DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2018

Nomor: 07
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT BAB V WILAYAH ADAT BAB VI KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT BAB VIII LEMBAGA ADAT BAB IX HUKUM ADAT BAB X TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT DAN WILAYAH ADAT BAB XI PANITIA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT BAB XIII KOMISI MASYARAKAT ADAT BAB XIV PEMETAAN WILAYAH ADAT BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah tentangPengakuan danPerlindunganHak-HakMasyarakatAdat. 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959 tentang PembentukanDaerahTingkatII diSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959 Nomor74, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1822); 2

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063); 3 12.Undang-UndangNomor52Tahun2009tentang PerkembanganKependudukandanPembangunan Keluarga(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor161,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5080); 13.Undang-UndangNomor11Tahun2010tentang CagarBudaya(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2010Nomor130,TambahanLembaran Negara5168); 14.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor82 Tahun2011,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234);
15.Undang-UndangNomor4Tahun2011tentang Informasi Geospasial(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor49,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5214); 16.Undang-UndangNomor7Tahun2012 tentang PenangananKonflikSosial(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor49; TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5315); 17.Undang-UndangNomor11Tahun2013tentang PengesahanNagoyaProtocolonAccessto Genetic ResourcesandThe Fair andEquitable Sharingof BenefitsAirisingfromTheirUtilizationtoThe Conventionon Biological Diversity(ProtokolNagoya tentangAksespadaSumberDayaGenetikdan PembagianKeuntunganyangAdildanSeimbang yangTimbuldari PemanfaatannyaatasKonvensi KeanekaragamanHayati)(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2013Nomor73,Tambahan LembaranNegaraNomor5412);
18.Undang-UndangNomor18Tahun2013tentang PencegahandanPemberantasanPerusakanHutan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2013 Nomor130,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5432); 19.Undang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7, TambahanLembaranNegaraNomor5495);
20.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-Undang 4 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
29.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
30.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat H ukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6.Masyarakat Hukum Adat adalah warga Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.
7.Identifikasi Masyarakat Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat. 6
8.Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis oleh negara atau pihak lain di luar negara atas keberadaan suatu masyarakat adat beserta hak-haknya.
9.Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
10.Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
11.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
12.Hak-Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13.Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
14.Pemetaan Wilayah Adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
15.Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-padangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
16.Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 1 7. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
18.Perwakilan Masyarakat Adat adalah lembaga dan/ atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa. 7
19.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
20.Panitia Masyarakat Adat adalah bertugas untuk mendampingi masyarakat adat melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat oleh Bupati.
21.Komisi Masyarakat Adat selanjutnya disingkat KMA adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk menghubungkan SKPD dalam menjalankan dan mensukseskan program pembangunan di wilayah masyarakat adat di Kabupaten Luwu.
22.Sengketa adalah pertentangan dua pihak atau lebih yang bersumber dari adanya perbedaan pandangan tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
23.Konflik adalah perseteruan dan atau benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak lain di luar masyarakat adat yang berlangsung rentang waktu tertentu dan berdampak luas secara sosial politis.
24.Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan lembaga adat atas pelanggaran hukum adat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ini adalah:

a.hak asasi manusia;
b.pengakuan;
c.keberagaman;
d.keadilan sosial;
e.kepastian h ukum;
f.kesetaraan gender;
g.keberlanju tan lingkungan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ini adalah: 8 a.Menjaminterlaksananyapenghonnatanolehsemuapihakterhadap keberadaanmasyarakatadatdan hak-haknyayangdiakuidandilindungi secarahukum; b.Menyediakandasarhukumbagipemerintahdaerahdalammemberikan layanandalamrangkapemenuhanhak-hakmasyarakatadat; c.Memberikan kepastianhukumdanjaminanperlindunganterhadap masyarakatadatdalammenjalankan hak-haknya; d.Menyediakandasarhukumbagipenyelesaiansengketahak-hak masyarakatadat;dan e.Memberikankepastianterlaksananya tanggungjawabpemerintahdibidang penghonnatan,pemenuhandanperlindunganmasyarakatadatdanhak- haknya. BABIII RUANGLINGKUP Pasal 4 RuanglingkupPeraturanDaerahini mencakup: a.keberadaandankedudukanmasyarakatadat; b.wilayah adat; c.hakdankewajibanmasyarakatadat; d.lembagaadat,; e.hukum adat; f.tatacarapenetapanmasyarakatdanwilayah adat; g.panitiaidentifikasidanverifikasi wilayahadat; h.komisimasyarakatadat; i.pemberdayaanmasyarakatadat;

j.pemetaanwilayah adat;dan k.penyelesaiansengketa. BABIV KEBERADAAN DAN KEDUDUKANMASYARAKATADAT Pasal 5

(1)KeberadaanmasyarakatadatditandaidenganKampung,danTondok.
(2)Keberadaanmasyarakatadatsebagaimanadimaksudpadaayat(1) memenuhi kriteriasebagaiberikut:
1. a.Memilikisejarah asal-usul; b.Memiliki wilayah adat tertentu;
2. c.Memiliki dan menjalankan hukum adat;dan
3. d.Memilikilembaga adat. 9 BABY WILAYAH ADAT

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengakui keberadaan masyarakat adat.
(2)Keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat ( 1) yaitu kampung dan tondok.
(3)Masyarakat Adat dan Wilayah adat akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Desa adat.
(2)Tata cara, pengaturan dan penetapan masyarakat adat sebagai Desa Adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 9

(1)Masyarakat Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak- hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
(2)Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-haknya, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adatnya.

Pasal 10

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), masyarakat adat berhak untuk:

a.mengatur kehidupan bersama di antara warga masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan lingkungannya;
b.mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
c.mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
d.menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi- tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat adat. 10

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 11

Masyakat Hukum Adat memiliki hak:

a.hak atas tanah dan wilayah adat;
b.hak atas pembangunan;
c.hak atas spritualitas;
d.hak atas lingkungan hidup; dan
e.hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.

Pasal 12

(1)Masyarakat adat berhak atas Tanah-Tanah, Wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun dan/ atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
(2)Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
(3)Hak atas Tanah, Wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/ atau cara-cara yang lain.

Pasal 13

(1)Hak atas Tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
(2)Hak atas Tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
(3)Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
(4)Pemanfaatan Tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 14

(1)Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat adat didasarkan pada kearifan lokal. 11
(2)Kearifan lokal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen pengakuan keberadaan masyarakat adat.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…