Luwu sebagai daerah agraris, sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan daerah dan sekaligus menjadi mata pencaharian pokok petani dan sumber penyediaan lapangan kerja;
b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degredasi alih fungsi dan fregmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
c.bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersediannya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan

Menetapkan

menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. 5.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 725);
5. 6.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. 9.Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360); 1 0 . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2 0 1 3 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 1 2 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2 0 1 2 tentang Si stem Informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 2 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. 19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor . . . . . . . . Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor . . . . . , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor );
13. 20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor . . . . . . . . . . Tahun . . . . . . . ten tang Perlindungan Lahan 2 Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ); 4 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor . Tahun . . . . . . . . . . . . ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten Luwu tahun - (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor ) ;
14. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 1 - 2 0 3 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 2 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor );
15. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor . . . . . . . . . Tahun tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor . . . . . . . . . , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor );
16. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor . . . . . . . . . . . . . . Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Belopa Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 6 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2 . Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu. 5
8.Laban adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9.Laban Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10.Laban Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. 1 1 . Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 1 2 . Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. 1 3 . Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sisten dam proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, menafaatkan dan mebina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.
14.Lahan Pertanian Pangan yang tidak ditetapkan adalah lahan pertanian (sawah) yang dapat dialihfungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan harus mencetak lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.
15.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
16.Laban Abadi adalah lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, serta tidak boleh dialihfungsikan ke non sawah kecuali untuk kepentingan umum dan atau kepentingan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
17.Lahan Sawah Produktif adalah lahan sawah yang menghasilkan produksi beras dalam periode musim tanam setiap tahun secara berkesinambungan sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan baik untuk skala rumah tangga, regional, dan nasional. 1 8 . Laban Marginal adalah lahan-lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
19.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 6 2 1 . Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu.
22.Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
26.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
27.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga,baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau,yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
28.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
29.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
30.Kepentingan Umum adalah kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 1 . Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
32.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
33.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 7
34.Subyek, Obyek, Luas, yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama pemilik dan/ atau penggarap lahan yang diberi kuasa oleh pemilik lahan, alamat lokasi lahan yang memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, serta luasan lahan yang sepakat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
35.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
36.Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
37.Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
38.Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
39.Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian.
40.lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. 4 1 . Kewajiban pemohon alih fungsi lahan adalah tanggungjawab sosial dari pihak pemohon yang melakukan alih fungsi lahan baik sawah sudah ditetapkan maupun yang tidak dan atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, untuk menjaga dan bertangungjawab dalam keberlanjutan lahan sawah (pertanian).
42.Kadaluwarsa (lewat waktu) adalah berakhirnya status lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan lahan sawah diterlantarkan, tidak diolah, dan atau tidak dikelola sesuai peruntukannya secara terus menerus dalam jangka waktu sepuluh tahun atau secara teknis tidak memungkinkan untuk dijadikan sawah, sehingga dianggap sebagai lahan kering (lahan darat).
43.Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
44.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Luwu.
45.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Luwu.
46.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Garut.
47.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 8
48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkugan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab;
1. 1.keragaman;
m.sosial dan budaya;
n.musyawarah mufakat; dan
o.kepastian hukum.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada Pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 9
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang Lingkup Perlindungan LP2B dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.perlindungan dan pemberdayaan Petani;
f.alih fungsi lahan;
g.insentif dan disinsentif;
h.koordinasi;
i.kerjasama;
j.sistem informasi;
k.peran serta masyarakat;
1. 1.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
m.larangan dan sanksi.

BAB IV

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B Tahun 2018-2033 sesuai dengan RTRW.

(2)LP2B pada PKL Perkotaan Belopa berdasarkan Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Belopa merupakan bagian dari LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(3)Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan luas yang harus dipertahankan sampai Tahun 2033 dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (Lima) Tahun.
(4)Penetapan LP2B ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap Orang yang memiliki Laban yang ditetapkan sebagai LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengkajian;
b.sosialisasi rencana LP2B;
c.pendataan; 10
d.koordinasi dengan instansi terkait;
e.penetapan calon LP2B;
f.menampung aspirasi masyarakat; dan
g.pemetaan.

Pasal 8

Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lahan yang memenuhi kriteria:

a.berada pada lahan yang mendukung produktivitas;
b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan;
c.didukung infrastruktur dasar; dan/ atau
d.telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. B AB V PENGEMBANGAN

Pasal 9

( l ) Pengembangan terhadap LP2B meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat dan/atau Koorporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 10

Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) dilakukan dengan:

a.peningkatan kesuburan tanah;
b.peningkatan kualitas benih/bibit;
c.pendiversifikasian tanaman pangan;
d.pengendalian organisme penggangu tanaman;
e.pengembangan irigasi.
f.pemanfaatan teknologi pertanian;
g.pengembangan inovasi pertanian;
h.penyuluhan pertanian; dan/ atau
i.fasilitasi akses permodalan. Pasal 1 1 ( l ) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
a.inventarisasi dan identifikasi;
b.pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LP2B; dan/atau
c.penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B.

(2)Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan. 11
(3)Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terutama dilakukan terhadap lahan sawah di kawasan perdesaan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengembangan LP2B pada Laban Pertanian Sawah yang merupakan pelaksanaan lahan pengganti, berupa cetak sawah lahan pengganti dari alih fungsi Lahan Sawah yang tidak ditetapkan dan/ atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…