DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAВ BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL BAB V PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya;
c.bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal; a. 2 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU Menetapkan MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan · pemerintahan bidang pendidikan.
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
5.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal. 4
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, danjenis pendidikan tertentu.
8.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
10.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk :

a.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah;dan
b.mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. 5

Pasal 4

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

a.kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b.keutuhan kompetensi;
c.fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan;dan
d.kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan Nasional serta menghadapi tantangan global.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah

(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan melalui Dinas;
2. b.melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
3. c.merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal;dan
4. d.menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
(3)Dalam hal seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu sepakat menetapkan 1 (Satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Nonformal dilakukan oleh Dinas.
(4)Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 6

BAB IV

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1)Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Luwu meliputi bidang:
1. a.Bahasa daerah, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bahasa, yakni : 1 . Bugis
  1. 2.To Raja
  2. 3.Limolang (Baebunta) 4.Rongkong 5.Seko
  3. 6.Wotu
  4. 7.Pamona 8.Padoe
  5. 9.Mengkoka
2. b.sejarah lokal
3. c.kesenian daerah
4. d.permainan tradisional
5. e.adat istiadat daerah
6. f.keterampilan dan kerajinan daerah
7. g.prakarya
8. h.masakan tradisional
9. i.busana tradisional.
(2)Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1 ) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Kabupaten Luwu.

(2)Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara l ai n :
1. a.seni budaya;
2. b.prakarya;
3. c.Pendidikanjasmani, olahraga, dan kesehatan;dan/atau
4. d.bahasa.
(3)Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri. 7

Pasal 8

( 1 ) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

a.silabus;dan
b.bahan ajar.

(2)Bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari :
1. a.kompetensi inti;
2. b.kompetensi dasar;dan
3. c.Indikator.

Pasal 9

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan :

a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
b.identifikasi Muatan Lokal;
c.Perumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
d.Penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi Dasar;
e.Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan;
f.Penetapan Muatan Lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
g.Penyusunan silabus;dan
h.Penyusunan bahan ajar. BABV PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

( 1 ) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.

(2)Kurikulum Muatan Lokal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identiftkasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Daerah.
(4)Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(5)Pemerintah Kabupaten Luwu menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
(6)Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan. 8
(7)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Penyusunan Silabus, dan Penyusunan Bahan Ajar.
(8)Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 ( 1 ) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan Kompetensi Pendidik.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan Sumber Daya Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
(3)Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
(4)Kebutuhan Sumber Daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang menetapkan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…