DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RPD BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
b.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026; 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); - 2

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah b e b e r a p a k a l i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); - 4
13.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerimaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 2 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13); - 5
22.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 1 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masajabatan berakhir pada tahun 2023 atau tahun 2024.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dil ingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. - 6 1 1 . Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis danMutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II

GAMBARAN UMUM;

Pasal 2

( 1 ) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
1. a.sebagai pedoman Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026;
2. b.sebagai pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Renstra-PD; dan
3. c.sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 3

PEMERINTAHBAB VIII ( 1 ) Dokumen RPO Kabupaten Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: KINERJA PENYELENGGARAAN - 7

BAB IX

DAERAH; dan PENUTUP.

Pasal 4

( 1 ) PD menyusun Renstra-PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada rancangan RPD.

(2)Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara RPO Tahun 2025-2026 dan Renstra-PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(3)Renstra-PD Tahun 2025-2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2024.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2)Pengendalian dan evaluasi RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala PD yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB V PERUBAHAN RPO

Pasal 6

( 1 ) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:

a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
c.terjadi perubahan mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah; dan
d.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran kabupaten, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. +oz dnqiod / o1 / ( / ds.reureyuoAoua] MONON COZ NHVL MT NLVIVY HVHIV VLIH3 'nAnT NILVInVHY HVHIV SIHVLIHHS hzoz Tenter + [e8Bue eped edopog Ip uey8uepun 'nnT ILVI hoe tenup he peue eped edopog p uedeay nwn uoednqey ueroe erog urepep efuueedurouad ueuop u pedng ue.ne.road ueuepun8uod ueyueuourou 'eKunueyo8uou Bue.Io degos .re8y ·ueyBuepunp peue eped nyeaq pemu u pedng ueme1o g ese4 dnLnNId NV.LN3LY IA 8V&I nqos.1o ue@eq eped ueunrnosoy undneur ueeqos {pq 'ueeuepuod seypu uep e[roup; roeypu )o8.re ueueqn.rod .pouoye@uouI edep snreu ' ( 1 ) efe eped pnseup eueueeqos uenuoay (z) dM 4upe ue.reses uepdeouod )08.re ueqn8uou rep Bue[uedos uveuoyoq unue eped ueyefqoy uep ueBuequroy.rod pensos ueqnroq edep 9oz-co unueL Cy urerep umnueora/enu1.1o Bue ueeuepuod seypu uep e[roupy 1oypu uedeooy enuros ( I ) L esead - 8 D B l · '\

3.untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPO, Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu berkewajiban mengoordinasikan penyelarasan RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dengan Renstra-PO Tahun 2025-2026 dan penjabaran RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 ke dalam RKPD selama periode RPO;
4.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhir periode RPO oleh Pj. Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk pelaksanaan program dan kegiatan PD;
5.RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholders secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. RPO ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
6.Dalam rangka perencanaan tahunan, RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selama periode berlakunya RPO ini. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penyusunan Plafon Anggaran Sementara hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
7.Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka berbagai strategi, atah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
8.RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPATI LUWU, RPD Kabupaten Luwu Tahuun 2025-2026 IX-2 B AB IX PEN UTUP 9 . 1 . Pedoman Transisi RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pemabngunan daerah yang memuat tujuan sasaran dan program pemerintah Kabupaten Luwu sebagai pengganti RPJMD yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah yang Rencana Jangka Menengah Berakhir pada Tahun 2024. Periode Dokumen RPD Kabupaten Luwu Tahun2025-2026 namun dokumen ini tidak berlaku lagi setelah RPJMD Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak ditetapkan. Terkait hal tersebut Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap berpedoman pada RPO ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu terbaru atau lahirnya regulasi baru yang mengatut hal tersebut untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Program-program pembangunan pada Tahun 2025-2026 (masa transisi) tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap PD dalam menyusun perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan dokumen pengganti RPJMD serta Penjabaran RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam dokumen RPO Kaupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1 . pelaksanaan RPO Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Pj. Bupati Luwu;
2.setiap PD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun Perubahan Renstra-PD Tahun 2026-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPD ini. Renstra-PD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD. Setiap perangkat daerah harus memastikan konsistensi antara RPO dengan Renstra dan Renja PD pada setiap periode perencanaan; RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 IX-1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…