DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sehubungan dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Da.erah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rpl.557.322.082.341,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rpl.304.735.556.631,00 (satu triliun empat ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah. 5
1. 3.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rpl.201.433.498.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.dana desa;
b.danainsentiffiskal;
c.DBH;
d.DAU; dan
e.DAK.
1. 4.Ketentuan ayat (5), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

( 1 ) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rpl 73.569.093.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

(2)Anggaran Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp7.204.292.000,00 (tujuh miliar dua ratus empatjuta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3)Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, direncanakan sebesar Rp16.873.524.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh tigajuta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp757.859.786.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilanjuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(5)Anggaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf e, direncanakan sebesar Rp15.728.893.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh delapanjuta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). 6

5.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.588.622.082.341,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terd uga; dan
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, direncanakan sebesar Rpl.126.574.841.269,36 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang danjasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial. 7
1. 7.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp686.328.571.333,40 (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

a.gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f.belanja Pegawai BLUD.
1. 8.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), den ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

( 1 ) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp459.740.998.666,40 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dfelapan ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

a.gaji pokok ASN;
b.tunjangan keluarga ASN;
c.tunjanganjabatan ASN;
d.tunjangan fungsional ASN
e.tunjangan fungsional umum ASN;
f.tunjangan beras ASN; 8
g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h.pembulatan gaji ASN;
i.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
j.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
k.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan I. belanja iuranjaminan kematian ASN.

(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp343.931.194.298,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.218.660.282,40 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh duajuta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enamjuta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rp832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satujuta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar RpS.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah). 9 ( 10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.674.961.715,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah). ( 1 1 ) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). ( 1 2 ) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah).

9.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

( 1 ) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp208.375.269.679,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh limajuta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
c.tamba.han penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
d.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar RpSl.071.707.920,00 (lima puluh satu tujuh puluh satujuta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empatjuta rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh limajuta rupiah). 10
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp156.814.561.759,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta Hrna ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp423.771.250.484,52 (empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja barang;
b.belanja jasa;
c.belanja pemeliharaan;
d.belanja perjalanan dinas;
e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP
g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h.belanja barang danjasa BLUD. 1 1. Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sehubungan dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah. 5
1. 3.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

a.dana desa;
b.danainsentiffiskal;
c.DBH;
d.DAU; dan
e.DAK.
1. 4.Ketentuan ayat (5), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(2)Anggaran Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp7.204.292.000,00 (tujuh miliar dua ratus empatjuta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3)Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, direncanakan sebesar Rp16.873.524.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh tigajuta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp757.859.786.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilanjuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(5)Anggaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf e, direncanakan sebesar Rp15.728.893.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh delapanjuta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). 6

5.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terd uga; dan
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

a.belanja pegawai;
b.belanja barang danjasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial. 7
1. 7.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

a.gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f.belanja Pegawai BLUD.
1. 8.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), den ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

a.gaji pokok ASN;
b.tunjangan keluarga ASN;
c.tunjanganjabatan ASN;
d.tunjangan fungsional ASN
e.tunjangan fungsional umum ASN;
f.tunjangan beras ASN; 8
g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h.pembulatan gaji ASN;
i.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
j.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
k.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan I. belanja iuranjaminan kematian ASN.

(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp343.931.194.298,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.218.660.282,40 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh duajuta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enamjuta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rp832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satujuta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar RpS.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah). 9 ( 10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.674.961.715,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah). ( 1 1 ) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). ( 1 2 ) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah).

9.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
c.tamba.han penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
d.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar RpSl.071.707.920,00 (lima puluh satu tujuh puluh satujuta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empatjuta rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh limajuta rupiah). 10
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp156.814.561.759,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta Hrna ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

a.belanja barang;
b.belanja jasa;
c.belanja pemeliharaan;
d.belanja perjalanan dinas;
e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP
g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h.belanja barang danjasa BLUD. 1 1. Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: