DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I: ketentuan yang telah diubah Pasal II: peraturan daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan untuk penyesuaian RPJM Nasional serta berdasarkan hasil .....0...... 0 � .... 1.; .... .,... dan e1.,:JJU!"!.c':! Rt<>�ra.""!.::?. Oo,.,...h ........ !!''"'""' 1 ........... 1, ....!-""". •t, ..._......... - -- - - ... ........_..b ..... Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhArl�p knndi�i YA.'le an� '3AAt ini �Prtfj '31:''311A:i k1:;'l)ij::1kAn y�.ne ditetapkan Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PPr11h:::ahAn AtA� PPr:::it11r:::in n:::.Pr:::ih Nnrnnr R T:::ih11n ? O l Q tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur.1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 959Nomor 741 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'f'..,,....\.,...,\....,.., f ,..,....\.,,,....,,...., 11.1 -.-. ....-. 0,.....,,.1-,1;1. 1 .... ,.:i,....,,.,..;,.. 1\1..,....., ...... A '1 0 e:: \ . •"-'''vu•, .... ,• .......,,,,..,....._. «-<• • 6....._. ..._ ''"'-P"''-''""" •• ,...,..,,,..,..,,u. ',...,,,,...,, '.,..,...,.,,
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara p,,..,..,,hl;I, f,.,,-1,,....,,,..,.;.,. I\Tnmnr- 44't 1 \, . . .. t""- · · · - -- · · - -- · - , ,,
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Le111bara11 Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RPp11hlik Indnneaia Nomor fi:1Q8):
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungaa Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); I I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor I 20 Tahun 20 I 8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; J
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provin si Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasa1 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

( 1 ) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

(2)Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan. • 1
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  1. 2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. c. d. e. f. g. h. i.
(4)Isi Agar setiap orang Peraturan Daerah iru Kabupaten Luwu. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Belopa pada tanggaJ ':'" 3 JuJ1i " 1 BUPATI LUWU, Diundangkan di Belopa pada tanggal ::::;. :uni S DAERAH KABUPATEN LUWU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR J •. (.., "l, i,.� .... . ' . } . ! 5 . 1 1 - � · .., , 1' •. Lf::;:, I 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024 I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah "Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi". Visi Kabupaten Luwu ini merupakan kondisi masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas dan sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Oengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan didukung pengelolaan potensi sumber daya alarn yang maksima1, maka akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyarakat yang religius. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirurnuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alarn, goncangan 6 politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, at.au perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 mencakup:

1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Penyesuaian terhadap nomenklatur program, indikator dan target yang tertuang dalarn RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiftkasi, Kodefikasi dan Nomenk1atur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan Jebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat Program Prioritas dan kegiatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal ll Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR J 16MCli : - · I -. ..:..'\.i'l.a. : 1. . � 3 . ' 5.�, ., .i-' •• C II, I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 i DAFTAR ISI SAMPUL DAFTAR ISI ................................................................................................................ i DAFTAR TABEL ........................................................................................................ v DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................xii DAFTAR GRAFIK .................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... I- 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................. I- 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD ............................ I- 5 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................ I-10 1.4. Maksud dan Tujuan....................................................................... I-15 1.5. Sistematika Penulisan ................................................................... I-16 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................ II- 1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi .................................................... II- 1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..................................... II- 1 2.1.2. Topografi ......................................................................... II- 3 2.1.3. Geologi ............................................................................ II- 4 2.1.4. Hidrologi .......................................................................... II- 6 2.1.5. Klimatologi ....................................................................... II- 6 2.1.6. Penggunaan Lahan ......................................................... II- 7 2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah ..................................... II- 8 2.1.8. Wilayah Rawan Bencana ................................................. II-11 2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ..................... II-13 2.1.10. Demografi ........................................................................ II-23 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................ II-28 2.2.1. Pertumbuhan PDRB ........................................................ II-28 2.2.2. Laju Inflasi ....................................................................... II-35 2.2.3. PDRB per kapita .............................................................. II-36 2.2.4. Rasio Gini ........................................................................ II-37 2.2.5. Penduduk Diatas Garis Kemiskinan ................................ II-39 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia ....................................... II-41 2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah ........................................ II-42 2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah ....................................... II-43 2.2.9 Usia Harapan Hidup ........................................................ II-44 2.2.10 Balita Gizi Buruk .............................................................. II-47 2.2.11 Balita Gizi Kurang ............................................................ II-46 2.2.12 Desa Siaga Aktif .............................................................. II-46 2.2.13 Partisipasi Angkatan Kerja............................................... II-47 2.2.14 Pengangguran Terbuka ................................................... II-48 2.2.15 Penduduk yang Bekerja................................................... II-50 2.2.16 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja ............................ II-51 2.2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Usia Usia 15 Tahun ke atas ................................................................................. II-52 2.2.18 Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga .......................................................................... II-53 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ii 2.2.19 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I .......... II-54 2.2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat.......................................... II-56 2.2.21 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah................................................ II-56 2.2.22 Opini BPK ........................................................................ II-58 2.2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .................................. II-58 2.2.24 Penguatan Cadangan Pangan......................................... II-59 2.2.25 Penanganan Daerah Rawan Pangan .............................. II-60 2.2.26 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB . II-62 2.2.27 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB .... II-63 2.2.28 Produksi Sektor Pertanian ............................................... II-64 2.2.29 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB .............................................................................. II-65 2.2.30 Produksi sektor Perkebunan ............................................ II-66 2.2.31 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB .... II-67 2.2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ................. II-68 2.2.33 Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB ............ II-68 2.2.34 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB .............................................................................. II-69 2.2.35. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ............. II-70 2.2.36. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ....................... II-71 2.2.37. Pertumbuhan Industri ...................................................... II-72 2.3. Aspek Pelayanan Umum .............................................................. II-72 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar ............................... II-73 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar ...................... II-119 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan ............... II-153 2.3.4. Fokus Penunjang Urusan .............................................. II-162 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ......................................................... II-168 2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) .................................. II-168 2.4.2. Persentase Desa Swasembada terhadap Total Desa .... II-169 2.4.3. Angka Kriminalitas yang Tertangani .............................. II-169 2.4.4. Rasio Ketergantungan ................................................... II-170 2.5. Standar Pelayanan Minimal ....................................................... II-171 2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan ............................................ II-171 2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan ............................................. II-172 2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum .................................. II-172 2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat ............................... II-173 2.5.5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ...... II-173 2.5.6. Bidang Urusan Sosial .................................................... II-174 2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ..................................................................... II-175 2.7.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2015 -2019 ............................................................ II-184 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ............................................... III- 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................... III- 2 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ............................................ III- 2 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 iii 3.1.2. Neraca Daerah ............................................................... III- 29 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................... III- 33 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..................................... III- 37 3.2.2. Analisis Pembiayaan ...................................................... III- 40 3.3. Kerangka Pendanaan ............................................................... III- 45 3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal ................................ III- 46 3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ..................... III- 48 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ................................. III- 55 3.4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2020 ................................................... III- 59 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .......................IV- 1 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ......................................IV- 1 4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah....................................................IV- 2 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan IV- 19 4.2. Isu Strategis .............................................................................IV- 30 4.2.1. Isu Strategis Global ........................................................IV- 30 4.2.2. Isu Strategis Nasional .....................................................IV- 34 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan ..........................IV- 36 4.2.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 ..........IV- 40 4.2.5. Penelaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar .................IV- 41 4.2.6. Penelaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu .............IV- 46 4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Luwu ................................. IV- 47 4.3. Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS ..........................................................................................IV-55 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................................. V- 1 5.1. Visi .............................................................................................. V- 1 5.2. Misi ............................................................................................. V- 2 5.3. Tujuan dan Sasaran .................................................................... V- 9 5.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Luwu terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJPD Luwu Tahun 2005-2025, PRJMD Sulsel Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024)....................................... V-22 5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 ......................................................................................... V-22 5.4.2. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 ............................................................ V-28 5.4.3. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 .......................... V-32 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............................................................................................VI- 1 6.1. Strategi .......................................................................................VI- 1 6.2. Arah Kebijakan ............................................................................VI-14 6.3. Program Pembangunan Daerah .................................................VI-24 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 iv BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ....................................................................VII- 1 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan ........................................VII- 1 7.2. Program Perangkat Daerah .......................................................VII- 5 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .......VIII- 1 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro ...........................................VIII- 1 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama ...........................................VIII- 2 8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....................................................VIII- 3 8.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal ........................................VIII-29 8.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ..............................................VIII-33 BAB IX PENUTUP ...........................................................................................IX- 1 9.1. Pedoman Transisi .........................................................................IX- 1 9.2. Kaidah Pelaksanaan .....................................................................IX- 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 v DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..................... I-13 Tabel 1.2. Keterkaitan Visi dan Misi antara Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .................................................... I-14 Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu ....... II- 2 Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggiannya ..................... II- 4 Tabel 2.3. Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan Intensitas dan Macam Penggunaan Lahan ........................................ II-14 Tabel 2.4. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu ................................... II-16 Tabel 2.5. Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu .......... II-16 Tabel 2.6. Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu ................................................................................ II-18 Tabel 2.7. Proyeksi Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Luwu ........................... II-22 Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 ...... II-24 Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2019 ................................................................................................... II-24 Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ........................................................................................ II-25 Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan Tahun 2019 ..................................................................... II-27 Tabel 2.12. PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 .................................................................... II-30 Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu ........................................... II-31 Tabel 2.14. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 ... II-34 Tabel 2.15. Perkembangan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ................ II-36 Tabel 2.16. Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 .......................... II-41 Tabel 2.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu............................................. II-45 Tabel 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019 ........................ II-47 Tabel 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019 ............................ II-48 Tabel 2.20. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 .......................... II-49 Tabel 2.21. Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2015-2019 .............................. II-51 Tabel 2.22. PDRB per Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 ........................................ II-51 Tabel 2.23. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2015-2019................................................................... II-52 Tabel 2.24. Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2015-2019 ..... II- 53 Tabel 2.25. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2015- 2019 ................................................................................................. II- 55 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 vi Tabel 2.26. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ............................... II- 57 Tabel 2.27. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ............................................................................. II- 59 Tabel 2.28. Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 ............................ II- 60 Tabel 2.29. Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2015-2019 .................. II- 61 Tabel 2.30. Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2015-2019 ............ II- 64 Tabel 2.31. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2019 .......................... II- 66 Tabel 2.32. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II- 73 Tabel 2.33. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II- 85 Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis, Tahun 2019 ..... II-105 Tabel 2.35. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019 ............................... II-106 Tabel 2.36. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 ...................... II-111 Tabel 2.37. Data dan Informasi Penyelengaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019 ........................................................................................ II-114 Tabel 2.38. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-116 Tabel 2.39. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 .................................................................... II-120 Tabel 2.40. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pember- dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ..... II-121 Tabel 2.41. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-126 Tabel 2.42. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-127 Tabel 2.43. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 ................................................................... II-129 Tabel 2.44. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 ................... II-131 Tabel 2.45. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2019 ............................. II-133 Tabel 2.46. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengen- dalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2019 .......... II-134 Tabel 2.47. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-141 Tabel 2.48. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.................................................... II-144 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 vii Tabel 2.49. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2019................................. II-145 Tabel 2.50. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019 .................................................................. II-146 Tabel 2.51. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2015-2019 ........................................................... II-147 Tabel 2.52. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-149 Tabel 2.53. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-150 Tabel 2.54. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Persandian Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-151 Tabel 2.55. Data dan Infromasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpusta- kaan Tahun 2015-2019 .................................................................... II-151 Tabel 2.56. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-153 Tabel 2.57. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ..................................................... II-154 Tabel 2.58. Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019 ......................................... II-156 Tabel 2.59. PAD Sekor Pariwisata Tahun 2015-2019 ......................................... II-156 Tabel 2.60. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ........... II-157 Tabel 2.61. Produksi Padi Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ........................... II-159 Tabel 2.62. Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2019 .......................... II-160 Tabel 2.63. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ........... II-161 Tabel 2.64. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-161 Tabel 2.65. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan ............................................................ II-162 Tabel 2.66. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Keuangan ......................................................................................... II-162 Tabel 2.67. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019 ..... II-163 Tabel 2.68. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019........................................................ II-165 Tabel 2.69. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat DPRD ............................................................................. II-166 Tabel 2.70. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat Daerah ........................................................................... II-166 Tabel 2.71. Angka Kriminalitas, Tahun 2015-2019 .............................................. II-170 Tabel 2.72. Rasio Ketergantungan, Tahun 2015-2019 ........................................ II-171 Tabel 2.73. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan ................. II-171 Tabel 2.74. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan ................. II-172 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 viii Tabel 2.75. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ....... II-173 Tabel 2.76. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat .... II-173 Tabel 2.77. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum ............................................................................. II-174 Tabel 2.78. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial ........................ II-174 Tabel 2.79. Capaian dan Target TPB/SDGs Tahun 2015-2019 ......................... II-176 Tabel 2.80. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ................................................. II-185 Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ............................................................................. III- 4 Tabel 3.2. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ................. III-8 Tabel 3.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 .......... III- 12 Tabel 3.4. Realisasi PAD dari Pajak Daerah Tahun 2016-2020 ........................ III- 15 Tabel 3.5. Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020 ......................................................... III- 18 Tabel 3.6. Realisasi PAD dari Lain-Lain PAD yang Sah .................................... III- 18 Tabel 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ... III- 20 Tabel 3.8. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2016-2020 ........ III- 22 Tabel 3.9. Struktur Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 ............................................................................ III- 23 Tabel 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ................................................. III- 26 Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 ............................ III- 27 Tabel 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2017-2019 .............. III- 30 Tabel 3.13. Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu ................................... III- 33 Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 ........................................................................... III- 38 Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018 ................................................. III- 39 Tabel 3.16. Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2020 ............................................................................. III- 39 Tabel 3.17. Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 .............................. III- 41 Tabel 3.18. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ............. III-42 Tabel 3.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019-2020 ........ III- 44 Tabel 3.20. Sisa Lebih (Riil) Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2019 ............................................................................. III-45 Tabel 3.21. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ............................................................................. III-46 Tabel 3.22. Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ............................................................................. III-48 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ix Tabel 4.1. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Belum optimlanya tata kelola dan tata laksan Pemerintahan Daerah ............................IV- 5 Tabel 4.2. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas Belum Merata" IV- 7 Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Kualitas dan ketersediaan infrastruktur Masih Rendah" .........................................IV- 9 Tabel 4.4. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Masih rendahnya pendapatan Masyarakat" ...................................................................IV-11 Tabel 4.5. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal"................................IV-12 Tabel 4.6. Identifikasi Permasalahan dan akar Masalah "Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan" .......................................................IV-14 Tabel 4.7. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Rendahnya Nilai Investasi" ...........................................................................................IV-15 Tabel 4.8. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Belum optimalnya partisipasi publik dalam Pembangunan" ............................................IV-17 Tabel 4.9. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Menurunnya kualitas lingkungan Hidup" .............................................................................IV-18 Tabel 4.10. identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi" ..........................................IV-19 Tabel 4.11. Perbandingan Substansi Utama RPJMD Kabupaten Wajo (2018- 2023), Kota Palopo (2018-2023) dan Kabupaten Luwu Utara (2016-2021).......................................................................................IV-42 Tabel 4.12. Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Luwu ...............................IV-49 Tabel 4.13. Identifikasi Isu Strategis Daerah ........................................................IV-54 Tabel 4.14. Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan ...............................................................................................IV-55 Tabel 4.15. Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu ...........................................IV-56 Tabel 4.16. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB ...................................................................................................IV-56 Tabel 4.17. Isu dan Sasaran Strategis Pembangunan Berkelanjutan ...................IV-60 Tabel 5.1. Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi ....................................... V- 8 Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .............................................................................. V-17 Tabel 5.3. Keterkaitan Sasaran Perubahan RPJMD dengan Sasaran Strategis Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 ................. V-19 Tabel 5.4. Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005- 2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 .................................................................................................. V-27 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 x Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .................................................. V-31 Tabel 5.6. Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ................... V-32 Tabel 5.7. Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..................................... V-35 Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 ..................................................................................................VI- 2 Tabel 6.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 ..........................VI-15 Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 ..........................VI-19 Tabel 6.4. Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 ..............................................................................VI-25 Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..................................................VI-27 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 .............................................................................VII- 2 Tabel 7.2. Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Untuk Tahun 2020 .....VII- 4 Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..............................VII-32 Tabel 7.4. Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah .............................................................................................VII-51 Tabel 7.5. Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ...................................................................VII-55 Tabel 8.1. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 ................................................................................................VIII- 1 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .......................................................................................VIII- 2 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .......VIII- 5 Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ................................................VIII-30 Tabel 8.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ....................................................VIII-34 Rancangan Perubahan RPJMD Kab. Luwu 2019-2024 xi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .......................................................... I-11 Gambar 1.2. Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah . I-15 Gambar 2.1. Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu ................... II- 3 Intensitas dan Macam Penggunaan Lahan .................................... II-14 Gambar 2.2. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2019 ...... II-17 Gambar 2.3. Peta Kajian Daya Dukung Penyajian Air Bersih di Kabupaten Luwu .............................................................................................. II-20 Gambar 2.4. Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu .............................................................................................. II-23 Gambar 4.1. Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu ...........................................................................IV- 3 Gambar 5.1. Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi ............................................ V- 2 Gambar 5.2. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 .............................................................................................. V-24 Gambar 5.3. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 .............................................................................................. V-25 Gambar 5.4. Keselarasan Visi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ................................................................ V-29 Gambar 5.5. Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ................................................................ V-29 Gambar 6.2. Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ............VI-14 Rancangan Perubahan RPJMD Kab. Luwu 2019-2024 xii DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1. Jenis Tanah di Kabupaten Luwu ........................................................ II-5 Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 ........................... II-27 Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-35 Grafik 2.4. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 ................... II-37 Grafik 2.5. Perkembangan Gini Ratio ............................................................... II-38 Grafik 2.6. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 ......................... II-39 Grafik 2.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ............................................................................. II-40 Grafik 2.8. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 ......................................... II-42 Grafik 2.9. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ........... II-43 Grafik 2.10. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 ............. II-44 Grafik 2.11. Perkembangan Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019 ......................... II-45 Grafik 2.12. Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2014-2018 ........................... II-46 Grafik 2.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 ............................................................................. II-49 Grafik 2.14. Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015- 2019 ................................................................................................. II-58 Grafik 2.15. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ........................................................................................ II-63 Grafik 2.16. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................................... II-64 Grafik 2.17. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/ Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................................................... II-65 Grafik 2.18. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-68 Grafik 2.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2015- 2019 ................................................................................................. II-69 Grafik 2.20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ........................................................................................ II-70 Grafik 2.21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015- 2019 ................................................................................................. II-71 Grafik 2.22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2019.......... II-72 Grafik 2.23. Perkembangan APS PAUD Tahun 2015-2019 ................................. II-78 Grafik 2.24. Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019 ........................................................................................ II-79 Rancangan Perubahan RPJMD Kab. Luwu 2019-2024 xiii Grafik 2.25. Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019 .. II-81 Grafik 2.26. Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 ....................................................................................... II-82 Grafik 2.27. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2015-2019 ........ II-83 Grafik 2.28. Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 ......... II-109 Grafik 2.29. Perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 ......................... II-125 Grafik 2.30. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015- 2019 ............................................................................................... II-138 Grafik 2.31. Perkembangan Akseptor KB Tahun 2015-2019 ............................. II-139 Grafik 2.32. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perKapita Tahun 2015-2019 ........................................................... II-168 Grafik 3.1. Grafik Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016-2020.......................................................... III- 11 Grafik 3.2. Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 .......................................................................... III- 13 Grafik 3.3. Proporsi Komponen PAD terhadap PAD Tahun 2016-2020 .......... III- 14 Grafik 3.4. Postur Pajak Daerah ..................................................................... III- 16 Grafik 3.5. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 .......................................................................... III- 17 Grafik 3.6. Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 .......... III- 20 Grafik 3.7. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2017-2020 .......................................................................... III- 17 Grafik 3.8. Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2020 .......................................................................... III- 23 Grafik 3.9. Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 .......................................................................... III- 28 Grafik 4.1. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 .............IV- 57 Grafik 4.2. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 .............IV- 58 Grafik 4.3. Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 .............IV- 59 Grafik 4.4. Jumlah Indikator dengan Data Belum Tersedia pada Setiap Pilar Tahun 2019 ...........................................................................IV- 59 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-1 Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan strategic planning pemerintahan daerah, mengingat di dalamnya tergambar keputusan mengenai program prioritas, indikator kinerja outcome, pagu indikatif, dan organisasi penanggungjawab. Proses pembuatan kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang secara sekuen saling terintegrasi menurut urutan waktu mencakup: • Perumusan masalah, merupakan tahapan untuk mencurahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan berbagai asumsi dalam mendefinisikan masalah. Pada tahap ini diharapkan menghasilkan asumsi-asumsi yang tersembunyi, hasil diagnosis faktor-faktor penyebab, memetakan tujuan, menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga melahirkan peluang untuk merancang kebijakan baru. • Peramalan, tahap ini dilakukan pada formulasi kebijakan dengan cara mencurahkan pengetahuan yang relevan untuk mengestimasi dampak yang terjadi dimasa datang, sebagai akibat dari diambilnya atau tidak dilakukannya suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan, termasuk mengenali kendala dan dukungan politik. • Rekomendasi, menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa datang telah diestimasi melalui peramalan yang dilakukan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi bermanfaat membantu mengestimasi tingkat resiko dari ketidakpastian, identifikasi eksternalitas, dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam membuat alternatif pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif implementasi kebijakan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-2 • Pemantauan (monitoring), menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Monitoring dilakukan selama proses implementasi kebijakan yang dilakukan secara teratur menggunakan berbagai indikator yang ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, tingkat kepatuhan, menemukan faktor penyebab dan akibat yang tidak diinginkan, mengantisipasi hambatan implementasi, menentukan pihak- pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahapan kegiatan. • Evaluasi, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang dihasilkan, sehingga membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi mencakup informasi seberapa banyak masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, diklarifikasi dan kritisi terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa RPJMD harus memuat kondisi saat ini dan meramalkan kondisi yang akan datang. Dengan demikian RPJMD dapat dilakukan perubahan berdasarkan keadaan tertentu. Sehubungan dengan itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar, yaitu terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dampak dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Luwu. Dampak pandemi ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga aspek lainnya seperti perekonomian, sosial maupun keuangan daerah. Sehingga, target pembangunan dan kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 mengalami degradasi. Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
1. 1.Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-3 membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi.
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan daerah;
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang harus disinergikan dengan rencana pembangunan daerah;
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia yang mengatur tentang tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah;
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah;
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
7. 7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain karena adanya pandemi covid 19 dan perubahan peraturan perundangan, perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga didasari capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun
8. 2020.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hanya sebesar 1,30 persen (BPS, 2021), sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok yaitu sebesar 7,30 persen. Pertumbuhan yang rendah tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan jasa perusahaan. Selanjutnya inflasi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 1,47 persen, capaian tersebut masih berada dibawah yang ditargetkan pada RPJMD untuk tahun 2020 yaitu 3,5-4 persen. Daya beli yang masih terbatas akibat COVID-19 membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu tahun 2020 sebesar 5,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,66 persen, kondisi tersebut tentunya meleset dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok untuk tahun 2020 yaitu sebesar Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-4 4,36 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan dirumahkannya karyawan pada industry pengolahan serta rendahnya daya serap tenaga kerja.. Meskipun terjadi pelambatan ekonomi, angka kemiskinan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 turun sebesar 0,13 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 12,78 persen menjadi 12,65 persen. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020, dimana kondisi perekonomian global, nasional maupun regional mengalami pelambatan, menunjukkan bahwa penurunan perekonomian tidak terlalu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada pada golongan rentan miskin serta keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangai dampak pandemi Covid-19. Terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari sejumlah 235 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdapat 191 indikator yang dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu . Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2020 pada 17 tujuan, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target 62 indikator (32,46%), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 69 Indikator (36,13%), yang belum dilaksanakan 9 indikator (4,71%) dan yang tidak ada data 51 indikator (26,70%). Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan yang cukup untuk dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Dengan berpedoman pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan RPJMD, perubahan RPJMD Kabupaten Luwu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
9. 1.Persiapan Penyusunan Perubahan RPJMD;
10. 2.Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
11. 3.Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD;
12. 4.Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD;
13. 5.Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD; dan
14. 6.Penetapan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dilakukan dengan tidak merubah visi dan misi Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. dan Syukur Bijak, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yaitu untuk tahun 2022, 2023 dan 2024.. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-5 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD Landasan hukum dalam penyusunan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 -2024 adalah landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:
15. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
16. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
17. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
18. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
20. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
21. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
22. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
24. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. 11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-6 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
27. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28. 14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
29. 15.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
30. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
31. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
32. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
33. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
34. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-7
35. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
36. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
37. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
39. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
40. 26.Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
41. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
42. 28.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
43. 29.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
44. 30.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
45. 31.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-8
46. 32.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
47. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
48. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sudah diubah dengan permendagri 72 Tahun 2019;
50. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
51. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
52. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
53. 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
54. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
55. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
56. 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-9
57. 43.Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
58. 44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
59. 45.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
60. 46.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
61. 47.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
62. 48.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
63. 49.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
64. 50.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1);
65. 51.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
66. 52.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6).
67. 53.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111); Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-10
68. 54.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 1). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD (termasuk perubahannya) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk RPJMD kabupaten/kota, disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RPJMD kabupaten/kota sekitar. RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya, Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah, sedangkan KUA-PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Setelah R-APBD dibahas dan disepakati dengan DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, oleh perangkat daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah. Keterkaitan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. �---------------------------------------------------------------- -- - - ------· -------------- ------------------------------� --------------- --------------- �-�-- ,----- r s 0 �� " �\... v � • l � \.� ,� � s s � ·1 I � [ RTRW J RENSTRA Pf>domon Pf>domon � ' NASIONAL K/l RENJA K/l RKA K/l � s s s s ll � l ' § ' § §: s s ' . � l' " " '< • •• •• � RPJP Pf>domon RPJM O.,oborl<on Pedomon �RKP RAP8N APBN NASIONAL NASIONAL APBO PROVINSI RPJM )Ofoborl<on PROVINSI I J Ptt/omonRPJP PROVINSI I - -----fP,,il'Offliin - fTrildmiin - j � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- _fet,wmQII - - - - - - - - RKPO Pf>domon KUA & PPAS I PROVINSI PROVINSI s � l � § � . R·APBO l' • - l PROVINSI - [ s [ RTRW J I s RENSTRA·PO JPt>domo RENJA·PO Pf>domon RKA·PO OPA·PO PROVINSI s PROVINSI J PROVINSI PROVINSI PROVINSI RPJM )Of borkon RKPO Pf>domon KA8/KOTA J KAB/KOTA OPA·PO KAB/KOTA APBO KAB/KOTA R·APBO KAB/KOTA RKA·PO KAB/KOTA l KUA& PPAS I KA8/KOTA Pf>domonRENJA·PO KAB/KOTA RENSTRA·PO J,,...,.omon KAB/KOTA J RPJP J Pf>domon KA8/KOTA J J [ RIBW I KAB/KOTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-11 Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan secara ringkas hubungan antara RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan dokumen lainnya sebagai berikut: ➢ Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Luwu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan rencana pembangunan tahap keempat dari RPJPD Tahun 2005-
69. 2025.Oleh sebab itu, penyusunan perubahan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Luwu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 beserta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada periode yang bersangkutan. Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang dituangkan dalam RPJMD adalah kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam nuansa religi. Keinginan ini sangat berkonstribusi bagi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu yang penekanannya pada ketermukaan, kemandirian lokal dan keagamaan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-12
70. 1.Kemajuan Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan manusia bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitatif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saingserta mewujudkan tatanan (choices dan voices) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.
71. 2.Kemandirian Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga diitandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayaan masyarakat, dengan kelembagaan bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih terwujud.
72. 3.Kesejahteraan Kesejahteraan ditandai dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perekonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial-politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju. Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan yang semakin rendah, transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan makin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perekonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN.Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampa perubahan iklim global.
73. 4.Nuansa religi yang semakin melandasi sendi-sendi kehidupan. Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spiritual masyarakat dimana ketertiban, keamanan, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memanifestkan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global. ➢ Perubahan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Luwu Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dalam Renstra-PD dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-13 ➢ Perubahan RPJMD dengan Renstra-PD Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra-PD merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu. ➢ Perubahan RPJMD dengan RKPD Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD termasuk perubahannya, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. ➢ Perubahan RPJMD dengan RPJMN Salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 adalah untuk mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan antara visi dan misi RPJMN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1. Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VISI “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” VISI “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi” MISI MISI
74. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
75. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
76. 4.Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja
77. 5.Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
78. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
79. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
80. 8.Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
81. 10.Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.
82. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
83. 6.Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
84. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 9. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-14 RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
85. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik
86. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya 1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel
87. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 7 Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ➢ Perubahan RPJMD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-
88. 2024.Keterkaitan antara visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2. Keterkaitan Visi dan Misi antara Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VISI “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” VISI “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi” MISI MISI 1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif 1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel
89. 7.Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
90. 9.Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik. 2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
91. 3.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan. 3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
92. 5.Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
93. 8.Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan. 4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
94. 2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
95. 6.Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
96. 4.Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja
97. 10.Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana. Rencana pembangunan tidak bermakna apa-apa jika tidak dianggarkan dalam rencana anggaran. Keterkaitan dokumen rencana pembangunan dan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut. ----· --------- J � RPJPO PE RDA l RPJMD RKPD - - - - - - - - -:{L ··-·-DA---� - - -- . - - . - - _JL_·_·_·cG�u�·�',·,·.·,·_"_._'�1 PERWAU NOTA l<ESEPAKATAN -·· L________, -·· -·· PEROA ,:-----i -------------> PERGUBpenJabara� Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-15 Gambar 1.2. Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bagan alur di atas menunjukkan bagaimana dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga, evaluasi R-APBD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian R-APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa datang. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 serta untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 adalah untuk menyediakan dokumen daerah yang akan dijadikan sebagai:
98. 1.Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-16 peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
99. 2.Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
100. 3.Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah.
101. 4.Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
102. 5.Pedoman bagi stakeholder dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
103. 6.Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan struktur sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-17 BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Menguraikan permasalahan utama pembangunan daerah maupun permasalahan menurut bidang urusan pemerintahan, serta isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir- butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Luwu dalam 5 (lima) tahun mendatang. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Pedoman transisi merupakan penjelasan terhadap penyusunan RKPD sepanjang belum ditetapkannya RPJMD, disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 I-18 selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Adapun kaidah pelaksanaan adalah penjelasan tentang bagaimana Perubahan RPJMD ini dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi pada setiap tahun anggaran, serta tugas dan tanggung jawab seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Pemahan tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km2, merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo Sebelah Timur : Teluk Bone Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km2 atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 atau 8,66% dan 247,13 km2 atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km2 atau hanya sekitar 1,16%. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-2 Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Tahun 2020 No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Desa Kelurahan Luas Wilayah (Km²) % 1 Larompong Larompong 12 1 225,25 7,51 2 Larompong Selatan Bonepute 9 1 131,00 4,37 3 Suli Suli 12 1 81,75 2,72 4 Suli Barat Lindajang 7 1 153,50 5,12 5 Belopa Tampumia Radda 5 4 59,26 1,98 6 Kamanre Cilallang 7 1 52,44 1,75 7 Belopa Utara Pammanu 6 2 34,73 1,16 8 Bajo Bajo 11 1 68,52 2,28 9 Bajo Barat Bonelemo 9 - 66,30 2,21 10 Bassesangtempe Lissaga 12 - 178,12 5,94 11 Latimojong Kadundung 12 - 467,75 15,59 12 Bassesangtempe Utara Pantilang 12 - 122,88 4,10 13 Bupon Noling 9 1 182,67 6,09 14 Ponrang Padangsappa 8 2 107,09 3,57 15 Ponrang Selatan Pattedong 12 1 99,98 3,33 16 Bua Bua 14 1 204,01 6,80 17 Walenrang Batusitanduk 8 1 94,60 3,15 18 Walenrang Timur Tabah 8 - 63,65 2,12 19 Lamasi Lamasi 9 1 42,20 1,41 20 Walenrang Utara Bosso 10 1 259,77 8,66 21 Walenrang Barat Ilan Batu 6 - 247,13 8,24 22 Lamasi Timur To’lemo 9 - 57,65 1,92 JUMLAH 207 20 3.000,25 100 Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021. Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3’45” - 3°37’30” LS dan 119°15” - 121°43’11” BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah Kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km. Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun. -·---.. -- : == + - · = �-· ..... . . . . . '.' . � ... . . . �- '· .. ' ..... / ...... --- =--=--- -- ·--� ====·-::::;_ :::_ -== ==·- =:;_ == -= Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-3 Gambar 2.1. Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 2.1.2. Topografi Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%,ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%. Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan. Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha,15- 25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha. Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-4 Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya Tahun 2019 No Kecamatan Ketinggian Wilayah (Ha) 0-25 m (dpl) 25-100 m (dpl) 100-500 m (dpl) 500-1000 m (dpl) 1000 m (dpl) 1 Larompong 1.807,54 3.944,92 9.479,15 3.728,15 3.563,43 2 Larompong Selatan 2.776,64 4.760,38 4.636,21 926,09 - 3 Suli 4.080,06 3.057,23 1.034,03 - - 4 Suli Barat 121,38 3.338,78 3.806,05 3.939,32 4.143,98 5 Belopa 4.716,05 1.207,83 - - - 6 Kamanre 4.975,49 265,37 - - - 7 Belopa Utara 3.471,66 - - - - 8 Bajo 1.896,63 2.311,73 2.642,47 - - 9 Bajo Barat 316,83 - 2.268,42 2.468,06 234,15 10 Bassesangtempe - - 9.523,52 - 8.289,18 11 Latimojong - - 6.524,25 8.964,08 31.285,45 12 Bassesangtempe Utara - - - 12.285,84 - 13 Bupon 1.969,25 5.306,79 7.440,40 3.547,47 - 14 Ponrang 5.864,46 1.716,70 1.348,64 1.779,23 - 15 Ponrang Selatan 9.996,12 - - - - 16 Bua 6.105,67 4.274,99 4.445,76 5.573,21 - 17 Walenrang - 4.310,23 1.943,32 2.144,70 1.060,15 18 Walenrang Timur 4.086,96 2.277,59 - - - 19 Lamasi 913,66 3.017,60 287,80 - - 20 Walenrang Utara - 8.012,55 10.300,64 6.701,78 960,23 21 Walerang Barat - - 322,93 3.125,62 21.261,67 22 Lamasi Timur 5.162,26 600,61 - - - Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik 2020. 2.1.3. Geologi Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha. Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo. •Aluvial e Gromtsot • Mediteran • latusol II - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-5 Grafik 2.1. Jenis Tanah di Kabupaten Luwu Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu: - Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong. - Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur. - Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat. - Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-6 2.1.4. Hidrologi Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat kearah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 - 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi. 2.1.5. Klimatologi Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 mm - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,6ºC - 31,6ºC pada musim kemarau dan antara 25ºC - 28ºC pada musim penghujan. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan April sampai dengan bulan September. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2019 berkisar 154,92 mm per bulan. Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2019 berkisar dari 21,84ºC sampai dengan 34,06ºC. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 21,84ºC sampai dengan 30ºC sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-7 Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 23 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehinnga kwalitas dan kwantitas hasil produksinya menurun. 2.1.6. Penggunan Lahan Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/tebat/empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048,10 Ha. Dari 300.025 Ha lahan pertanian tersebut, 38.429 Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah atau 230.547 Ha. Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha. Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dll). 2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-8 tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum. Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun
104. 2011.Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:
105. 1.Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 Ha.
106. 2.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha.
107. 3.Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo’e, Bua, Lamasi dan Makawa. Dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
108. 4.Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede, cagar budaya Bubun Lamu; cagar budaya Benteng Tajojok, cagar budaya Awa’tondong, cagar budaya Pantilang; cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
109. 5.Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
110. 6.Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-9 Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 Ha.
111. 7.Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
a.kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 Ha.
b.kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 Ha.
c.kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan: 1) Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu; 2) Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu; 3) Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; 4) Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong; 5) Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem; 6) Sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan 7) komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha.
d.kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan.
1. 8.Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:
a.Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;
b.Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-10 dan ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan
c.Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.
1. 9.Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
a.Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara ,Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
b.Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
c.Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa ,Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
d.Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di Teluk Bone Utara.
1. 10.Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
a.Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
b.Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
c.Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi,LamasiTimur.
1. 11.Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
a.Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
b.Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.
1. 12.Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
a.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
b.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-11
c.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
d.Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
e.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
f.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang;dan
g.Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang. Selain potensi pemgembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya. 2.1.8. Wilayah Rawan Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan atau faktor non alam maup unfactor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain:
a.Tanah longsor (landslide) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
b.Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/ normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada,maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-12
c.Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
d.Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencanaanginkencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (run-off) sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakaat dalam mengelolah lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan. 2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-13 Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bio ekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting). Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan. Kajian daya dukung Kabupaten Luwu menyajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Sementara untuk jasa -- - --- - " - - - - . - - - - - - . - - 1 tNTJ!N5rTAS OAN P11.1'<AN Pl!;N<;:Ol)NAAN MO!NJNGKA'r ... '1.-LAS �� • 3 • < A.MPUAN �••• , , •!i :! a ·- " II ""� • !I � �- . �z • • "� "� �'.;. s � a� . " ·- � �� "'0 "1l " ,l "" • "' " " � "'; • � I v v, •9 vu � � VIII Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-14 ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem. Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3. Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan Intensitas dan Macam penggunaan Lahan Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki risiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan. Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah. Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktivitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-15 Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah. Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah/ tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan. Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen. Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi). Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Hasilnya adalah sebesar 2,16% luas lahan kelas II, 0,19% luas lahan kelas III, 23,18% luas lahan kelas V, 72,81 % luas lahan kelas VI, dan 1,66% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai sokum yang sangat dangkal.l Tabel 2.4. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu Tahun 2019 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Kelas Luas (Ha) Persentase (%) II 6.598,23 2,16 III 586,68 0,19 V 70.722,59 23,18 VI 222.178,74 72,81 VIII 5.057,54 1,66 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-16 Sebaran kelas kemampuan lahan setiap kecamatan diperlihatkan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.5. Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019 Kecamatan Satua n Kelas II III V VI VIII BAJO Ha 653,32 2.458,58 2.785,86 BAJO BARAT Ha 365,61 1.416,53 8.867,36 BASSESANGTEMPE Ha 48.830,6 9 BELOPA Ha 141,01 2.547,92 549,86 BELOPA UTARA Ha 3.095,57 BUA Ha 1.430,98 4.626,72 12.791,9 0 85,74 BUPON Ha 1.058,52 3.345,38 11.212,4 6 180,42 KAMANRE Ha 4.756,22 489,35 LAMASI Ha 3.907,47 351,68 LAMASI TIMUR Ha 6.556,58 LAROMPONG Ha 426,90 2.437,83 21.725,7 8 LAROMPONG SELATAN Ha 2.254,84 159,78 820,24 6.383,72 LATIMOJONG Ha 34.170,8 7 PONRANG Ha 85,56 6.970,57 3.981,83 PONRANG SELATAN Ha 9.761,45 SULI Ha 432,33 4.599,79 3.010,36 SULI BARAT Ha 743,81 18.289,7 1 WALENRANG Ha 2.781,23 1.479,65 51,92 WALENRANG TIMUR Ha 80,13 30.762,2 4 WALENRANG UTARA Ha 6.601,84 93,85 WALERANG BARAT Ha 176,07 3.214,72 17.242,5 8 3.898,43 Total Ha 6.598,2 3 586,68 70.722, 59 222.178 ,74 5.057,5 4 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Luwu umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air, terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat, hanya cocok untuk tanaman permanen atau dihutankan. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Berdasarkan tabel di atas, daerah yang tidak sesuai dengan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Bassesangtempe (48.830,69 ha), Kecamatan Latimojong (34.170,87 ha), Kecamatan Walenrang Barat (30.762,24 ha) dan beberapa e ' ==- =--=--- --·� •C, - PETA l<ELAS l<EMAMPUAN LAHAM KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 -- --- ·+ ·- - - -. -- - � ___ - -- --- -· -· -·-- _.!!\._ • ---- ---------·N- ------ ;;�=e Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-17 kecamatan lainnya. Hasil ini menujukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. Gambar 2.2. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu, Tahun 2019 Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020. Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (suplay) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-18 Tabel 2.6. Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu Tahun 2017 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu sebesar 282.444.080,16 m3/tahun, sementara kebutuhan sebesar 42.956.580,63 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 239.487.499,53 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Latimojong (27.327.926,79 m3/Tahun), dan Bassesangtempe (27.291.878,07 m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Belopa (4.244.621,92 m3/tahun). Ketersediaan Kebutuhan Selisih BAJO 6.951.306,55 1.002.820,71 5.948.485,84 BAJO BARAT 7.818.874,17 170.558,30 7.648.315,88 BASSESANGTEMPE 32.564.862,62 5.272.984,55 27.291.878,07 BELOPA 5.227.987,77 983.365,85 4.244.621,92 BELOPA UTARA 5.365.864,11 1.027.169,13 4.338.694,98 BUA 15.450.151,80 3.720.772,77 11.729.379,03 BUAPONRANG 13.472.313,49 2.457.519,45 11.014.794,04 KAMANRE 9.040.440,19 1.219.569,39 7.820.870,80 LAMASI 8.376.108,13 1.890.821,91 6.485.286,22 LAMASI TIMUR 8.264.462,71 2.146.957,74 6.117.504,97 LAROMPONG 18.103.380,17 3.072.078,35 15.031.301,82 LAROMPONG SELATAN 9.308.859,54 2.077.731,84 7.231.127,70 LATIMOJONG 28.519.566,67 1.191.640,32 27.327.926,35 PONRANG 13.125.524,42 3.119.581,64 10.005.942,79 PONRANG SELATAN 14.353.214,09 2.606.116,43 11.747.097,66 SULI 8.032.471,92 787.384,94 7.245.086,99 SULI BARAT 13.802.335,39 1.610.218,31 12.192.117,09 WALENRANG 6.145.939,95 1.899.296,12 4.246.643,84 WALENRANG BARAT 24.252.097,57 3.037.823,46 21.214.274,11 WALENRANG TIMUR 10.142.069,02 2.159.490,02 7.982.579,00 WALENRANG UTARA 24.126.249,87 1.502.679,45 22.623.570,42 Total 282.444.080,16 42.956.580,63 239.487.499,53 Status Air Tahun 2017 (m3/tahun) Kecamatan -------- ---- . ·---=- _L __..!,..._ =i:-��- .r �:.. .:.;:;-,;:;---- - .r .:._:;:.:=_.::.:: ,, -==--- -- = - � .:..::.. :..=, _ _..____ • - �- 4 - ===-- ==-- ------- ---- .... __..,. ....., __, ....._..__........... _.., ................ ._ __..... _..___,,_.......,_ I' + I � �� --- - ·-- -- I ..:.==- :.=-. ==..:. - II -·- -�- :f��.=...- __,::,.-=== e = .............�...,........_ , ___ ,,_,._,.. _ _.......-........ -... --"'-""'lWJ.......... � '.'.'"-� - � ��- ": �=� _-1-_ �-.?:.-_ • on,..-,,..,,,.. ..... ,_, ......._,...,,,..WM! _ ---"- •�- !e...se-... - --;;-:;;:.� ==--·- - '.!"_;:,or----.--- --- - ·-- --..:.::::..:.:- !�: � ----- ----- ==-=-- ·!=� �- Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-19 Gambar 2.3. Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu Tahun 2019 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-20 Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu sebesar 1.203.352.091,24 Kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 346.630.791,00 Kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 856.721.300,24 Kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Bassesangtempe (117.228.559,41 Kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Walenrang (6.467.389,88 Kkal/tahun). Ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mata pencarian, dan ketinggian tempat. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda- beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-21 Tabel 2.7. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu Tahun 2017 Kecamatan Status Pangan Tahun 2022 (kkal/tahun) Ketersediaan Kebutuhan Selisih BAJO 28.517.758,82 8.478.819,22 20.038.939,60 BAJO BARAT 39.646.127,66 1.451.861,28 38.194.266,38 BASSESANGTEMPE 160.818.915,09 46.253.533,43 114.565.381,66 BELOPA 19.690.891,21 8.484.858,07 11.206.033,14 BELOPA UTARA 20.108.023,15 8.851.598,75 11.256.424,40 BUA 72.686.857,84 31.766.838,49 40.920.019,35 BUAPONRANG 60.763.028,07 20.238.159,50 40.524.868,57 KAMANRE 29.502.384,22 10.097.131,54 19.405.252,68 LAMASI 25.263.159,59 15.561.232,75 9.701.926,84 LAMASI TIMUR 37.499.838,31 17.638.035,63 19.861.802,68 LAROMPONG 91.913.730,18 25.898.955,68 66.014.774,50 LAROMPONG SELATAN 37.874.125,30 17.013.278,35 20.860.846,95 LATIMOJONG 114.964.312,00 9.773.213,73 105.191.098,27 PONRANG 53.828.613,72 25.748.149,40 28.080.464,32 PONRANG SELATAN 49.021.087,24 21.463.592,11 27.557.495,13 SULI 36.288.862,24 6.465.242,99 29.823.619,25 SULI BARAT 67.732.203,42 13.472.754,70 54.259.448,72 WALENRANG 21.661.758,80 16.009.873,26 5.651.885,54 WALENRANG BARAT 108.835.867,70 26.813.805,08 82.022.062,62 WALENRANG TIMUR 36.595.244,04 18.204.765,71 18.390.478,33 WALENRANG UTARA 90.139.302,63 12.345.731,47 77.793.571,16 Total 1.203.352.091,23 362.031.431,14 841.320.660,09 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021. --·-- •-� €§;-_ =·- - 1-=-- _:.m .. I;:::: ......__ •� ·- I�- .s, ;=i. ·I•==;_ •� 1!��- ..---··-·--·· -- - - "=.'!:---:::.= ,! =---. ==--- --·- •� -·- - ! -==-:.- ---- = I�;- ,=-. --------- ·I ·I ·! -= - ·- - {-==- -� -------- ·I ..................... -....-- __..,_,....,..,,, ......-...... -�::-:----ciwi, � = ,r. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-22 Gambar 2.4. Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-23 2.1.10. Demografi Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi. Analisis kependudukan dapat dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, agama, dan lain-lain. Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,23%, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 0,90%. Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 350.218 jiwa, meningkat menjadi 362.027 pada tahun 2019. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 117 jiwa/km2, meningkat menjadi 120 jiwa/km2 pada tahun 2019. Rasio jenis kelamin adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki. Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%) Kepadatan (Jiwa/Km²) Sex Ratio 1 2015 350.218 0,90 117 96,34 2 2016 353.277 0,87 118 96,34 3 2017 356.305 0,86 119 96,34 4 2018 359.209 0,82 120 96,20 5 2019 362.027 0,78 120 96,34 Sumber: BPS Tahun 2020. Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik. Pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu 36.191 jiwa atau sebesar 9,99%, diikuti Kecamatan Ponrang dengan jumlah penduduk 27.566 jiwa atau 7,61% dan Kecamatan Ponrang Selatan yaitu 24.899 jiwa atau 6,87%. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.650 jiwa atau 1,56%, diikuti Kecamatan Bassesangtempe dengan jumlah penduduk 7.363 jiwa atau 2,03%, dan Kecamatan Suli Barat dengan jumlah penduduk 9.339 jiwa atau 2,57%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-24 Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2019 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km2) Kepadatan (Jiwa/Km2) 1 Larompong 20.886 225,25 93 2 Larompong Selatan 16.277 131 124 3 Suli 19.202 81,75 235 4 Suli Barat 9.339 153,5 61 5 Belopa 17.879 59,26 302 6 Kamanre 11.971 52,44 228 7 Belopa Utara 17.368 34,73 500 8 Bajo 16.167 68,52 236 9 Bajo Barat 10.804 66,3 163 10 Bassesangtempe 7.363 178,12 41 11 Latimojong 5.650 467,75 12 12 Basse sangtempe Utara 8.583 122,88 70 13 Bupon 14.654 182,67 80 14 Ponrang 27.566 107,09 257 15 Ponrang Selatan 24.899 99,98 249 16 Bua 36.191 204,01 177 17 Walenrang 19.609 94,6 207 18 Walenrang Timur 15.885 63,65 250 19 Lamasi 21.077 42,2 499 20 Walenrang Utara 18.473 259,77 71 21 Walenrang Barat 9.673 247,13 39 22 Lamasi Timur 12.511 57,65 217 JUMLAH 362.027 3.000,25 121 Sumber : BPS Tahun 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu adalah 121 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Belopa Utara dengan tingkat kepadatan 500 jiwa/km2, diikuti Kecamatan Lamasi dengan tingkat kepadatan 499 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Latimojong yaitu 12 jiwa/km2, diikuti Kecamatan Walenrang Barat dengan kepadatan 39 jiwa/km2. Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-25 Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 177.382 jiwa atau 48,99%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 184.645 jiwa atau 51,01%. Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase Penduduk Rasio Jenis KelaminLaki-Laki Perempuan 1 Larompong 10.420 10.466 20.886 49,88 50,11 99,56 2 Larompong Selatan 7.958 8.319 16.277 48,89 51,10 95,66 3 Suli 9.112 10.090 19.202 47,45 52,54 90,31 4 Suli Barat 4.690 4.649 9.339 50,21 49,78 100,88 5 Belopa 8.340 9.539 17.879 46,64 53,35 87,43 6 Kamanre 5.693 6.278 11.971 47,55 52,44 90,68 7 Belopa Utara 8.449 8.919 17.368 48,64 51,35 94,73 8 Bajo 7.601 8.566 16.167 47,01 52,98 88,73 9 Bajo Barat 5.362 5.442 10.804 49,62 50,37 98,53 10 Bassesangtempe 3.744 3.619 7.363 50,84 49,15 103,45 11 Latimojong 2.907 2.743 5.650 51,45 48,54 105,98 12 Bassesangtempe Utara 4.486 4.097 8.583 52,26 47,73 109,49 13 Bupon 7.258 7.396 14.654 49,52 50,47 98,13 14 Ponrang 13.678 13.888 27.566 49,61 50,38 98,49 15 Ponrang Selatan 11.916 12.983 24.899 47,85 52,14 91,78 16 Bua 17.421 18.770 36.191 48,13 51,86 92,81 17 Walenrang 9.668 9.941 19.609 49,30 50,69 97,25 18 Walenrang Timur 7.846 8.039 15.885 49,39 50,60 97,60 19 Lamasi 10.403 10.674 21.077 49,35 50,64 97,46 20 Walenrang Utara 9.234 9.239 18.473 49,98 50,01 99,95 21 Walenrang Barat 5.055 4.618 9.673 52,25 47,74 109,46 22 Lamasi Timur 6.141 6.370 12.511 49,08 50,91 96,41 JUMLAH 177.382 184.645 362.027 48,99 51,00 96,06 Sumber : BPS Tahun 2020. Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini. Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) berjumlah 224.709 jiwa atau sebesar 62,07% pada tahun 2019. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Luwu jumlahnya adalah 115.804 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-26 jiwa atau 31,99% dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 65 tahun ke atas) totalnya mencapai 21.514 jiwa atau 5,95%. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 137.318 atau 37,94%. Hal ini merupakan keuntungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, penduduk yang memeluk agama Islam adalah sejumlah 322.586 jiwa atau 89,11%. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduk dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah beragama Kristen Protestan dan Katolik, masing- masing sebesar 13,15% dan 1,15%. Komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Kabupaten Luwu. 30 000 20 000 10 000 00 1 0000 2 0000 3 0000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-75 Perempuan Laki-Laki Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-27 Tabel 2.11. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan Tahun 2019 No Kecamatan Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya 1 Larompong 21.250 21 1 0 0 3 2 Larompong Selatan 17.776 212 9 0 0 3 Suli 21.065 122 81 0 0 4 Suli Barat 10.400 0 1 0 0 5 Belopa 17.610 45 15 0 0 1 6 Kamanre 12.391 104 20 0 0 1 7 Belopa Utara 17.864 83 24 0 0 8 Bajo 15.871 149 57 0 0 9 Bajo Barat 10.285 104 0 1 0 10 Basse sangtempe 5.649 419 8 0 0 11 Latimojong 5.611 479 37 0 0 12 Bassesangtempe Utara 3.645 4263 36 0 0 13 Bupon 14.465 574 53 1 0 14 Ponrang 21.269 5851 732 0 1 15 Ponrang Selatan 25.257 268 240 0 0 1 16 Bua 29.799 1329 233 26 6 5 17 Walenrang 14.021 4713 430 14 0 18 Walenrang Timur 11.463 6615 261 1 0 19 Lamasi 17.050 5069 493 0 0 20 Walenrang Utara 19.624 1125 253 1 0 21 Walenrang Barat 3.895 6062 790 0 0 22 Lamasi Timur 6.321 7699 379 0 0 JUMLAH 322.586 47.706 4.153 45 7 15 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah penduduk antara data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang sama disebabkan berbedanya metode pengukuran. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah dalam setiap implementasti kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang dicapai. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari berbagai aspek yaitu pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-28 2.2.1 Pertumbuhan PDRB Pembangunan Kabupaten Luwu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. PDRB Kabupaten Luwu menurut harga konstan mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2015, PDRB Harga Konstan Kabupaten Luwu sebesar Rp.7,43 triliun, meningkat menjadi 9,72 triliun pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 572,89 miliar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-29 Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 No Sektor Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Rp (Miliar) % Rp (Miliar) % Rp (Miliar) % Rp (Miliar) % Rp (Miliar) % 1 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 3.756,05 6,48 4.046,08 7,79 4.267,80 5,41 4.565,06 6,97 4.747,14 3,98 2 Pertambangan dan Penggalian 168,83 6,06 184,04 9,01 200,41 8,89 212,83 6,2 227,42 6,86 3 Industri Pengolahan 330,2 4,44 359,81 8,97 387,11 7,59 414,03 6,95 457,47 10,94 4 Pengadaan Listrik dan Gas 8,53 -7,24 10,07 18,13 10,67 5,90 11,47 7,49 11,93 4,09 5 Pengadaan Air 1,18 0,56 1,30 10,02 1,41 8,47 1,50 6,31 1,56 3,83 6 Konstruksi 646,04 5,31 676,59 4,99 712,78 5,09 756,96 6,2 823,64 8,81 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 864,50 9,33 943,16 8,60 999,37 6,44 1.080,04 8,07 1.173,45 8,65 8 Transportasi & Pergudangan 59,15 6,68 61,94 4,72 65,73 6,12 74,81 13,82 81,81 9,36 9 Penyedia Akomodasi & Makan Minum 54,01 6,30 58,20 7,77 61,63 5,89 68,40 10,98 72,56 6,09 10 Informasi dan Komunikasi 218,1 14,69 237,43 8,86 258,05 8,69 281,68 9,16 309,75 9,97 11 Jasa Keuangan 104,32 10,31 120,24 15,25 126,83 5,48 130,8 3,13 136,65 4,47 12 Real Estate 452,54 6,75 484,98 7,17 517,08 6,62 541,09 4,64 572,49 5,8 13 Jasa Perusahaan 1,79 11,67 1,95 9,14 2,19 12,34 2,37 7,99 2,56 8,09 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 344,66 6,24 372,23 8,00 389,60 4,67 398,37 2,25 446,86 12,17 15 Jasa Pendidikan 255,29 13,57 279,76 9,59 302,25 8,04 329,74 9,09 354,86 7,62 16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 151,7 14,54 163,39 7,71 240,35 47,10 258,38 7,50 278,88 7,93 17 Jasa Lainnya 20,53 10,26 22,19 8,08 24,62 10,96 27,64 12,25 29,93 8,31 PDRB Kabupaten Luwu 7.437,42 7,26 8.023,37 7,88 8.567,87 6,79 9.155,16 6,86 9.728,96 6,26 Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-30 Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu No. Sektor Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % Rp (miliar) % 1 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 5.549,09 53,55 6.435,09 54,30 6.969,61 53,50 7.781,89 53,88 8.201,86 52,38 2 Pertambangan dan Penggalian 283,54 2,74 327,24 2,76 360,78 2,77 397,14 2,75 429,52 2,74 3 Industri Pengolahan 424,86 4,10 476,38 4,02 541,30 4,16 595,41 4,12 668,83 4,27 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,47 0,06 7,84 0,07 10,50 0,08 11,52 0,08 12,05 0,08 5 Pengadaan Air 1,44 0,01 1,63 0,01 1,80 0,01 1,96 0,01 2,07 0,01 6 Konstruksi 857,87 8,28 951,50 8,03 1.064,96 8,18 1.169,56 8,10 1.349,18 8,62 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.059,22 10,22 1.178,87 9,91 1.273,94 9,78 1.408,16 9,75 1.587,98 10,14 8 Transportasi & Pergudangan 87,60 0,85 97,56 0,82 103,92 0,80 121,37 0,84 135,69 0,87 9 Penyedia Akomodasi & Makan Minum 720 0,69 81,59 0,69 87,82 0,67 101,04 0,70 110,28 0,70 10 Informasi dan Komunikasi 228,54 2,21 250,04 2,11 273,55 2,10 301,95 2,09 335,04 2,14 11 Jasa Keuangan 143,18 1,38 169,80 1,43 187,17 1,44 201,94 1,40 218,61 1,40 12 Real Estate 606,20 5,85 682,49 5,76 759,59 5,83 821,14 5,69 881,80 5,63 13 Jasa Perusahaan 2,55 0,02 2,94 0,02 3,37 0,03 3,81 0,03 4,19 0,03 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 492,42 4,75 550,17 4,64 590,17 4,53 628,83 4,35 726,50 4,64 15 Jasa Pendidikan 338,46 3,27 400,13 3,38 435,43 3,34 492,52 3,41 545,34 3,48 16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 179,71 1,73 208,19 1,76 324,66 2,49 358,49 2,48 398,30 2,54 17 Jasa Lainnya 29,40 0,28 34,38 0,29 38,25 0,29 45,20 0,31 50,38 0,32 PDRB Luwu 10.362,55 100,00 11.855,84 100,00 13.026,82 100,00 14.441,93 100,00 15.657,62 100,00 Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-31 Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian. Perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan. Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni:
1. 1.Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian. Gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa;
2. 2.Analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi. Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Luwu dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan Tabel 2.15. terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Luwu selama periode Tahun 2015-2019 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 s/d 2016 meningkat dari 53,55% menjadi 54,30% namun menurun pada tahun 2017 menjadi 53,50% dan naik kembali menjadi 53,88% pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 52,38% pada tahun 2019. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara 2015 dengan 2019 terjadi penurunan sebesar 1,17%. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan karena banjir yang mengakibatkan petani gagal panen. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-32 Sektor penyumbang terbesar kedua adalah reparasi mobil dan motor yang mencapai 10,14% pada tahun 2019. Sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 setelah secara terus-menerus mengalami penurunan pada periode 2015-2018, yaitu dari 10,22% pada tahun 2015 menjadi 9,75% pada tahun 2018. Namun demikian, capaian pada tahun 2019 masih lebih kecil daripada capaian pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengguna kendaraan dan adanya program KUR yang sedang bergulir. Selanjutnya adalah sektor konstruksi yang pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 8,62%. Sektor ini meskipun berfluktuasi selama periode 2015-2019, capaian pada tahun 2019 sudah lebih besar dari tahun
3. 2015.Hal ini disebabkan karena program pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di daerah. Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) sektor yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB daerah yakni: (1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin;

(2)Konstruksi dengan kenaikan sebesar 0,34 poin; (3) Jasa Pendidikan dengan kenaikan sebesar 0,21 poin; (4) Industri Pengolahan dengan kenaikan sebesar 0,17 poin; (5) Jasa Lainnya dengan kenaikan sebesar 0,04 poin; (6) Pengadaan Listrik dan Gas dengan kenaikan sebesar 0,02 poin; (7) Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin, dan (8) Jasa Keuangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin. Sedangkan kontribusi sektor lainnya terhadap PDRB ada yang mengalami penurunan dan ada yang tidak berubah. Diantara yang kontribusinya menurun paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan penurunan sebesar 1,17 poin, sektor real estate dengan penurunan sebesar 0,22 poin, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan penurunan sebesar 0,11 poin, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan 0,08 poin, dan sektor Informasi dan Komunikasi dengan penurunan 0,07 poin. Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir (rata-rata sebesar 53,52%), mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Luwu seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementra sektor lainnya cenderung meningkat kontribusinya. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-33 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 7,01% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 7,16% pertahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Luwu, maka terdapat 7 (tujuh) sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing-masing adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,95% per tahun, diikuti sektor informasi dan komunikasi (10,27%), sektor jasa-jasa (9,97%), sektor jasa perusahaan (9,84%), sektor jasa pendidikan (9,58%), sektor reparasi mobil dan motor (8,22%), dan sektor transportasi dan pergudangan (8,14%). Melihat kontribusinya yang cukup tinggi terhadap PDRB, maka dapat diidentifikasi sektor mana yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Tabel 2.14. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015- 2019 No Sektor Tahun Rerat a2015 2016 2017 2018 2019 1 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 6,48 7,79 5,41 6,97 3,98 6,13 2 Pertambangan dan Penggalian 6,06 9,01 8,89 6,2 6,86 7,40 3 Industri Pengolahan 4,44 8,97 7,59 6,95 10,94 7,78 4 Listrik dan Gas -7,24 18,13 5,9 7,49 4,09 5,67 5 Pengadaan Air 0,56 10,02 8,47 6,31 3,83 5,84 6 Konstruksi 5,31 4,99 5,09 6,2 8,81 6,08 7 Reparasi Mobil & Motor 9,33 8,6 6,44 8,07 8,65 8,22 8 Transportasi & Pergudangan 6,68 4,72 6,12 13,82 9,36 8,14 9 Penyedia Akomodasi & Makan Minum 6,3 7,77 5,89 10,98 6,09 7,41 10 Informasi dan Komunikasi 14,69 8,86 8,69 9,16 9,97 10,27 11 Jasa Keuangan 10,31 15,25 5,48 3,13 4,47 7,73 12 Real Estate 6,75 7,17 6,62 4,64 5,8 6,20 7,88?--: 7,42 -Kab luwu -Provinsi Sulsel -Nasional 9 8 7,21 7,06 6,92 7 6,79 6,86 6 6,26 s S,03 S,07 S,17 4 3 2 1 0 -1 -2 -2,07 -3 -4 2016 2017 2018 2019 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-34 Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020. Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu mencapai 5,82% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,58% pertahun dan 3,64% pertahun. 2.2.2 Laju Inflasi Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian karena menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik 13 Jasa Perusahaan 11,67 9,14 12,34 7,99 8,09 9,85 14 Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial 6,24 8 4,67 2,25 12,17 6,67 15 Jasa Pendidikan 13,57 9,59 8,04 9,09 7,62 9,58 16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 14,54 7,71 47,1 7,5 7,93 16,96 17 Jasa-Jasa 10,26 8,08 10,96 12,25 8,31 9,97 PDRB Kabupaten Luwu 7,26 7,88 6,79 6,86 6,26 7,01 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-35 relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor. Secara spasial, berdasarkan data BPS, inflasi tahun 2019 pada Zona Palopo (Kota Palopo, Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara) adalah 1,91% (yoy), lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,19%. Umumnya inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember sebagai akibat meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat pada bulan puasa dan menjelang tahun baru. Oleh karena itu, untuk menekan laju inflasi yang berulang setiap tahun tersebut, perlu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam merayakan momen tersebut. 2.2.3 PDRB per kapita PDRB per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp.29,59 juta per tahun, meningkat menjadi 43,25 juta per tahun pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut sejalan dengan kontribusi kelompok konsumsi pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar yakni 58,93 di tahun 2018 dan 59,15 di tahun 2019. Kondisi ini menindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu semakin meningkat. - - - -+-Kab. luwu - Provinsi Sulsel _.....Nasional 70 60 55,99 59,07 56,90 51,89 � • = 47,94 57,03 56,51 50 52,64 r 47,82 +-40,16- +- 43,25 43,96 40 43,82 - +- 33,57- +-36,60 30 20 10 0 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-36 Tabel 2.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 Uraian PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu 2015 2016 2017 2018 2019 Nilai PDRB (HB : Rp milyar) 10.362,55 11.855,84 13.026,82 14.441,93 15.657,62 Jumlah penduduk (jiwa) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 PDRB perkapita (HB: Rp Juta/jiwa) 29,59 33,57 36,60 40,16 43,25 Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Grafik 2.4. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 terus meningkat, namun masih dibawah capaian rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing sebesar Rp. 51,56 Juta per tahun dan Rp. 54,36 Juta per tahun. 2.2.4 Rasio Gini Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-37 ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Rasio gini sebagai berikut: • Rasio gini < 0,35 : Kategori ketimpangan “rendah”; • Rasio gini 0,35 - 0,5 : Kategori ketimpangan “moderat” • Rasio gini > 0,5 : Kategori ketimpangan “tinggi” Nilai Rasio gini Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi, dimana nilai pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015 yaitu dari 0,361 menjadi 0,359. Tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,395. Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap US$ yang berdampak pada menurunnnya pendapatan masyarakat karena turunnya harga jual komoditas kakao, cengkeh, merica dan lain-lain yang menjadi mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan pada tahun 2018-2019 berturut-turut mengalami penurunan yaitu dari 0,362 menjadi 0,352 sehubungan dengan kembali stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Perkembangan rasio gini Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Grafik 2.5. Perkembangan Rasio gini Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik 2020. Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Rasio gini yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”. 0,361 0,359 0,395 0,362 0,352 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 -+- Kabupaten Lw.u ..... Provinsi SulSel -+-Nasional 0.430 0.424 0.426 0.420 0.408 0.410 0.397 0.400 0.390 0.380 0.370 0.360 0.350 0.361 "T 0.359 0.352 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-38 Dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai Rasio gini Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 relatif lebih rendah. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan Nasional. yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik. Grafik 2.6. Perbandingan Rasio gini Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 Sumber: BPS Tahun 2020. 2.2.5 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Fenomena ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan penduduk memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah apabila pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Luwu. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat -- 500.000 - __.... 440538 .. 344.809-361.990-387.160 410.670 S, 261.854 � 275.361 :::::S: 294.358 :;::::$315.738� 341.555 252.549 271.804 281.195 305.722 318.911 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 -Kab. Luwu -Provinsi Sulsel -Nasional Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-39 terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah- rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Misal, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah sebesar Rp.318.911,00 artinya penduduk Kabupaten Luwu yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar Rp.318.911,00 dikategorikan sebagai penduduk miskin. Grafik 2.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 Sumber : BPS Tahun 2020. Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu berhasil diturunkan dari 49.810 jiwa atau 13,98% pada tahun 2017 menjadi 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 dan menjadi 46.180 jiwa atau 12,78% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk miskin mengalami peningkatan karena penentuan kategori miskin ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penduduk miskin menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-40 program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti raskin, PKH, Jamkesmas, dll.). Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan. 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata- rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Tabel 2.16. Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 Komponen IPM Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 69,44 69,52 69,60 69,84 70,19 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,88 13,27 13,28 13,30 13,32 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,74 7,75 7,89 7,97 8,15 Paritas Daya Beli (PPP) - 9.160,00 9.301,00 9.381,00 9.705,00 10.085,00 IPM - 68,11 68,71 69,02 69,60 70,39 Pertumbuhan IPM % 0,77 0,60 0,31 0,58 0,79 Ranking Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan - 9 9 9 9 9 Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-41 nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Luwu adalah 68,11 meningkat menjadi 70,39 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 2,28 poin. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Luwu. Dengan tingkat IPM sebesar 70,39 dikategorikan dalam IPM tinggi. Namun demikian, IPM Kabupaten Luwu sepanjang periode tahun 2015-2019 masih berada dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Adapun indeks pendidikan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 64,17. Grafik 2.8. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2020. Pemerintah Kabupaten Luwu perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). 68,11 68,71 69,02 69,6 70,39 69,15 69,76 70,34 70,9 71,66 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 66 67 68 69 70 71 72 73 2015 2016 2017 2018 2019 Kab. Luwu Provinsi Sulsel Nasional Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-42 2.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu mencapai 12,88 tahun, kemudian meningkat menjadi 13,32 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat ini infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu semakin memadai dan pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat tiap tahunnya. Grafik 2.9. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 Sumber : Data Diolah, BPS Tahun 2020. 2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat 12,88 13,27 13,28 13,3 13,32 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-43 digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 7,74 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,15 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Luwu memiliki pendidikan formal hanya setara dengan duduk dibangku kelas dua SMP. Dibandingkan dengan capaian rata- rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan yang pada tahun 2019 mencapai 8,26 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Nasional, RLS Kabupaten Luwu selalu di bawah angka nasional, yang pada tahun 2019 mencapai 8,34 tahun. Grafik 2.10. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 Sumber: Data Diolah, BPS Tahun 2020. Persoalan RLS ini perlu mendapat perhatian semua pihak, mengingat keberhasilan dunia pendidikan merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus diwujudkan. 7,74 7,75 7,75 7,97 8,15 7,64 7,75 7,95 8,02 8,26 7,84 7,95 8,1 8,17 8,34 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 2015 2016 2017 2018 2019 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan Nasional Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-44 2.2.9 Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu wilayah, maka derajat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2019 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 70,19 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,19 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan, meskipun angka kelangsungan hidup bayi belum pernah mencapai 100%. Adapun indeks kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 77,22. Tabel 2.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 No Indikator Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) 99,21 99,19 98,87 98,93 99,90 2 Angka usia Harapan Hidup (Tahun) 69,44 69,52 69,60 69,84 70,19 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. 2.2.10 Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, balita gizi buruk sebesar 0,04%, meningkat menjadi 0,08% pada tahun 2016. Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 0,05%, kemudian menurun menjadi 0,03% pada tahun 2018 dan tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-45 Grafik 2.11. Perkembangan Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. Peningkatan persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 dan tahun 2016 dari tahun sebelumnya disebabkan pendataan yang lebih baik setelah adanya kebijakan untuk melakukan pendataan kepada seluruh desa, yang sebelumnya hanya pasif menunggu laporan. Sedangkan penurunan persentase pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah akibat adanya perbaikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Luwu. 2.2.11 Balita Gizi Kurang Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Luwu tahun 2015- 2018 cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 sebesar 2,09% meningkat menjadi 6,50% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 5,90%. Peningkatan balita gizi kurang terjadi karena minimnya pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat untuk balita. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang. 0,04 0,08 0,05 0,03 0,03 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-46 Grafik 2.12. Perkembangan Balita Gizi Kurang Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020. 2.2.12 Desa Siaga Aktif Suatu kelurahan/desa dikatakan sebagai kelurahan/desa siaga aktif jika memenuhi indikator sebagai berikut:

1.penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (Yankesdas) setiap hari;
2.penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarat (UKBM);
3.melaksanakan Surveilance Berbasis Masyarakat (SBM);
4.penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan;
5.penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana; dan
6.masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini merupakan suatu keberhasilan daerah di dalam menyelenggarakan urusan kesehatan. Namun demikian, seyogyanya pencapaian ini lebih dimaknai sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu. 2.2.13 Partisipasi Angkatan Kerja Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi 2,09 3,60 6,50 5,90 3,64 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2015 2016 2017 2018 2019 Bayi Gizi Kurang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-47 Angkatan Kerja(TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian. Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019, terlihat bahwa TPAK di daerah ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2015, sebesar 60,78%, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 60 hingga 61 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2018 menurun menjadi 61,78 dan selanjutnya meningkat hingga mencapai 64,69% pada tahun 2019. Tabel 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019 Tahun Penduduk Usia Kerja (Jiwa) Angkatan Kerja 15 tahun Keatas (Jiwa) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 2015 234.992 142.839 60,78 2016 n.a n.a n.a 2017 241.127 155.978 64,69 2018 243.947 150.725 61,78 2019 246.707 159.605 64,69 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020. Peningkatan TPAK periode tahun 2015-2019 dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yaitu memberikan program yang menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat kabupaten Luwu melalui anggaran dana desa. Sehingga menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. 2.2.14 Pengangguran Terbuka Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat meningkat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu periode 2015- 2019 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Luwu adalah sebesar 7,86%, menurun menjadi 4,38% pada tahun 2019. Penurunan TPT dibarengi dengan peningkatan TPAK. Hal ini berarti 8 7,16 7 �6,31 6 5,61 5,61 _;;.;---- s�· S,30 5,23 s ----=- -4,62------- 4,94 -4,80 4,78 4,94 4 4,38 3 3,59 2 1 0 2016 2017 2018 2019 2020 --Kab.luwu -- Provinsi Sulsel --Nasional Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-48 Kabupaten Luwu menunjukkan tingkat keberhasilan dalam program ketenagakerjaan, karena peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap memperhatikan tingkat pengangguran Kabupaten Luwu agar tidak terjadi peningkatan kembali. Tabel 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019 No INDIKATOR Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 62,50 NA 64,69 61,79 64,69 2 Bekerja Jiwa 131.615 NA 148.516 151.284 152.169 3 Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) % 7,86 NA 4,78 3,59 4,38 4 Jumlah Penduduk Usia Kerja Jiwa 234.992 NA 241.127 243.947 246.707 Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020. Selama periode 2015 sampai dengan 2019 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Luwu cenderung meningkat. Pada tahun 2015, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu ada sebanyak 234.992 jiwa, kemudian pada tahun 2019 menjadi sebanyak 246.707 jiwa. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Grafik 2.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Tahun 2021 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 cenderung rendah dengan rata-rata 4,42% per tahun Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-49 dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,26% per tahuna dan 5,76% per tahun. Tabel 2.20. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 No INDIKATOR Satuan Laki-Laki Perempuan 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 89,23 53,87 2 Bekerja Jiwa 92.720 59.449 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,66 4,67 4 Jumlah Penduduk Usia Kerja Jiwa 108.947 115.762 Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki lebih besar dari TPAK penduduk perempuan, yang artinya lebih banyak penduduk laki- laki yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk perempuan memiliki TPAK yang lebih rendah dikarenakan banyak perempuan yang lebih mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja atau mencari pekerjaan. Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan pada tahun 2015 tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di kabupaten Luwu sebanyak 7,86%. Selain hal di atas, permasalahan lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten Luwu adalah:
1.Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten Luwu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
2.Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
3.Masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
4.Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
5.Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-50
6.Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/ perusahaan, dan pekerja). 2.2.15 Penduduk yang Bekerja Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja. Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 rasio penduduk bekerja di daerah ini adalah 0,9214, meningkat menjadi 0,9534 pada tahun 2019. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi penduduknya. Tabel 2.21. Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2015 – 2019 No Tahun Uraian RasioPenduduk yang bekerja Angkatan kerja 1 2015 131.615 142.839 0,9214 2 2016 n.a n.a n.a 3 2017 148.516 155.978 0,9522 4 2018 144.859 150.725 0,9611 5 2019 152.169 159.605 0,9534 Sumber : BPS, Tahun 2020. 2.2.16 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-51 kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Dapat dilihat pada tabel 2.24. yang menjelaskan tentang PDRB per tenaga kerja, bahwa tahun 2015-2019 menunjukkan jumlah tenaga kerja meningkat secara terus-menerus yaitu dari 131.615 orang menjadi 159.605 orang. Sehingga PDRB per tenaga kerja mencapai 60,96% pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Luwu telah menghasilkan nilai tambah untuk perekonomian daerah. Tabel 2.22. PDRB per Tenaga Kerja Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rp Juta) 7.437.417,27 8.023.365,31 8.567.872,02 9.155.576,30 9.728.969,45 2 Jumlah tenaga kerja (Jiwa) 131.615 n.a 148.516 151.284 159.605 PDRB per tenaga kerja (Rp Juta) 56,51 n.a 57,69 60,51 60,96 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020. 2.2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 tahun ke atas Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah. Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, selama kurun waktu 2015-2019, penduduk bekerja mengalami fluktuasi sedangkan penduduk usia kerja 15 tahun keatas menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 234.992 jiwa, meningkat menjadi 246.707 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan untuk penduduk bekerja, meningkat dari 131.615 jiwa pada tahun 2015 menjadi 148.516 jiwa pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 menurun menjadi 144.859 jiwa dan meningkat kembali menjadi 152.169 jiwa pada tahun 2019. Fluktuasi jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas tersebut berpengaruh terhadap rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 56,01%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-52 sebanyak 56 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas meningkat menjadi 61,68% yang berarti hanya 61 orang hingga 62 orang penduduk di Kabupaten Luwu yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami perluasan, meskipun belum signifikan. Karena itu, sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja. Tabel 2.23. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2015 - 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kesempatan kerja (Jiwa) 131.615 n.a 148.516 144.859 152.169 2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (Jiwa) 234.992 n.a 241.127 243.947 246.707 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 56,01 n.a 61,59 59,38 61,68 Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Sulawesi Selatan, 2020. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dapat dilakukan di Kabupaten Luwu mengingat potensi untuk pengembangan industri besar sangat memungkinkan untuk direalisasikan di masa datang. 2.2.18 Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbrbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-53 Tabel 2.24. Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2015-2019 No Status Pekerjaan Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan 2015 2016 2017 2018 2019 A Tenaga Kerja Formal 24,84 n.a 24,09 25,39 30,07 1 Buruh/Karyawan/Pegawai 20,35 n.a 22,08 22,77 27,32 2 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4,49 n.a 2,01 2,61 2,75 B Tenaga Kerja Informal 75,16 n.a 75,91 74,62 70,02 1 Berusaha Sendiri (BS) 27,26 n.a 23,07 22,76 22,32 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 21,06 n.a 24,11 21,88 17,55 3 Pekerja bebas (PB) 2,49 n.a 3,65 6,15 8,94 4 Pekerja keluarga/tidak dibayar (PK) 24,35 n.a 25,08 23,83 21,21 C Total Penduduk Bekerja 100,00 n.a 100,00 100,00 100,00 D Berusaha Sendiri + Pek Bebas + Pek Keluarga 54,10 n.a 51,80 52,74 52,47 Sumber: Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2020. Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenagakerja formal dan informal disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi tersebut sebesar 54,10% dan menurun menjadi 51,80% pada tahun 2017. Tetapi kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 52,74% dan terjadi penurunan sebesar 0,27 poin pada tahun
2019.Secara keseluruhan, proporsi penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal mengalami penurunan, dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 75,16% menjadi 75,91%, tetapi menurun menjadi 70,62% pada tahun 2019. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil yakni hanya 30,07% dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu pada 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-54 2.2.19 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS‐I), keluarga sejahtera II (KS‐II), keluarga sejahtera III (KS‐III), dan keluarga sejahtera III plus (KS‐III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada faktor‐faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi;

(3)kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS‐I. Adapun pengertian dari tahapan keluarga sejahtera yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan .
2.Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (sociopsychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
3.Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (development needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.
4.Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar,kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-55 social kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5.Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019, menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) mengalami penurunan dari 19.361 keluarga pada tahun 2015 menjadi 14.963 keluarga tahun 2019. Dalam periode yang sama Keluarga Sejahtera I (KS-I) mengalami peningkatan dari 17.889 keluarga pada tahun 2015 menjadi 22.277 keluarga pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan jumlah KPS, menyebabkan jumlah golongan keluarga miskin di Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari 46,43% pada tahun 2015 menjadi 43,28% pada tahun 2019. Tabel 2.25. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Jumlah Keluarga Sejahtera I Jumlah Keluarga Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 2015 19.361 17.889 80.232 37.250 46,43% 2016 18.213 17.437 80.700 35.650 44,18% 2017 17.780 17.072 80.992 34.852 43,03% 2018 15.014 23.209 85.994 38.223 44,45% 2019 14.963 22.277 86.029 37.240 43,28% Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Meskipun jumlah keluarga KPS mengalami penurunan, tetapi jumlah keluarga KS-I mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa adanya keluarga dari kelompok sejahtera yang menjadi KS-I. Peningkatan tertinggi terhadap jumlah keluarga KS-I adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 23.209 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status sosial keluarga di Kabupaten Luwu akibat adanya perubahan kebijakan nasional terhadap keluarga miskin. 2.2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-56 dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pelaksanaan survey terhadap IKM didasarkan pada prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Terdapat 8 (delapan) institusi yang dijadikan sebagai sampel dalam survey IKM tahun 2020 di Kabupaten Luwu, yaitu Dinas Pendidikan, Puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perusda Air Minum, Kecamatan/Kelurahan/Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD Batara Guru. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh angka IKM Kabupaten Luwu Tahun 2-2- yaitu 79,28. 2.2.21 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-57 persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakanindikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2015-2017, memperlihatkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi pada tahun 2018 sedikit menurun, namun kembali meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2015 pendapatan Kabupaten Luwu yang bersumber dari PAD sebesar Rp78,56 milliar, meningkat menjadi Rp109,17 miliar pada tahun 2017, menurun menjadi 106,87 miliar pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp113,77 miliar pada tahun 2019, yang berati selama periode 2015-2019 penerimaan PAD Kabupaten Luwu tumbuh sekitar 44,82% dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 10,06% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan juga meningkat dari 6,37% pada tahun 2015 menjadi 7,85% pada tahun 2019. Tabel 2.26. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 PAD (Rp Juta) 78.558,30 95.564,29 109.172,77 106.865,74 113.768,44 Pendapatan Daerah (Rp Juta) 1.233.809,1 5 1.397.284,6 1 1.292.583,0 8 1.323.121,8 8 1.449.067,0 7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 6,37 6,84 8,45 8,08 7,85 Sumber : BPKAD Kabupaten Luwu, 2020. Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang menurun pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan) masih sangat tinggi, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2019 tidak semakin membaik. Hal ini harus menjadi perhatian untuk secara maksimal menggali potensi PAD sesuai kewenangan daerah, agar kemandirian daerah semakin meningkat dan pembiayaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dikaji sejauhmana efektivitasnya dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjadi kebijakan di masa depan. Berikut disajikan pertumbuhan PAD dan proporsinya terhadap pendapatan daerah. 120.000 8,45 8,08 9,00 0. 1,8 .- .. '/!. 8,00 ·-100.000 s: s: 6,37 - . 7,00 . - '.< >- • c • • 80.000 6,00 " cii .. c, • • " 5,00 . � • 60.000 • •� � 0. , 4,00 c • - ... c ... it I � c 40.000 3,00 • • " 0 .. ... .. .. .. a i ,; ... ; � 2,00 20.000 "' !!! .. 8 .. 1,00.. .. .. .. 0 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 -PAD -Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daer ah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-58 Grafik 2.14. Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 2.2.22 Opini BPK Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); (2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion); (3) Tidak wajar (adversed opinion) dan (4) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir memporelh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). 2.2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-59 Tabel 2.27. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2015 – 2019 No Kelompok Pangan Perkembangan Skor PPH 2015 2016 2017 2018 2019 1 Padi-padian 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 2 Umbi-umbian 1.7 1.7 1.7 1.5 2.1 3 Pangan Hewani 23.3 24.0 24.1 23.4 23.6 4 Minyak dan Lemak 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5 Buah/Biji Berminyak 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 6 Kacang- kacangan 4.8 5.2 5.8 5.8 6.2 7 Gula 1.9 2.1 2.0 1.9 2.2 8 Sayur dan Buah 23.2 24.1 24.0 23.5 24.8 9 Lain-lain 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total Skor PPH 85,2 87,4 87,8 86,3 89,2 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020. Skor PPH Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2015 skor PPH didaerah ini sebesar 85,2 poin, meningkat menjadi 89,2 pada tahun 2019 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi pada tahun 2018 turun 1,5 poin menjadi 86,3 poin. 2.2.24 Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Dasar hukum penguatan cadangan pangan telah diamanatkan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-60 Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlidungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Tabel 2.28. Penguatan Cadangan Pangan, Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah cadangan pangan kabupaten (ton) 26,66 32,00 44,68 44,68 11,59 2 Target cadangan pangan kabupaten (ton) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Penguatan cadangan pangan (%) 26,66 32,00 44,68 44,68 11,59 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020. Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Luwu menurun dari 26,66% pada tahun 2015 menjadi 11,59% pada tahun 2019. Hal ini berarti selama kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Luwu menyediakan cadangan pangan yang menurun, dari 26,66 ton menjadi 11,59 ton pada tahun 2019. 2.2.25 Penanganan daerah rawan pangan Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Target penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu lebih diutamakan pada daerah rawan pangan kronis dan daerah rawan pangan transien. Daerah rawan pangan kronis adalah daerah yang mengalami keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh ketersediaan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak. Penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu dilakukan dengan dua bentuk, pertama upaya pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-61 kronis dan daerah rawan pangan transien. Adapun upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan;
2.Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pengolahan pangan;
3.Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pakarangan;
4.Penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami kerawanan pangan kronis dan trasien;
5.Pemberian bantuan medis dan makanan tambahan pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk
6.Dll. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, aspek kerawanan pangan didasarkan pada 3 pilar ketahanan pangan yaotu ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan akses pangan. Ketersediaan pangan ditunjukkan oleh rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras. Semakin tinggi rasio, semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Pemanfaatan pangan ditunjukkan oleh persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang. Tingginya jumlah bayi yang menderita gizi kurang menunjukkan bahwa pemanfaaatan pangan di suatu wilayah masih rendah. Sedangkan akses pangan ditunjukkan oleh rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I. Semakin besar jumlah KPS dibandingkan dengan KS, maka akses pangan di suatu wilayah semakin rendah. Perkembangan penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.29. Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2015 – 2019 No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Ketersediaan beras Ton 189.2190 185.846 173.492 170.205 176.880 2 kebutuhan beras Ton 56.756 57.252 57.743 58.213 58.670 Rasio Ketersediaan Pangan Angka Rasio 333,39 324,61 300,46 292,38 301,48 Skor Ketersediaan Pangan - 1 1 1 1 1 3 n gizi kurang < -2 SD Orang 444 620 1.318 2.316 1.501 4 n balita yang dikumpulkan PSG Orang 5.374 9.401 19.607 16.626 17.736 Nilai preferensi energi - 8,45 8,26 6,60 13,93 8,46 Skor Preferensi Energi - 1 1 1 1 1 5 Keluarga Pra-Sejahtera Keluarga 16.928 17.640 17.072 16.922 14.963 6 Keluarga Sejahtera Satu Keluarga 26.115 16.972 46.071 47.164 22.277 Nilai - 72 58 105 107 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-62 No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera satu - 3 3 3 3 3 Penanganan daerah rawan pangan - 5 5 5 5 5 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu selama periode 2015-2019 stagnan pada skor 5, belum bergerak untuk mencapai skor ideal yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2010 yaitu 3. Hal ini disebabkan antara lain: masih tingginya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Luwu terutama pada Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Untuk mencapai skor ideal tersebut, hal yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu antara lain adalah meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan secara serius. Pada Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI telah mengembangkan metode dalam penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan melakukan beberapa perubahan indikator untuk mengukur situasi pangan dan gizi di suatu wilayah yaitu:
1.Pengukuran ketersediaan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras, diubah dengan indikator luas tanam dan luas puso padi.
2.Pengukuran pemanfaatan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang diubah dengan indikator angka balita ditimbang terkoreksi, angka balita naik berat badan, balita yang tidak naik berat badannya dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah.
3.Pengukuran akses pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I, diubah dengan indikator harga beras. Adapun indeks ketahanan pangan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 berada pada angka 78. 2.2.26 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman 9 000 000,00 7.781.890,00 8 201.858,00 56,5 8 000 000,00 56 6.969.609,00 7 000 000,00 6.435.093,00 55,5 6 000 000,00 5.549.089,00 55 5 000 000,00 54,30 54,5 4 000 000,00 53,88 54 3 000 000,00 53,5 2 000.000,00 53 1 000.000,00 52,5 0,00 52 2015 2016 2017 2018 2019 - Junlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanial'VPerkebunan (Rp Juta) �Kontril:x.Jsi Sekta Pertanian/Per1<ebuna, Terhadap PDRB (0/� Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-63 pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Luwu yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/ perkebunan sebesar Rp5,55 trilliun, meningkat menjadi Rp8,20 trilliun pada tahun 2019. Sedangkan angka kontribusinya terhadap PDRB harga berlaku mengalami penurunan dari 53,55% pada tahun 2015 menjadi 52,38% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor lain semakin mempengaruhi PDRB Kabupaten Luwu, dalam arti semakin kecil ketergantungannya terhadap sektor pertanian yang menunjukkan bahwa sektor industry telah mulai berkembang. Berikut ini disajukan grafik kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Grafik 2.15. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2015-2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. 2.2.27 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas D D D D '------' 1.200,00 1.150,00 1.100,00 1.050,00 1.000,00 950,00 9,58 9, 1 1 8,30 - - 7,79 7,40 - I 1.035,54 1.050,45 1.070,04 1.085,06 1.158,98 12 10 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 2019 r=:::=::JJumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian (Palawija) (Rp Juta) �Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Pertanian.lPerkebunan {0/,:I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-64 yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya. Berikut ini disajukan grafik kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Kabupaten Luwu. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan dari Rp.1,04 triliun pada tahun 2015 menjadi 1,16 triliun pada tahun 2019. Namun demikian, meskipun nilainya terus meningkat, besaran kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan secara terus-menerus pula, yaitu dari 9,58% pada tahun 2015 menjadi 7,40% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk olahan dari palawija kurang dapat dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Luwu. Hal ini perlu mendapat perhatian di masa depan, supaya potensi pertanian palawija yang sangat melimpah di Kabupaten Luwu diikuti dengan pengembangan produk olahannya. Grafik 2.16. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 – 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. 2.2.28 Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu memiliki potensi untuk pengembangan komoditi pangan dan palawija karena didukung dengan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun demikian, perkembangan produksi di sektor ini kurang menggembirakan, mengingat produksinya yang tidak bertumbuh, bahkan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-65 cenderung menurun. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan:
1.Harga komoditi yang tidak menentu/tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga masyarakat beralih kepada jenis tanaman lain.
2.Kurang maksimalnya peran institusi yang mengemban tugas dalam peningkatan produksi di sektor pertanian. Tabel 2.30. Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2015-2019 No Uraian Jumlah Produksi (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Padi 308.380,00 312.382,00 294.586,00 390.239,03 389.056,30 2 Jagung 10.406,00 34.126,40 41.191,00 56.204,00 72.220,37 3 Ubi Kayu 1.895,00 1.946,60 1.872,00 1.614,53 1.642,57 4 Ubi Jalar 1.370,00 889,90 117,60 1.695,40 1.886,20 5 Kacang Tanah 48,00 59,20 50,50 48,10 57,80 6 Kacang Kedelai 263,00 16,40 31,70 134,80 50,00 7 Kacang Hijau 50,00 34,40 47,30 70,03 11,3 Sumber: BPS, Statistik Tanaman Pangan, Tahun 2020. 2.2.29 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya. • 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 21 0 6 - 20,82 - 20,06 -..... r-- �9 2.145,05 2.303,42 2.554,52 2.615,27 2.895,50 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 c:::::::::::JJumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perkebunan (Rp Juta) � Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-66 Grafik 2.17. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp2,15 trilliun, meningkat menjadi Rp2,90 trilliun pada tahun 2019. Sektor perkebunan merupakan sektor yang sangat penting di Kabupaten Luwu karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian. Meskipun demikian, kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Luwu mengalami stagnansi pada tahun 2015-2016, bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 21,06%, sedangkan pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi 20,82%, dan terus menurun hingga hanya mencapai 18,49% pada tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan, kinerja pertumbuhan sektor perkebunan masih lebih baik dari sektor sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-67 2.2.30 Produksi sektor Perkebunan Kabupaten Luwu merupakan sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Kabupaten Luwu adalah merupakan sentra utama berbagai komoditi perkebunan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, produksi cengkeh di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi Sulawesi Selatan yaitu mencapai 44,48%, demikian halnya kakao, dengan kontribusi sebesar 19,15%. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahun di Kabupaten Luwu, tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel berikut. Tabel 2.31. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2019 No Uraian Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kelapa Dalam 3.735,23 3.793,00 3.764,00 N/A 3.730 2 Kelapa Hibrida 204,04 197,00 181,00 N/A 195 3 Kopi Robusta 449,72 342,00 400,00 423,72 450,00 4 Kopi Arabika 1.851.20 1.852,00 1.955,00 1.961,20 1.963,00 5 Cengkeh 9.006,35 7.856,00 6.976,00 8.006,35 9.120,25 6 Kakao 27.000,00 28.989,00 24.262,00 33.902,00 23.701,35 7 Pala 21.788,00 28,00 28,00 28,79 30,50 8 Lada 321,79 399,00 299,00 297,79 295,77 9 Kapuk 4,98 4,00 4,00 N/A 3,5 10 Kemiri 68,90 70,00 79,00 N/A 67 11 Jambu Mente 353,09 350,00 352,00 N/A 350 12 Kelapa Sawit 1.677,50 3.763,00 480,00 325,00 432 13 Sagu 687,62 876,00 876,00 N/A 889 14 Aren 149,06 172,00 172,00 N/A 176 15 Pinang 8,78 6,00 5,00 N/A 5 16 Tembakau - 15,00 15,00 23,75 9,5 Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi sebagian besar komiditi perkebunan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat, mengalami fluktuasi, bahkan ada yang menurun secara drastis. Komoditi yang meningkat produksinya secara terus menerus adalah kopi arabika dan kemiri. Komoditi yang mengalami fluktuasi adalah kelapa dalam, kopi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-68 robusta, cengkeh, kakao, lada, jambu mente, dan kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi adalah kelapa hibrida, cengkeh, dan pinang. Kondisi yang demikian ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Luwu di masa depan, mengingat salah satu isu utama Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi potensi sektor perkebunan. 2.2.31 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani“. Keberadaan organisasi non formal ini memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk pada indikator PDRB daerah. Pengaruh keberadaan kelompok tani terhadap perekonomian daerah, terkait fungsi kelompok tani yang diemban yakni: (1) sebaga wadah belajar, dengan fungsi ini pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota kelompok dapat berkembang lebih cepat; (2) sebagai wadah kerjasama, melalui kerjasama petani dapat meningkatkan efisiensi produksinya serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (3) sebaga unit produksi; usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Pengukuran kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB selain tidak disediakan oleh BPS, indikator ini juga sulit untuk diukur, karena dasar pembentukan kelompok tani bervariasi, diantarannya berdasarkan hamparan lahan, kelompok tani berdasarkan komoditi yang diusahakan, atau berdasarkan tempat tinggal petani. Keberadaan kelompok-kelompok tani tersebut banyak diantaranya tumpang tindih, sehingga estimasi produksinya menurut lokasi dan menurut komoditi sulit dilakukan. Sifat acak produksi kelompok tani ini menyulitkan untuk mengukur kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB di Kabupaten Luwu. Namun demikian, mengingat strategisnya peran kelompok tani dalam peningkatan kesejahteraan petani, perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengukur seberapa besar dampak pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mempengaruhi kesejahteraan petani. "' 40.000,00 0,26 0,27 0,26 30.000,00 0,25 20.000,00 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 10.000,00 26.850,00 27.103,00 29.663,00 33.512,00 35.644, 0,22 0,00 0,21 2015 2016 2017 2018 2019 -Jumlah Kontribusi PDRB dari 5ektor Kehutanan (Rp Juta) -e-Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-69 2.2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan data BPS Tahun 2020, luas kawasan hutan di Kabupaten Luwu adalah 108.437,53 Ha, dan sekitar 23.144,22 Ha atau 21,34% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini diantaranya hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, dan hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, lebah madu dan lainnya. Grafik 2.18. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tambah sektor kehutanan meningkat rata-rata 7,43% per tahun. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 26,85 milliar dan meningkat menjadi 35,64 milliar pada tahun 2019. Namun demikian, kontribusi sektor kehutanan terhadap total PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,26%, menurun menjadi 0,23% pada tahun tahun 2016 hingga tahun 2019. 2.2.33 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sektor pertambangan Kabupaten Luwu memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi batu baran dan berbagai mineral non logam seperti Batugamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-70 tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar dibeberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, pasir, sirtu, tanah timbun, batugamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Luwu. Grafik 2.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. Selama kurun waktur 2015-2019, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Luwu memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp283,54 milliar, meningkat menjadi Rp.429,52 milliar pada tahun 2019. Meskipun pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 10,97% per tahun, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah cenderung stagnan. 2.2.34 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Luwu memiliki garis pantai sepanjang 139,92 Km sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Luwu. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp1,90 283.536 327.235 360.783 397.139 429.522 2,74 2,76 2,77 2,75 2,74 2,73 2,73 2,74 2,74 2,75 2,75 2,76 2,76 2,77 2,77 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertambangan (Rp Juta) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) • - • 21,62• 20,67• 19,71 .--- 18,35 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 l�!S01�J11��!!:i_��i__��!J��7,00 L.I. 5,00 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 -Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp Juta) �Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-71 trilliun, meningkat menjadi Rp3,45 trlilliun pada tahun 2019, dengan rata- rata pertumbuhan sejumlah Rp.387,40 miliar atau sebesar 16,15%. Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Luwu. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sektor ini berkontribusi sebesar 18,35% terhadap PDRB, kemudian meningkat menjadi 22,04% pada tahun 2019, atau memiliki rata-rata sebesar 20,48%. Grafik 2.20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. 2.2.35 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Luwu diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu, tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp1,06 triliun dan meningkat menjadi Rp1,59 trilliun pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,66% per tahun. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah terus menurun periode 2015-2018 yaitu dari 10,22% menjadi 9,75%, kemudian pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,14%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-72 Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun selama periode 2015-2019 menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah sehingga belanja pada sektor ini menjadi berkurang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Grafik 2.21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. 2.2.36 Pertumbuhan Industri Kabupaten Luwu memiliki sejumlah industri, yaitu industri pengilangan migas, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, barang dan gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, dll. Perkembangan industri di Kabupaten Luwu berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri periode tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai 7,49%, meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2016, namun menurun menjadi 6,09% pada tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat sektor industri merupakan sektor yang menyerap tenaga 1.059.224 1.174.869 1.273.943 1.408.161 1.587.982 10,22 9,91 9,78 9,75 10,14 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,30 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (Rp Juta) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) • - -- • Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-73 kerja dalam jumlah besar. Terbukanya kesempatan kerja akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan menumbuhkan perekonomian suatu wilayah. 2.2.37 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Terdapat industri kecil dan industri rumah tangga yang beragam dan tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu, dengan kontribusi sejumlah Rp424,86 milyar pada tahun 2015. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Luwu rata-rata sebesar 12,02% per tahun dan pada tahun 2019 nilainya mencapai Rp668,83 milyar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu pada periode tahun 2015-2019 berfluktuasi, tetapi mengalami peningkatan yaitu dari 4,10% pada tahun 2015 menjadi 4,27% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri belum begitu berkembang di Kabupaten Luwu. Grafik 2.22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan layanan oleh pemerintah oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait pelayanan dasar. 424.857 476.382 541.303 595.411 668.825 4,10 4,02 4,16 4,12 4,27 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 0 200.000 400.000 600.000 800.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (Rp Juta) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-74 Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
1.Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harus dijadikan prioritas. Selain itu, dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-75 Tabel 2.32. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa jenjang TK/ RA/TPA (orang) 5.383 5.465 6.336 7.484 7.384 Jumlah anak usia 4-6 tahun (orang) 22.876 22.993 19.254 21.294 14.091 APS PAUD (%) 23,53 23,76 32,91 35,15 52,40 1.2. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (orang) 48.224 47.900 46.960 46.287 47.211 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang) 47.131 47.226 47.358 47.451 47.491 APS SD / MI (%) 102,32 101,43 99,16 97,55 99,41 1.3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (orang) 24.257 23.239 23.162 22.883 22.276 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang) 23.404 23.647 23.685 23.727 23.747 APS SMP / MTs (%) 103,64 98,27 97,79 96,44 93,81 1.4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA (orang) 11.406 12.370 13.855 15.561 16.274 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang) 21.448 21.620 21.800 22.191 22.572 APS SMA/SMK/MA (%) 53,18 57,22 63,56 70,12 72,10
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) 2.1. SD/MI/Paket A Jumlah murid SD/MI/Paket A (orang) 48.257 47.964 47.070 46.397 44.857 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang) 47.131 47.226 47.358 47.451 47.491 APK (%) 102,39 102,39 102,39 97,78 94,45 2.2. SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (orang) 24.395 23.521 23.522 23.328 22.981 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang) 23.404 23.647 23.685 23.727 23.747 APK (%) 104,23 99,47 99,31 98,32 96,77 2.3. SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C (orang) 11.406 12.370 13.855 15.561 16.274 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang) 21.448 21.620 21.800 22.191 22.572 APK (%) 54,84 58,89 67,66 74,85 72,10
3.Angka Partisipasi Murni (APM) I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-76 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 3.1. SD/MI/Paket A Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/PAKET A (orang) 45.543 45.522 45.231 45.472 44.411 Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun (orang) 47.131 47.226 47.358 47.451 47.491 APM (%) 96,63 96,39 95,51 95,83 93,51 3.2. SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/PAKET B (orang) 18.882 18.918 18.967 19.361 19.646 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang) 23.404 23.647 23.687 23.727 23.747 APM (%) 80,68 80,00 80,07 81,60 82.73 3.3. SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ PaketC (orang) 11.762 12.733 14.750 15.561 16.274 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang) 21.448 21.620 21.800 22.191 22.572 APM SMA/SMK/Paket C (%) 54,84 58,89 67,77 74,85 72,10
4.Angka Kelulusan 4.1. SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI (orang) 8.194 8.043 8.235 7.723 7.723 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang) 8.489 8.398 8.263 7.893 7.822 Angka Kelulusan SD/MI (%) 96,52 95,77 99,66 97,85 98,73 4.2. SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs (orang) 6.926 7.345 7.305 7.348 7.394 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang) 7.231 7.393 7.761 7.670 7.640 Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 95,78 99,35 94,12 95,80 76,78 4.3. SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA (orang) 4.370 4.530 4.939 5.173 5.361 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang) 4.417 4.639 4.995 5.217 5.439 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 98,94 97,65 98,88 99,16 98,57
5.Angka Melanjutkan (AM) 5.1. SD/MI ke SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI (orang) 8.194 8.043 8.235 7.723 7.394 Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/ Mts (orang) 7.821 7.711 7.735 7.352 7.221 AM dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 95,45 95,87 93,93 95,29 97,66 5.2. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs (orang) 6.926 7.345 7.305 7.348 5.642 Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA (orang) 6.602 6.820 6.905 6.998 5.442 AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA (%) 95,32 92,85 94,52 95,24 96,46
6.Fasilitas Pendidikan I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-77 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 6.1. SD/MI Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik (unit) 522 574 574 536 519 Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI (unit) 2.220 2.289 2.293 2.243 2.617 Persentase (%) 23,51 25,08 25,03 23,90 19,83 6.2. SMP/MTs Jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik (unit) 452 461 474 495 541 Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs (unit) 963 895 900 952 970 Persentase (%) 46.94 51.51 52.67 52.00 55.77 6.3. SMA/SMK/MA Jumlah ruang kelas SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik (unit) 378 426 451 567 577 Jumlah seluruh ruang kelas SMA/ SMK/MA (unit) 486 621 631 633 651 Persentase (%) 77,78 68,60 71,47 89,57 88,63
7.Ketersediaan Sekolah 7.1. Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah (unit) 453 454 456 467 467 Jumlah penduduk kelompok usia (7 s/d 12 tahun) + (13 sd/ 15 tahun) (orang) 70.702 70.873 71.043 71.178 71.295 Rasio 64,07 64,06 64,19 65,61 65,50 7.2. Pendidikan Menengah Jumlah Gedung Sekolah 64 67 68 68 68 Jumlah penduduk kelompok usia (16 - 18 tahun) 21.448 21.620 21.800 22.191 22.572 Rasio 29,84 30,99 31,19 30,64 30,85
8.Rasio Guru / Murid 8.1. Pendidikan Dasar Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs 6.892 6.093 6.115 5.952 4.133 Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) 71.787 72.139 70.122 69.200 54.161 Rasio 960,06 844,62 872,05 860,12 763,10 8.3. Pendidikan Menengah Jumlah Guru (SMA/MA/SMK) 1.487 1.675 1.308 1.330 1.351 Jumlah Murid (SMA/MA/SMK) 11.406 12.370 13.855 15.561 16.112 Rasio 1.303,70 1.354,08 944,06 854,70 838,51
9.Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah penduduk berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten Luwu Na 353.574 348.693 352.059 350.442 Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun Na 357.920 352.979 356.305 357.171 Persentase Na 98,78 98,78 98,80 98,11
10.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru berijazahberkualifikasi S1 dan D.IV 5.745 6.440 4.881 5.181 4.042 Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 7.279 7.768 6.115 5.952 6.316 Persentase 78,93 82,90 79,82 87,05 98,12
11.Pendidikan Non Formal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-78 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Paket A 33 64 40 110 92 Paket B 138 282 360 445 454 Paket C 356 363 895 1.050 1.185 Jumlah 527 709 1.295 1.605 1.731 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.

a.Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD. yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-79 Grafik 2.23. Perkembangan APS PAUD Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 23,53%, meningkat menjadi 52,40% pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 mencapai 102,32%, sedangkan pada tahun 2019 APS SD sebesar 97,41%. Jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2015 sebesar 103,64%, menjadi 93.81% pada tahun 2019. Menurunnya APS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah dikarenakan kebijakan yang tidak memperbolehkan anak bersekolah melebihi batas usianya. Jika melihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik untuk PAUD di Kabupaten Luwu terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan masyarakat semakin ter-edukasi untuk menyekolahkan anaknya di tingkatan pra-sekolah, tentunya peningkatan ini adalah disebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya di jenjang pra- sekolah dan tersedianya sarana prasarana pendidikan pra sekolah secara inklusif yang difasilitasi oleh pemerintah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 jumlah peserta didik SD/MI di Kabupaten Luwu berjumlah 48.224 orang atau 102,32% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang berjumlah 47.131 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peserta didik SD/MI yang memiliki usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Pada 5.383 5.465 6.336 7.484 7.384 23,53 23,76 32,91 35,15 52,4 ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1 10 100 1000 10000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah siswa jenjang TK/RA/TPA (orang) APS PAUD (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-80 tahun 2019, jumlah peserta didik SD/MI menjadi 47.211 orang atau 99,41% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang mencapai 47.491 orang. Penurunan angka partisipasi sekolah pendidikan SD/MI disebabkan adanya pembatasan usia masuk sekolah, dimana usia calon siswa yang hendak memasuki pendidikan SD/MI harus mencapai 7 tahun atau lebih. Grafik 2.24. Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2015 jumlah peserta didik berjumlah 24.257 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 103,64%, kemudian pada tahun 2019 peserta didik berjumlah 22.276 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 93,81%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah pada periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah peserta didik adalah 11.406 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 16-19 tahun adalah 21.448 orang, sehingga APS sebesar 53,18%. Kondisi ini membaik pada tahun 2019 dengan APS menjadi 72,10% dimana peserta didik meningkat menjadi 16.274 orang, sedangkan jumlah penduduk pada usia yang sama mencapai 22.572 orang.
b.Angka Partisipasi Kasar (APK) Target dan realisasi indikator kinerja sasaran terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka 102,32 101,43 99,16 97,55 99,41 103,64 98,27 97,79 96,44 93,81 53,18 57,22 63,56 70,12 72,1 ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2015 2016 2017 2018 2019 APS SD / MI (%) APS SMP / MTs (%) APS SMA / SMK / MA (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-81 penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah APK. APK mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan dasar cederung menurun, sedangkan untuk pendidikan menengah meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan dari 102,39 pada tahun 2015 menjadi 94,45 pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi penurunan dari 104,23% menjadi 96,77%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 72,10% pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut semakin menurun setiap tahunnya pada jenjang pendidikan dasar.
c.Angka Partisipasi Murni (APM) APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM sebagai salah satu indikator dalam layanan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah. APM merupakan indikator daya serap yang baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,63% tetapi kemudian menurun menjadi 93,51% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 80,68% di tahun 2015, kemudian menurun menjadi 82,73% di tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan yaitu dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 72,10% pada tahun 2019. Penurunan APM pada jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/ sederajat perlu dianalisis apa yang menjadi faktor penyebabnya, untuk kemudian dirumuskan kebijakan yang diperlukan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-82
d.Angka Kelulusan Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan kriteria dan standar nilai yang ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi. Tahun 2015 angka kelulusan jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,52% dan menjadi 98,73% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 99,35%, tetapi menurun menjadi 76.78% pada tahun 2019. Namun demikian, angka kelulusan pada tahun 2018 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 95,78%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA menurun dari 98,94% pada tahun 2015 menjadi 98.57% pada tahun 2019.
e.Angka Melanjutkan (AM) AM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu dari 95,45% pada tahun 2015 menjadi 97.66% pada tahun 2019. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA cenderung meningkat, yaitu dari 95,32% pada tahun 2015 menjadi 96,46% pada tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-83 Grafik 2.25. Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.
f.Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Tabel 2.32 tergambar bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu cukup memprihatinkan. Grafik 2.26. Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 95,45 95,87 93,93 95,29 97,66 95,32 92,85 94,52 95,24 96,46 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 2015 2016 2017 2018 2019 AM dari SD/MI ke SMP/MTs AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA 522 574 574 536 519 23,51 25,08 25,03 23,9 19,83 ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah seluruh ruang kelas Persentase ruang kelas dalam kondisi baik Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-84 Untuk SD/MI pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 23,51% menjadi 19,83%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat mengalami peningkatan dari 77,78% pada tahun 2015 menjadi 88,63% pada tahun 2019.
g.Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah sekolah pada satuan pendidikan per wilayah dengan jumlah rentang usia peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan siswa pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi kenyamanan belajar akibat terbatasnya ruang semakin tidak memadai. Dari data pada Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar semakin meningkat. Pada tahun 2015 adalah sebesar 64,07%, yang berarti bahwa tersedia 64 sampai 65 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini menurun menjadi 38,57% pada tahun
1. 2019.Untuk jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan dari 29,84% pada tahun 2015 menjadi 30,85% pada tahun 2019.
h.Rasio Guru/Murid Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada suatu tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berdasarkan data pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar semakin menurun, dari 960,06 pada tahun 2015 menjadi 763,10 pada tahun 2019. Ini berarti setiap 10.000 murid pendidikan dasar di Kabupaten Luwu, tersedia sejumlah 763 sampai dengan 764 orang guru. Sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami penurunan dari 1.373,70 pada tahun 2015 menjadi 838,51 pada tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-85 Grafik 2.27. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
i.Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) menunjukan trend yang signifikan meningkat tiap tahunnya hingga jika melihat data tabel yang ada di bawah menunjukkan angka melek huruf sudah hampir mencapai angka 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatan Indekspembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.
j.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi 960,06 844,62 872,05 860,12 763,1 0 200 400 600 800 1000 1200 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-86 dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Satndar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, yaitu dari 78,93% menjadi 98,12% pada tahun 2019. Hal yang perlu ditekankan pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
k.Pendidikan Non Formal Berdasarkan data pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa Jumlah peserta didik non formal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu dari 527 orang menjadi 1.731 orang. Peningkatan tertinggi adalah pada Paket C yaitu dari 356 orang pada tahun 2015 menjadi 1.185 orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.
1. 2.Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah ' ' ' ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-87 antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, imunisasi dan penolong kelahiran. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.33. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas (unit) 22 22 22 22 22 Jumlah Puskesmas Pembantu (unit) 105 105 105 110 112 Jumlah seluruh kecamatan 22 22 22 22 22 Jumlah desa / kelurahan 227 227 227 227 227 Cakupan Puskesmas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Puskesmas Pembantu 46,26 46,26 46,26 48,46 49,34
3. 2.Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun) pada 1 thn tertentu (jiwa) 52 54 75 68 57 Jumlah kelahiran hidup pada 1 thn tertentu (jiwa) 6.554 6.603 6.599 6.355 6.273 Angka Kematian Bayi (AKB) 0,0079 0,0081 0,0113 0,0107 0,0091 AKHB (1-AKB) 0,9921 0,9919 0,9887 0,9893 0,9990
4. 3.Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu (jiwa) 56 62 82 69 61 Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu (jiwa) 6.554 6.603 6.599 6.355 6,273 Rasio 8,54 9,39 12,43 10,86 9,72
5. 4.Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu (jiwa) 41 40 47 48 41 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-88 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu (jiwa) 6.554 6.603 6.599 6.355 6,273 Rasio 6,29 6,06 7,12 7,55 6,54
6. 5.Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn 11 7 7 6 6 Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yg sama (jiwa) 6.554 6.603 6.599 6.353 6,273 AKI 167,80 106,01 106,08 94,40 95,65
7. 6.Jumlah Posyandu dan Balita Jumlah Posyandu (unit) 365 365 416 418 420 Jumlah Balita (orang) 21.186 17.103 18.866 18.522 29.127 Rasio per satuan balita 0,0172 0,0213 0,0221 0,0226 0,0144
8. 7.Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu (unit) 218 218 218 224 254 Jumlah penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio per satuan penduduk 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007
9. 8.Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Jumlah Rumah Sakit Umum (unit) 1 2 2 2 2 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta (unit) 0 0 0 0 1 Jumlah Rumah Sakit Daerah (unit) 1 1 1 1 1 Jumlah seluruh Rumah Sakit (unit) 1 2 2 2 2 Jumlah Penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 1:350.2187 1:176.638 1:182.652 1:179.604 1:181.013
10. 9.Dokter/Tenaga Medis Jumlah Dokter (orang) 70 67 80 84 104 Jumlah Penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio per satuan penduduk 0,00020 0,00019 0,00022 0,00023 0,00029
11. 10.Komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang 610 954 1.112 1.048 1.188 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-89 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama (orang) 1.162 1.451 1.451 1.476 1.476 Cakupan 52,50 65,75 76,64 71,00 80,49
12. 11.Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (jiwa) 6.585 6.585 6.528 6.326 6.237 Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (jiwa) 7.392 6.925 6.925 7.046 7.046 Cakupan 89,00 95,01 94,27 89,78 88,52
13. 12.Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Desa/Kelurahan UCI 220 219 199 199 203 Jumlah Desa/Kelurahan 227 227 227 227 227 Cakupan 96,91 96,47 87,67 87,67 89,42
14. 13.Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja (jiwa) 9 13 9 5 30 Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (jiwa) 9 13 9 5 30 Cakupan 100 100 100 100 100
15. 14.Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah 6.551 6.531 6.272 6.272 6.768 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-90 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 selama 1 Tahun (jiwa) Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama (jiwa) 6.643 7.047 6.817 6.475 7.554 Persentase 98,61 92,67 92,00 96,86 89,59
16. 15.Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Jumlah penderita Pneumonia balita (jiwa) 102 101 121 116 158 Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani (jiwa) 102 101 121 116 158 Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (jiwa) 1.091 1.092 1.166 1.104 1.338 Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17. 16.Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun (orang) 286 324 320 300 606 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama (orang) 533 537 602 690 1.005 Cakupan 53,66 60,34 53,16 43,48 60,30
18. 17.Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (orang) 489 489 592 637 640 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Persentase (%) 0,14 0,14 0,17 0,18 0,19
19. 18.Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Jumlah pasien TB yang meninggal (orang) 8 29 19 n.a. 28 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Persentase (%) 0,002 0,008 0,005 n.a 0,008
20. 19.Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat 488 489 592 637 640 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-91 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 pengobatan melalui DOTS (orang) Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut (orang) 533 537 602 690 1.005 Persentase 74,90 91,56 91,06 98,34 63,68
21. 20.Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun (orang) 198 208 206 232 231 Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama (orang) 325 287 324 334 300 Persentase 60,92 72,47 63,58 69,46 77,00
22. 21.Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun (orang) 41 60 67 14 28 Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama (orang) 41 60 67 14 28 Cakupan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23. 22.Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu (orang) 10 5 31 19 16 Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Persentase 0,003 0,001 0,009 0,005 0,004
24. 23.Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 (orang) 129.275 123.085 119.972 127.985 183.314 Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten (orang) 166.575 153.088 184.734 188.121 253.441 Cakupan 77,59 80,40 64,94 68,03 72,33
25. 24.Kunjungan bayi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-92 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang) 6.452 7.393 6.355 6.776 6.352 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (orang) 6.554 6.603 6.599 6.355 6.273 Cakupan 98,44 111,96 96,30 106,62 101,26
26. 25.Kunjungan Ibu hamil K4 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (orang) 6.564 6.457 6.412 6.270 5.978 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama (orang) 7.744 7.254 7.254 7.380 7.380 Cakupan 84,76 89,01 88,39 84,96 81,00
27. 26.Pelayanan nifas Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang) 6.368 6.480 6.482 6.336 6.106 Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang) 7.392 6.925 6.925 7.046 7.046 Cakupan 86,15 93,57 93,60 89,92 86,66
28. 27.Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani (orang) 171 389 534 586 491 Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada (orang) 1.408 989 989 1.006 1.006 Cakupan 12,14 39,33 53,99 58,25 48,81
29. 28.Pelayanan anak balita Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di 12.482 16.786 18.881 20.457 20.849 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-93 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 satu wilayah kerja pada waktu tertentu (orang) Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (orang) 28.809 28.809 30.754 29.132 29.306 Cakupan 43,33 58,27 61,39 70,22 71,14
30. 29.Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang) 4.852 5.759 6.910 6.508 6.499 Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang) 4.945 5.759 7.378 7.248 7.248 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 98,11 100,00 93,66 89,79 89,67 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasatkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.
a.Cakupan Puskesmas Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-94 kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Sementara berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan. Sehingga dalam hal ini tidak ada penetapan rasio jumlah penduduk per puskesmas, mengingat kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah berbeda-beda termasuk luas wilayah pada kabupaten/kota tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan SDM kesehatan sesuai kompetensi. Jika melihat Tabel 2.33, jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan sehingga telah memenuhi PMK. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan puskesmas. Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan Pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan. Permasalahan terkait capaian indikator kinerja: 1) Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan; 2) Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas; 3) Penempatan penjabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi menurut Permenkes 75 Tahun 2014; Dari data Tabel 2.33 tersebut dapat diketahui bahwa cakupan puskesmas di Kabupaten Luwu telah mencapai 100% artinya bahwa jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu telah sama banyak atau telah mengcover semua jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu, kedepannya pemerintah akan lebih meningkatkan lagi kualitas sarana prasarana dan pelayanan puskesmas di Kabupaten Luwu sehingga bukan hanya cukup dari segi kuantitas namun juga cukup dari segi kualitas. Cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa di Kabupaten Luwu masih rendah, hal ini menyebabkan pelayanan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-95 kesehatan dasar di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya bagi daerah terisolir. Dari data yang ada dapat diketahui cakupan puskesmas pembantu dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlahnya kurang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah puskesmas pembantu dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah sebesar 46,26%, kemudian angka tersebut meningkat 3,08% menjadi 49,34 di tahun 2019. Pemerintah akan berfokus untuk menambah jaringan puskesmas pembantu sehingga setiap desa yang terdapat di Kabupaten Luwu dapat tercover dengan baik.
b.Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan Berdasarkan Tabel 2.33 di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu sebab angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 adalah sebesar 99,21%, kemudian tahun 2016 menurun menjadi sebesar 99,19%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 98,87%, tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 98,93% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 99,90%. Walaupun keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu tetapi terjadi fluktuasi angka kelangsungan hidup bayi dengan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kelahiran hingga di masa yang akan datang diharapkan angka kelangsungan hidup bayi dapat mencapai angka 100%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-96
c.Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Berdasarkan Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dengan angka rasio sebesar 8,54, selanjutnya naik menjadi 10,86 pada tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 9,72 pada tahun 2019. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi. Kasus kematian Balita dari tahun 2015 sampai 2019 di Kabupaten Luwu berfluktuasi. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit.
d.Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Berdasarkan Tabel 2.33, pada tahun 2015 hingga 2019 Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Dapat dilihat pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan rasio angka kematian neonatal dengan angka berturut-turut yakni 6,29, dan 6,06, kemudian meningkat di tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing angka rasio yakni 7,12 dan 7,55. Dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 6,54. Kematian neonatal dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.
e.Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-97 Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 167,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 167,80 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2016 meningkat menjadi 106,01, kemudian meningkat menjadi 106,08 pada tahun 2017, dan jumlah kematian ibu menurun menjadi 94,40 per 100.000 pada tahun 2018. Selanjutnya jumlah kematian ibu meningkat menjadi 95,65 pada tahun 2019. Capaian penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran dikarenakan makin maksimalnya deteksi dini risiko bagi ibu hamil dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan baik kualitas pelayanan dari sisi tenaga medis maupun sisi pelayanan sarana dan prasarana, kedepan pemerintah berkomitmen untuk semakin meningkatkan hal tersebut.
f.Jumlah Posyandu dan Balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-98 Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan Tabel 2.33, terlihat bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2015 jumlah posyandu sebanyak 365 unit, meningkat menjadi 420 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2015 sebanyak 21.186 jiwa, meningkat pada tahun 2019 sebanyak 29.127 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2015 adalah 0,172 dan menurun menjadi 0,0144 per 1000 balita pada tahun 2019. Permasalahan dalam fungsi pelayanan posyandu diantaranya:
a.Masyarakat tidak membawa balitanya kembali ke Posyandu setelah imunisasi dasarnya lengkap;
b.Pelayanan posyandu kurang inovatif;
c.Keterlibatan lintas sektor (Tim Pokjanal Posyandu) kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
g.Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Berdasarkan Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdiri Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah sarana pelayanan kesehatan adalah 218 unit dan meningkat menjadi 254 unit pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-99 penduduk, dapat diukur rasio ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yaitu sebesar 0,0007.
h.Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; oleh karena itu, peningkatan terhadap mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit merupakan hak rakyat yang harus terus menerus memperoleh perhatian pemerintah. Dari data tersebut pada Tabel 2.33 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semenjak bertambahnya jumlah Rumah Sakit di tahun 2016 rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari sebelumnya 1 unit Rumah Sakit harus melayani hingga 300.000 lebih penduduk pada tahun 2016 menjadi 1 rumah sakit melayani sekitar 150.000 lebih penduduk. Disamping jumlah, mutu layanan merupakan hal yang penting juga untuk diperhatikan pada masa-mada mendatang.
i.Dokter/Tenaga Medis Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 7.484 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa jumlah dokter di Kabupaten Luwu terus meningkat pada periode tahun 2015- 2019, dari 70 orang menjadi 104 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,00029. Akan tetapi apabilia dilihat dari perbandingan antara dokter dan penduduk terdapat peningkatan dari sebelumnya Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-100 di tahun 2015 setiap dokter harus melayani sebanyak 5.003 penduduk menjadi sebanyak 3.481 penduduk di tahun 2019.
j.Komplikasi kebidanan yang ditangani Berdasarkan data pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 baru mencapai 52,50%, namun pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 80,49%. Hal ini berarti masih terdapat 19,51% yang tidak tertangani. Kondisi ini disebabkan tenaga kesehatan belum sepenuhnya melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir.
k.Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga medis pada tahun 2015 sebesar 89,00% dan 11,00% ditangani oleh bidan swasta, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 95,01% berarti ada sekitar 4,99% yang ditangani oleh Non Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2017-2019 cakupan pertolongan persalinan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 94,27% dan ada sekitar 6% yang ditangani oleh bukan dari tim medis non kesehatan, di tahun 2018 ada sekitar 89,78% sehingga yang ditangani oleh tenaga Non medis sebesar 10%, dan pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan sebesar 88,52%. Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sangat fluktuatif. Sehingga upaya penolongan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan paling menurun terjadi pada tahun 2019 dengan cakupan 88,52%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 95,01% pada tahun 2016.
l.Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Dari data tersebut Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-101 pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2015 mencapai 96,91%, tetapi menurun menjadi 89,42% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal dalam rangka mencapai dan mempertahankan status imunisasi masyarakat yang lengkap sehingga kualitas kesehatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang maksimal.
m.Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Luwu yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah merespon dengan cepat setiap kejadian gizi buruk di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain: 1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS; 2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu; 3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan; 4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas. Adapun kendala yang ditemukan adalah: 1) Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sectoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifactor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tetapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air Bersih (Intervensi Sensitif dan Spesifik); 2) Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal; 3) Banyak orang tua penderita gizi buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk melalui rawat inap. Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari apek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek kemiskinan, lingkungan, air Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-102 bersih dll (intervensi sensitif dan spesifik). Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di tingkat provinsi banyak yang sudah berpindah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: 1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS; 2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu; 3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan; 4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesamas.
n.Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Terjadi fluktuasi pada jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak selama periode tahun 2015-2019. Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2019 hanya mencapai 89,59%, lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum adanya dukungan dalam upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Pelaksanaan imunisasi campak pada kelompok sasaran di Kabupaten Luwu, masih menemukan beberapa kendala antara lain: 1) Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi; 2) Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar. Salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan bayi adalah imunisasi, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Sulsel tahun 2019 sebesar 49,94%. Dari data tersebut pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa capaian imunisasi campak di Kabupaten Luwu dari tahun 2015-2019 masih di bawah angka 100% hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum fokus dalam memperhatikan kesehatan anak dengan menggalakkan program imunisasi Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-103
o.Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Dari data tersebut pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani dari tahun 2015 s.d tahun 2019 selalu berada di angka 100% artinya pemerintah telah melaksanakan respon yang cepat terhadap kasus pneumonia yang terjadi pada balita, hal ini perlu dipertahankan di masa depan mengingat generasi muda adalah merupakan investasi masa depan yang harus dijaga.
p.Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu memperkirakan bahwa penderita baru TBC TBA (+) pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu dari 533 pada tahun 2015 menjadi 1.005 pada tahun 2019. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Secara keseluruhan sepanjang periode ini mengalami peningkatan, dari 53,66% pada tahun 2015 menjadi 60,30% pada tahun 2019. Untuk mencegah terjadinya kasus baru, tentunya diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu strategi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah: 1) Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam system pelaporan program TBC; 2) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC.
q.Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015-2019. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan keshatan dan dilaporkan di program terus meningkat. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-104 Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa persentase tingkat prevalensi tuberkulosis terus meningkat dari sebelumnya di tahun 2015 angka prevalensi sebesar 0,14 menjadi 0,19 di tahun
1. 2019.Kondisi ini menggambarkan kemampuan layanan kesehatan untuk mendeteksi pengidap tuberkulosis semakin baik, sehingga diharapkan dengan penemuan lebih dini penyebaran tuberkulosis dapat dicegah.
r.Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Laporan kematian yang masuk tidak semua penyebab utamanya adalah Tuberkulosis. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, angka kematian pada penderita TBC dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, yaitu 0,002% pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,008%, kembali menurun menjadi 0,005% pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 0,008% pada tahun 2019. Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2015-2019: 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC. 2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kseshatan karena sigma yang masih ada dia masayarakat. 3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.
s.Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Proporsi jumlah kasus TBC menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program. Berdasarkan data pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa periode tahun 2015-2019 persentase proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat yaitu 74,90% pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 98,34 pada tahaun 2018 dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 63,68%.
t.Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Pada tahun 2015 jumlah pasien baru tuberkulosis paru BTA mencapai 198 kasus dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 sedangkan jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan mengalami fluktuasi, dari 325 pasien pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 287 pasien pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 334 pasien dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 300 pasien. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-105 Dari data tersebut pada Tabel 2.33, juga diketahui bahwa persentase proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS semakin meningkat dari sebelumnya sebesar 60,92% di tahun 2015 menjadi 77,00% di tahun 2019. Peningkatan jumlah pendeteksian kasus ini memudahkan upaya dan program yang dilaksanakan untuk mengeliminasi penyakit tuberkulosis.
u.Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Berdasarkan data pada Tabel 2.33, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 dengan jumlah temuan 41 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus. Dan mengalami penurunan yaitu 14 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah penderita dan penangannya sebesar 67 kasus. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Luwu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan disuatu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP. Hal ini dapat tercapai karena penanganan penderita DBD dapat langsung dilakukan oleh rumah sakit (RS) dan puskesmas yang ada. Kesadaran dari masyarakat untuk segera membawa penderita sedini mungkin ke RS atau puskesmas sangat berperan dalam penanganan berdasarkan standar/SOP yang ada.
v.Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi Penemuan kasus HIV/AIDS secara akurat dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan basis data penderita HIV/AIDS yang akurat akan memudahkan untuk mengatur pola kebijakan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS Dari data tersebut dapat diketahui bahwa persentase prevalensi HIV/AIDS dari total populasi bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yakni pada tahun 2015 angka prevalensi sebesar 0,003% kemudian meningkat menjadi 0,004% pada tahun
1. 2019.Peningkatan ini didorong oleh semakin baiknya pelayanan kesehatan dalam men-surveillance dan menemukan penderita HIV/AIDS. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-106
w.Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Pelayanan rujukan antara lain meliputi Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, Rehabilitasi medis, Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Tindakan medis kecil dan sedang. Operasi sedang dan besar, Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/keguguran, Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit, Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, Pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk Pasien, hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.Ketersediaan RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang, akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai. Dari data tesebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Luwu bergerak secara fluktuatif dengan trend yang meningkat. Hal ini menggambarkan Kabupaten Luwu telah menjalankan amanah undang-undang terkait dengan penjaminan kesehatan masyarakat miskin dan pemerintah Kabupaten Luwu telah menganggarkan belanja daerah untuk membiayai program KIS/JKN.
x.Kunjungan bayi Berdasarkan data pada Tabel 2.33, jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2015- 2019 di Kabupaten Luwu yaitu pada tahun 2015 jumlah kunjungan sebanyak 98,44% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 101,26%. Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu dirasakan belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas, pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2015 sampai 2019, cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasar pada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-107 usia satu tahun. Oleh karena itu, perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menigkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak bayi khususnya peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal; 2) Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas; 3) Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu
y.Kunjungan Ibu hamil K4 Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 tahun 2015 sebesar 84,76% yang berarti ada sekitar 15,24% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, Tahun 2016 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 89,01%, ada sekitar 10,99% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, tahun 2017 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 88,39%, ada sekitar 11,61% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Pada tahun 2018 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 84,96%, ada sekitar 15.14% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Sedangkan pada tahun 2019 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 81,00 atau ada sekitar 19,00% yang tidak melakukan kunjunga ibu hamil. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar wilayah yang variasinya cukup besar, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester ke -1 (0-12 Minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (12-24 Minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-108 tersebut diatas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagain cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengakp (K4) adalah : 1) Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan 2) Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau saspai persalinannya
z.Pelayanan Nifas Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan serta ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, Cakupan pelayanan nifas tahun 2015 sebesar 86,15% atau masih ada sekitar 13,85% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Meskipun mengalami fluktuasi, cakupan pelayanan nifas pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 86,66%, yang berarti bahwa masih ada sekitar 13,34% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Berdasarkan data tersebut terjadi fluktuasi cakupan pelayanan nifas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 oleh tenaga kesehatan walaupun masih ada ibu nifas yang belum memperoleh pelayanan nifas. Hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga ibu nifas tidak terpantau oleh nakes dan tidak memperoleh pelayanan nifas yang seharusnya. Secara umum penyebab yang mempengaruhi cakupan kunjungan nifas yaitu: 1) Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan; 2) Ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. aa. Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 12,14% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2018 telah mencapai angka 58,25%. Namun, menurun pada tahun 2019 menjadi 48,81%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-109 bb. Pelayanan anak balita Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan pelayanan anak balita yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 43,33% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2019 telah mencapai 71,14%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak anak balita. cc. Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan pejaringan kesehatan siswa SD dan setingkat terus mengalamin penurunan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 98,11% kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 100%. Selanjutnya terus mengalami penurunan menjadi 89,67% pada tahun
1. 2019.Menyikapi hal ini pemerintah kedepannya akan meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan dengan mentangi sekolah-sekolaha terutama pada jenjang pendidikan dasar untuk memaksimalkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. dd. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis dan Kecamatan Tersedianya tenaga kesehatan/medis yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan kesehata. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan tabel jumlah tenaga kesehatan/medis menurut jenis dan kecamatan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-110 Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis, Tahun 2019 No. Kecamatan Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Ahli Apoteker Bidan Perawat Kader Posyandu Dukun Bersalin Lainnya RSUD Batara Guru 13 3 21 44 111 268 - - -
2. 1.Larompong 2 0 - 1 4 15 89 30 -
3. 2.Larompong Selatan 2 1 - 2 4 9 74 22 -
4. 3.Suli 2 1 - 0 6 16 190 15 -
5. 4.Suli Barat 0 0 - 0 1 9 140 8 -
6. 5.Belopa 1 0 - 1 4 15 130 9 -
7. 6.Kamanre 2 0 - 1 7 14 184 9 -
8. 7.Belopa Utara 1 1 - 1 8 10 90 8 -
9. 8.Bajo 1 1 - 1 4 12 150 12 -
10. 9.Bajo Barat 0 0 - 1 5 4 144 8 -
11. 10.Bassesangtempe 0 1 - 0 1 8 84 12 -
12. 11.Latimojong 0 1 - 0 1 9 144 11 -
13. 12.Bassesangtempe Utara 0 1 - 0 3 8 0 12 -
14. 13.Bupon 1 1 - 0 8 6 154 10 -
15. 14.Ponrang 2 1 - 1 10 10 171 10 -
16. 15.Ponrang Selatan 2 0 - 1 5 10 222 13 -
17. 16.Bua 3 0 - 1 11 27 308 15 -
18. 17.Walenrang 1 0 - 0 6 9 230 9 -
19. 18.Walenrang Timur 3 1 - 0 6 5 101 8 -
20. 19.Lamasi 1 1 - 1 11 20 169 10 -
21. 20.Walenrang Utara 1 0 - 0 5 14 77 11 -
22. 21.Walenrang Barat 1 1 - 0 4 10 104 6 -
23. 22.Lamasi Timur 1 1 - 1 13 15 126 9 - Jumlah 40 16 21 58 289 523 3.081 257 0 Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020. I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-111
24. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota adalah Sumber Daya Air (SDA), air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Data dan informasi penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.35. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
25. 1.Sumber Daya Air (SDA) 1.1. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 1.618 2.268 2.797 3.225 3.585 Luas irigasi kabupaten (Ha) 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 Persentase (%) 18,17 25,47 31,41 36,33 40,26 1.2. Rasio Jaringan Irigasi Jaringan primer (km) 1.750 5.000 4.435 5.337 6.046 Jaringan Sekunder (km) 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 Jaringan Tersier (km) NA NA NA NA NA Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3) NA NA NA NA NA Luas lahan budidaya (Ha) NA NA NA NA NA Rasio Jaringan Irigasi NA NA NA NA NA
26. 2.Air Minum 2.1 Penduduk berakses Air Minum Penduduk berakses air minum (orang) 140.087 166.040 249.415 296.850 289.720 Jumlah penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Persentase 40,00 47,00 70,00 82,64 80,03 2.2 Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan (RT) 141.883 147.337 140.463 169.601 172.251 Persentase 40,51 41,71 39,42 47,22 47,94
27. 3.Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 71,00 76,00 75,45 82,46 84,52
28. 4.Jalan 4.1. Panjang Jalan di Kabupaten Luwu Jalan Kabupaten (Km) 2.142,07 2.312,96 2.444,02 2.541,39 2.748,84 Jalan Provinsi (Km) 32,00 32,00 32.00 79,00 83,90 Jalan Nasional (Km) 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 Total Panjang Jalan (Km) 2.289,57 2.460,46 2.591,52 2.735,89 2.948,24 4.2. Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Kondisi Baik (Km) 385,5 424,81 533,48 538,02 585,26 Kondisi Sedang (Km) 512,25 480,41 50,75 73,42 78,62 Kondisi Rusak Ringan (Km) 570,4 614,95 1.048,68 1.063,09 1.118,42 Kondisi Rusak Berat (Km) 673,92 792,79 811,11 866,86 966,54 Rasio panjang jalan kondisi baik 0,18 0,17 0,21 0,21 0,21 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-112 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Panjang jalan kondisi mantap (km) 897,75 905,22 584,23 611,44 663,88 Panjang jalan seluruhnya (km) 2.142,07 2.312,96 2.444,02 2.541,39 2.748,84 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 41,91 39,14 23,90 24,06 24,15 4.3. Panjang jalan dengan jumlah penduduk Jumlah panjang jalan (km) 2.142,07 2.312,96 2.444,02 2.541,39 2.748,84 Jumlah penduduk (jiwa) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 0,00612 0,00655 0,00686 0,00707 0.00759 4.4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) 385,5 424,81 533,48 538,02 585.26 Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km) 2.142,07 2.312,96 2.444,02 2.541,39 2.748,84 Persentase 18,00 18,37 21,83 21,17 21,29 4.5. Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m) Panjang jalan yang memiliki drainase (Km) NA NA 1.380 1.380 1.382,26 Persentase - - 56,46 54,30 50,30
29. 5.Penataan Ruang 5.1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Luas ruang terbuka hijau (ha) 1,00 1,00 9,15 10,20 24,70 Luas wilayah ber HPL/HGB NA NA NA NA NA Rasio NA NA NA NA NA 5.2 Bangunan ber- IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan ber – IMB 90,00 91,00 93,00 93,00 98,05 Jumlah bangunan (unit) NA NA NA NA NA Rasio NA NA NA NA NA Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Luwu.
a.Sumber Daya Air (SDA) 1) Penyediaan air baku dan irigasi Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya. 2) Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Luas irigasi Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami penambahan luas yaitu 8,904 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik dari periode tahun 2015-2019 secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 1.618 Ha atau 18,17%, meningkat menjadi 3.585 Ha atau 40,26% pada tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-113 3) Rasio Jaringan Irigasi Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “overstock pangan” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan primer mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang signifikan, dari 1.750 km pada tahun 2015 menjadi 6.046 km pada tahun 2019. Sedangkan jaringan sekunder tidak mengalami penambahan.
b.Air Minum 1) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2015, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 40,00%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80,03% pada tahun 2019. 2) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Persesaan Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 141.883 jiwa, meningkat menjadi 172.251 jiwa pada tahun
1. 2019.Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, meningkat dari 40,51% pada tahun 2015 menjadi 47,94% pada tahun 2019.
c.Air Limbah Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Oleh karena itu, air limbah harus dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin. Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat air limbah khususnya diperkotaan, pemerintah Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi setiap rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar 71,00%, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 84,52% pada tahun 2019.
d.Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-114 diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Grafik 2.28. Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 2020. Jalan raya yang melintas di wilayah Luwu pada tahun 2019 adalah 2.948,24 Km, yang terdiri dari jalan negara 115,50 Km, jalan provinsi sepanjang 83,90 Km dan jalan kabupaten 2.748,84 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2019, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 585,26 Km atau 21,29% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang adalah 78,62 Km atau 2,86%, rusak ringan sepanjang 1.118,42 Km atau 40,69%, dan kondisi rusak berat sepanjang 966,54 km atau 35,16%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 18,00%, keadaan pada tahun 2019 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun tidak demikian halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi mantap, yang justru mengalami penurunan dari 41,91 menjadi 24,15. Secara umum, jalan di Kabupaten Luwu yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m tahun 2017 adalah 1,380 km atau 56,46%. Kondisi tersebut tidak berubah pada tahun 385,5 424,81 533,48 538,02 585,26 18 18,37 21,83 21,17 21,29 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-115 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.382 km.
e.Jembatan Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sejumlah 13 buah, tahun 2016 bertambah 7 buah dan tahun 2017 bertambah lagi 8 buah sehingga secara keseluruhan berjumlah 28 buah.
f.Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah meningkat secara signifikan dari 1,00 Ha menjadi 24,70 Ha. Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan juga mengalami pertumbuhan dari 90,00% pada tahun 2015 menjadi 98,05 pada tahun 2019. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan). Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-116 Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupa semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terkait dengan pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu periode 2015-2019, dapat disajikan data sebagai berikut. Tabel 2.36. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni (unit) 67.773 68.313 69.313 72.868 75.231 Jumlah penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 0,196 0,196 0,196 0,203 0,208
3. 2.Permukiman Layak Huni Luas pemukiman layak huni (ha) 7.119,95 7.119,55 7.119,95 7.119,55 7.030,64 Luas wilayah permukiman (ha) 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 Rasio 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97
4. 3.Permukiman yang Tertata Luas area permukiman tertata (ha) 0,3 0,3 0,3 2,57 11,2 Luas area permukiman keseluruhan (ha) 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 Persentase 0,004 0,004 0,004 0,036 0,155
5. 4.Pemukiman Kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh (ha) 117,45 117,45 117,45 206,36 206,36 Luas wilayah (ha) 3000,25 3000,25 3000,25 3000,25 300,000,25 Persentase 0,0391 0,0391 0,0391 0,0688 0,07
6. 5.Permukiman kumuh di perkotaan Luasan pemukiman kumuh kota yang tertangani (Ha) 8 8 8 8 8 Luas pemukiman kumuh Kota (Ha) 117,45 117,45 117,45 206,36 206,36 Persentase 6,81 6,81 6,81 3,87 3,87
7. 6.Rumah tangga kumuh perkotaan Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (unit) NA NA 1.328 1.339 1.339 Jumlah seluruh rumah (unit) 117,45 117,45 80.663 83.511 83,511 Proporsi NA NA 0,164 0,0164 0,0164 Sumber : Dinas Perkimtan Tahun 2020. Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu.
a.Rumah Layak Huni Berdasarkan Peraturan Kemeterian Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kriteria permukiman Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-117 tidak layak huni antara lain : luasan lantai bangunan paling rendah 36 m2 paling tinggi 45 m2, bahan lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni, tidak memenuhi MCK. Pada tahun 2015 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu adalah 67.773 rumah, angka ini meningkat menjadi 75.231 pada tahun 2019. Sedangkan rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dengan rasio 0,196 menjadi 0,208 pada tahun 2019. Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu.
b.Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni dari tahun pertama ke tahun cenderung stagnan, bahkan menurun sedikit pada tahun 2019 yaitu dari 0,98 menjadi 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman tidak seiring dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Perbandingan Permukiman Layak Huni dengan Luas wilayah Permukiman tidak sebanding dengan rasio permukiman layak huni.
c.Permukiman yang tertata Permukiman adalah tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tertata adalah Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2019, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 11,2 Ha dari 7.237 Ha luas permukiman yang ada.
d.Permukiman Kumuh Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2015-2019 belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan data pada Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 206,36 Ha, meningkat dari kondisi pada tahun 2015 yaitu seluas 117,75 Ha. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-118
e.Permukiman Kumuh di Perkotaan Luasan pemukiman kumuh kota yang tertangani pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan yaitu seluas 8 Ha. Sedangkan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan, yaitu dari 6,81 % pada tahun 2015-2017 menjadi 3,87% pada tahun 2019. Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.
1. 5.Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir. Kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.37. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Perlindungan Masyarakat 1.1. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (orang) 1.580 1.645 1.850 1.850 2.344 Jumlah Penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 0,45 0,47 0,52 0,52 0,86 1.2. Penegakan PERDA Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA (kasus) 28 31 31 46 127 Jumlah Pelanggaran PERDA (kasus) 28 31 31 46 127 Persentase 100 100 100 100 100
3. 2.Pelayanan Bencana Kebakaran Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit) 3 4 4 6 8 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-119 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Personil Pemadam Kebakaran (orang) 98 98 98 98 324 2.1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (km²) 554,80 911,05 911,05 2.165,20 3.000,5 Luas wilayah kabupaten/kota (km²) 3.000,25 3.000,25 3.000,25 3.000,25 3.000,25 Cakupan 18,49 30,37 30,37 72,17 100,00 2.2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) (kasus) 30 30 30 30 30 Jumlah Kejadian Kebakaran (kasus) 30 8 13 16 68 Tingkat waktu tanggap (menit) 15 15 15 15 15 Sumber: - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu, Tahun 2020. - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.
a.Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Perlindungan masyarakat erat kaitannya dengan aspek hukum, dimana penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya menjadi tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu sudah cukup baik, dimana jumlah petugas yang meningkat secara signifikan dengan rasio antara petugas dan jumlah penduduk sudah mencapai 0,86. Selanjutnya, penegakan perda juga dilakukan dengan baik, dimana seluruh Perda yang ada sudah dilakukan penegakan pelaksanaannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan Perda, antara lain adalah pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perda semakin meningkat.
b.Pelayanan Bencana Kebakaran Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada modil pemadam kebakaran dan jumlah personil yang ada telah dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-120 Luwu. Dengan kata lain, bahwa seluruh wilayah Kabupaten Luwu yang mencapai 3.000,25 km² telah dapat dijangkau pelayanan pemadam kebakaran. Sedangkan tingkat waktu tanggap (response time) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah memenuhi standar mutu pekayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 yakni dengan waktu tanggap sebanyak 15 menit (untuk daerah perkotaan dan sekitarnya). Hal ini menggambarkan bahwa manajemen penanggulangan kebakaran di Kabupaten Luwu sudah cukup baik.
1. 6.Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan dan pemberdayaan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Layanan urusan sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.38. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Jumlah PMKS yang menerima bantuan 4.684 9.936 23.771 40.514 91.500 Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan 9.253 10.000 198.922 206.215 205.264 Persentase 50,62 99,36 11,95 19,65 44,58 2. PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun 149 250 270 23.620 91.500 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial 9.253 10.000 198.922 206.215 205.260 Persentase 1,61 2,50 0,14 11,45 44,58 3. PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 2.165 875 1.160 300 357 Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program 2.500 1.000 50.413 50.413 20,475 Persentase 86,6 87,5 2,30 0,60 1,74
3. 4.Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos (unit) 8 8 8 8 8 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-121 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos (unit) 8 8 8 8 8 Persentase 100 100 100 100 100 5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos 0 0 0 0 0 Jumlah yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos 0 0 0 0 0 Persentase 0 0 0 0 0
4. 6.Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat (unit) 6 10 10 29 29 Jumlah kejadian bencana (kasus) 10 12 17 22 24 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang) 480 1.318 978 186 159 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang) 480 1.318 978 186 159 Persentase 100 100 100 100 100 7. Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (orang) 148 396 197 6 8 Jumlah seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala (orang) 480 1.318 978 186 40 Persentase 30,83 30,04 20,14 3,22 0,20 8. Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun (orang) 100 150 150 150 2.483 Jumlah yang seharusnya menerima jaminan sosial (orang) 228 228 228 228 3.749 Persentase 43,86 65,79 65,79 65,79 66,23 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan sosial di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.
a.PMKS yang memperoleh bantuan sosial PMKS adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 baru sebesar Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-122 44,58% PMKS yang menerima bantuan. Jumlah PMKS di Kabupaten Luwu melonjak tajam sejak tahun 2017. Hal ini diakibatkan adanya perubahan format dalam penentuan warga masyarakat sebagai PMKS. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengupayakan penyesuaian data, agar dapat dilakukan penanganan PMKS sebagaimana mestinya.
b.PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 91.500. Begitupun dengan PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial juga terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2019 telah mencapai angka 205.260. Setiap masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak lain bersumber dari ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam menjalankan fungsi dan peran sosialnya. Oleh sebab itu pemerintah perlu untuk memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Luwu.
c.PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya Persentase PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 baru mencapai 1,74%. Kondisi ini diakibatkan adanya kerancuan data PMKS yang seharusnya menjadi peserta program.
d.Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Terdapat 8 panti sosial di seluruh wilayah Kabupaten Luwu dan seluruhnya telah menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan sosial.
e.WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial WKBSM adalah sistem kerjasama antarkeperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Saat ini, belum ada WKBSM di Kabupaten Luwu. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-123
f.Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Selama periode lima tahun terakhir, seluruh korban bencana telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Korban bencana di Kabupaten Luwu yang paling tinggi adalah pada tahun 2016 yaitu mencapai 1.318 jiwa, selanjutnya pada tahun 2017 mencapai 978 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 159 jiwa yang diberikan bantuan sosial.
g.Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Pada tahun 2015, masih terdapat 30,83% korban bencana yang dievakuasi secara mandiri oleh masyarakat dan menurun menjadi 0,20% pada tahun 2019. Kondisi ini diakibatkan kurangnya sarana prasarana evaluasi maupun karena sulitnya lokasi bencana.
h.Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penyandang cacat yang memperolah jaminan sosial di Kabupaten Luwu adalah 2.483 orang atau 66,23% dari yang seharusnya menerima jaminan sosial yaitu 3.749 orang. Kondisi ini perlu ditangani dengan baik, agar seluruh masyarakat yang seharusnya menerima jaminan sosial dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Analisis kinerja atas layanan urusan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
1. 1.Tenaga Kerja Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, pemerintah Kabupaten Luwu secara terus- Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-124 menerus melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai data tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu telah diuraikan pada bagian terdahulu. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015 - 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus) n.a n.a n.a n.a n.a
3. 2.Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4. 3.Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) 4,70 14,34 8,44 16,15 17,08
5. 4.Keselamatan dan perlindungan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6. 5.Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%) 65 70 75 78 100,00
7. 6.Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8. 7.Besaran pemeriksaan perusahaan (%) 65,9 87,9 89,5 Provinsi Provinsi
9. 8.Besaran pengujian peralatan di perusahaan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 Provinsi
10. 9.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi (%) 27,00 50,00 27,00 79,60 79,27
11. 10.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang) 35 47 41 47 48 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, antara lain sebagai berikut:
a.Tidak tersedia data terkait dengan angka sengketa pengusaha-pekerja selama periode tahun 2015-2019.
b.Semua kasus yang terkait dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja dalam 5 tahun terakhir dapat diselesaikan.
c.Persentase antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 4,70% pada tahun 2015 menjadi 17,08% pada tahun 2019.
d.Terkait dengan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, telah mencapai seratus persen sejak tahun 2015.
e.Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek telah mencapai 100% pada tahun 2019.
f.Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
g.Pemeriksaan perusahaan yang dilakukan Pemda Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2017 semakin meningkat dari 65,90 persen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-125 menjadi 87,90 persen ditahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 89,50 persen. Sedangkan pada Tahun 2018 sampai pada Tahun 2019 ditangani oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
h.Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan telah dilakukan 100% selama periode tahun 2015-2018. Sedangkan tahun 2019 kewenangannya dilimpahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan.
i.Tenaga kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 27,00% pada tahun 2015 menjadi 79,27% pada tahun 2019.
j.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 mencapai 48 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 35 orang. Salah satu tujuan utama dari pembentukan daerah otonom adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pekerja, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas pembangunan.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam pemberdayaan dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu. Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahaan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang family friendly dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.40. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang) 3.552 3.651 3.821 4.143 4.237 Jumlah Pekerja Perempuan (orang) 108.546 108.546 113.419 187.605 165.037 Persentase 3,27 3,36 3,37 2,21 2,56
3. 2.Kursi yang di Duduki Perempuan di DPRD Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan (orang) 3 3 3 3 2 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (orang) 35 35 35 35 35 Proporsi 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 5,71%
4. 3.Partisipasi perempuan di lembaga swasta Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-126 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Pekerja perempuan di lembaga swasta (orang) 10.652 10.750 11.450 11.750 11.800 Jumlah pekerja perempuan (orang) 108.546 108.546 113.419 187.605 165.037 Persentase 9,81 9,90 10,10 6,26 7,15
5. 4.Rasio KDRT Rasio KDRT 0,001 0,009 0,001 0,001 0,0027 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%) 100 100 100 100 100 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (kasus) 1 1 44 15 27 Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (kasus) 92 10 15 20 27 5. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (kasus) 9 10 12 30 27 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (kasus) 9 10 12 30 27 Cakupan (%) 100 100 100 100 100 6. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus) Na Na Na 8 16 Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (kasus) Na Na Na 8 16 Cakupan (%) Na Na Na 100 100
6. 7.Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (orang) 5 7 8 17 16 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hokum (orang) 7 10 25 31 16 Cakupan (%) 71,42 70,00 32,00 54,84 100
7. 8.Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (kasus) Na Na 1 3 11 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (kasus) Na Na 33 48 27 Cakupan (%) Na Na 3,03 6,25 40,70
8. 9.Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya (kasus) 3 3 3 3 11 Jumlah korban yang membutuhkan rentegrasi social (kasus) 3 3 3 3 11 Cakupan (%) 100 100 100 100 100
9. 10.APM perempuan/laki‐laki di SD APM-SD Perempuan (orang) 20.873 21.254 22.045 23.033 n.a APM-SD Laki Laki (orang) 20.995 21.362 22.456 23.584 n.a Persentase 99,42 99,49 98,17 97,66 n.a
10. 11.Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-127 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor pertanian (orang) 150 168 185 270 144 Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian (orang) 78 85 80 76 60 Kontribusi (%) 19,23 19,76 23,12 35,51 24,00
11. 12.Indeks Pembangunan Gender (%) 91,89 n.a 92,52 92,28 92,00
12. 13.Indeks Pemberdayaan Gender (%) 62,47 n.a 61,61 63,58 n.a Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut:
a.Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Pekerja perempuan dilembaga pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, yaitu dari 3.552 orang pada tahun 2015 menjadi 4.237 orang pada tahun 2019, sedangkan jumlah total pekerja perempuan meningkat dari 108.546 orang pada tahun 2015 menjadi 165.037 orang pada tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah pekerja, namun persentasenya semakin menurun yaitu dari 3,27% menjadi 2,56%.
b.Kursi yang diduduki perempuan di DPRD Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2 orang dimana sebelumnya adalah 3 orang. Dengan demikian, dari sejumlah 35 orang anggota DPRD pada tahun 2019, hanya sebesar 5,71% yang diwakili oleh perempuan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat pembangunan nasional di bidang politik menargetkan keterlibatan perempuan sebesar 30%.
c.Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pekerja perempuan dilembaga swasta mengalami peningkatan dari 10.652 orang pada tahun 2015 menjadi 11.800 orang pada tahun 2019. Meskipun demikian, secara agregat jika dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 9,81% menjadi 7,15%.
d.KDRT 1) Rasio KDRT pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun 2019, yaitu 0,001% dengan 0,0027%, bahkan pada tahun 2016 mencapai 0,009%. 2) Sejak tahun 2015 s/d 2019, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah mendapatkan layanan bantuan hukum yang maksimal. 3) Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sejak tahun 2017 cukup tinggi dan berfluktuasi. Pada tahun 2017, terdapat 44 kasus, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-128 menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2018 tetapi kembali meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2019. 4) Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 27 kasus. Angka ini terus-menerus meningkat dari tahun 2016 yang hanya 10 kasus.
e.Jumlah laporan dan kasus yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2015 menjadi 27 kasus pada tahun 2019.
f.Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 adalah 16 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8 kasus.
g.Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan hukum telah mencapai 100% pada tahun 2019.
h.Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 40,70% dari total 27 kasus.
i.Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 100% dari total 11 kasus.
j.APM perempuan di jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 adalah 97,66% dibandingkan APM laki-laki.
k.Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian pada tahun 2019 adalah 24,00%.
l.Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 92,00%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2018 adalah 63,58%, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-129 Grafik 2.29. IPG dan IDG Tahun 2015 - 2019 Sumber: Data diolah, BPS, Tahun 2020 (belum ada data 2016 IPG IDG & 2019 IDG)
1. 3.Pangan Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pangan periode tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. 91,89 92,52 92,28 92,00 91,03 90,82 90,96 90,99 91,07 92,92 92,79 92,84 93,15 93,09 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Indonesia Provinsi Sulawesi Sleatan 62,47 61,61 63,58 70,83 71,39 71,74 72,10 67,98 70,02 70,57 69,14 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Luwu Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-130 Tabel 2.41. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Cakupan Desa Mandiri Pangan 70,93 71,81 73,57 73,57 85,90
2. 2.Ketersediaan pangan utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) 208.905.465 218.867.796 212.930.862 223.291.313 298.497.393 Jumlah penduduk (orang) 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Ketersediaan pangan utama (Kg) 59.650 61.954 59.761 62.162 82.452
3. 3.Ketersediaan energi dan protein perkapita Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): 68 69 69 69 69 Ketersediaan energi (ka/kapita/hari) 3.306 3.327 3.322 3.294 3.406
4. 4.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Pencapaian skor pola pangan harapan (skor) 85,20 87,40 87.80 86,30 89,20 Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) 100 100 100 100 100 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 26,66 32,00 44,68 44,68 11,59 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pangan, antara lain sebagai berikut:
a.Cakupan Desa Mandiri Pangan Cakupan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 70,93 persen pada tahun 2015 menjadi 85,90 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang masuk kategori mandiri pangan di Kabupaten Luwu semakin meningkat. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
b.Ketersediaan Pangan Utama Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015- 2019, yaitu dari 59.650 Kg pada tahun 2015 menjadi 82.452 Kg pada tahun 2019. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-131
c.Ketersediaan energi dan protein perkapita Ketersediaan protein perkapita cenderung stagnan, hanya berkisar 69 gram/ perkapita/hari. Sedangkan ketersediaan energi secara umum mengalami peningkatan dari 3.306 ka/kapita/hari pada tahun 2015 menjadi 3.406 ka/kapita/hari pada tahun 2019.
d.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 1) Pencapaian skor pola pangan harapan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yaitu dari 85,20 pada tahun 2015 menjadi 89,20 pada tahun 2019. 2) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan telah dilakukan maksimal setiap tahunnya. 3) Pengembangan cadangan pangan daerah menurun pada tahun 2019 menjadi 11,59. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 26,66.
1. 4.Pertanahan Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah, sehingga Kabupaten Luwu selalu berusaha untuk untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pertanahan periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.42. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Luas lahan bersertifikat Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (Ha) 15.454 15.666 133.030 144.864 298.919 Jumlah Luas Wilayah (km²) 3.000,25 3.000,25 3.000,25 3.000,25 3.000,25 Persentase 5,15 5,22 44,34 48,28 99,63
3. 2.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah Kasus yang diselesaikan (kasus) 1 1 1 3 4 Jumlah kasus yang terdaftar 4 2 3 3 6 Penyelesaian kasus tanah Negara 45,00 50,00 33,33 100,00 66,67
4. 3.Penyelesaian izin lokasi Jumlah Izin Lokasi 7 3 4 6 10 Permohonan Izin Lokasi 7 3 4 6 10 Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pertanahan, antara lain sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-132
a.Luas lahan bersetifikat Lahan yang memiliki setifikat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 15.454 Ha pada tahun 2019 menjadi 298.919 Ha pada tahun 2019. Dengan demikian, kondisi ini telah mencapai 99,63% dari luas wilayah Kabupaten Luwu.
b.Penyelesaian kasus tanah Negara Jumlah kasus yang terdaftar selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu dari 4 kasus pada tahun 2015 menjadi 6 kasus pada tahun 2019. Dari sejumlah kasus tersebut, yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan yaitu dari 45,00% menjadi 66,67% pada tahun 2019.
c.Penyelesaian izin lokasi Penyelesaian Ijin lokasi selalu mencapai 100% sepanjang periode tahun 2015-2019. Sedangkan permohonan yang diselesaikan terus meningkat pada periode 2016-2019 yaitu dari 3 permohonan menjadi 10 permohonan.
1. 5.Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup telah semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.43. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Tersusunnya RPPLH Kab/Kota Ada Ada Ada Ada Ada 2. Terintegrasinya RPPLH dalam Rensana Pembangunan kab/Kota Ada Ada Ada Ada Ada 3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah bupaten/kota Ada Ada Ada Ada Ada Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-133 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
3. 4.Peningkatan Indeks Kualitas Air 26,55 26,56 26,65 26,65 26,65
4. 5.Pembinaan dan Pengawasan izin PPLH dan PUU LH Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. 38,45 39,65 39,50 39,22 37,89 Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani 8 10 41 40 36 Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten 1 36 57 102 95 Persentase 26,45 27,78 71,93 39,22 37,89 6. Pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten 1 1 2 2 3
5. 7.Pemberian penghargaan lingkungan hidup Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 1 1 2 2 3 8. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten Pengaduan Masyarakat yang ditangani 1 1 1 2 3 Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 1 1 1 2 3 Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9. Persentase Timbunan Sampah yang tertangani (%) 76,03 80,50 83,75 83,75 67,30 10. Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R (%) 23,70 19,50 16,27 16,27 23,40 11. Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) 76,03 80,50 83,75 83,75 83,75 12. Nilai Operasionalisasi TPA/ TPST/SPA 67,00 71,00 83,00 83,00 85,00 13. Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengelohan sampah Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
a.Kabupaten Luwu telah memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan telah terintegrasi dengan rencana pembangunan kabupaten.
b.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diselenggarakan sejak tahun 2015.
c.Indeks kualitas air sejak tahun 2015 adalah 26,55.
d.Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penaggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-134 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi.
e.Pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019 mencapai 3 kegiatan.
f.Pemberian penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada 3 orang pada tahun 2019.
g.Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten telah dapat ditangani seluruhnya.
h.Timbunan sampah yang tertangani baru mencapai 67,30% pada tahun 2019.
i.Sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 23,40% pada tahun 2019.
j.Cakupan area pelayanan persampahan baru mencapai 83,75% pada tahun 2019.
k.Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA baru mencapai 85,00 pada tahun 2019.
l.Tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pengolahan sampah karena belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai pengolahan sampah.
1. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tabel 2.44. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Penduduk ber-KTP Jumlah penduduk yang ber-KTP (jiwa) 165.466 203.081 211.958 229.974 239.663 Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah (jiwa) 247.420 252.943 256.791 261.879 254.355 Rasio 0,67 0,80 0,83 0,88 0,94
3. 2.Penduduk ber-KK Jumlah penduduk ber-KK (jiwa) 91.735 90.604 92.364 92.997 82.540 Jumlah penduduk yang telah menikah (jiwa) 148.336 146.284 148.346 150.482 149.570 Rasio 0,62 0,62 0,62 0,62 0,55
4. 3.Bayi ber-Akte Kelahiran Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran (jiwa) 4.326 4.234 4.576 5.851 6.707 Jumlah bayi (jiwa) 6.964 6.979 6.390 7.196 7.779 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-135 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio 0,62 0,61 0,72 0,81 0,86
5. 4.Pasangan ber-Akte Nikah Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah 14.186 15.768 18.073 22.402 35.662 Jumlah keseluruhan pasangan nikah 151.076 152.452 154.871 153.080 152.365 Rasio 0,09 0,10 0,12 0,15 0,23 5. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada 6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
6. 7.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (unit) 165.466 203.081 211.958 229.974 239.663 Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa) 247.420 252.943 256.791 261.879 254.355 Cakupan 66,88 80,29 82,54 87,82 94,22
7. 8.Penerbitan Akte Kelahiran jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (jiwa) 4.326 4.234 4.576 5.851 6.707 Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (jiwa) 6.964 6.979 6.390 7.196 7.779 Cakupan 62,12 60,67 71,61 81,31 86,22 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020 . Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain sebagai berikut:
a.Penduduk Ber-KTP Perkembangan jumlah penduduk yang ber-KTP pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 239.663 jiwa dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau yang telah menikah sebanyak 254.355 jiwa atau dengan rasio 0,94. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding capaian pada tahun 2015 yaitu 0,67.
b.Penduduk Ber-KK Jumlah penduduk ber-KK pada tahun 2019 rasionya menurun sampai 0,55 dibanding tahun sebelumnya 0,62. Ini menandakan bahwa kinerja dalam mengadakan KK masih kurang dan diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap progres pendataan keluarga yang masih belum mepunyai KK.
c.Bayi Ber-Akte Kelahiran Perbandingan antara Tahun 2019 dan 2018 cukup jelas terlihat adanya peningkatan dimana Tahun 2018 rasio bayi yang ber-akte kelahiran 0,81 dan mencapai 0,86 pada Tahun 2019.
d.Pasangan Ber-Akte Nikah Berdasarkan data yang tertera pada tabel memperlihatkan sangat jelas rendahnya rasio pada pasangan yang ber-Akta nikah. Bahkan tahun terakhir hanya mencapai 0,23 akan tetapi dibandingkan Tahun 2018 yang jauh lebih rendah dengan rasio 0,15. I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-136
e.Database kependudukan skala kabupaten telah tersedia sejak tahun 2015.
f.Untuk penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah menyeluruh dalam 5 tahun terakhir.
g.Perkembangan penerbitan KTP dari tahun ketahun sudah terbilang baik. Melihat data yang disajikan dalam 5 tahun terakhir terus megalami peningkatan beriringan dengan fluktuatifnya jumlah penduduk wajib KTP.
h.Hampir sama halnya dengan penerbitan KTP, penerbitan akte kelahiran juga sudah terbilang baik dalam 5 tahun terakhir. Namun berdasarkan cakupannya ditahun terakhir, masih tetap harus dilakukan pengoptimalan.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.45. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik (unit) 195 198 198 198 202 Jumlah seluruh pemerintahan desa 207 207 207 207 207 Cakupan 94,20 95,65 95,65 95,65 97,58
3. 2.Kelompok Binaan LPM Jumlah Kelompok Binaan LPM (kelompok) 207 207 207 207 207 Jumlah LPM (lembaga) 207 207 207 207 207 Rata-rata 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4. 3.Kelompok Binaan PKK Jumlah Kelompok Binaan PKK (kelompok) 229 229 229 229 229 Jumlah PKK (kelompok) 229 229 229 229 229 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. 4.LSM Aktif Jumlah LSM aktif 1 9 12 12 12 Jumlah LSM 48 56 59 59 59 Persentase 2,08 16,07 20,34 20,34 20,34
6. 5.LPM Berprestasi Jumlah LPM berprestasi 0 0 0 0 0 Jumlah LPM 207 207 207 207 207 Persentase 0 0 0 0 0
7. 6.PKK Aktif Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-137 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah PKK aktif 229 229 229 229 249 Jumlah PKK 229 229 229 229 249 Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8. 7.Posyandu Aktif Jumlah posyandu aktif 417 417 417 417 418 Jumlah posyandu 417 417 417 417 418 Persentase posyandu aktif 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain sebagai berikut:
a.Cakupan dalam program sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada Tahun 2019 mengalami peningkatan cakupan yaitu 97,58. Perbandingannya dengan Tahun 2016-2018 yang hanya stagnan di angka 95,65.
b.Kelompok binaan LPM sudah maksimal terbukti dari 5 tahun terakhir sudah mencapai 207 kelompok.
c.Pada tahun terakhir kelompok binaan PKK juga sudah maksimal, yaitu mencapai 229 PKK di 22 kecamatan.
d.Jumlah LSM aktif di perdesaan pada Tahun 2019 baru mencapai 20,34%. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk perdesaan kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.
e.Tidak ada LPM berprestasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
f.Semua PKK yang ada sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.
g.Semua posyandu sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana. Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.46. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Laju Pertumbuhan Penduduk 0,90 0,87 0,86 0,82 0,82
3. 2.Total Fretility Rate (TFR) 2,67 2,83 2,86 2,96 2,96 3. Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk Penduduk I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-138 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 3 3 3 3 3 Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 0 0 0 0 0 Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 0 0 0 0 0 Jumlah semua perangkat daerah 33 34 34 34 34 Jumlah sektor yang menyepakati pemanfaatan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 4 4 4 4 4 Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan Informasi yang melakukan pendidikan kependudukan 3 3 3 3 3 Jumlah Kampung KB 1 1 23 59 59 Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk 0 0 0 0 0 4. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,9 2,8 2,7 2,4 2,4
4. 5.Akseptor KB Jumlah Akseptor KB 42.401 42.615 38.615 38.755 38.366 Jumlah Pasangan Subur 51.175 50.666 50.721 50.849 50.580 Ratio 82,85 84,11 76,13 76,22 75,85
5. 6.Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif 34.560 32.415 32.575 33.029 33.473 Jumlah Pasangan Usia Subur 51.175 50.666 50.721 50.849 50.580 Angka (%) 67,53 63,98 64,22 64,96 66,18
6. 7.Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun 1.158 1.000 609 500 537 Jumlah Pasangan Usia Subur 51.175 50.666 50.721 50.849 50,622 Cakupan 2,26 1,97 1,20 0,98 1,06
7. 8.Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 6.853 7.096 7.882 7.624 7.216 Jumlah Pasangan Usia Subur 51.175 50.666 50.721 50.849 50.580 Cakupan 13,39 14,01 15,54 14,99 14,27
8. 9.Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP 7.390 7.301 7.840 8.564 9.399 Jumlah Akseptor KB 42.401 42.615 38.615 38.755 38.366 Persentase 17,43 17,13 20,30 22,10 24,50
9. 10.Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi 34.560 32.415 32.575 33.029 33.473 Jumlah Akspetor KB 42.401 42.615 38.615 38.755 38.366 Persentase 81,51 76,06 84,36 85,23 84,25
10. 11.Anggota Bina Keluarga Balita Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB 3.051 4.556 4.438 4.015 3.849 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-139 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jmlah Anggota Kelompok BKB 4.896 8.134 7.672 6.455 6.291 Cakupan 62,32 56,01 57,85 62,20 61,18
11. 12.Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB 771 2.144 2.217 1.947 1.871 Jmlah Anggota Kelompok BKR 2.875 4.429 4.358 3.785 3.681 Cakupan 26,82 48,41 50,87 51,44 50,83
12. 13.Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB 469 1.792 1.746 1.271 1.283 Jmlah Anggota Kelompok BKL 2.962 4.246 4.175 3.567 3.460 Cakupan (%) 15,83 42,20 41,82 35,63 37,08
13. 14.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Jumlah PPKS 2 2 2 2 2 Jumlah Kecamatan 22 22 22 22 22 Persentase 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
14. 15.Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Jumlah PIK R/M 25 25 25 34 34 Jumlah Kecamatan 22 22 22 22 22 Cakupan 113,64 113,64 113,64 154,55 154,55 16. PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 49 48 47 47 44 Jumlah PKB/PLKB 49 48 47 47 44 Cakupan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15. 17.Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa 227 227 227 227 227 Jumlah desa/kelurahan 227 227 227 227 227 Rasio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18. Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota 21.713 33.707 36.500 32.676 23.826 Perkiraan Permintaan Masyarakat 20.650 30.643 31.577 26.095 21.644 Cakupan 105,15 110,00 115,59 125,22 110,08 19. Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS 21 42 42 42 42 Jumlah Faskes dan jejaring 84 85 96 96 96 Persentase 25,00 49,41 43,75 43,75 43,75
16. 20.Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia 80.232 80.700 80.992 85.915 86.029 Jumlah seluruh informasi 83.412 84.171 84.673 85.915 86.029 Cakupan 96,19 95,88 95,65 100,00 100,00
17. 21.Tahapan Keluarga Sejahtera Keluarga Pra Sejahtera 19.361 18.213 17.780 15.014 14.963 Keluarga Sejahtera I 17.889 17.437 17.072 23.209 22.277 Keluarga Sejahtera II 42.982 45.050 46.140 47.771 48.789 Total Keluarga 80.232 80.700 80.992 85.994 86.029 22. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 46,43 44,18 43,03 44,45 43,28 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-140 Berdasarkan tabel di atas, berikut ini diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.
a.Laju Pertumbuhan Penduduk Sepanjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu. Pada Tahun 2015, penduduk Kabupaten Luwu naik 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,82% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, pada tahun 2017 terdapat 10 kecamatan dengan LPP diatas rata-rata Kabupaten Luwu, bahkan terdapat 6 kecamatan dengan LPP di atas 1%. Grafik 2.30. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 Sumber: BPS, Tahun 2020.
b.Total Fretility Rate (TFR) TFR adalah Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. TFR Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2,96. 1,42 1,34 1,24 1,21 1,14 1,02 0,96 0,95 0,86 0,8 0,76 0,73 0,59 0,54 0,5 0,49 0,45 0,45 0,45 0,43 0,39 0,38 0 0,5 1 1,5 Belopa Belopa Utara Bassesangtempe Bua Bajo Barat Bajo Walenrang Timur Walenrang Larompong Suli Barat Bassesangtempe Utara Walenrang Barat Kamanre Ponrang Ponrang Selatan Bupon Lamasi Walenrang Utara Lamasi Timur Suli Latimojong Larompong Selatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-141
c.Dari data yang disajikan mengenai dukungan perangat daerah dalam kebijakan pengendalian penduduk stagnan dalam 5 tahun terakhir yaitu 3 perangkat daerah.
d.Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2,4 anak. Hal Ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga Pemerintah daerah di Luwu memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sehingga generasi penerus yang tumbuh dan berkembang ini memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih baik.
e.Rasio Akseptor KB Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Grafik 2.31. Perkembangan Akseptor KB Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Tahun 2020. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Rasio Akseptor KB. Rasio akseptor KB digunakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk.
f.Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun pada tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 66,18% dan 67,53%. 42.40142.61538.61538.75538.366 82,85 84,11 76,13 76,22 75,85 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio (%) Jumlah alseptor KB Akseptor KB Rasio Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-142
g.Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Tahun 2019 berjumlah 537 pasangan atau mencakup 1,06%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.158 atau dengan cakupan 2,26%.
h.Jumlah PUS yang ber-KB tetapi tidak dilayani pada tahun 2015 mencapai 13,39% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 14,27%.
i.Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sempat mengalami penurunan ditahun 2016 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya hingga mencapai 24,50% ditahun 2019.
j.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 baru mencapai 81,51% dan pada tahun 2019 dapat ditingkatkan menjadi 84,25%.
k.Anggota Bina Keluarga Balita Jumlah anggota kelompok BKB ditahun 2016 merupakan cakupan terendah dengan nilai 56,01 dan tertinggi pada Tahun 2015 dengan nilai 62,32, hal ini tidak jauh berbeda dengan Tahun 2018 yang nilainya 62,20 kemudian sedikit turun di tahun 2019 dengan nilai 62,18.
l.Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 terjadi sedikit penurunan dimana nilai cakupan pada Tahun 2018 mencapai 51,44% dan di tahun 2019 50,83%.
m.Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Perkembangan anggota BKL ber-KB juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 mencakup 37,08%, yang terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mencapai 42,20%. Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan KB.
n.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Persentase cakupan PPKS dalam 5 Tahun terakhir stagnan pada 9,09%, yaitu hanya 2 PPKS dari 22 kecamatan yang ada.
o.Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Cakupan remaja dalam PIK R/M di Tahun 2015-2017 stagnan pada 113,64% kemudian naik di Tahun 2018 dengan persentase 154,55% sampai di Tahun 2019. Artinya, dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 34 PIK RM. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-143
p.Cakupan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk dalam 5 tahun terakhir stagnan mencapai angka maksimal 100%
q.Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa dalam 5 tahun sudah maksimal yaitu mencapai 100%.
r.Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon Kabupaten melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Di Tahun 2019 ketersediaan dan perkiraan permintaan masyarakat menurun secara beriringan namun tetap ketersediaan masih lebih banyak dibandingkan permintaan masyarakat.
s.Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR di 3 tahun terakhir stagnan pada 43,75%. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2016 yang mencapai 49,41%.
t.Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa terus mengalami peningkatan dan mencapai nilai maksimal ditahun terakhir dengan persentase 100%.
u.Perkembangan tahapan keluarga sejahtera dari tahun ke tahun terbilang cukup baik ditandai dengan menurunnya nilai keluarga Pra Sejahtera dan meningkatnya keluarga Sejahtera I dan II. Dimana ditahun 2019 mencapai 48.789 Keluarga Sejahtera II, 22.277 Keluarga Sejahtera I, dan 14.963 keluarga Pra Sejahtera dengan total jumlah keluarga pada tahun yang sama sebanyak 86.029.
v.Keluarga Pra Sejahtera I di tahun terakhir adalah sebesar 43,28% dimana nilai ini merupakan nilai rata-rata dalam 5 tahun terakhir.
1. 9.Perhubungan Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas; alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan. Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015- 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.47. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Penumpang Angkutan Umum Jumlah penumpang angkutan umum 396.457 476.639 499.782 346.014 212.582 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-144 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah penumpang Pesawat udara 830 8.301 44.825 65.041 47.201 Total Jumlah Penumpang 397.287 484.840 544.607 411.055 259.201
3. 2.Ijin Trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan 402 528 430 470 540 Jumlah penduduk 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 0,0011 0,0015 0,0012 0,0013 0,0014 3. Jumlah Uji kir angkutan umum 1.975 1.989 1.884 1.878 1,926
4. 4.Pelabuhan Laut/Terminal Bis Jumlah pelabuhan laut 1 1 1 1 1 Jumlah terminal bis 2 2 1 1 0 Jumlah 3 3 2 2 1
5. 5.Layanan Angkutan Darat Jumlah angkutan darat 31.062 34.968 37.795 41.124 45.287 Jumlah penumpang angkutan darat 396.457 476.539 499.782 511.328 212.582 Persentase 7,83 7,34 7,56 8,04 21,30
6. 6.Kepemilikan KIR angkutan umum Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR 100 215 897 1.037 1.598 Jumlah Penduduk 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Jumlah angkutan umum 2.075 2.204 2.781 2.915 3.524 Persentase 4,80 9,70 32,20 35,60 45,35
7. 7.Pemasangan Rambu-rambu Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n 81 157 223 332 450 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 Persentase 3,52 6,83 9,70 14,43 19,56
8. 8.Panjang jalan per jumlah kendaraan Panjang Jalan (Km) 2.049,45 2.049,45 2.049,45 2.049,45 2.049,45 Jumlah Kendaraan 31.062 34.968 37.795 41.124 45.287 Rasio 0,066 0,059 0,054 0,049 0,045
9. 9.Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang) 396.457 476.539 499.782 346.014 212.582 Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton) 221 301 386 204 167
10. 10.Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Jumlah Orang 397.287 484.840 544.607 411.055 259.783 Jumlah Barang (kg) 221,9 312,01 426,25 518,6 449,46
11. 11.Layanan Urusan Perhubungan Angkutan Darat 31.062 34.968 37.795 41.124 45.287 Kepemilikan KIR Angkutan Umum 1.975 1.989 1.884 1.874 1.926 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-145 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Traffic Light 1 4 4 4 4 Warning Light 8 10 10 10 10 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,066 0,059 0,054 0,049 0,045 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perhubungan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:
a.Jumlah penumpang angkutan umum di Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 544.607 penumpang. Sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 menurun sampai mencapai angka terendah pada Tahun 2019 yaitu 259.201 penumpang. Hal ini juga dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah kendaraan milik pribadi.
b.Ijin trayek yang dikeluarkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 yang mencapai 528, Tahun 2019 meningkat menjadi 540 ijin yang mencakup 0,0014 dari jumlah penduduk.
c.Jumlah uji KIR angkutan umum dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 dengan jumlah 1.989 kendaraan.
d.Jumlah pelabuhan laut/terminal bus stagnan di Tahun 2015 dan 2016 masing-masing berjumlah 3, dalam 2016 dan 2017 masing-masing berjumlah 2, dan di Tahun terakhir terdapat penambahan 1 pelabuhan laut.
e.Persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun sempat turun sedikit di Tahun 2016. Selebihnya meningkat dan pada Tahun 2019 mencapai persentase tertinggi 21,30%.
f.Persentase kepemilikan KIR terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada Tahun 2019 mecapai 45,35%.
g.Rasio pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim namun terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2019 telah mencapai 19,56%.
h.Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 0,066 pada tahun 2015 menjadi 0,045 pada tahun 2019.
i.Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 396.457 orang pada tahun 2015 menjadi 212.582 orang pada tahun
1. 2019.Sedangkan terhadap barang mengalami fluktuasi dan kondisi tahun 2019 yang mencapai 167 ton lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 221 ton.
j.Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sangat fluktuatif. Untuk jumlah orang sendiri menurun sangat jelas di Tahun 2019 dengan jumlah 259.783 orang dan untuk barang 449,46 ton.
k.Capaian angkutan darat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-146 terbilang fluktuatif , traffic light mengalami peningkatan pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 dan stagnan di 4 tahun berikutnya. Demikian halnya dengan warning light, sedangkan untuk panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
1. 10.Komunikasi dan Informatika Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektonik telah banyak dinikmati oleh masyarakat. Secara umum, persentase dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 masyarakat yang menggunakan jaringan komunikasi secara stimulan meningkat. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Tabel 2.48. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika,Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Server yang dikelola 0 0 1 7 7 Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan 0 0 1 5 4 Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola 0 0 0 0 8 Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik 0 0 0 20% 40% Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet - - - - - Tersedianya Website Pemerintah Daerah Ya Ya Ya Ya Ya Persentase Website OPD 0 20,00 40,00 50,00 50,00 Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika periode tahun 2015- 2019, antara lain sebagai berikut:
a.Sehubungan dengan semakin canggihnya perkembangan tekonologi komunikasi, maka beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kinerja yang ditetapkan di bidang komunikasi dan informatika sudah tidak relevan dan tidak tersedia datanya.
b.Jumlah server yang dikelola mengalami peningkatan dan stagnan di dua tahun terakhir dengan jumlah 7 server.
c.Jumlah aplikasi pemerintah darah yang dikembangkan dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 mencakup 5 aplikasi, kemudian berkurang di Tahun 2019 menjadi 4 aplikasi. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-147
d.Cakupan layanan internet pada OPD yang dilekola hanya terdapat pada Tahun 2019 dengan cakupan 8 OPD.
e.Akses layanan internet di desa meningkat dalam 2 tahun terakhir dengan persentase masing-masing 20% dan 40%
f.Website Pemerintah Daerah telah tersedia sejak lima tahun terakhir.
g.OPD yang memiliki website meningkat dalam 5 tahun terakhir dan untuk 2 tahun terakhir stagnan di 20%.
h.Indeks kematangan keamanan informasi (IKKI) meningkat dalam 3 tahun terakhir dan stagnan di 50% pada Tahun 2018 dan 2019
1. 11.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Struktur ekonomi Luwu ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.49. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Koperasi Aktif Jumlah Koperasi 412 413 413 424 423 Jumlah Koperasi Aktif 201 206 127 187 210 Persentase 48,81 49,95 30,71 44,10 44,60
3. 2.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah UMKM 18.080 18.117 18.183 18.406 19.250 Jumlah UMKM Aktif 16.290 15.399 15.637 15.921 16.761 Persentase 90,10 85,00 86,00 86,50 87,07 3. Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM 18 18 18 18 18 Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:
a.Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 masih sangat rendah yatu 44,60% dari koperasi yang ada.
b.Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan, meskipun keaktifannya mengalami fluktuasi. Secara umum, UMKM aktif pada Tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada Tahun 2015. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-148
c.Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM stagnan dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah 18 komoditi.
1. 12.Penanaman Modal Iklim investasi di Luwu menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Luwu yang strategis menempatkan Luwu menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Luwu. Tabel 2.50. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal, Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 7 7 7 7 7 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 2 2 2 2 2 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel 13 14 14 14 14 Lama Proses perizinan 1-3 hari 1-15 hari 1-15 hari 1-15 hari 1-15 hari Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 3 3 4 4 4 Jumlah/ Macam Pajak 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 Jumlah/ Macam Retribusi 3 3 3 3 2 Presentase indeks kepuasan masyarakat 50,45 73,66 75,45 87,01 91,12 Jumlah investor dalam negeri (PMDN) 17 17 12 13 13 Jumlah investor asing (PMA) 1 2 0 0 0 Nilai investasi (miliar Rp) 567,97 30.45 22,39 16,69 16,69 Rasio daya serap tenaga kerja 27,10 15,01 22,01 20,01 25,48 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang penanaman modal periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:
a.Sejak tahun 2015 tidak ada penambahan jenis dan jumlah bank dan cabang serta jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
b.Pada Tahun 2015 terdapat 13 jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel dan sejak tahun 2016 bertambah menjadi 14.
c.Pada tahun 2015 lama proses perizinan hanya 1-13 hari dan diperpnjang lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1-15 hari. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-149
d.Terdapat 4 Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Luwu sejak tahun 2017.
e.Terdapat 7 jenis/macam pajak dan 2 jenis/macam retribusi yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Luwu.
f.Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perizinan mencapai 91,12 pada tahun 2019.
g.Investasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat investasi adalah salah satu faktor pendukung dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
h.Realisasi investasi menurun secara signifikan, yaitu dari Rp.567,97 milyar dengan jumlah investor 17 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 13 perusahaan dengan nilai investasi 16,69 milyar pada tahun 2019.
i.Rasio daya serap berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dari 27,10 menjadi 25,48.
1. 13.Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan capaian indikator sebagai berikut: Tabel 2.51. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Organisasi Pemuda 20 25 30 30 30 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 4 6 7 4 4 Jumlah Kegiatan Olahraga 6 5 6 2 2 Jumlah Organisasi Olahraga 15 15 15 15 15 Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%) 32,00 40,00 50,00 55,00 55,00 Cakupan Pembinaan Olahraga (cabang olahraga unggulan yang dibina) 2 2 5 3 3 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (jumlah cabang olah raga yang 4 4 7 10 15 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-150 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 memiliki pelatih yang telah sertifikasi) Cakupan Wasit yang Bersertifikasi 40 50 50 65 60 Jumlah atlet yang berprestasi 8 9 9 11 11 Jumlah Klub Olahraga 22 22 22 22 22 Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga 2 1 1 1 1 Cakupan Pembinaan atlet muda 4 4 7 10 15 Jumlah prestasi olahraga 8 9 9 11 11 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun 8 9 9 11 11 Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga periode tahun 2015- 2019, antara lain sebagai berikut:
a.Sejak tahun 2017, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu adalah 30 organisasi.
b.Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Pemda rata-rata 4 s/d 7 kegiatan setiap tahun.
c.Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu berkisar antara 2 s/d 6 event.
d.Sejak tahun 2015, terdapat 15 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Luwu, dari jumlah tersebut 55,00% diantaranya merupakan organisasi yang aktif.
e.Pada tahun 2019, terdapat 3 cabang olahraga unggulan yang dibina.
f.Sejak tahun 2019, semua cabang olahraga sudah memiliki pelatih yang telah tersertifikasi.
g.Pada tahun 2019, terdapat 60 wasit yang bersertifikat.
h.Terdapat 11 atlet yang berprestasi pada tahun 2019.
i.Sejak tahun 2015 terdapat 22 klub olahraga.
j.Terdapat 1 gedung/lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Luwu.
k.Pada tahun 2019, terdapat 15 atlet muda yang dibina.
l.Pada tahun 2019 terdapat 11 orestasi olahraga di Kabupaten Luwu
m.Terdapat 11 atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional pada tahun 2019.
1. 14.Kebudayaan Kedatuan Luwu adalah kerajaan Bugis tertua, pada tahun 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo, sebuah karya orang suku bugis. Namun begitu, I La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-151 Selatan. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagarakretagama, teks pada abad ke-14 sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mirah (Lombok), Bantayan (Bantaeng) dan Udamakatraya (Kepulauan Talaud) dan pulau-pulau disekitarnya pada periode Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M).tetapi bukti sejarah penaklukan Kerajaan Luwu oleh majapahit melainkan perkawinan kerajaan Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Luwu ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah- tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Luwu seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.52. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 6 6 7 8 2. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3 3 4 5 7 3. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 3 3 4 5 7 4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 4 6 6 7 8 5. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 4 6 6 7 8 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kebudayaan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2019 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 8 kali.
b.Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 3 menjadi 7 pada tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-152
c.Karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi setiap tahunnya berkisar antara 4 s/d 8 karya budaya.
d.Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu meningkat dari 4 menjadi 8 cagar budaya.
1. 15.Statistik Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan/atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi yang memadai dapat memberikan dasar dan arahan supaya kebijakan dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran. Urusan statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada 2. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada 3. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada 4. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada
2. 5.Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Informasi Komunikasi, Statistki & Persandian Kabupaten Luwu 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah terpenuhi secara berkelanjutan selama periode tahun 2015-2019.
3. 16.Persandian Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi, yaitu:
a.Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
b.Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten. ' ' ' ' ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-153 Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dapat dilihat perkembangan pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Luwu periode tahun 2015- 2019. Tabel 2.54. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Persandian Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah 3 3 3 4 6 2 Jumlah total perangkat daerah 35 35 35 35 35 3 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah 8,57 8,57 8,57 11,43 17,14 Sumber: Dinas Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang persandian periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut: 1) Perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 6 OPD. 2) Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah adalah sebesar 17,14%.
1. 17.Perpustakaan Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi masyarakat. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Berikut ini ditampilkan data terkait data dan informasi pelaksanaan urusan bidang perpustakaan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019. Tabel 2.55. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Pengunjung Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda) 27.395 30.157 31.685 25.789 26.694 Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda 1.447.533 1.769.251 1.859.205 1.879.815 1.998.931 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-154 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Total 1.474.928 1.799.408 1.890.890 1.905.604 2.025.625 Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang) 2.283 2.513 2.640 2.149 168.802 2. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp) 45.830 47.674 48.912 49.746 52.067
3. 3.Rasio perpustakaan per satuan penduduk Jumlah Perpustakaan 513 520 525 525 529 jumlah Penduduk 350.218 353.277 356.305 359.209 362.027 Rasio 0,00146 0,00147 0,00147 0,00146 0,00146
4. 4.Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang) Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat 3 3 3 3 7 jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai 3 3 3 3 12 Jumlah 6 6 6 6 19 5. Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelolah 111 - 2 2 2 6. Jumlah Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang Berprestasi 1 1 1 0 0 7. Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola 2 2 2 2 2 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perpustakaan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Pengunjung perpustakaan terus meningkat setiap tahun dan dalam tahun terakhir mencapai 2.025.625 total pengunjung dengan rata-rata perbulan 168.802 orang.
b.Jumlah koleksi buku yang tersedia juga meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 52.067 di tahun 2019.
c.Rasio perpustakaan per satuan penduduk stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan rasio 0,00147.
d.Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang) stagnan dengan jumlah 6 pada tahun 2015-2018 dan meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 19.
e.Jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelolah stagnan dengan jumlah 2 dalam 3 tahun terakhir.
f.Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi pada tahaun 2015-2017 masing-masing hanya ada 1 dan tidak ada dalam 2 tahun terakhir.
g.Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola stagnan dengan jumlah 2 dalam 5 tahun terakhir. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-155
1. 18.Kearsipan Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.56. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 25,45 45,12 52,45 75,15 85,12 Jumlah Arsip daerah yang dikelola 7 OPD 7 OPD 7 OPD 7 OPD 7 OPD Jumlah SDM Pengelola Kearsipan 3 3 7 4 4 Jumlah Sarana Kearsipan Daerah 7 7 13 13 13 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 85,12%.
b.Jumlah Arsip daerah yang dikelola dalam 5 tahun terakhir berjumlah 7 OPD.
c.Jumlah SDM pengelola kearsipan stagnan dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan kembali menurun dalam 2 tahun terakhir.
d.Jumlah Sarana Kearsipan Daerah stagnan pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah 7 sarana dan meningkat serta stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah 13 sarana. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-156 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan pilihan.
1. 1.Kelautan dan Perikanan Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. demikian juga dengan Kabupaten Luwu. Sumberdaya perikanan dengan kekayaan hayatinya akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, tentunya dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang benar.Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untuk wisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil kelautan. Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan. Kabupaten Luwu memiliki potensi perikanan tangkap maupun budidaya yang potensial dan telah dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian dan perikanan. Dalam rangka perumusan kebijakan, data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.57. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Produksi Perikanan Produksi perikanan (ton) 667.410,50 537.487,00 648.650,33 628.748,61 644.357,48 Target Daerah (Ton) 597.741,00 624.845,00 655.427,00 687.531,00 653.154,45 Persentase Produksi Perikanan 111,66 86,02 98,97 91,45 98,65
3. 2.Konsumsi Ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 48,05 50,32 52,00 53,04 53,57 Target Daerah (Kg) 48,81 49,29 49,79 49,79 49,87 Konsumsi ikan 98,44 102,09 104,44 106,53 107,42
4. 3.Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok) 41 32 15 8 9 Jumlah kelompok nelayan 187 204 224 232 241 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-157 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Cakupan bina kelompok nelayan 58,82 69,61 70,09 71,12 72,20 Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 11,98 11,00 10,83 10,68 10,54 Bantuan Alat Tangkap 50 33 15 25 38
5. 4.Produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan 1.496,00 1.632,00 1.792,00 1.856,00 11.329,44 Jumlah produksi ikan di daerah 12.486,20 14.842,80 16.552,70 17.379,30 17.429,90 Produksi perikanan kelompok nelayan 11,98 11,00 10,83 10,68 65,00
6. 5.Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Jumlah tangkapan ikan 12.486,20 14.842,80 16.552,70 17.379,30 17.429,90 80% dari tangkapan maksimum lestari Na Na Na Na Na Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Na Na Na Na Na Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.
a.Produksi nelayan sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan di tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 644.357,48 ton, masih lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 667.410,50 ton.
b.Konsumsi ikan meningkat secara terus menerus dalam 5 tahun terakhir dan mencapai 53,57 Kg di tahun 2019 atau 107,42% dari target yang ditetapkan.
c.Cakupan bina kelompok nelayan juga meningkat tiap tahunnya dimana tahun terakhir mencapai 72,20%.
d.Persentase produksi perikanan kelompok nelayan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun selanjutnya hingga pada tahun 2019 mencapai 65,00% dari total produksi perikanan.
e.Jumlah tangkapan ikan pada tahun 2015 sebanyak 12.486,20 ton, meningkat menjadi 17.429,90 ton pada tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-158
1. 2.Pariwisata Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Luwu cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Terdapat beberapa objek wisata yang tahun ini di intervensi Pemkab Luwu untuk dibuatkan fasilitas dasar, yaitu berupa tempat peristirahatan (gazebo) untuk para pengunjung dan menyiapkan pula tempat wudhu, toilet dan ruang ganti baju, maupun gapura atau pintu gerbang. Objek wisata yang mendapatkan perhatian dari Pemkab Luwu diantaranya, pengembangan destinasi air terjun Desa Riwang Selatan. Berupa pembukaan jalan pariwisata dan pembuatan MCK dengan memanfaatkan alokasi DAU. Sementara untuk pembuatan gazebo dialokasikan untuk objek wisata air terjun sarassa sebanyak 2 unit, objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, objek wisata air terjun Siteba Kecamatan Walenrang utara, objek wisata sungai Pakkalolo Kecamatan Bua sebanyak 2 unit. Dinas Pariwisata akan membangun area parkir objek wisata Buntu Matabing Kecamatan Larompong, pembuatan gapura air terjun Sarassa Kecamatan Latimojong, pembangunan gapura objek wisata pantai hutan mangrove, pembangunan gapura objek wisata bahari Buntu Matabing, gapura objek wisata Air Terjun Sarassa Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong, pembuatan MCK objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, MCK di objek wisata Siteba Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara, MCK Objek Wisata Permandian Alam Pakalolo Kecamatan Bua. Potensi pariwisata di kabupaten Luwu sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik yang cukup meningkat dari Tahun 2015 yaitu sebanyak 11.117 orang dan meningkat menjadi 12.573 orang pada Tahun 2018. Tabel 2.58. Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kunjungan Wisatawan Domestik 11.117 10.423 12.436 12.573 2.960 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 333 180 224 311 276 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Hal ini tentu tidak terlepas dari program pemerintah kabupaten Luwu yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata. Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Sekarang kegiatan pariwisata sudah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-159 menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat kota sampai pada masyarakat desa. Kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Tabel 2.59. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 PAD sektor pariwisata (Rp) 50.160.0 00 50.350.0 00 50.160.0 00 149.975. 000 10.585.0 00 2 Total PAD (Juta Rp) 78.558,3 0 95.564,2 9 109.172, 77 106.865, 74 119.000. 000 3 PAD Sektor Pariwisata (%) 0,06 0,05 0,05 0,14 0.07 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020. PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Luwu perioe tahun 2015-2019 meningkat cukup signifikan. Namun demikian, perlu terus dikembangkan mengingat Kabupaten Luwu memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tabel 2.60. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu,Tahun 2015 – 2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar 7 8 9 10 11 Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar 27 27 27 27 27 Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar 12 12 12 12 12 Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar 2 2 2 2 2 Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar 3 3 3 3 3 Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar 2 2 2 2 2 Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar 2 2 2 2 2 Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat 3 3 3 3 3 Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda 1 1 1 1 1 Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta 2 2 2 3 3 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Kabupaten Luwu memiliki daya tarik dan sumber daya wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata unggulan daerah, yaitu:
a.Wisata Tirta Wisata tirta adalah obyek wisata dengan obyek utama dapat berupa laut, pantai dan sungai. Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone, Kabupaten Luwu memiliki banyak potensi wisata tirta terutama pantai berpasir dan hutan bakau. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-160
b.Wisata Alam Objek wisata alam adalah objek wisata yang berbasi pada alam, baik panorama alam, kondisi alam, keunikan alam dan bentukan alam.
c.Wisata Sejarah Obyek wisata sejarah di Kabupaten Luwu berupa peninggalan sejarah zaman kerajaan sampai peninggalan zaman Belanda. Obyek wisata sejarah yang beragam ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan.
d.Wisata Seni Obyek wisata seni adalah segala bentuk kesenian yang dapat dinikmati dan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata berupa ; seni suara, seni tari, seni kreasi, seni gerak dan seni drama, yaitu tari Paja’ga, tari Langkankuajang, dan seni kreasi.
e.Agrowisata Agrowisata adalah wisata yang berkaitan dengan kegiatan pertanian berupa perkebunan, peternakan, perikanan dan persawahan. 1) Kawasan Agrowisata Latimojong 2) Hutan Penelitan dan Wisata Kayu Lara Temboe Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Luwu merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten Luwu yang berperan dalam menjawab isu-isu pokok pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu. KPP berperan strategis karena keunikan lokasi maupun tingginya intensitas kunjungan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi pemain utama dalam hal pembinaan dan pengembangan KPP serta ikut bertanggung jawab dalam merencanakan dan mendukung pengembangannya. Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan sumber daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata kawasan, maka KPP Kabupaten Luwu terdiri dari 4 (empat) kawasan wisata dengan tema produk dan uraian sebagai berikut:
a.Kawasan Pengembangan Pariwisata Selatan Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata selatan menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi: 1) Kecamatan Belopa 2) Kecamatan Belopa Utara 3) Kecamatan Larompong 4) Kecamatan Larompong Selatan 5) Kecamatan Suli 6) Kecamatan Suli Barat 7) Kecamatan Bajo 8) Kecamatan Kamanre
b.Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-161 Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi : 1) Kecamatan Ponrang 2) Kecamatan Ponrang Selatan 3) Kecamatan Bua 4) Kecamatan Bupon.
c.Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi : 1) Kecamatan Latimojong 2) Kecamatan Bajo Barat 3) Kecamatan Bastem 4) Kecamatan Bastem Utara
d.Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi : 1) Kecamatan Walenrang 2) Kecamatan Walenrang Barat 3) Kecamatan Walenrang Timur 4) Kecamatan Walenrang Utara 5) Kecamatan Lamasi 6) Kecamatan Lamasi Timur
1. 3.Pertanian Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah. Penentuan komoditas basis dilakukan pada komoditas yang ada di masing- masing sub sektor di Kabupaten Luwu. Dari hasil analisa LQ dan shift share, didapat 15 komoditas unggulan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu yang dapat dilihat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031, diantara 15 komoditas terpilih dari hasil analisa LQ dan SSA yang sudah dilakukan sebelumnya, yang termasuk komoditas unggulan pertanian adalah komoditas durian, pisang, sawo, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-162 kacang panjang, jagung, ubi jalar, kambing/ domba, dan sapi. Selanjutnya dipilih lagi yang paling unggul dan dapat dikembangkan untuk selanjutnya. Tabel 2.61. Produksi Padi Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton) 308.3 80 312.3 82 294.5 86 288.2 73 389.056 ,30 2 Luas areal Panen padi/ bahan pangan utama lokal lainya (ha) 3.023 69.63 5 66.23 4 58.06 6 33.333, 26 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha 4,89 4,49 4,45 4,97 11,67 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya pada tahun 2015- 2019 berfluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun
2. 2018.Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga mencapai 389.056,30 ton. Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2015- 2019 semakin menurun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.62. Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n 273 147 118 155 144
3. 2.Jumlah kelompok tani 2.045 1.887 2.109 1.948 2.502 3. Cakupan Bina Kelompok Petani 13,35 7,79 6,25 7,35 5,75 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Luwu, Tahun 2020.
4. 4.Perdagangan Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian daerah. Penyelenggaraan urusan perdagangan oleh Dinas Perdagangan mencatat bahwa ekspor bersih perdagangan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah Rp.38.611.486,07.
5. 5.Perindustrian Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-163 Tabel 2.63. Pertumbuhan Industri di Kabupaten LuwuTahun 2015 -2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan Industri Na Na Na 6,09 Na Cakupan bina kelompok pengrajin Na Na Na 35,00 Na Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta Na Na Na 20 Na Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian atas indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian hanya tersedia untuk tahun 2018, yaitu pertumbuhan industri sebesar 6,09%, cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 35,00 persen, dan jumlah kemasan lokal yang tercipta sejumlah 20 kemasan.
6. 6.Transmigrasi Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Luwu cenderung tidak berubah selama periode tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.64. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Transmigran Swakarsa 50 KK 50 KK 50 KK 50 KK 50 KK Luas Areal Lahan Transmigrasi yang dikelola 101 Ha 102 Ha 103 Ha 104 Ha 104 Ha Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disiapkan 251 Ha 252 Ha 253 Ha 254 Ha 254 Ha Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang transmigrasi pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Setiap tahun terdapat 50 KK transmigran swakarsa.
b.Luas lahan transmigrasi yang dikelola meningkat dari 101 Ha menjadi 104 Ha.
c.Areal lahan transmigrasi yang disiapkan saat ini adalah 254 Ha. 2.3.4. Fokus Penunjang Urusan Kinerja layanan penunjang urusan diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah. Penunjang Urusan terdiri dari : Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-164
1. 1.Perencanaan Pembangunan Data dan informasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan periode tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.65. Data dan Informasi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perencanaaan Pembangunan, Tahun 2017-2019 No URAIAN SATUA N 2017 2018 2019 1 Nilai SAKIP Kabupaten Angka dan predika t 70,03 (B) 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada 4 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada 5 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada 6 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD % 53,69 100,0 0 100,00 7 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD % 53,69 100,0 0 100,00 8 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 53,69 100,0 0 100,00 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian seluruh indikator yang ditetapkan telah dipenuhi secara maksimal.
2. 2.Keuangan Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja di bidang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.66. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Keuangan Tahun 2015 - 2019 No Keuangan Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase SILPA terhadap APBD 11,67% 3,95% 2,55% 1,31% 2,18% 2 Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana 0,35% 0,54% 0,20% 0,20% 0.20% Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-165 No Keuangan Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 3 Persentase belanja pendidikan 36,92% 28,58% 25,76% 26,16% 27,13% 4 Persentase belanja kesehatan 11,20% 13,46% 13,41% 14,54% 14,71% 5 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%) 47,36 / 52,64 50,83 / 49,17 43,03 / 56,97 41,73 / 58,27 45,53 / 54,47 6 Persentase Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa 0,33% 0,34% 0,20% 0,22% 0,20% 7 Penetapan APBD Pokok Desembe r 2014 Desembe r 2015 Desembe r 2016 Desembe r 2017 Desembe r 2018 8 Penetapan APBD Perubahan Septemb er 2015 Septemb er 2016 Oktober 2017 Oktober 2018 Septemb er 2019` Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang keuangan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Persentase SILPA terhadap APBD sebesar 1,31% pada tahun 2018 merupakan nilai terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,18%.
b.Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana di 3 tahun terakhir stagnan di 0,20%.
c.Alokasi belanja pendidikan dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 36,92% menjadi 25,76%, tetapi meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 27,13%.
d.Alokasi belanja kesehatan dari tahun ketahun semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu dari 11,20% menjadi 14,71%.
e.Pada tahun 2016, belanja langsung lebih tinggi dbanding belanja tidak langsung yaitu 50,83% berbanding 49,17%.
f.Alokasi Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa menurun dari 0,33% pada tahun 2015 menjadi 0,20% pada tahun 2019.
g.Penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan selalu dilakukan tepat waktu.
1. 3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-166 Tabel 2.67. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP) 3,23 2,41 2,73 1,97 1,70
2. 2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 35 101 91 92 95 Jumlah Total Jabatan 538 591 728 696 662 Persentase 6,51 17,09 12,51 13,21 14,35 3. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan 34 35 40 29 38 4. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Na Na Na Na 215
3. 5.Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang) 92 74 83 45 36 Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang) 1.011 91 92 209 145 Jumlah ASN (orang) 6.896 6.707 5.981 5.778 6.629 Persentase 1,33 1,10 1,38 0,78 0,54 Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terus menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2015 mencapai 3,23 JP menjadi 1,70 JP pada tahun 2019.
b.Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu dari 6,51% menjadi 17,09%. Kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 12,51%, tetapi kemudian meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 14,35% pada tahun 2019. Sedangkan dari total jabatan yang ada pada tahun 2019 yaitu 662 jabatan, terdapat 135 jabatan administrasi dan 16 jabatan pengawas yang belum diisi secara defenitif. Apabila dilihat dari jumlah ASN yang mencapai 6.629 orang, maka terlihat bahwa tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk mengisi jabatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terselenggaranya pembinaan ASN dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
c.Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 40 jabatan, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-167 kemudian turun di tahun 2018 menjadi 29 jabatan, selanjunya kembali naik ditahun 2019 menjadi 38 jabatan.
d.Terdapat sejumlah 215 pejabat fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu pada tahun 2019.
e.Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal pada tahun 2019 adalah 36 orang, merupakan terendah selama lima tahun terakhir. Sedangkan yang mengikuti pelatihan formal tercatat sejumlah 145 orang pada tahun 2019.
1. 4.Pengawasan Urusan pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.68. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Pengawasan Tahun 2015 - 2019 No Pengawasan Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase tindak lanjut temuan BPK 86.20 70.17 92.71 69.50 94,46 2 Persentase tindak lanjut temuan BPKP 75.00 85.00 90.00 100,00 100,00 3 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi 75.00 85.00 90.00 100,00 100,00 4 Persentase pelanggaran pegawai yang diproses 75.00 85.00 90.00 100,00 100,00 5 Jumlah temuan BPK 20 15 11 19 12 Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengawasan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Tindak lanjut terhadap temuan BPK dari tahun ke tahun berfluktuasi, namun demikian capaian tahun 2019 sebesar 94,46% merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai.
b.Tindak lanjut temuan BPKP terjadi peningkatan sejak tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mecapai 100,00% ditahun 2018 sampai 2019.
c.Tindak lanjut temuan inspektorat provinsi terjadi peningkatan mulai dari tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mecapai 100,00% ditahun 2018 sampai di 2019.
d.Pelanggaran pegawai yang diproses mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mencapai 100.00% ditahun 2018 sampai di 2019.
e.Jumlah temuan BPK pada tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu 12 kasus berbanding 19 kasus. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-168
1. 5.Sekretariat DPRD Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.69. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2015 - 2019 No Indikator Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 103 152 119 70 72 2 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan 117 170 137 197 185 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD 98.5% 95.6% 97% 94% 95% Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah tersedia setiap tahun. Adapun realisasi dari rencana kerja tersebut adalah 72 kegiatan pada tahun 2019.
b.Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan DPRD telah tersusun dan terintegrasi setiap tahun meliputi 185 program pada tahun 2019.
c.Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD telah dilaksanakan dengan capaian 95%.
1. 6.Sekretariat Daerah Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-169 Tabel 2.70. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2015 - 2019 No Sekretariat Daerah Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Indeks Reformasi Birokrasi Na Na Na Na Na 2 Persentase Penyelesaian Tapal batas antar kecamatan 50% 50% 60% 60% 60% 3 Jumlah analisa berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah 225 238 248 250 252 4 Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan Na Na Na Na 1.067 5 Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan Na Na Na Na 90% 6 Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Aset Sekertariat yang sudah direkonsiliasi Na Na Na Na 90% 8 Persentase paket tender yang diselesaikan tepat waktu 85% 85,20 % 85,25 % 87,21 % 87,21 % 9 Persentase besaran efisiensi nilai kontrak terhadap nilai pagu 4% 4% 4% 4% 4% 10 Nilai LPPD Na Na Na 2.771 2.975 11 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama 100% 100% 100% 100% 100% 12 Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN 25% 25% 25% 25% 80% 13 Persentase ketersediaan analisis jabatan 100% 100% 100% 100% 100% 13 Persentase RKA unit kerja lingkup sekertariat daerah yang diverifikasi 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:
a.Persentase penyelesaian tapal batas antar kecamatan dari tahun 2015 sampai tahun 2016 hanya mencapai 50% penyelesaiannya dan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 naik 10% atau menjadi 60%.
b.Jumlah analisis yang dilakukan terhadap berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah dari tahun ketahun semakin meningkat yaitu dari 225 kali pada tahun 2015 menjadi 252 kali pada tahun 2019.
c.Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk memperolah akses ke lembaga keuangan pada tahun 2019 adalah 1.067 unit usaha.
d.Berdasarkan kajian yang dilakukan, telah diperoleh data pemanfaatan potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu sebesar 90%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-170
e.Ketersediaan sistem informasi tender dari tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mencapai 100%.
f.Aset Sekertariat Daerah yang sudah direkonsiliasi pada tahun 2019 telah mencapai 90%.
g.Paket tender yang diselesaikan tepat waktu dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu dari 85% pada tahun 2015 menjadi 87,21% pada tahun 2019.
h.Besaran efisiensi nilai kontrak dari nilai pagu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 rata-rata sebesar 4%.
i.Nilai LPPD Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2.975.
j.Fasilitasi terhadap pembentukan produk hukum daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mencapai 100%
k.Pejabat yang menyampaikan Laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN) telah mencapai 80% pada tahun 2019.
l.Ketersediaan dokumen analisis jabatan dari 5 tahun terakhir mencapai 100%
m.Rencana Kerja Anggaran (RKA) unit kerja lingkup Sekertariat Daerah telah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kekhasan dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah dijelaskan berikut ini sebagai bahan untuk analisis selanjutnya. 2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, hampir seluruh daerah masih mengandalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai penggerak perekonomian. Nilai rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebulan di Kabupaten Luwu mencapai Rp.852.041 pada tahun 2019. Nilai ini terus meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.599.311. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, kebijakan pemerintah seperti kebijakan menaikkan pajak juga dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. secara ringkas perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut: --- Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-171 Grafik 2.32. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi RumahTangga per Kapita Tahun 2015-2019 Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 2.4.2 Persentase desa Swasembada terhadap total desa Jumlah kecamatan yang berstatus swasembada belum mencapai 100%. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, kecamatan yang berstatus swasembada hanya 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2016. Kecamatan yang berstatus swasembada pada tahun 2017 telah mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Luwu. 2.4.3 Angka Kriminalitas Yang Tertangani Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Data ini dapat memberikangambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Luwu. Data menunjukkan angka kriminalitas mengalami perubahan secara fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2016 baik dari segi jumlah kejahatan maupun jenis kejahatannya daripada tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini : 599.311643.028698.582878.710852.041 630.390 749.999 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Selama Sebulan Rata-rata Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-172 Tabel 2.71. Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019 No Jenis 2015 2016 2017 2018 2019
1. 1.Pengeroyokan 22 20 34 46 20
2. 2.Penghinaan 1 1 3 23 3
3. 3.Surat Palsu 2 1 - - -
4. 4.Uang Palsu 1 1 - - -
5. 5.Perampasan - 7 1 1 1
6. 6.Pemerkosaan - - 2 2 3
7. 7.Perjudian 28 16 4 11 14
8. 8.Penculikan - - - - -
9. 9.Pembunuhan 3 1 5 - -
10. 10.Penganiayaan Berat 1 1 - - -
11. 11.Penganiayaan Ringan 21 8 - - -
12. 12.Pencurian dengan kekerasan 3 0 - - -
13. 13.Pencurian dengan Pemberatan 37 - - - -
14. 14.Pencurian Ringan 1 1 41 78 42
15. 15.Pencurian Kendaraan Bermotor 114 81 9 15 8
16. 16.Pencurian Hewan Ternak 6 - 2 1 1
17. 17.Pemerasan dan Pengancaman 2 - 2 3 1
18. 18.Penggelapan 55 41 17 24 8
19. 19.Penipuan 19 29 13 35 21
20. 20.Penadahan - 3 - - -
21. 21.Pengrusakan 5 5 12 20 3
22. 22.Menerima Suap 51 59 - - -
23. 23.Narkotik - - - - -
24. 24.Aborsi - 1 - - 1
25. 25.Ledakan Petasan - - - - -
26. 26.Sengketa Tanah 5 - 11 - -
27. 27.Perzinahan 1 - - 5 - 28. Kejahatan dengan senjata tajam 20 14 6 7 2
28. 29.Kejahatan dalam rumah tangga 24 - 8 11 3 Jumlah 422 290 170 282 131 Sumber: Polres Luwu Tahun 2020. 2.4.4 Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya prosentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun). Sedangkan prosentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-173 Tabel 2.72. Rasio Ketergantungan, Tahun 2015 - 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun 115.732 115.682 115.688 115.738 115.804 2. Jumlah penduduk usia > 65 tahun 19.231 19.756 20.305 20.888 21.514 3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) + (2) 134.963 135.438 135.993 136.626 137.318 4. Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 213.988 217.839 220.312 222.583 224.709 Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,6307 0,6217 0,6173 0,6138 0,6111 Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020. 2.5. Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan Sosial. 2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan SPM pada Bidang Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Tabel 2.73. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
29. 1.Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) 100% 87,79 88,71 96,78 Sudah tercapai
30. 2.Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 79,86 82,73 17,70 Belum tercapai
31. 3.Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% 32,9 58,58 52,40 Belum tercapai Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu, Tahun 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-174 Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator SPM Bidang Pendidikan, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target sesuai mutu yang ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator belum tercapai. Hal ini menjadi perhatian melalui pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, agar standar pendidikan masyarakat Kabupaten Luwu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. 2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan SPM pada Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Tabel 2.74. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
32. 1.Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 88,39% 84,96 93,94 Belum tercapai
33. 2.Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 94,27% 89,78 88,52 Belum tercapai
34. 3.Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 98,87% 98,93 100,00 Sudah tercapai
35. 4.Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100,00 71,14 Belum tercapai
36. 5.Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 88,39% 84,96 87,05 Belum tercapai
37. 6.Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100,00 53,50 Sudah tercapai
38. 7.Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 100,00 39,57 Belum tercapai
39. 8.Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100,00 100,00 44,90 Belum tercapai
40. 9.Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100,00 100,00 67,90 Belum tercapai
41. 10.Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 100% 100,00 100,00 95,70 Belum tercapai
42. 11.Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100,00 100,00 77,00 Belum tercapai
43. 12.Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human 100% 100,00 100,00 64,54 Belum tercapai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-175 INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019 Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 (indikator) SPM pada Bidang Kesehatan yang ditetapkan targetnya secara nasional, seluruhnya belum mampu dicapai Kabupaten Luwu. 2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum SPM pada Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Tabel 2.75. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
44. 1.Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 100% 100% 100% 100,00% Sudah tercapai
45. 2.Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% 100% 100% 100% Sudah tercapai
46. 3.Peresentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang 60,00% 23,00% 24,00% 24,15% Sudah tercapai
47. 4.Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70% 75,45 82,46 84,52 Sudah tercapai Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator SPM pada bidang pekerjaan umum, seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu dipertahankan secara terus-menerus untuk terwujudnya penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. 2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat SPM pada Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Tabel 2.76. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
48. 1.Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% NA NA 100% Sudah tercapai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-176
49. 2.Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Tidak ada warga yang terkena relokasi Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Luwu, 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator SPM pada Bidang Perumahan Rakyat, terdapat satu indikator yang sudah tercapai targetnya. Sedangkan indikator lainnya tidak ada kejadian yang dimaksudkan. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya. 2.5.5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Tabel 2.77. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
50. 1.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum 100% 100% 100% 100,00 Sudah tercapai
51. 2.Perda dan perkada 100% 42% 47% 100,00 Sudah tercapai
52. 3.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100,00 Sudah tercapai
53. 4.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% - 22% 100,00 Sudah tercapai
54. 5.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100,00 100,00 Sudah tercapai Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadan Kebakaran Kab. Luwu, Tahun 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. 2.5.6. Bidang Urusan Sosial SPM pada Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-177 Tabel 2.78. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial INDIKATOR PENCAPAIAN Target Nasional Capaian SPM Interpretasi 2017 2018 2019
55. 1.Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100,00 100,00 100,00 Sudah tercapai
56. 2.Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100,00 100,00 100,00 Sudah tercapai
57. 3.Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasis sosial dasar tuna sosial di luar panti 100% - 100,00 100,00 Sudah tercapai
58. 4.Warga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti 100% Tidak ada warga 100,00 Sudah tercapai
59. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota 100% 100,0 100,00 100,00 Sudah tercapai Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Sosial, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini harus dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Developmant Goals (TPB/SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-178 Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030). Capaian Kabupaten Luwu terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-180 Tabel 2.79. Capaian, Target Indikator, TPB/SDGs Kabupaten Luwu 2015-2019 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 1 Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 7-8% 11% 13,89% 14,35% 14,01% 13,36% 12,78% Dinas Sosial 1.2 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 90% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan 1.3 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 17,12% 20,15% 41,95% 41,95% 41,95% 41,95% 20,86% Dinas Sosial 1.4 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan 2,8 Juta Rumah Tangga 10.000 KSM 4.684 KSM 9.936 KSM 9.903 KSM 16.879 KSM 16.526 KSM Dinas Sosial 1.5 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 70% 97,96% 86,2% 93,57% 93,57% 89,90% 97,96% Dinas Kesehatan 1.6 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap 63% 73% 95% 100% 100% 94% 73% Dinas Kesehatan 1.7 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin 65% 69,90% 64,93% 66,27% 69,20% 70,00% 69,90% Dinas Kesehatan 1.8 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 100% 75,45% 71,00% 76,00% 75,45% 75,45% 75,45% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat 91,63% 72,10% 54,48% 58,89% 67,66% 74,85% 72,10% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.10 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran 77,40% 55,26% 75,18% 75,96% 55,26% 52,45% 55,26% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1.11 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 100% - N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-181 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 1.12 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Menurun • 0 • 0 • 0,0005 • 0 • 0 • 0,02 • 0 • 0 • 0,04 • 0,00001 • 0,00002 • 0,01101 • 0,00001 • 0 • 0,00618 • 0 • 0,0001 • 0,03901 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.13 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 39 Daerah 8 Kecamatan 0 Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 4 Kecamatan 1 Kecamatan BadanPenanggulan gan Bencana Daerah1.14 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah Ada Ada - - - - - 1.15 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Dinas Sosial 2 Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.1 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 17% 15% N/A N/A 15,90% 13,40% 9,80% Dinas Kesehatan 2.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Menurun 12,50% 14,40% 14,20% 13,80% 13,60% 13,05% Dinas Ketahanan Pangan, 2.3 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 8,50% 8,50% 13,60% 12,70% 9,10% 9,00% 8,50% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.4 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita Menurun 14,00% N/A N/A 14,30% 27,90% 18,40% Dinas Kesehatan 2.5 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita 28% 11% N/A N/A 12,35% 10,21% 14,67% Dinas Kesehatan 2.6 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe N/A 3,50% N/A N/A 8,06% 6,03% 4,04% Dinas Kesehatan 2.7 Prevalensi anemia pada ibu hamil 28% 15% - 8,40% 6,25% 14,30% 11,01% Dinas Kesehatan 2.8 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 50% 91,29% - 67,3% 66,00% 74,5% 86,4% Dinas Kesehatan 2.9 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 89,2 50,32 81,9 48,32 85,2 48,81 87,8 49,29 86,3 49,79 89,2 50,32 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perikanan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-182 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab kg/kapita/t ahun 3 Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) 306 92,00 per 100,00.000 penduduk 167,8 per 100.000 penduduk 106,01 per 100.000 penduduk 106,08 per 100.000 penduduk 94,40 95,65 Dinas Kesehatan 3.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 95% 88,52% 89,7 86,2 93,57 89,9 88,52% Dinas Kesehatan 3.3 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 85% 97,96% 89,75% 86,93% 95,51% 87,65% 97,96% Dinas Kesehatan 3.4 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup Menurun 9,08 1 ;117 1;106 1;80 1;92 9,72 Dinas Kesehatan 3.5 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Menurun Menurun 1; 160 1;165 1;140 1;132 1;54 Dinas Kesehatan 3.6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup 24 0,0091 0,0079 0,0081 0,0113 0,0107 0,0091 Dinas Kesehatan 3.7 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 95% Mencapai 80% Mencapai 80% Mencapai 80% Mencapai 80% Mencapai 80% Mencapai 80% Dinas Kesehatan 3.8 Prevalensi HIV pada populasi dewasa <0,5% 0,005 dari total populasi 0,003 dari total populasi 0,001 dari total populasi 0,009 dari total populiasi 0,005 dari total populasi 0,005 Dinas Kesehatan 3.9 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 245 125 370 484 489 592 183 Dinas Kesehatan 3.10 Kejadian Malaria per 1000 orang Menurun 47 36 34 40 59 52 Dinas Kesehatan 3.11 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 300 Kab/Kota Mencapai Eliminasi Malaria Tidak Mencapai Tidak Mencapai Tidak Mencapai Mencapai Tidak Mencapai Dinas Kesehatan 3.12 Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B - 100,00% - - - 100,00% 100,00% Dinas Kesehatan 3.13 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) Menurun 15 27 10 29 24 18 Dinas Kesehatan 3.14 Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta 34 Provinsi 34 Provinsi N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-183 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 3.15 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) 35 Kab/Kota N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 3.16 Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun 5,40% 4,00% N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 3.17 Prevalensi tekanan darah tinggi 24,30% 20% N/A 14,8% 26,1% 18,2% 34,6% Dinas Kesehatan 3.18 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun 15,40% 12,90% N/A 1,00% 17,20% 8,20% 12,90% Dinas Kesehatan 3.19 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri Menurun - N/A - - - - Dinas Kesehatan 3.20 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan 280 Kab/Kota 4 N/A - 2 4 6 Dinas Kesehatan 3.21 Prevalensi penyalahgunaan narkoba 0,02% 1,00% N/A - - - - Dinas Kesehatan 3.22 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 66% 69,90% N/A 66,27% 69,20% 70,00% 69,90% Dinas Kesehatan 3.23 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 65%. 69,90 64,93 66,27 76,06 84,36 69,90 Dinas Kesehatan 3.24 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 23,50% 18,77% N/A 15,44% 17,15% 19,10% 20,88% Dinas Kesehatan 3.25 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk Meningkat 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 Dinas Kesehatan 3.26 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 95% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan 3.27 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Meningkat 90% N/A 80 100,00 90 90 Dinas Kesehatan 3.28 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Meningkat 1:443 1:9.915 1:11.039 1:7.580 1:7.484 1:443 Dinas Kesehatan 4 Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat 91,63% 93,60% 98,50% 96,50% 70,12% 72,10% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-184 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 4.2 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun 8,8 Tahun 8,15 Tahun 7,74 7,75 7,75 7,97 8,15 Dinas Pendidikan 4.3 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;

(2)SMP/MTs/sederajat; (3) Rasio Angka Partispasi Kasar Tinggi Meningkat • 93,51 • 82,73 • 91,39 • 77,13 • 94,50 • 86,60 • 95,51 • 80,07 • 95,83 • 81,60 • 93,51 • 82,73 Dinas Pendidikan 4.4 Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 96,10% 98,12% NA 98,78% 98,78% 98,80% 98,12% Dinas Pendidikan 4.5 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun Meningkat • 99% • 92,66 N/A N/A N/A • 98,86 • 91,80 • 98,83 • 92,50 Dinas Pendidikan 5 Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 16 Kebijakan 2 NA Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5.2 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 70% 100% 100 100% 100% 100,00% 100,00% Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat 91,63% Provinsi 74,75% 53,18% 57,22% 63,56% 70,12% Dinas Pendidikan 5.4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah 16,60% 11% 8,57 8,57 8,57 8,57 5,71 Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 100% 75,45% 71,00% 76,00% 75,45% 75,45% 75,45% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 6.2 Kualitas Air Danau Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup6.3 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.4 Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi 5,5 Juta Ha N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Kehutanan 7 Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-185 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 7.1 Rasio elektrifikasi 96,60% 99% 88,11% 89,60% 97,82% 98,02% 98,66% Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8 Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 8.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita (%) Meningkat 7,65% 7.26% 7.88% 6.79% 6,86% 6,62% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.2 PDB per kapita 50 Juta 43,25 29,59 33,57 36,60 40,20 43,25 8.3 Persentase tenaga kerja formal Meningkat 62,23% 60,78 61,03 64,69% 64,89% 61,75% Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi 8.4 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Meningkat 60,49% 64,84 Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi 8.5 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Koperasi UKM dan perindustrian 8.6 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Menurun 4,08% 7,87 4,78% 3,89% 4,66% Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi 8.7 Tingkat setengah pengangguran Menurun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.8 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) Meningkat Meningkat N/A 22,867 23,131 23,392 23,283 8.9 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 8% Meningkat 0,06% 0,05% 0,05% 0,14% 0,07% Dinas Pariwisata 8.10 Jumlah wisatawan mancanegara 20 Juta (skala nasional) N/A 333 Skala Kabuapten 180 Skala Kabuapten 224 Skala Kabuapten 311 Skala Kabuapten 276 Skala Kabupaten 8.11 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Meningkat 2.960 11.117 10.700 12.477 12.573 2.960 Dinas Pariwisata 8.12 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Meningkat 21.584 N/A 18.867 19.967 20.921 21.584 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.13 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Koperasi UKM dan perindustrian 9 Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 9.1 Panjang jalur kereta api 3.258 Km NA Dinas Perhubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-186 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 9.2 Jumlah dermaga penyeberangan 275 Unit 10 10 Dinas Perhubungan 9.3 Jumlah pelabuhan strategis 24 Pelabuhan (skala nasional) 1 1 1 1 1 1 Dinas Perhubungan 9.4 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita Meningkat 10% 4,44% 8,97% 7,59% 6,95% 10,94% Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian9.5 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 4,3% (2015) 10,49 N/A 8,97 7,59 6,95 10,49 9.6 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Meningkat 7.161 N/A 6.162 6.367 6.848 7.161 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 9.7 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian 9.8 Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 26% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 10 Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 10.1 Koefisien Gini 0,36 0,355 0,361 0,359 0,395 0,362 0,352 BPS 10.2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 7-8% 11% 13,89% 14,35% 14,01% 13,36% 12,78% BPS 10.3 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A BPS 10.4 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 14% N/A N/A N/A N/A N/A N/A BPS 11 Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 11.1 Persentase pengguna modal di perkotaan 32% N/A NA N/A N/A N/A N/A Dinas PMPTSP 11.2 Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama 20 kota sedang (skala nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.3 Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 5 Metropolita n (skala nasional) ' ' ' ' ' ' ' ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-187 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 11.4 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Menurun • 0 • 0 • 0,0005 • 0 • 0 • 0,02 • 0 • 0 • 0,04 • 0,00001 • 0,00002 • 0,01101 • 0,00001 • 0 • 0,00618 • 0 • 0,0001 • 0,03901 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.5 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 30% 25% N/A N/A N/A N/A N/A 11.6 Persentase sampah perkotaan yang tertangani 80% 70% 76,03% 80,50% 83,75% 83,75% 67,30% Dinas Lingkungan Hidup 11.7 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah Ada Ada N/A N/A N/A N/A N/A Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 12.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 150 Juta Ton N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 12.2 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 20 Ton/Hari N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 13 Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 13.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah Ada Ada N/A N/A N/A N/A N/A Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.3 Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Biennial Update Report (BUR Ke3) Ada N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 14 Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 14.1 Jumlah nelayan yang terlindungi Meningkat 644 NA 112 2.389 129 692 Dinas Perikanan 15 Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 15.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 15.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 15.3 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Lingkungan Hidup 16 Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-188 No Tujuan / Indikator Target Nasional Target Kabupaten Capaian TPB/SDGs OPD 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung Jawab 16.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Meningkat Badan Pengelola Keuangan Daerah 16.2 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 75% BB C C 81,94 CC CC Bag Organisasi dan Pendaya Gunaa Aparatur Setda Kab. Luwu 16.3 Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan 80% 100% N/A 100 100 100 100,00 Bag. …PBJ 16.4 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 16,60% 11% 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 17 Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 17.1 Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya Meningkat Meningkat 7.437,42 8.023,37 8.567,87 9.155,16 9.728,96 Badan Pengeloa Keuaangan Daerah 17.2 Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan Meningkat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian 17.3 Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik Meningkat BPS N/A N/A N/A 100,00 93,5 BPS 17.4 Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Meningkat BPS N/A N/A N/A 100,00 100,00 BPS 17.5 Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statisktik Meningkat BPS N/A N/A N/A 6 9 BPS 17.6 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Ada N/A - - - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 17.7 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website Meningkat - N/A N/A N/A N/A N/A BPS 17.8 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) Meningkat BPS N/A N/A N/A 98,89 100,00 BPS Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 II-189 2.7. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2015 -2019 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam peraturan perundangan dan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu pada periode berkenaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek kesejahtraan dan pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Secara umum, pencapaian target dimaksud di Kabupaten Luwu belum dapat dilakukan dengan baik mengingat target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 belum ditetapkan dengan baik. Gambaran pencapaian sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut. - - . c - - . � . . ' . . � - i-, � - - - � 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 1 Pertumbuhan PDRB % 7,90 8,30 8,70 8,90 9,20 9,50 8,81 7,26 7,88 6,79 6,86 6,26 2 Laju inflasi 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 3,38 2,74 3,95 4,19 1,91 PDRB per kapita : 18,66 19,78 21,12 22,80 24,20 25,80 - PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) Rp 25982 29.588.856 33.559.615 36.560.868 40.204.811 43.249.868 - PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan(ADHK) Rp 19977 21.236.544 22.711.272 24.046.449 25.487.001 26.873.576 4 Indeks Gini 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,361 0,359 0,395 0,362 0,352 5 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 6 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan % 87 87 88 88 89 89 86,03 86,11 85,65 86,02 86,64 87,22 8 Rasio kesenjangan kemiskinan 9 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) skor indeks 75,78 76,23 76,68 77,13 77,58 78,03 67,34 68,11 68,71 69,02 69,6 70,39 11 Angka melek huruf % 91,90 92,00 92,10 92,20 92,30 92,40 91,91 92,00 92,10 90,93 90,74 92,23 12 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 7,89 7,93 7,97 8,01 8,05 8,09 7,74 7,75 7,89 7,97 8,15 13 Angka usia harapan hidup Tahun 74,20 74,40 74,60 74,80 75,00 75,20 69,14 69,44 69,52 69,60 69,84 70,19 14 Persentase balita gizi buruk % 100 100 100 100 100 100 0,04 0,08 0,05 0,03 0,03 15 Prevalensi balita gizi kurang % 2,09 3,60 6,50 5,90 3,64 16 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100 17 Angka partisipasi angkatan kerja % 96,67 18 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 65,20 60,78 n.a 64,69 61,78 64,69 19 Tingkat pengangguran terbuka % 2,5 2 1,7 1,5 1,3 1 5,10 7,86 n.a 4,78 3,59 4,38 20 Rasio penduduk yang bekerja angka rasio 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 94,94 0,9214 n.a 0,9522 0,9611 0,9534 21 Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Rp. Juta 56,51 n.a 57,69 60,51 60,96 22 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas angka rasio 56,01 n.a 61,59 59,38 61,68 23 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja % 54,1 n.a 51,8 52,74 52,47 24 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 46,43 44,18 43,03 44,45 43,28 25 Indeks Kepuasan Masyarakat skor indeks 50,45 73,66 75,45 87,01 91,12 26 Persentase PAD terhadap pendapatan % 6,37 6,84 8,45 8,08 7,85 Tabel 2.80 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 3 Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ II-185 � - - c - - c c c . � . - f-- -- � - - . . - - . - - . - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 27 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 28 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85,2 87,4 87,8 86,3 89,2 29 Penguatan cadangan pangan % 19,00 26,66 32,00 44,68 44,68 11,59 30 Penanganan daerah rawan pangan 5 5 5 5 5 31 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 50,60 50,90 51,30 51,50 51,70 51,90 53,22 53,55 54,30 53,50 53,88 52,38 32 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 9,58 9,11 8,30 7,79 7,40 33 Produksi sektor pertanian ton 322.412,00 349.454,90 337.896,10 450.005,89 464.924,54 34 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 21,06 20,82 20,06 19,97 18,49 35 Produksi sektor perkebunan ton 65.455,06 48.697,00 39.833,00 44.944,85 41.408,37 36 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 37 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 0,26 0,23 0,23 0,23 0,23 38 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 2,74 2,76 2,77 2,75 2,74 39 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 40 Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB % 18,35 19,71 20,67 21,62 22,04 41 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 12,1 12,1 12,5 13,1 13,3 13,5 10,22 9,91 9,78 9,75 10,14 42 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 4,10 4,02 4,16 4,12 4,27 43 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 5,87 5,89 5,92 5,97 6 6,05 44 Pertumbuhan Industri % 7,98 8 8,02 8,04 8,09 8,12 7,49 Na Na Na 6,09 Na 45 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Rp. 599.311 643.028 698.582 878.710 852.041 2 Nilai tukar petani 3 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 4 Produktivitas total daerah 5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 6 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) 7 Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum 8 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR 9 Angka kriminalitas yang tertangani kasus 422 290 170 282 131 10 Rasio ketergantungan angka rasio 0,6307 0,6217 0,6173 0,6138 0,6111 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-186 � � - - - . c - . . � - - . . - - � - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 1 Pendidikan 1,01 PAUD % 23,76 23,53 23,76 32,91 35,15 52,40 1,02 Angka partisipasi kasar : 96,00 97,30 98,50 99,40 100 100 95,67 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 106,48 102,39 102,39 102,39 97,78 94,45 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B % 100,82 104,23 99,47 99,31 98,32 96,77 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C % 54,84 58,89 67,66 74,85 72,10 1,03 Angka pendidikan yang ditamatkan: Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A 8187 Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP 7241 Angka pendidikan yang ditamatkan SLTA 4752 Angka Kelulusan: Angka Kelulusan SD/MI % 96,52 96,26 99,66 97,85 101,20 Angka Kelulusan SMP/MTs % 95,78 99,35 94,12 95,80 96,78 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % 98,94 97,65 98,88 99,16 98,57 1,04 Angka Partisipasi Murni (APM): APM 81,50 82,76 84,20 86,00 87,80 90,00 01.04.01 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 92,50 93,70 94,50 96,50 98,50 99,50 92,16 96,63 96,39 95,51 95,83 93,51 01.04.02 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,50 84,70 86,40 88,64 91,30 93,20 82,37 80,68 80,00 80,07 81,60 82,73 01.04.03 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 54,50 56,70 58,50 61,40 63,70 66,30 55,22 54,84 58,89 67,77 74,85 72,10 1,05 Angka partisipasi sekolah : 97,50 98,00 98,50 98,62 98,74 99,00 01.05.01 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 93,91 102,32 101,43 99,16 97,55 99,41 01.05.02 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 89,54 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 103,64 98,27 97,79 96,44 93,81 01.05.03 Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C % 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 53,18 57,22 63,56 70,12 72,10 1,06 Angka Putus Sekolah: 01.06.01 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,18 01.06.02 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,06 01.06.03 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,19 1,07 Angka Kelulusan: 01.07.01 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,03 96,52 96,26 99,66 97,85 101,20 01.07.02 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 93,73 95,78 99,35 94,12 95,80 96,78 01.07.03 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 98,94 97,65 98,88 99,16 98,57 1,08 Angka Melanjutkan (AM): 01.08.01 Angka Melanjutkan (AM) dariSD/MI ke SMP/MTs % 95,44 95,45 95,87 93,93 95,29 97,66 01.08.02 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 95,32 92,85 94,52 95,24 96,46 1,09 Fasilitas Pendidikan: % 01.09.01 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 55,20 23,51 25,08 25,03 23,9 19,83 ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar II-187 . . � - . " -. - . - . - . - � . . � -� - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 01.09.02 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 20,31 46,94 51,51 52,67 52 55,77 Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 77,78 68,6 71,47 89,57 88,63 1,1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar angka rasio 170 160 150 140 130 120 64,07 64,06 64,19 65,61 65,50 1,11 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA angka rasio 200 180 160 140 120 120 29,84 30,99 31,19 30,64 30,85 1,12 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) angka rasio 0 38 36 34 32 30 960,06 844,62 872,05 860,12 763,1 1,13 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) angka rasio 12,20 13,40 14,20 15,30 16,40 17,50 1.303,70 1.354,08 944,06 854,7 838,51 1,14 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) 4,17 4,38 4,63 4,90 5,20 5,56 1,15 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SMA/SMK/MA) 32,00 31,00 29,60 28,20 27,40 26,00 1,16 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 1,17 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki 1,18 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % na Na 98,78 98,78 98,80 98,11 1,19 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 5.309 78,93 82,90 79,82 87,05 98,12 2 Kesehatan 2,01 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 0,0094 0,0079 0,0081 0,0113 0,0107 0,0091 2,02 Angka kelangsungan hidup bayi 100 100 100 100 100 100 0,9921 0,9919 0,9887 0,9893 0,9990 2,03 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup angka rasio 1:100 8,54 9,39 12,43 10,86 9,72 2,04 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup angka rasio 1:139 6,29 6,06 7,12 7,55 6,54 2,05 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka rasio 140,30 167,80 106,01 106,08 94,40 95,65 2,06 Rasio posyandu per satuan balita angka rasio 1:58 0,0172 0,0213 0,0221 0,0226 0,0144 2,07 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk angka rasio 1:1.660 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 2,08 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk angka rasio 1:347.046 1:350.218 1:176.638 1:182.652 1:179.604 1:181.013 2,09 Rasio dokter per satuan penduduk angka rasio 1:9.915 0,0002 0,00019 0,00022 0,00023 0,00029 2,1 Rasio tenaga medis per satuan penduduk angka rasio 1:9.915 0,0002 0,00019 0,00022 0,00023 0,00029 2,11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 54 52,50 65,75 76,64 71,00 80,49 2,12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 91,59 89,00 95,01 94,27 89,78 88,52 2,13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 95,2 96,91 96,47 87,67 87,67 89,42 2,14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 II-188 - - c - - c - � . - � � - - � ---- -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 2,15 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 2,16 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % 104,6 98,61 92,67 92,0 96,86 89,59 2,17 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 2,18 Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 64,2 53,66 60,34 53,16 43,48 60,30 2,2 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) % 0,1 0,14 0,14 0,17 0,18 0,19 2,21 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) % 0,003 0,002 0,008 0,005 n.a 0,008 2,22 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS % 74,9 91,55 91,10 98,34 98,31 63,68 2,23 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 74,9 60,92 72,47 63,58 69,46 77,00 2,24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,25 Penderita diare yang ditangani 2,26 Angka kejadian Malaria 2,27 Tingkat kematian akibat malaria 2,28 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida % 0,74 2,29 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 2,3 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0,003 0,003 0,001 0,009 0,005 0,004 2,31 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir 2,32 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS 2,33 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,59 80,40 64,94 68,03 72,33 2,34 Cakupan kunjungan bayi % 90,00 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97,3 98,44 111,96 96,30 106,62 101,26 2,35 Cakupan puskesmas % 90,00 95,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,36 Cakupan pembantu puskesmas % 85 95 95 100 100 100 45,4 46,26 46,26 46,26 48,48 49,34 2,37 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 85,33 84,76 89,01 88,39 84,96 81,00 2,38 Cakupan pelayanan nifas % 89,70 86,15 93,57 93,6 89,92 86,66 2,39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 23,70 12,14 39,33 53,99 58,25 48,81 2,4 Cakupan pelayanan anak balita % 32,60 43,33 58,27 61,39 70,22 71,14 2,41 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2,42 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 116,80 98,11 100,00 93,66 89,80 89,67 2,43 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin II-189 . . c - - � c - - r 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 2,44 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 2,45 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 66,70 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,01 Pekerjaan Umum: 03.01.01 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 15,50 19,35 22,65 25,15 27,75 30,00 0,15 0,17 0,17 0,21 0,21 0,21 03.01.02 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk angka rasio 0,00591 0,00612 0,00655 0,00686 0,00708 0,00759 03.01.03 Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 03.01.04 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) km 22,21 27,76 29,32 27,76 26,65 16,15 18,00 18,37 21,83 21,17 21,29 03.01.05 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) % - - 56,46 54,30 50,30 03.01.06 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 03.01.07 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 65,8 71 76 81 86 92 40,12 71,00 76,00 75,45 82,46 84,52 03.01.08 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 03.01.09 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 03.01.10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 03.01.11 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 03.01.12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 15,25 18,17 25,47 31,41 36,33 40,26 II-190 - - f-- - - - c - - � - - � - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 03.01.13 Rasio Jaringan Irigasi % 8 9 10 12 12 12 14,04 19,65 56,15 49,81 59,94 63,30 03.01.14 Persentase penduduk berakses air minum % 20,00 40,00 47,00 70,00 82,64 80,03 03.01.15 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % 45,69 40,51 41,71 39,42 47,22 47,94 03.01.16 Persentase areal kawasan kumuh 03.01.17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 03.01.18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1,5mx2m 1,5mx2m 1,5mx2m 1,5mx2m 1,5mx2m 1,5mx2m 03.01.19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3,02 Penataan Ruang: 03.02.01 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB angka rasio na na na 13,30 16,40 4,18 03.02.02 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 03.02.03 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 89 90 91 93 94 95 90,00 91,00 93,00 93,00 98,05 03.02.04 Ruang publik yang berubah peruntukannya % 5 5 5 5 5 5 03.02.05 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 03.02.06 Ketaatan terhadap RTRW % 90 91 92 93 94 95 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4,01 Rasio rumah layak huni angka rasio na 0,196 0,196 0,196 0,203 0,208 4,02 Rasio permukiman layak huni angka rasio 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 II-191 - - - - - - - - � . . - - - � ·- . . � . - - a a - - - - -. 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 4,03 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 4,04 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 4,05 Persentase pemukiman yang tertata % 0,004 0,004 0,004 0,036 0,155 4,06 Persentase lingkungan pemukiman kumuh % 0,0391 0,039 0,039 0,039 0,068 0,068 4,07 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 6,81 6,81 6,81 3,87 3,87 4,08 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan % na na 0,0164 0,0164 0,0164 4,09 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5,01 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 0,45 0,47 0,52 0,52 0,86 5,02 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 5,03 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 18,49 30,37 30,37 72,17 100,00 5,04 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menit 15 15 15 15 15 5,05 Persentase Penegakan PERDA % 55x 60x 65x 70x 75x 80x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Sosial 6,01 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100 100 150 200 200 250 73,54 50,62 99,36 11,95 19,65 44,58 6,02 Persentase PMKS yang tertangani 6,03 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 2,13 1,61 2,50 0,14 11,45 44,58 6,04 Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 2.000 86,60 87,50 2,30 0,60 1,74 6,05 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,06 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 0 0 0 0 0 6,07 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,08 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 31,65 30,83 30,04 20,14 3,22 0,20 6,09 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 43,86 43,86 65,79 65,79 65,79 66,23 Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-192 - - r . . - . - . - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 1 Tenaga Kerja 1,01 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kasus 2 2 2 2 2 2 na na na na na 1,02 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,03 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 1.000 1.500 2.000 22.000 2.500 2.500 4,7 14,34 8,44 16,15 17,08 1,04 Keselamatan dan perlindungan % 80% 90% 90% 95% 95% 95% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,05 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 65,00 70,00 75,00 78,00 100,00 1,06 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 3 3 2 2 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,07 Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 65,9 87,9 89,5 Provinsi Provinsi 1,08 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 Provinsi 1,09 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 27,00 50,00 27,00 79,60 79,27 1,1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 1,11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan orang 35 47 41 47 48 1,12 Rasio lulusan S1/S2/S3 2 2,01 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 14,8 15,2 15,5 16,3 16,8 17,6 3,409 3,27 3,36 3,37 2,21 2,56 2,02 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 5,71 2,03 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 9,6 9,8 10,2 10,5 11,2 11,9 10,66 9,81 9,90 10,10 6,26 7,15 2,04 Rasio KDRT angka rasio 0,12 0,1 0,09 0,07 0,05 0,02 0,001 0,001 0,009 0,001 0,001 0,0027 2,05 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 2,06 Partisipasi angkatan kerja perempuan 2,07 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,08 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 2,09 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak II-193 - - - - - - - � - - - - . - . . - " . - - - - - . - - - - - . - � 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 2,1 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % Na Na Na 100,00 100,00 2,11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 71,42 70,00 32,00 54,84 100,00 2,12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % Na Na 3,03 6,25 40,70 2,13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD % 99,42 99,49 98,17 97,66 n.a 2,15 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 2,16 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 2,17 Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi 2,18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 2,19 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian 3 Pangan 3,01 Ketersediaan pangan utama Kg 396,083 596,5 619,54 597,61 621,62 824,52 Kkal/kapita/ hari 3.306 3.327 3.322 3.294 3.406 gram/kapita/ hari 68 69 69 69 69 3,03 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan: Pencapaian skor pola pangan harapan (skor) skor 87,4 87.80 86,3 89,2 85,20 87,40 87,80 86,30 89,20 Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 32 44,68 44,68 11,59 26,66 32 44,68 44,68 11,59 4 Pertanahan 4,01 Persentase luas lahan bersertifikat % 0,0078 5,15 5,22 44,34 48,28 99,63 4,02 Penyelesaian kasus tanah Negara % 45 50 33,33 100 66,67 4,03 Penyelesaian izin lokasi % 11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Lingkungan Hidup 5,01 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada Ada Ada Ada Ada 5,02 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Ada Ada Ada Ada Ada 5,03 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota Ada Ada Ada Ada Ada 5,04 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air 26,55 26,56 26,65 26,65 26,65 3,02 Ketersediaan energi dan protein perkapita II-194 - . - - . . - - - � - � � - . - - . � - - - . r-, . 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 5,05 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 5,06 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 5,07 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 1 38,45 39,65 39,5 39,22 37,89 5,09 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 5,1 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 5,11 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 5,12 Penetapan hak MHA 5,13 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 5,14 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana 5,15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 5,16 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 5,17 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,18 Timbulan sampah yang ditangani % 76,03 80,50 83,75 83,75 67,30 5,19 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 23,70 19,50 16,27 16,27 23,40 5,2 Persentase cakupan area pelayanan % 76,03 80,50 83,75 83,75 83,75 5,21 Persentase jumlah sampah yang tertangani 5,22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 5,23 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan 5,24 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,01 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk angka rasio 82,16 82,16 96,52 96,85 97,82 98,79 72,76 0,67 0,80 0,83 0,88 0,94 6,02 Rasio bayi berakte kelahiran angka rasio 75,19 75,18 75,19 75,18 75,19 75,19 67,32 0,62 0,61 0,72 0,81 0,86 6,03 Rasio pasangan berakte nikah angka rasio 3,303 3,392 3,879 4,189 4,524 5,866 9,45 0,09 0,10 0,12 0,15 0,23 5,08 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota II-195 - � . - - - � ·- � � . - c 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 6,04 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 6,05 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 6,06 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 66,88 80,29 82,54 87,82 94,22 6,07 Cakupan penerbitan akta kelahiran 7 7,01 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 94,20 94,20 95,65 95,65 95,65 97,58 7,02 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Satuan 1 1 2 2 3 3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,03 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Satuan 5 6 7 8 9 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,04 Persentase LSM aktif % 2,08 2,08 16,07 20,34 20,34 20,34 7,05 Persentase LPM Berprestasi % 19 41 63 85 107 130 0 0 0 0 0 7,06 Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,07 Persentase Posyandu aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,08 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 10 12 14 16 18 20 7,09 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 45 50 55 60 65 70 8 8,01 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 1,06 0,90 0,87 0,86 0,82 0,82 8,02 Total Fertility Rate (TFR) 2,67 2,83 2,86 2,96 2,96 8,03 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB % 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,04 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 0 0 0 0 0 8,05 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 8,06 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 8,07 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 8,08 Rata-rata jumlah anak per keluarga Orang 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,4 2,9 2,8 2,7 2,4 2,4 8,09 Ratio Akseptor KB % 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 1,54 65,98 82,85 84,11 76,13 76,22 75,85 8,1 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 % 67,53 63,98 64,22 64,96 66,18 8,11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) BPMD KB II-196 - - c - c - � - - . - � . . f-- - - . - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 8,12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 2.949 2,26 1,97 1,20 0,98 1,06 8,13 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 6.321 13,39 14,01 15,54 14,99 14,27 8,14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 17,43 17,13 20,30 22,10 24,50 8,15 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 81,51 76,06 84,36 85,23 84,25 8,16 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 62,32 56,01 57,85 62,20 61,18 8,17 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % 26,82 48,41 50,87 51,44 50,83 8,18 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % 15,83 42,20 41,82 35,63 37,08 8,19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 8,2 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 113,64 113,64 113,64 154,55 154,55 8,21 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8,22 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 8,23 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8,24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 105,15 110,00 115,59 125,22 110,08 8,25 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan % 25,00 49,41 43,75 43,75 43,75 8,26 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa % 96,19 95,88 95,65 100,00 100,00 8,27 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) 8,28 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 8,29 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak 8,3 Rata-rata usia kawin pertama wanita 8,31 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes 9 Perhubungan 9,01 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 412 470 525 600 680 750 390,118 397.287 484.840 544.607 411.055 259.201 II-197 - . - . � - � - - � . - - . . - � � - c - - - f-- - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 9,02 Rasio ijin trayek angka rasio 30 40 55 70 85 100 0,7 0,0011 0,0015 0,0012 0,0013 0,0014 9,03 Jumlah uji kir angkutan umum 1,845 1.975 1.989 1.884 1.878 1,926 9,04 Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Satuan 01/09/2001 01/10/2001 01/11/2001 01/12/2001 13/01/2001 14/01/2001 3 3 3 2 2 1 9,05 Persentase layanan angkutan darat % 800 1000 1200 1400 2000 22000 01:15 7,83 7,34 7,56 8,04 21,30 9,06 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 1200 1400 1600 1800 2000 2200 5,70 4,80 9,70 32,20 35,60 45,35 9,07 Pemasangan Rambu-rambu % 2 Pasang 3 Pasang 4 Pasang 6 Pasang 8 Pasang 10 Pasang 2,298 3,52 6,83 9,7 14,43 19,56 9,08 Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan angka rasio 5 5 5 5 5 5 01:13 0,066 0,059 0,054 0,049 0,045 9,09 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Orang 336 450 500 650 800 950 390,118 396.457 476.539 499.782 346.014 212.582 9,1 Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun Orang 397.287 484.840 544.607 411.055 259.783 10 10,01 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 10,02 Cakupan Layanan Telekomunikasi 10,03 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 10,04 Proporsi rumah tangga dengan akses internet - - - - - 10,05 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi 11 11,01 Persentase koperasi aktif % 7,28 9,04 9,95 11,32 9,09 5 49,76 48,81 49,95 30,71 44,10 44,60 11,02 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 11,03 Persentase BPR/LKM aktif 11,04 Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 32,195 32,791 33,015 33,975 34,217 35,178 99,76 90,10 85,00 86,00 86,50 87,07 12 Penanaman Modal 12,01 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Satuan 9 10 10 10 12 12 18 19 12 13 13 12,02 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Miliar Rp 567,97 30,45 22,39 16,69 16,69 12,03 Rasio daya serap tenaga kerja angka rasio 16,374 16,381 16,381 16,381 16,5 16,5 27,10 15,01 22,01 20,01 25,48 12,04 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13,01 Persentase organisasi pemuda yang aktif 13,02 Persentase wirausaha muda 13,03 Cakupan pembinaan olahraga % 4 2 2 5 3 3 13,04 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 4 4 7 10 15 13,05 Cakupan pembinaan atlet muda % 4 4 7 10 15 13,06 Jumlah atlet berprestasi Orang 8 9 9 11 11 13,07 Jumlah prestasi olahraga 53 8 9 9 11 11 Kominfo Koperasi II-198 � - - c - - c c c . . - . . - - � r-, - . - - . - - . - . � - � - -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 14 Statistik 14,01 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada 14,02 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 14,03 Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 15 Persandian 15,01 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah % 8,57 8,57 8,57 11,43 17,14 16 Kebudayaan 16,01 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Satuan 5 5 6 6 7 7 3 4 6 6 7 8 16,02 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Satuan 2 2 3 4 4 5 10 3 3 4 5 7 16,03 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Satuan 4 6 6 7 8 16,04 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Satuan 4 6 6 7 8 17 Perpustakaan 17,01 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 26,745 28,745 30,745 32,745 34,745 36,745 1.282.184 1.474.928 1.799.408 1.890.890 1.905.604 2.025.625 17,02 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku 25,085 26,558 28,058 29,558 31,058 32,558 44.789 45.830 47.674 48.912 49.746 52.067 17,03 Rasio perpustakaan persatuan penduduk angka rasio 0,00146 0,00146 0,00147 0,00147 0,00146 0,00146 17,04 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 17,05 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 17,06 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 6 6 6 6 6 19 18 Kearsipan 18,01 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 13,7 25,45 45,12 52,45 75,15 85,12 18,02 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 Pariwisata 1,01 Kunjungan wisata 1,02 Lama kunjungan Wisata 1,03 PAD sektor pariwisata % 0,00078 0,06 0,05 0,05 0,14 0,07 2 Pertanian 2,01 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 50,60 50,90 51,30 51,50 51,70 51,90 53,22 53,55 54,30 53,50 53,88 52,38 2,02 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 9,58 9,11 8,30 7,79 7,40 2,03 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 21,06 20,82 20,06 19,97 18,49 Layanan Urusan Pilihan II-199 - - - � . � . . . � � � - . - - f- - - - . - . - - - -� - 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 2,04 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 2,05 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar % 6,20 6,51 6,83 7,17 7,53 7,60 4,89 4,49 4,45 4,97 11,67 2,06 Cakupan bina kelompok petani % 13,35 7,79 6,25 7,35 5,75 3 Kehutanan 3,01 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3,02 Kerusakan Kawasan Hutan 3,03 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 4 Energi Dan Sumber Daya Mineral 4,01 Persentase rumah tangga pengguna listrik 4,02 Rasio ketersediaan daya listrik 4,03 Persentase pertambangan tanpa ijin 5 Perdagangan 5,01 Ekspor Bersih Perdagangan 5,02 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 6 Perindustrian 6,01 Cakupan bina kelompok pengrajin % 29 klp 30 klp 31 klp 33 klp 34 klp 35 klp Na Na Na 35 Na 7 Transmigrasi 7,01 Persentase transmigran swakarsa 8 Kelautan dan Perikanan 8,01 Produksi perikanan % 574.654 602.770 632.254 663.206 695.698 729.809 111,66 86,02 98,97 91,45 98,65 8,02 Konsumsi ikan % 47,85 48,32 48,81 49,29 49,79 50,29 98,44 102,09 104,44 106,53 107,42 8,03 Cakupan bina kelompok nelayan % 26 26 26 26 26 26 58,82 69,61 70,09 71,12 72,2 8,04 Produksi perikanan kelompok nelayan % 11,98 11,00 10,83 10,68 65,00 8,05 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman % Na Na Na Na Na 8,06 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 8,07 Nilai tukar nelayan 1 Perencanaan Pembangunan 1,01 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1,02 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Penunjang Urusan II-200 - - - � - - e . ' . . . - . . - - i-, - r r - - - . . - � 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 1,03 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1,04 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada 1,05 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % Ada Ada Ada Ada Ada Ada 53,69 100,00 100,00 1,06 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 53,69 100,00 100,00 1,07 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 53,69 100,00 100,00 2 Keuangan 2,01 Opini BPK terhadap laporan keuangan opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP 2,02 Persentase SILPA 7,74 2,03 Persentase SILPA terhadap APBD % 7,74 11,67 3,95 2,55 1,31 2,18 % 0,18 0,35 0,54 0,20 0,20 0,20 2,05 Persentase belanja pendidikan (20%) % 41,8 36,92 28,58 25,76 26,16 27,13 2,06 Persentase belanja kesehatan (10%) % 12,92 11,20 13,46 13,41 14,54 14,71 % 47,36 50,83 43,03 41,73 45,53 % 52,64 49,17 56,97 58,27 54,47 2,08 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 3,50 0,33 0,34 0,20 0,22 0,20 2,09 Penetapan APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 3,01 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 6,221 3,23 2,41 2,73 1,97 1,70 3,02 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,33 1,10 1,38 0,78 0,54 3,03 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 15,58 6,51 17,09 12,51 13,21 14,35 3,04 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 35 34 35 40 29 38 3,05 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 3,864 3,06 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Na Na Na Na 215 4 Penelitian dan pengembangan 4,01 Persentase implementasi rencana kelitbangan. 4,02 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penerapan SIDa 4,03 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 4,04 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 2,07 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung : 2,04 Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana II-201 . . -" -� -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) 2019 No ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satuan Target Kinerja Interpretasi Capaian Kinerja Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ 5 Pengawasan 5,01 Persentase tindak lanjut temuan % 87,60 86,20 70,17 92,71 69,50 94,46 5,02 Persentase pelanggaran pegawai % 0 75,00 85,00 90,00 100,00 100,00 5,03 Jumlah temuan BPK 21 20 15 11 19 12 6 Sekretariat Dewan 6,01 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada Ada Ada Ada Ada 6,02 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada Ada 6,03 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada II-202 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-1 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terdapat dua kata kunci utama dalam memahami keuangan daerah, yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan meliputi pungutan pajak, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sementara kewajiban adalah kewajiban daerah untuk membelanjakan uang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, maka dalam setiap periode pemerintahan, analisis keuangan daerah penting untuk dilakukan. Keuangan daerah merupakan motor penggerak percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Untuk itu, substansi mendasar yang dibahas dalam bab ini adalah: (i) Analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, (ii) Analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu. Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemampuan fiskal riil dalam mendanai program-program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan yang akan diuraikan pada bab berikutnya. 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-2 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lalu, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-3 pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu periode tahun 2016-2020 secara umum dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-4 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah) No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 Pendapatan 1.397.284,61 1.292.583,08 1.323.121,88 1.614.765,02 1.452.458,83 1,21 1.1 Pendapatan Asli Daerah 95.564,29 109.172,77 106.865,74 251.302,54 112.603,49 4,39 1.1.1. Pajak Daerah 18.990,36 24.970,80 23.225,73 22.865,00 21.370,00 4,1 1.1.2. Retribusi Daerah 43.080,54 72.814,49 82.620,82 96.100,00 87.500,00 22,46 1.1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 49.917,24 58.551,48 51.463,03 54.622,62 52.201,62 1,72 1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 28.501,67 71.065,38 70.231,62 77.714,92 77.263,34 39,56 1.2 Dana Perimbangan 994.067,31 905.261,28 922.578,72 1.051.464,39 949.583,54 -0,68 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 24.007,46 17.232,16 15.973,08 17.691,27 16.348,91 -8,09 1.2.2. Dana Alokasi Umum 689.096,79 676.991,58 680.212,38 718.676,59 659.004,99 -0,98 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 280.963,06 211.037,55 226.393,26 315.096,53 274.229,64 2,15 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-5 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 307.653,01 278.149,02 293.677,43 311.998,09 390.271,80 6,83 1.3.1 Hibah 6.504,63 9.647,77 51.717,05 54.070,00 83.549,73 135,86 1.3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 45.089,35 43.883,98 42.812,90 55.034,00 52.002,65 4,48 1.3.3. Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus 241.007,23 218.126,53 192.040,06 195.242,49 220.436,24 -1,72 1.3.4. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 15.051,80 6.490,75 7.107,41 7.651,60 34.283,19 77,08 1.3.5 Pendapatan Lainnya - - - - - - 2 Belanja 1.481.088,37 1.283.421,69 1.333.858,53 1.219.599,86 1.225.939,13 -4,37 2.1 Belanja Tidak Langsung 728.180,28 731.112,09 777.190,41 788.034,66 805.855,45 2,59 2.1.1 Belanja Pegawai 517.105,81 472.020,21 489.997,52 476.578,73 486.652,95 -1,38 2.1.2 Belanja Hibah 6.170,30 21.977,27 45.452,08 36.310,63 45.566,56 92,09 2.1.3. Belanja Bantuan Sosial 226,65 371,75 382,70 1.081,00 1.133,00 63,56 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-6 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2.1.4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa 5.061,16 2.586,25 2.881,32 3.247,50 2.997,50 -8,12 2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten /kota dan pemerintah desa 199.423,57 233.989,95 238.416,52 270.266,80 260.505,45 7,24 2.1.6. Belanja tidak terduga 192,80 166,67 60,27 550,00 9.000,00 567,89 2.2 Belanja Langsung 752.908,09 552.309,59 556.668,12 705.079,50 683.586,62 -0,56 2.2.1 Belanja Pegawai 17.647,72 19.390,79 10.344,14 43.528,70 31.478,41 64,09 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 349.739,39 311.756,29 346.509,58 354.288,61 355.084,55 0,69 2.2.3. Belanja Modal 385.520,98 221.162,52 199.814,40 307.262,19 297.023,67 -0,46 3 Pembiayaan Daerah 145.477,65 25.111,52 28.736,15 13.999,51 36.983,23 11,15 3.1. Penerimanaan Pembiayaan 153.171,14 61.676,00 34.253,77 17.999,51 39.983,23 -7,38 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 7.693,49 36.564,48 5.517,62 4.000,00 3.000,00 59,46 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-7 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Guna mendorong peningkatan Pendapatan Daerah pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Selama periode 2016-2020 pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dimana arah kebijakan tersebut meliputi:
1. a.Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distrorsi ekonomi baik angka pendek maupun jangka panjang;
2. b.Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
3. c.Perubahan manajemen keuangan dengan memberikan peran lebih pada kas umum daerah, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki;
4. d.Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
5. e.Peningkatan koordinasi dengan segenap instansi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik ditingkat Daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (0,15%). Pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 11,37% sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar (7,49%), hal ini menunjukkan bahwa terjadi surplus pada pendapatan daerah dari yang ditargetkan. Capaian target pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016-2020 selengkapnya terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-8 Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020, secara keseluruhan ketiga sumber pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-8 Tabel 3.2. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah) No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 Pendapatan 1.397.284,61 1.292.583,08 1.323.121,88 1.614.765,02 1.452.458,83 1,21 1.1 Pendapatan Asli Daerah 95.564,29 109.172,77 106.865,74 251.302,54 112.603,49 4,39 1.1.1. Pajak Daerah 18.990,36 24.970,80 23.225,73 22.865,00 21.370,00 4,1 1.1.2. Retribusi Daerah 43.080,54 7.281,44 8.262,08 9.610,00 8.750,00 -15,57 1.1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 49.917,24 58.551,48 51.463,03 54.622,62 52.201,62 1,72 1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 28.501,67 71.065,38 70.231,62 77.714,92 77.263,34 39,56 1.2 Dana Perimbangan 994.067,31 905.261,28 922.578,72 1.051.464,39 949.583,54 -0,68 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 24.007,46 17.232,16 15.973,08 17.691,27 16.348,91 -8,09 1.2.2. Dana Alokasi Umum 689.096,79 676.991,58 680.212,38 718.676,59 659.004,99 -0,98 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 280.963,06 211.037,55 226.393,26 315.096,53 274.229,64 2,15 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-9 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 307.653,01 278.149,02 293.677,43 311.998,09 390.271,80 6,83 1.3.1 Hibah 6.504,63 9.647,77 51.717,05 54.070,00 83.549,73 135,86 1.3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 45.089,35 43.883,98 42.812,90 55.034,00 52.002,65 4,48 1.3.3. Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus 241.007,23 218.126,53 192.040,06 195.242,49 220.436,24 -1,72 1.3.4. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 15.051,80 6.490,75 7.107,41 7.651,60 34.283,19 77,08 1.3.5 Pendapatan Lainnya - - - - - - Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-9 Sumber pendapatan dengan pertumbuhan terbesar adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu rata-rata 6,83%, diikuti PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39%, sedangkan dana perimbangan pertumbuhan sebesar (0,68%). Namun demikian, meskipun pertumbuhannya paling kecil, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kemudian PAD. Pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. PAD tahun 2016 senilai Rp.95,564 Milyar meningkat menjadi Rp.109,17 Milyar di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan senilai 106,17 Milyar. Kemudian meningkat kembali menjadi Rp.113,77 Milyar pada tahun 2019, dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 senilai Rp.112,60 Milyar. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan belanja pemerintah (refocusing) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tingkat komsumsi masyarakat yang rendah dan sektor usaha yang belum bergerak ke arah positif. Dana perimbangan mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020, tahun 2016 mengalami penurunan dari Rp.994,07 Milyar menjadi Rp.905,26 Milyar pada tahun 2017 kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp.1.051,46 Triliun rupiah pada tahun 2019. Dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2020 senilai Rp.949,58 Miliar. Turunnya realisasi dana perimbangan tersebut disebabkan karena realisasi Dana Alokasi Umum lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019, sama halnya dengan Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami trend peningkatan dari tahun 2016-2020. Walaupun pada tahun 2016 terjadi penurunan dari Rp.307,65 Milyar menjadi Rp.278,15 Milyar di tahun 2017. Tetapi, pada tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan menjadi Rp.390,27 Milyar. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh adanya pertumbuhan positif dari komponen hibah dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sepanjang periode tahun 2016-2020, proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-10 Grafik 3.1. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016-2020 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun proporsi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin. Demikian halnya dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan sebesar 4,85 poin. Peningkatan proporsi kedua sumber pendapatan tersebut, mengakibatkan proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan dari 71,14% pada tahun 2016 menjadi 65,38% pada tahun 2020 atau turun sebesar 5,77 poin. Penurunan Dana Perimbangan disebabkan oleh kontribusi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 69,40% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,88%. Analisis lebih lanjut tentang pendapatan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
  1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel 3.3. menunjukkan PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2016- 2020 berdasarkan sumber pendapatan. Nilai PAD Kabupaten Luwu 6,84 8,45 8,08 7,70 7,75 71,14 70,04 69,73 71,18 65,38 22,02 21,52 22,20 21,12 26,87 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-11 selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp95,56 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp112,60 milyar pada tahun 2020 atau meningkat sejumlah Rp17,04 milyar. PAD pada tahun 2019 yang mencapai Rp115,65 merupakan jumlah PAD yang paling tinggi selama periode 2016-2020. Tabel 3.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuhan (%) Pajak Daerah 18.990,36 24.970,80 23.225,73 22.865,00 21.370,00 2,67 Retribusi Daerah 43.080,54 7.281,45 8.262,08 9.610,00 8.750,00 -41,92 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 4.991,72 5.855,15 5.146,30 5.462,26 5.220,16 1,72 Lain-lain PAD yang Sah 28.501,67 71.065,38 70.231,62 77.714,91 77.263,34 39,56 Total 95.564,29 109.172,77 106.865,74 115.652,17 112.603,5 Pertumbuhan (%) 14,24 -2,11 8,22 -2,64 4,43 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan pajak daerah pada grafik 3.2. mengalami trend penurunan dilihat dari tahun 2017- 2020 senilai 24.970,80 juta rupiah menjadi 21.370 juta rupiah pada tahun 2020. Penurunan yang tejadi di Kab, Luwu. Penurunan ini disebabkan karena seluruh komponen mengalami penurunan dari periode sebelumnya dan disebabkan dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 penerimaan pendapatan asli daerah juga harus terkoreksi cukup dalam. Retribusi daerah mengalami fluktuasi, tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dari Rp.43,08 Milyar menjadi Rp.7,28 Milyar pada tahun 2017 kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp.9,61 Milyar pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.8,75 Milyar. Penurunan yang terjadi pada retribusi daerah karena seluruh komponen retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif dan yang paling berkontribusi negative yaitu retribusi jasa usaha. Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Tahun 2016 senilai Rp.4,99 Milyar meningkat menjadi Rp.5,88 Milyar tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu senilai Rp.5,15 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 28.501,67 • • 77.714,91 77.263,34 50.000,00 l 45_000,00 lB.080,54 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 21.370,00 8.750,00 22.865,00 9.610,00 23.225,73 8.262,08 24.970,80 18.990,36 7 .281,45 I 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 Retribusi Daerah Hasil PerlJelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan .;)I Pajak Daerah • Lain-lain PAD yang Sah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-12 kembali mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.5,46 Milyar dan kembali menurun pada tahun 2020 senilai Rp.5,22 Milyar. Grafik 3.2. Perkembangan Komponen PAD Kab. Luwu Tahun 2016-2020 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Tahun 2016 senilai Rp.28,50 Milyar meningkat menjadi Rp.71,06 tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu senilai Rp.70,23 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.77,71 Milyar dan kembali menurun pada tahun 2020 seniali Rp.77,26 Milyar. Penurunan yang tejadi pada tahun 2020 disebabkan adanya ketidakstabilan perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19. Apabila dilihat dari proporsi masing-masing komponen terhadap total PAD, terjadi perubahan yang signifikan antara retribusi daerah dengan Lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD pada tahun 2016 dengan kontribusi masing-masing sebesar 45,08%, tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2017-2020 sebesar 7,77%. Sedangkan pada tahun 2017-2018, kontribusi terbesar diberikan oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu masing- masing sebesar 22,87%, 65,09%, 65,72%, 67,20% dan 68,62. Komponen PAD yang paling rendah kontribusinya selama periode tersebut adalah • • • Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-13 hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu rata-rata 4,95%. Sedangkan pajak daerah berkontribusi rata-rata sebesar 20,65%. Proporsi komponen PAD terhadap PAD sebagaimana terlihat pada gamber berikut. Grafik 3.3. Proporsi Komponen PAD terhadap PAD Tahun 2016-2020 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Analisis lebih lanjut tentang PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2016- 2020 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
6. a.Pajak Daerah Selama periode tahun 2016-2020, pajak daerah di Kabupaten Luwu berkembang positif dan tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,71%, dengan nilai Rp.18.99 milyar pada tahun 2016 meningkat menjadi 23.59 milyar pada tahun 2020. Total pendapatan daerah dari pajak daerah selama periode tersebut adalah sejumlah 91,23 milyar. Jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Luwu terdiri dari: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 7) Pajak Air Bawah Tanah, 8) Pajak Sarang Burung 19,87 22,87 21,73 19,77 18,98 45,08 6,67 7,73 8,31 7,77 5,22 5,36 4,82 4,72 4,64 29,82 65,09 65,72 67,20 68,62 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah � Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-14 Walet, 9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selama periode tahun 2016-2020, terdapat 6 komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan, sedangkan sisanya mengalami penurunan yaitu pajak hotel,pajak restoran, pajak air bawah tanah dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sumber pajak dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai 88,51%, diikuti pajak sarang burung walet yaitu rata-rata tumbuh sebesar 35,82%, dan pajak hiburan yang tumbuh rata-rata 34,51%. Dapat kita lihat pada tabel 3.4. bahwa pajak sarang burung walet dimulai pada tahun 2018 namun memiliki trend peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.1,90 juta menjadi Rp.3,95 Juta pada tahun
  1. 2020.Sedangkan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.94,25 Juta menjadi Rp.59,62 Juta pada tahun 2020 sehingga mengalami rata-rata pertumbuhan yang negative sebesar - 6,17%. Selain itu pajak restoran juga mengalami pertumbuhan negative sebesar (4,19%). Tabel 3.4. Realisasi PAD dari Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuhan (%) 1 Pajak Hotel 94,25 115,48 107,79 116,94 59,620 -6,17 2 Pajak Restoran 1.975,57 1.959,56 2.065,63 2.116,96 1.620,64 -4,09 3 Pajak Hiburan 15,05 8,75 11,71 37,50 9,68 34,51 4 Pajak Reklame 535,12 658,85 632,70 641,98 586,41 2,99 5 Pajak Penerangan Jalan 6.806,00 8.704,67 10.309,0 6 10.560,1 7 10.686,1 8 12,49 6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 3.336,80 3.909,61 3.192,28 4.089,84 2.675,56 -1,91 7 Pajak Air Bawah Tanah 16,28 18,15 19,59 18,64 14,46 -1,96 8 Pajak Sarang Burung Walet - - 1,90 5,03 3,95 35,82 9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5.389,78 5.552,04 5.401,74 6.488,98 6.084,24 3,55 10 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 821,50 4.043,68 1.483,34 1.472,67 1.853,01 88,51 Total 18.990, 36 24.970, 80 23.225, 73 25.548, 71 23.593, 75 Pertumbuhan (%) 31,49 -6,99 10,00 -7,65 6,71 Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 t 25,99 - 45,00 -,-------------------------------� 0,50 42,79 Pajak Restoran 42,29 40,00 35,00 30,00 25,00 34,86 22,23 0,43 21,63 24,37 - Pajak Reklame 0,40 - Perek Penerangan Ja1an 0,35 - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 0,30 - Pa1ak Bumi dan Banqunan (PBB) 0,25 ----< 0,45 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2017 2018 2019 2020 0,20 0,15 0,10 0,05 - Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) -c-Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Air Bawah Tancil O,OO --Pajak Sarang Burung Walet Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-15 Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu Rp.47,07 milyar atau 40,45% dari total pendapatan dari pajak daerah, diikuti Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai Rp28,92 milyar atau 24,85%, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan nilai Rp17,20 milyar atau 14,79%. Grafik 3.4. Postur Pajak Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Pada grafik 3.4. pajak hotel mengalami penurunan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 0,24% pada tahun 2020 dari 0,47%. Penurunan ini diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada perekonomian Kabupaten Luwu. Sama halnya dengan pajak reklame yang menyebabkan penurunan kontribusi terhadap pajak daerah yaitu sebesar 10,71% pada tahun 2020 dari 16,38% tahun 2019. Dikarenakan menurunnya seluruh aktifitas yang berkaitan dengan reklame akibat dari Covid-19. Sedangkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 7,42% tahun 2020. Hal ini � l L Pajak Daerah 26.000.00 ?5509'CD 25.CIIIO,CII 24.500,00 24.000,00 25.548,71 Pajak Daerah 23.500,00 24.970 23.000,00 23.593,'75 23.225,173 22.500,00 22.000,00 2017 2018 2019 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-16 ditandai dengan adanya pembangunan perumahan baru yaitu perumahan Diamond Topokka di Kab. Luwu. Jika dilihat grafik 3.5. bahwa perkembangan pajak daerah dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 pajak daerah senilai Rp.24,97 Milyar menjadi Rp.23,23 Milyar di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan senilai 25,55 Milyar dan kembali menurun menjadi 23,59 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perekonomian daerah sedang mengalami lesuh, penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak juga menurun khususnya dibidang pajak hotel dan hiburan. Pada tahun 2020 Kab. Luwu mengalami kontraksi akibat dari banyaknya tempat hiburan yang tutup pada awal masa pandemi Covid-19 dan merosot tajam jumlah pengunjung hotel akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Grafik 3.5. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020
7. b.Retribusi Daerah Rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari retribusi daerah selama periode 2016-2020 menunjukkan angka yang menurun yaitu (22,78%). Kondisi ini disebabkan adanya perubahan penatausahaan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum tahun 2017, pendapatan rumah sakit tersebut dikelompokkan kedalam Retribusi Jasa Umum yang merupakan komponen dari retribusi daerah. Maka dari itu retribusi jasa umum mengalami Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-17 penerimaan yang tinggi sebesar Rp.40,11 Milyar pada tahun 2016. Tetapi sejak tahun 2017, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, seluruh rumah sakit dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tahun 2017-2020 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp.5,32 Milyar. Dari tabel 3.1 terlihat bahwa selama periode tahun 2016-2020, komponen retribusi daerah hanya mengalami pertumbuhan yang negatif. Retribusi daerah yang paling rendah yaitu retribusi jasa usaha sebesar (21,12%), kemudian retribusi jasa umum sebesar (16,39%). Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Retribusi Jasa Umum yaitu Rp. 60,37 Milyar atau 82,95% dari total pendapatan daerah dari retribusi daerah yang mencapai Rp72,71 Milyar. Sedangkan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu, dengan nilai Rp4,75 Milyar atau 6,53%.
8. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Selama periode tahun 2016-2020, komponen PAD ini tumbuh sebesar 1,72% dengan total nilai Rp26,68 miliar, yang diperoleh dari dividen BPD Sulselbar. Tabel 3.5. Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuhan (%) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.991, 72 5.855, 15 5.146, 30 5.462, 26 5.220, 16 1,72 Pertumbuhan (%) 17,30 -12,11 6,14 -4,43 Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 � Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-18
9. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan; 3) jasa giro; 4) pendapatan bunga; 5) tuntunan ganti rugi; 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 7) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Tabel 3.6. Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumb uhan (%) 1 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 197,44 1.103,86 612,20 308,95 727,63 125,13 2 Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan - - - 3 Jasa Giro 5.027,59 3.101,29 2.446,69 3.223,49 2.841,12 -9,88 4 Pendapatan Bunga 4.516,28 3.306,23 2.444,85 3.442,95 3.163,09 -5,04 5 Tuntutan Ganti Rugi 1.092,48 559,84 1.142,10 1.390,04 310,87 -0,17 6 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7 Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 17.667,88 62.994,15 63.585,78 66.823,03 80.480,91 70,75 Total 28.501,67 71.065,38 70.231,62 75.188,46 87.523,62 Pertumbuhan (%) 149,34 -1,17 7,06 16,41 42,91 Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020 Selama periode tahun 2016-2020, terdapat komponen yang mengalami fluktuasi yaitu hasil penjualankekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, tuntutan ganti rugi. Sedangkan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah mengalami Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-19 peningkatan. Secara keseluruhan komponen ini tumbuh sebesar 42,91% dengan nilai total Rp332,51 Milyar. Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu 125,13%, diikuti Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah yang tumbuh sebesar 70,75%. Sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nilai Rp291,55 Milyar atau sebesar 87,68% yaitu Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah .
  1. 2.Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama meliputi: 1) Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tabel 3.7. Nilai Dana Perimbangan Kabupaten Luwu selama periode 2019-2020 mengalami penurunan dari 994,07 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp935,06 Milyar pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (1,08%). Komponen dana perimbangan dengan pertumbuhan tertinggi adalah DAK, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,39%. Sedangkan DAU dan DBH mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar (8,10%) dan (1,22%). Tabel 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuha n (%) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 24.007,46 17.232,16 15.973,08 13.831,26 16.117,17 -8,10 Dana Alokasi Umum 689.096,79 676.991,58 680.212,38 718.676,59 652.082,66 -1,22 Dana Alokasi Khusus 280.963,06 211.037,55 226.393,26 310.976,42 266.859,99 1,39 Total 994.067,31 905.261,28 922.578,72 1.043.484,27 935.059,82 Pertumbuhan (%) -8,93 1,91 13,11 -10,39 -1,08 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu • • Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-20 Selama periode tahun 2016-2020, kontribusi masing-masing komponen terhadap total dana perimbangan mengalami fluktuasi. Komponen yang paling besar memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan adalah DAU dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,29%, sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 1,82%. Grafik 3.6. Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. (2020) Pada grafik 3.7. realisasi komponen dana perimbangan secara garis besar mengalami penurunan. Pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dilihat dari Trend mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya untuk refocusing dan simplifikasi bidang/kegiatan dalam pemenuhan gap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Komponen Dana Alokasi Umum juga mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai Rp.718,67 Milyar menjadi Rp.652,08 Milyar. Hal ini disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19. Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai Rp.13,83 Milyar menjadi Rp.16,12 Milyar. kenaikan pada pos DBH merupakan hasil penyesuaian dengan kenaikan target penerimaan pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau (CHT). 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,42 1,90 1,73 1,33 1,72 1,82 69,32 74,78 73,73 68,87 69,74 71,29 28,26 23,31 24,54 29,80 28,54 26,89 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak ., ·--- -· -- ( -• ....,uo1u- ... 71a.6,.,s,�� • o.no .... HUN �•Jol</bocl ..... _.,, ...i-- JO.QIIQ,00 15.-00 �-m ,.-,DO ·� (a) Dana Alokasi Khusus (b} Dana Alokasi Umum 652.0SJ,'6 1oi, .. 10111017 1:11) 000,00 700.000,00 11&7"-''Jl.5-3 U0.1U,H� UD.000,00 --� 6l0.000,00 •• - -- ·- .., .., - ·- - -· - (c) Dana Bagi Hasd Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak �017 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-21 Grafik 3.7. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2017-2020 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. (2020)
  2. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selama periode tahun 2016-2020, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami trend penurunan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan pada Tabel 3.8. Dapat dilihat terjadi penurunan dari tahun 2016 menuju tahun 2020 yaitu senilai Rp. 307,65 Milyar menjadi Rp. 300,94 Milyar pada tahun
  3. 2020.Meskipun memiliki trend yang menurun, tapi pada tahun 2017- 2020 mengalami peningkatan yaitu senilai Rp. 278,15 Milyar menjadi Rp. 300,94 Milyar. I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-22 Jika dilihat dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki rata-rata pertumbuhan positif yaitu Hibah yang mencapai 134,08%, yang artinya setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Kemudian dilanjutkan oleh Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah yang mencapai 21,10%. Sedangkan untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami pertumbuhan negatif yaitu (7,34%) dan yang paling terendah adalah dana bai hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya mencapai (11,73%). Hal ini dikarenakan dari tahun 2016-2020 mengalami trend penurunan pada realisasi pendapatan daerah yang sah. Tabel 3.8. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 (Dalam jutaan rupiah Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuha n (%) Hibah 6.504,63 9.647,77 51.717,05 57.882,20 81.050,04 134,08 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 45.089,35 43.883,98 42.812,90 38.716,66 26.229,41 -11,73 Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus 241.007,23 218.126,53 192.040,06 195.242,48 176.516,82 -7,34 Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 15.051,80 6.490,75 7.107,41 7.646,09 17.143,71 21,10 Pendapatan Lainnya - - - Total 307.653,01 278.149,02 293.677,43 299.487,43 300.939,98 Pertumbuhan (%) -9,59 5,58 1,98 0,49 -0,39 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditujukkan pada table 3.10 dapat dilihat bahwa yang paling dominan yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Hibah. Sementara Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya meemiliki kontribusi yang paling rendah terhadap total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Tabel 3.9. Struktur Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Hibah 2,11 3,47 17,61 19,33 26,93 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 14,66 15,78 14,58 12,93 8,72 Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus 78,34 78,42 65,39 65,19 58,66 Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 4,89 2,33 2,42 2,55 5,70 Pendapatan Lainnya Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-23 3.1.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016-2020, disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan umum anggaran serta realisasi penggunaan anggaran, maka diperoleh perbandingan belanja daerah seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini. Grafik 3.8. Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah) Berdasarkan grafik 3.8. terlihat bahwa selama periode tahun 2016- 2020 anggaran belanja daerah yang disediakan untuk belanja tidak langsung adalah di atas 50% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-24 Tidak Terduga. Sedangkan untuk belanja langsung di atas 40% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Selama periode 2016 sampai 2020, belanja tidak langsung tercatat terus mengalami peningkatan mulai tahun 2016-2018 baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dan untuk tahun 2020 kembali meningkat. Pada tahun 2016, realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp728,18 Milyar dari anggaran Rp.745,82 Milyar dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 751,90 Milyar dari anggaran Rp.805,85 Milyar. Komponen yang memberikan kontribusi atas peningkatan belanja tidak langsung adalah belanja hibah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 101,77%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan. Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2016 sampai 2020, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2018- 2019 terjadi peningkatan pada realisasi senilai Rp. 666,21 Milyar dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan realisasi menjadi Rp. 588,90 Milyar. Belanja Pegawai memiliki pertumbuhan yang positif sebesar 46,28%, sedangkan untuk belanja modal memiliki pertumbuhan yang negatif sebesar (2,32%) yang artinya setiap tahun mengalami penurunan realisasi. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara proporsi realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak sepenuhnya diserap yang disebabkan adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa serta pengadaan belanja modal. Sedangkan dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68%. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 3,33%, sedangkan belanja langsung memiliki pertumbuhan yang negative sebesar (1,38%). Belanja pegawai memiliki realisasi trend penurunan dimana pada tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.517,11 Milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp.462,99 Milyar rupiah pada tahun 2020. Sedangkan belanja hibah memiliki peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2016 senilai Rp.6,17 Milyar rupiah menjadi Rp.33,95 Milyar pada tahun 2020. Belanja bantuan sosial meningkat tajam dari Rp.226,65 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp.1.00 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Kab. Luwu. Belanja bagi hasil Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-25 kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa mengalami penurunan dari tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.5,06 Milyar di tahun 2016 menjadi Rp.2,65 Milyar pada tahun 2020. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.199,42 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.247,85 Milyar di tahun 2020. Belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang cukup tajam dari Rp.192,8 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp.9,0 Milyar rupiah pada tahun 2020. Belanja pegawai pada komponen belanja langsung mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.17,65 Milyar meningkat menjadi Rp.27,86 Milyar pada tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp.349,74 Milyar pada tahun 2016 menurun menajdi Rp.311,35 Milyar pada tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi belanja modal mengalami penurunan yaitu tahun 2016 senilai Rp.385,52 Milyar menjadi Rp.249,69 Milyar. hal ini disebabkan karena anggaran lebih diutamakan kepada bidang kesehatan dan bantuan sosial. sebagaimana ditunjukkan dalam proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-26 Tabel 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) No. URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 Belanja 1.481.088,37 1.283.421,69 1.333.858,53 1.219.599,86 1.225.939,13 -4,37 1.1 Belanja Tidak Langsung 728.180,28 731.112,09 777.190,41 788.034,66 805.855,45 2,59 1.1.1 Belanja Pegawai 517.105,81 472.020,21 489.997,52 476.578,73 486.652,95 -1,38 1.1.2 Belanja Hibah 6.170,30 21.977,27 45.452,08 36.310,63 45.566,56 92,09 1.1.3. Belanja Bantuan Sosial 226,65 371,75 382,70 1.081,00 1.133,00 63,56 1.1.4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.061,16 2.586,25 2.881,32 3.247,50 2.997,50 -8,12 1.1.5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 199.423,57 233.989,95 238.416,52 270.266,80 260.505,45 7,24 1.1.6. Belanja tidak terduga 192,80 166,67 60,27 550,00 9.000,00 567,89 1.2 Belanja Langsung 752.908,09 552.309,59 556.668,12 705.079,50 683.586,62 -0,56 1.2.1 Belanja Pegawai 17.647,72 19.390,79 10.344,14 43.528,70 31.478,41 64,09 1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 349.739,39 311.756,29 346.509,58 354.288,61 355.084,55 0,69 1.2.3. Belanja Modal 385.520,98 221.162,52 199.814,40 307.262,19 297.023,67 -0,46 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-27 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Komponen Penerimaan Daerah meliputi 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 6) Penerimaan Piutang Daerah; dan 7) Penerimaan Pihak Ketiga. Sedangkan komponen Pengeluaran Daerah meliputi: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; 4) Pemberiaan Pinjaman Daerah; 5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan 6) Pengeluaran Pihak Ketiga. Secara garis besar analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada tabel 3.11. penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan dari Rp.153,17 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.38,46 Milyar, sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 6,28%. Hal ini disebabkan penerimaan pajak di daerah merosot akibat pandemi. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp.7,69 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.11,25 Milyar pada tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 110,94%. Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata pertumbuhan (%) Pembiayaan Daerah 145.477,65 25.111,52 28.736,15 13.991,04 27.209,69 -6,28 Penerimanaan Pembiayaan 153.171,14 61.676,00 34.253,77 18.000,66 38.465,64 -9,49 Pengeluaran Pembiayaan 7.693,49 36.564,48 5.517,62 4.009,62 11.255,95 110,94 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. • • Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-28 Pada grafik 3.9. Komponen penerimaan pembiayaan yang mempunyai porsi paling besar adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Kabupaten Luwu mencapai Rp.38,46 Milyar pada tahun 2020 atau sebesar 99,9% dari total penerimaan pembiayaan. Sama halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.11,25 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari pengeluaran pembiayaan lainnya senilai Rp.8,26 Juta tahun 2020 atau sebesar 73,35%. Grafik 3.9. Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. 3.1.2. Neraca Daerah Neraca daerah mengambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legeslatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana. 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 2017 2018 2019 2020 61.676,00 34.253,77 18.000,66 38.465,6436.564,48 5.517,62 4.009,62 11.255,95 Penerimanaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-29 Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancer (current ratio) dan rasio quick (quick ratio). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total asset (debt to asset ratio) dan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu serta rata-rata pertumbuhannya secara rinci ditunjukkan pada tabel 3.15. Tabel 3.12. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2019 No. Uraian 2017 2018 2019 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 ASET 1.1 ASET LANCAR 68.482.513.858,24 59.189.962.307,86 82.070.878.520,16 12,54 1.1.1. Kas 34.659.325.761,09 18.390.249.700,15 38.918.959.761,51 32,34 1.1.2. Piutang 20.900.318.427,74 31.039.150.525,45 33.729.673.526,75 28,59 1.1.3. Beban Dibayar Dimuka 46.206.220,30 27.668.151,88 123.287,67 -69,84 1.1.4. Persediaan 12.876.663.449,11 9.732.893.930,38 9.422.121.944,23 -13,8 1.2 ASET TETAP 1.931.578.718.102,4 6 1.997.487.381.922,1 0 2.315.857.996.217,3 6 9,68 1.2.1. Tanah 400.576.134.240,00 405.755.027.640,00 407.530.246.441,00 0,87 1.2.2. Peralatan dan Mesin 340.062.601.339,13 383.986.760.730,52 454.238.831.994,98 15,61 1.2.3. Gedung dan Bangunan 657.911.372.388,39 715.286.124.498,84 914.886.195.544,03 18,31 1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.025.948.372.911,80 117.954.658.281,76 1.321.010.229.934,29 465,71 1.2.5. Aset Tetap Lainnya 61.343.154.003,20 70.983.655.954,20 83.101.230.873,20 16,39 1.2.6. Konstruksi dalam Pekerjaan 4.737.007.010,00 40.000.124.119,75 7.141.276.127,46 331,14 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-30 No. Uraian 2017 2018 2019 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -558.999.923.790,06 -736.478.969.302,97 -872.050.014.697,60 25,08 1.3 ASET LAINNYA 50.360.673.670,00 46.116.441.255,07 40.134.345.997,00 -10,7 1.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.3.2. Tagihan Jangka Panjang 139.549.310,00 139.549.310,00 30.450.400,00 -39,09 1.3.3. Aset Tak Berwujud 11.455.278.590,00 20.369.528.728,00 9.938.467.062,00 13,3 1.3.4. Aset Lain-lain 38.765.845.770,00 25.607.363.217,07 30.165.428.535,00 -8,07 1.4 INVESTASI JANGKA PANJANG 50.164.313.810,00 52.247.608.635,00 53.077.945.089,00 2,87 1.4.1 Investasi Non Permanen 1.025.858.590,00 746.036.220,00 456.093.975,00 -33,07 1.4.2. Investasi Permanen 49.138.455.220,00 51.501.572.415,00 52.621.851.114,00 3,49 JUMLAH ASET DAERAH 2.100.586.219.440,7 0 2.155.041.394.120,0 3 2.491.141.165.823,5 1 9,09 2 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 10.879.043.867,40 12.322.729.007,57 17.097.378.328,22 26,01 2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 390.306.729,00 390.742.547,00 390.671.455,00 0,05 2.1.2. Pendapatan Diterima DiMuka 565.285.175,95 511.946.825,12 542.405.479,86 -1,74 2.1.3. Utang Beban 8.467.533.488,00 10.296.788.918,00 16.090.370.093,36 38,93 2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 1.386.628.173,45 1.049.319.417,45 -62,16 2.1.5. Utang Kepada Pihak Ketiga 69.290.301,00 73.931.300,00 73.931.300,00 3,35 3 EKUITAS 2.089.707.175.573,3 0 2.142.718.665.112,4 6 2.474.043.787.495,2 9 9 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.100.586.219.440,7 0 2.155.041.394.120,0 3 2.491.141.165.823,5 2 9,09 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan perkembangan pengelolaan neraca daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-31
  4. 1.Aset Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara umum asset terbagi atas asset lancar, surat berharga baik berupa investasi jangka panjang maupun jangka pendek, asset tetap dan asset lainnya. Selama periode 2017-2020 rata-rata pertumbuhan asset Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar 9,09% per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis asset antara lain asset lancer, dimana asset ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,54% per tahun, investasi jangka panjang naik sebesar 2,87% per tahun, asset tetap rata-rata naik sebesar 9,68% per tahun. Sedangkan asset lainnya rata-rata memiliki pertumbuhan negative sebesar -10,70% per tahun.
  5. 2.Kewajiban Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesainnya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi: 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga; 2) Pendapatan diterima di muka; 3) Utang beban; 4) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan 5) Utang pada Pihak Ketiga, dimana kewajiban ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,01% per tahun. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, sampai akhir tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu tidak memiliki kewajiban.
  6. 3.Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2020 tumbuh rata- rata sebesar 9,00% setiap tahunnya. Analisis likuiditas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Luwu dapat dijelaskan sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-32
  7. 1.Rasio Lancar (Current Ratio), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai current ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sebesar 6,29% dan menurun pada tahun 2019 sebesar 4,8%.
  8. 2.Rasio Cepat (Quick Ratio), yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel tersebut, quick ratio tahun 2017 sebesar 5,11 % dan terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 4,25%.
  9. 3.Rasio Kas (Cash Ratio), yaitu Analisis ini memberi informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang dapat segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Rasio kas juga mengalami penurunan dari 3,2% menjadi 2,28% pada tahun 2019. Tabel 3.13. Analisi Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu Tahun 2017-2019 No Uraian 2017 2018 2019 Rasio Solvabilitas 1. Rasio Total Utang terhadap Modal 0,5206 0,5751 0,6911 2. Rasio Total Hutang terhadap Aset 0,5179 0,5718 0,6863 Sumber: BPKAD Kab. Luwu (diolah) Analisis Solvabilitas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  10. 1.Rasio Hutang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2017 sebesar 0,52 tahun 2018 sebesar 0,57 dan tahun 2019 sebesar 0,69.
  11. 2.Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Debt to Asset Ratio), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-33 dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2017 sebesar 0,51, tahun 2018 sebesar 0,57, dan tahun 2019 sebesar 0,68. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  12. 1.Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
  13. 2.Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
  14. 3.Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  15. 1.PAD yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-34
10. a.Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan Non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
11. b.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
12. c.Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekoNomormian;
13. d.Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
14. e.Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
15. f.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
16. g.Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
17. h.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
18. i.Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
  1. 2.Dana Perimbangan, yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
19. a.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
20. b.Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
21. c.Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
  1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonormi khusus, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-35 bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan dana perimbangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:
  2. 1.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
  3. 2.Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
  4. 3.Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
  5. 4.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  6. 5.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-36
  7. 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  8. 7.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
  9. 8.Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10%, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
  10. 9.Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
  11. 10.Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
22. a.Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. b.Mengalokasikan belanja Non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaiman yang disajikan pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-37 Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuha n (%) A Belanja Tidak Langsung 423.127.516.476,00 391.307.199.973,00 407.849.325.585,00 417.891.880.738,00 405.949.993.743,00 -0,92 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 395.163.624.976,00 361.129.918.265,00 365.892.837.648,00 380.445.288.448,00 377.340.888.273,00 -1,03 2 Belanja Tambahan Penghasilan 25.016.141.500,00 25.958.406.708,00 40.534.262.937,00 35.904.592.290,00 27.857.497.971,00 6,52 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 2.143.000.000,00 3.193.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 -6,49 4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah 804.750.000,00 1.025.875.000,00 1.022.225.000,00 1.142.000.000,00 301.607.499,00 -8,69 B Belanja Langsung 102.007.829.039,00 100.149.468.958,00 122.909.057.064,00 153.881.738.169,00 123.089.397.639,00 6,52 1 Belanja Honorarium PNS 15.710.612.177,00 17.486.239.500,00 7.914.239.000,00 7.455.814.121,00 6.756.319.500,00 -14,65 2 Belanja Uang Lembur 1.788.903.000,00 1.904.546.000,00 2.429.902.069,00 2.303.485.600,00 1.289.561.000,00 -3,79 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 91.700.000,00 30.000.000,00 63.750.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,52 4 Belanja Kursu, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 3.930.669.000,00 1.935.207.750,00 1.854.285.700,00 1.495.136.597,00 1.116.640.300,00 -24,91 5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 14.646.750.100,00 16.561.465.290,00 26.503.113.818,00 25.227.292.053,00 25.808.753.557,00 17,65 6 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai - - - 17.412.232.694,00 10.600.816.599,00 -39,12 7 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.268.354.600,00 1.107.171.500,00 1.196.349.882,00 1.487.905.545,00 893.412.500,00 -5,06 8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 726.201.850,00 1.015.315.400,00 1.121.737.636,00 2.168.906.181,00 155.143.000,00 12,70 9 Belanja Perjalanan Dinas 40.492.772.533,00 48.055.467.818,00 57.415.933.915,00 50.637.492.218,00 27.743.058.824,00 -4,72 10 Belanja Perjalanan Pindah Tugas - - - 11 Belanja Pemulangan Pegawai - - - 12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan 23.351.865.779,00 12.054.055.700,00 24.409.745.044,00 45.678.473.160,00 48.705.692.359,00 36,97 TOTAL 525.135.345.515,000 491.456.668.931,000 530.758.382.649,000 571.773.618.907,00 529.039.391.382,00 0,46 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-38 Pada tabel 3.19 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuatif baik dari sisi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Rata-rata pertumbuhan untuk belanja tidak langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja langsung dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar (0,92%) per tahun dan 6,52% per tahun Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 No Tahun Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Persentas e (a/b)*100 (a) (b) © 1 2016 525.135.345.515,000 1.488.781.858.138,00 35,27 2 2017 491.456.668.931,000 1.319.986.167.523,00 37,23 3 2018 530.758.382.649,000 1.339.376.148.125,39 39,63 4 2019 509.307.545.818,000 1.179.967.686.353,00 43,16 5 2020 490.846.163.172,000 1.101.551.198.736,13 44,56 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu(diolah) Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, pada tabel 3.20. dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain analisis tentang pemenuhan kebutuhan aparatur juga perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan dalam tabel 3.21. berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-39 Tabel 3.16. Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Pertumbuhan (%) A Belanja Tidak Langsung 608.188,30 623.248,13 653.425,46 689.821,31 663.250,48 2,26 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 395.163,62 361.129,92 365.892,84 380.445,28 377.340,88 -1,03 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 2.143,00 3.193,00 400,00 400,00 450,00 -6,49 3 Belanja Hibah 6.170,30 21.977,27 45.452,08 35.000,54 33.952,85 84,25 4 Belanja Bantuan Sosial 226,65 371,75 382,70 866,50 1.004,03 52,31 5 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.061,16 2.586,25 2.881,32 2.842,20 2.650,33 -11,40 6 Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 199.423,57 233.989,95 238.416,52 270.266,79 247.852,39 6,07 B Pembiayaan Pengeluaran 7.693,49 36.564,48 5.517,62 4.009,62 3.008,26 59,51 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.000,00 7.000,00 5.500,00 4.000,00 3.000,00 -18,43 2 Pembayaran Utang Pemda 29.445,13 3 Pengeluaran Pembiayaaan Lainnya 693,49 119,35 17,62 9.62 8,26 -56,89 TOTAL (A+B) 615.881,79 659.812,61 658.943,08 693.830,93 666.258,74 2,08 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel 3.21. bahwa rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung lebih kecil dari pembiayaan pengeluaran yaitu sebesar 2,26% dan 59,51%. Pada pembiayaan pengeluaran terdapat pembayaran utang pemda pada tahun 2017, namun pada tahun 2018-2020 sudah tidak terdapat data tersebut. Maka dari itu, realisasi pada tahun 2017 meningkat secara signifikan mencapai Rp. 36,56 Milyar. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan senilai Rp. 5,52 Milyar. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan surplus ataupun defesit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defesit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi: a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil; b) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); dan d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-40
24. a.Analisis Sumber Penutup Defesit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk defisit riil anggaran. Perkembangan defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan pada tabel 3.17. berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-41 Tabel 3.17. Penutup Defesit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.397.284.611.385,39 1.292.583.077.131,60 1.323.121.884.246,45 1.473.541.520.417,36 1.372.899.156.935,71 Dikurangi 2 Belanja Daerah 1.481.088.366.252,00 1.283.421.687.609,00 1.333.858.528.125,39 1.175.958.066.703,00 1.090.295.246.636,13 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 7.693.491.886,00 36.564.479.914,00 5.517.620.000,00 4.009.619.650,00 11.255.952.100,00 A Defesit Riil (91.497.246.752,61) (27.403.090.391,40) (16.254.263.878,94) 20.464.829.153,36 20.845.226.813,58 Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan : 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya 153.165.357.869,10 61.673.896.116,49 34.252.571.032,09 17.999.507.153,15 38.465.486.306,51 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.785.000,00 2.108.400,00 1.200.000,00 1.150.000,00 150.000,00 6 Penerimaan Piutang Daerah B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 153.171.142.869,10 61.676.004.516,49 34.253.771.032,09 18.000.657.153,15 38.465.636.306,51 A-B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan 61.673.896.116,49 34.272.914.125,09 17.999.507.153,15 38.465.486.306,51 59.310.863.120,09 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-42 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016-2018 APBD Kabupaten Luwu mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Sedangkan pada tahun 2019-2020 APBD Kabupaten Luwu mengalami surplus, yang artinya realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah. Defesit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah, sehingga pada tahun 2016 sampai dengan 2018 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan masing-masing sebesar Rp61,67 Milyar pada tahun 2016, Rp.34,27 Milyar pada tahun 2017 dan Rp.17,99 Milyar pada tahun
  1. 2018.Sedangkan Pada tahun 2019 – 2020 memiliki tambahan dana yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 38,47 Milyar pada tahun 2019 dan Rp. 59,10 Milyar pada tahun 2020. Komposisi penutup defesit riil anggaran (tabel 3.18) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 defisit riil tidak dapat ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar - 1,67%, begitupun pada tahun 2017 sebesar -2,25% dan pada tahun 2018 sebesar -2,11%. Sedangkan surplus pada tahun 2019 memiliki nilai SILPA sebesar 0,88% dan tahun 2020 sebesar 1,85%. Tabel 3.18. Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 No Uraian Proporsi dari Total defesit Riil (%) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya -1,67 -2,25 -2,11 0,88 1,85 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (0,0000632) (0,0000769) (0,0000738) 0,0000561 0,0000072 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. Dengan memperhatikan data defisit dan surplus riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-43 Luwu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagai akumulasi surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan.
25. b.Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumya yang lebih rasional dan terukur. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA tersebut dapat bermakna positif dan negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efesiensi anggaran pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Perolehan SiLPA Kabupaten Luwu selama tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari sisa penghematan dan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-44 Tabel 3.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Jumlah SILPA 61.673.896.116,49 100,00 34.272.914.125,09 100,00 17.999.507.153,15 100,00 38.465.486.306,51 100,00 59.310.863.120,09 100,00 1 Pelampauan Penerimaam PAD (4.034.726.380,01) -6,54 2.374.833.922,60 6,93 (3.090.275.921,55) -17,17 -5.573.134.190,64 (14,49) 10.312.843.213 17,39 2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (28.287.789.842,00) -45,87 (8.468.207.088,000) -24,71 (4.457.493.983,00) -24,76 -7.501.599.849,27 (19,50) (87.372.847.659) (147,31) 3 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 22.472.928.494,40 36,44 15.276.910.917,00 44,57 (9.840.630.090,00) -54,67 3.812.203.943,00 9,91 (2.499.690.606) (4,21) 4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 71.129.395.572,10 115,33 24.699.069.644,49 72,07 34.997.164.600,70 194,43 48.133.309.618,42 125,13 125.870.342.558 212,22 5 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 394.088.272,00 0,64 390.306.729,00 1,14 390.742.547,00 2,17 -405.293.215,00 (1,05) 13.000.215.614 21,92 6 kegiatan lanjutan Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-45
26. c.Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan. Tabel 3.20. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2019 (dalam juta rupiah) NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 1 Saldo Kas Neraca Daerah 62.067,98 34.663,22 18.390,25 38.918,95 dikurangi 2 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 394,09 390,31 390,74 390,67 3 Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) PembiayaanAnggaran 61.673,90 34.272,91 17.999,51 38.528,28 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 3.3 Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kebijakan Alokasi Anggaran secara umum diarahkan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-46 Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut:
27. a.Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga PAD;
28. b.Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di kabupaten Luwu;
29. c.Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD;
30. d.Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
31. e.Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
32. f.Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
33. g.Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
34. h.Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
35. i.Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah. 3.3.1.Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020-2024. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menetukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahu ke depan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-47 Tabel 3.21. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu 2019-2024 No Indikator Tahun 2019 Capaian 2020 Capaian 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,26 1,30 4,50 5,84 5,99 7,85 2 Tigkat Pengangguran (%) 3,59 4,94 3,77 3,39 3,04 2,78 3 Inflasi (%) 4,06 3,96 3,86 3,76 3,57 3,39 4 PDRB per Kapita (Rp Juta) 43,25 43,96 45,30 48,05 51,20 54,05 5 Tingkat Kemiskinan (%) 12,78 12,65 12,30 12,10 11,97 11,92 6 Indeks Pembangunan Manusia 70,39 70,80 71,44 72,01 72,58 72,91 Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Luwu yang diaharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Luwu lima tahun kedepan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan dapat memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri. Pertumbuhan ekomoni daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga Kabupaten Luwu diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Provinsi dan Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan secara konsisten terus meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir. Capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 1,30%. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu -0,70%. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 4,66, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga pada tahun 2020 ditargetkan akan menurun Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-48 dari periode sebelumnya. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dari periode sebelumnya yakni 12,78% dan 12,65%. Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Luwu akan terus membaik bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga peningkatannya secara regional dan nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Luwu juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Luwu yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya baik di tataran regional dan nasional. Indeks pembangunan manusia tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 70,39. Hal ini sudah sesuai dengan target yang akan dicapai. Pada tahun 2020 pemerintah Kab. Luwu menargetkan sebesar 70,80 danpeningkatan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sama halnya komponen indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kualitas manusia Kabupaten Luwu semakin baik. Selanjutnya, asumsi-asumsi pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 4,01 persen pertahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, dana perimbangan diperkirakan bertumbuh rata- rata 2,50 persen selama periode 2020-2024 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan DAU dan DAK yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target. Tabel 3.22. Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu 2020-2024 No Indikator Tahun 2020 Capaian 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 1 Pertumbuhan PAD 4,70% 3,78% 3,78% 3,79% 3,79% 2 Pertumbuhan Dana Perimbangan: 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% A Pertumbuhan DBH 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% B Pertumbuhan DAU 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% C Pertumbuhan DAK 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-49 3.3.2.Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel III.28. Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara;
(3)kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu, pada analisis kebijakan. Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu untuk periode 2020-2024 yang akan datang. Selama periode 2020-2024, pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp1,45 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,59 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah serta dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya. Sedangkan dana perimbangan meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil. Hal ini karena komponen dana perimbangan tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Luwu sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya. Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan kedepan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-50 masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik. Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1.Retribusi daerah meningkat rata-rata 2,00% per tahun, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan perparkiran, izin trayek, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penjualan hasil perikanan dan pertanian, tempat pelalangan ikan, tempat rekrasi, pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pasar.
2.Pajak daerah meningkat rata-rata 5% pertahun. Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan Negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Luwu yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat. Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang harapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Luwu lima tahun kedepan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya. Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat .Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Kebutuhan belanja daerah yang besar ini,mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga trend pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-51 masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya kebijakan penganggaran daerah yang Defisit untuk lima tahun kedepan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja langsung khususnya pada alokasi belanja modal, melebihi pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung. Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terkait erat dengan kewajiban untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada anggaran selama lima tahun kedepan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Luwu 2019-2024 ditunjukkan pada tabel 3.23 di bawah ini. Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020 No Uraian 2019 2020 1 PENDAPATAN 1.479.114.654.608,00 1.452.458.851.988,00 1.1 Pendapatan Asli Daerah 115.652.178.540,00 112.603.499.146,00 Pajak Daerah 22.865.000.000,00 21.370.000.000,00 Retribusi Daerah 9.610.000.000,00 8.750.000.000,00 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 5.462.261.986,00 5.220.161.952,00 Lain-lain PAD yang Sah 77.714.916.554,00 77.263.337.194,00 1.2 Dana Perimbangan 1.051.464.387.068,00 949.583.544.714,00 Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 17.691.267.715,00 16.348.911.413,00 Dana Alokasi Umum 718.676.594.000,00 659.004.993.000,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-52 No Uraian 2019 2020 Dana Alokasi Khusus 315.096.525.353,00 274.229.640.301,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 311.998.089.000,00 390.271.808.128,00 Hibah 54.070.000.000,00 83.549.731.200,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 55.034.000.000,00 52.002.645.331,00 Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus 195.242.489.000,00 220.436.237.000,00 Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 7.651.600.000,00 34.283.194.597,00 Pendapatan Lainnya - - 2 Belanja 1.219.599.863.687,15 1.225.939.130.948,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 788.034.660.996,15 805.855.454.290,00 Belanja Pegawai 476.578.734.770,15 486.652.945.036,00 Belanja Hibah 36.310.628.100,00 45.566.562.254,00 Belanja Bantuan Sosial 1.081.000.000,00 1.133.000.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.247.500.000,00 2.997.500.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 270.266.798.126,00 260.505.447.000,00 Belanja tidak terduga 550.000.000,00 9.000.000.000,00 2.2 Belanja Langsung 705.079.500.817,00 683.586.623.658,00 Belanja Pegawai 43.528.700.393,00 31.478.405.826,00 Belanja Barang dan Jasa 354.288.614.024,00 355.084.546.964,00 Belanja Modal 307.262.186.400,00 297.023.670.868,00 3 Pembiayaan Daerah 13.999.507.205,15 36.983.225.960,00 Penerimanaan Pembiayaan 17.999.507.205,15 39.983.225.960,00 Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-53 Tabel 3.24. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 No Uraian 2021 (Rencana Capaian) 2022 (Rencana Capaian) 2023 (Rencana Capaian) 2024 (Rencana Capaian) 1 PENDAPATAN 1.450.029.784.249,00 1.610.207.103.070,61 1.791.613.351.323,11 2.000.215.893.162,88 1.1 Pendapatan Asli Daerah 120.060.000.000,00 150.075.000.000,00 188.513.750.000,00 240.079.006.250,00 1.1.1 Pajak Daerah 25.350.000.000 31.687.500.000,00 40.243.125.000,00 52.114.846.875,00 1.1.2 Retribusi Daerah 10.150.000.000 12.687.500.000,00 16.113.125.000,00 20.866.496.875,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 5.200.000.000 6.500.000.000,00 8.157.500.000,00 10.237.662.500,00 1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 79.360.000.000 99.200.000.000,00 124.000.000.000,00 156.860.000.000,00 1.2 Pendapatan Transfer 1.256.524.929.209,00 1.381.546.108.177,81 1.519.012.586.787,81 1.670.163.781.360,12 1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat 1.193.393.534.000 1.312.732.887.400,00 1.444.006.176.140,00 1.588.406.793.754,00 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 63.131.395.209 68.813.220.777,81 75.006.410.647,81 81.756.987.606,12 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 73.444.855.040,00 78.585.994.892,80 84.087.014.535,30 89.973.105.552,77 1.3.1 Hibah 12.936.439.040 13.841.989.772,80 14.810.929.056,90 15.847.694.090,88 1.3.2 Lain-lain pendapatan 60.508.416.000 64.744.005.120,00 69.276.085.478,40 74.125.411.461,89 2 BELANJA 1.474.495.791.073,00 1.610.207.103.070,61 1.791.613.351.323,34 2.000.215.893.162,95 2.1 Belanja Operasi 940.279.448.301,00 1.020.568.803.757,71 1.124.256.348.458,38 1.269.685.971.796,15 2.1.1 Belanja Pegawai 592.843.691.345 655.092.400.111,38 734.031.087.301,80 836.795.439.524,05 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 317.342.882.052 334.652.694.818 358.428.383.455 392.130.643.949 2.1.3 Belanja Hibah 29.470.374.904 30.165.097.603,14 31.093.277.401,94 40.000.000.000,00 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 622.500.000 658.611.225,00 703.600.299,17 759.888.323,10 2.2 Belanja Modal 271.267.892.772 301.386.618.442 338.153.012.655 373.945.657.636 2.3. Belanja Tak Terduga 3.000.000.000 3.285.306.000,00 3.679.542.720,00 3.910.294.203,06 2.4. Belanja Transfer 259.948.450.000 284.966.374.870,90 325.524.447.489,93 352.673.969.526,00 2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.443.000.000 3.721.986.290,00 4.205.844.507,70 4.627.270.127,37 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-54 No Uraian 2021 (Rencana Capaian) 2022 (Rencana Capaian) 2023 (Rencana Capaian) 2024 (Rencana Capaian) 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 256.505.450.000 281.244.388.580,90 321.318.602.982,23 348.046.699.398,63 3 PEMBIAYAAN 24.466.006.824,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Penerimanaan Pembiayaan 29.966.006.824,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Proyeksi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-20242024 III-55 3.3.3.Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024 yang akan datang. d, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-20242024 III-56 Tabel 3.25. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 No Uraian Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Sesuai PP 58 Tahun 2005 Sesuai PP 12 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 Pendapatan 1.452.458.851.988,00 1.450.029.784.249,00 1.610.207.103.070,61 1.791.613.351.323,11 2.000.215.893.162,88 2 Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) 0 0 0 0 0 3 Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran 0 0 0 0 0 4 Penerimaan Pembiayaan 39.983.225.960,00 29.966.006.824,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Total Penerimaan 1.492.442.077.948,00 1.479.995.791.073,00 1.615.207.103.070,61 1.796.613.351.323,11 2.005.215.893.162,88 Dikurangi 5 Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer 1.192.418.407.080,00 6 Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00 5.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7 Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah 297.023.670.868,00 1.450.029.784.249,00 1.610.207.103.070,61 1.791.613.351.323,11 2.000.215.893.162,88 Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-57 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat menjadi Rp725,31 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah,obyek bagi hasil pajak/nonpajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-58 Tabel 3.26. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kapasitas Rill Kemampuan 297.023.670.868,00 1.474.495.791.073,00 1.610.207.103.070,61 1.791.613.351.323,11 2.000.215.893.162,88 Prioritas I 33,78 30% 28% 26% 23% Proporsi Priorotasi I 277.656.062.156,21 436.269.644.000 445.206.239.000 463.270.191.000 465.015.896.000 Prioritas II 49,71 33% 37% 42% 48% Proporsi Prioritas II 408.614.445.581,21 481.282.149.073 597.976.613.070,61 757.141.933.323,11 957.540.908.162,88 Prioritas III 16,51 38% 35% 32% 29% Proporsi Prioritas III 135.742.963.720,81 556.943.998.000 567.024.251.000 571.201.227.000 577.659.089.000 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-59 Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan fungsi penunjang urusan. Untuk periode 2020-2024 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. 3.4. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2020 Perekonomian Kabupaten Luwu Tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan disebabkan pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung memicu penurunan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif (kontradiksi) diantaranya ialah sektor lapangan usaha industri pengolahan. Sektor lapangan usahan ini mengalami penurunan secara umum disebabkan oleh banyaknya toko-toko yang menjual hasil industri pengolahan seperti makanan dan camilan tutup atau mengamali penurunan penjualan sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah menurun. Sektor transportasi dan pergudangan juga memberikan kontribusi penurunan diakibatkan pandemi Covid-19. Berkurangnya pemasukan pada angkutan darat dan penerbangan dikarenakan seluruh mobilitas Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 III-60 masyarakat pada triwulan II dan III sangat terbatas. Hal ini dipicu karena adanya penurunan retribusi izin trayek dari 10.880,00 pada tahun 2019 menurun menjadi 3.605 juta rupiah tahun 2020. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan negatif akibat banyaknya restoran dan jumlah pengunjung hotel akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Sehingga menyebabkan penurunan pada pajak hotel dan pajak restoran dari periode sebelumnya. Sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah yaitu informasi dan komunikasi. Data pelanggan yang didpatkan dari PT. Telkom (Perseo) Cabang Palopo untuk wilayah Belopa menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 63,21% kenaikan jumlah pengguna layan internet Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena seluruh aktivitas pendidikan dan sebagian besar perkantoran dilaksakanakan secara daring, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan obat- obatan dan vitamin di apotek selain untuk penyembuhan juga untuk menambah imunitas tubuh. Selain itu intensitas pelaksanaan rapid test oleh instansi daerah yang bekerjasama dengan klinik-klinik swasta dalam melakukan juga memberikan kontribusi. Disubsektor Pengadaan air juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebakan adanya peningkatan jumlah pelanggan pada tahun 2020 sebesar 4,49%. Dapat disimpulkan, situasi pandemi covid 19 cukup berdampak pada pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai 1.473.541,52 juta rupiah menjadi 1.372.899,16 juta rupiah di tahun 2020. Sehingga pemerintah daerah akan melakukan pemulihan ekonomi agar realisasi pendapatan daerah akan meningkat pada tahun 2021. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-1 BAB ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pembangunan daerah pada periode yang lalu, serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Meskipun pada periode RPJMD yang lalu telah cukup membawa perubahan positif yang sangat signifkan bagi pembangunan di Kabupaten Luwu, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi maupun dari sosial dan kemasyarakatan, namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi kedepan. 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan pembangunan, dilakukan kajian dan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perumusan permasalahan pembangunan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap beberapa urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-2 pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. 4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan yang dilakukan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan. Berdasarkan analisis dan hasil evaluasi, serta memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bhakti Tahun 2019-2024, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Luwu adalah “Pembangunan di Kabupaten Luwu belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri”. Melihat gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi pembangunan daerah yang dihubungkan dengan rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024, dapat diidentifikasi lebih lanjut permasalahan pokok atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut.
1.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah;
2.Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata;
3.Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah;
4.Masih rendahnya pendapatan masyarakat;
5.Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal;
6.Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal;
7.Rendahnya nilai investasi;
8.Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan;
9.Kebijakan pengelolaan SDA masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
10.Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Luwu merupakan realisasi dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-3 membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan pokok Kabupaten Luwu dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah. Gambar 4.1 Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Permasalahan pokok pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada gambar di atas, akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:
1.Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mengaplikasikan prinsip- prinsip clean and good governance, dimana antara lain prinsipnya adalah tranparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2019 masih mendapatkan nilai CC atau predikat “kurang” dari Kementerian PAN dan RB, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih rendah. Pembangunan di Kabupaten Luwu belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum merata Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah Masih rendahnya pendapatan masyarakat Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimalMasih tingginya jumlah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal Rendahnya nilai investasi Belum Optimalnya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Menurunnya kualitas lingkungan hidup Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-4 Belum maksimalnya nilai akuntabilitas ini disebabkan kualitas laporan yang masih rendah, penyelesaian laporan yang belum tepat waktu, laporan yang belum taat azas dan indikator kinerja utama yang belum ditetapkan secara jelas dan terukur. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum baik, kemudian belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja, dan masih lemahnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Tolak ukur lainnya adalah angka Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik, yang pada tahun 2020 baru mencapai angka 79,28. Dibalik sebuah sistem tentu ada manusia yang harus menjalankan. Untuk Kabupaten Luwu, sistem merit belum maksimal dijalankan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Hal ini menandakan masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal setiap tahunnya semakin sedikit yang mengakibatkan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terus menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2015 mencapai 3,23 JP menjadi 1,70 JP pada tahun 2019. Dari aspek pejabat yang telah menduduki jabatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatannya, tidak tersedia data. Selanjutnya, juga tidak diketahui seberapa besar kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat dengan jabatan yang didudukinya. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 adalah sebesar 4,39%, dengan nilai realisasi sebesar Rp95,56 milyar pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp112,60 milyar pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada periode yang sama baru mencapai 7,76%. Pajak daerah pada periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan dari 24,97 miliar menjadi 21,37 miliar pada tahun 2020. Retribusi daerah mengalami penurunan dari 9,61 miliar pada tahun 2019 menjadi 8,75 miliar pada tahun 2020. Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan juga mengalami penurunan dari 5,46 miliar pada tahun 2019 menjadi 5,22 miliar pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan PAD tersebut adalah adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-5 Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah ”Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana Pemerintahan Daerah” Permasalahan Akar masalah Praktik pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip- prinsip Good Governance Belum maksimalnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terlihat dari masih rendahnya nilai SAKIP, LPPD. Belum diterapkannya merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai Rendahnya kapasitas fiskal daerah Belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, terlihat dari tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat Indeks kepuasan masyarakat belum terukur dengan baik. Kurangnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi terlihat dari belum adanya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan tidak adanya sistem basis data pembangunan daerah yang terpusat.
2.Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subjek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dalam meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada aspek kehidupan. Daya saing sumber daya manusia menilai bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dapat berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Hal yang terpenting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, diantaranya layanan pendidikan dan layanan kesehatan Kesejahteraan masyarakat secara umum dihubungkan dengan bagaimana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Luwu, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dengan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang disebabkan sulitnya mengakses pendidikan di sebagian wilayah terpencil, belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai secara merata, serta partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak sesuai usia. Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Luwu yang lebih rendah dibandingkan angka nasional dan angka yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun mengalami peningkatan dari 7,74 tahun di tahun 2015 menjadi 8,15 tahun pada tahun 2019, yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Luwu rata-rata mengenyam jenjang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-6 pendidikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP, masih jauh dari tercapainya program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. RLS Kabupaten Luwu yang lebih rendah dari rata-rata regional menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Luwu masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kurang baiknya perkembangan beberapa indikator pendidikan. Pada tahun 2019, APS PAUD baru mencapai 52,40% dari seluruh anak usia 4-6 tahun, APS pendidikan dasar mencapai 99,55% untuk SD/sederajat dan 93,81% untuk SMP sederajat. Sedangkan APS untuk pendidikan menengah adalah 72,10%. Jika melihat data APK yang juga belum maksimal (94,45% untuk SD/sederajat, 96,77% untuk SMP/sederajat, dan 72,10% untuk SMA/ sederajat), dapat disimpulkan bahwa kondisi APS tersebut di atas menunjukkan bahwa kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan. Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Luwu juga perlu perhatian serius. Persentase ruang kelas SD/Mi kondisi bangunan baik pada tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu 19,83% berbanding 23,51%. Ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah sebesar 38,57 yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar, tersedia sejumlah 38 sampai dengan 39 unit sekolah. Sedangkan rasio guru/murid adalah 763,10 yang berarti setiap 10.000 murid terdapat 763 orang guru. Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat masyarakat memerlukan kondisi tersebut agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat Kecamatan, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama pada sektor kesehatan. Angka harapan hidup di Kabupaten Luwu cenderung naik perlahan. Pada tahun 2015 sebesar 69,44 tahun, meningkat menjadi 70,19 tahun pada tahun 2019. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama yaitu 70,43 tahun dan capaian angka harapan hidup Indonesia yaitu 71,25 tahun. Balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang karena angkanya yang cenderung meningkat yaitu dari 2,06% pada tahun 2014 menjadi 6,50% pada tahun 2017, meskipun menurun pada tahun 2018 menjadi 5,90%. Angka kematian bayi periode tahun 2015-2019 adalah 99,20 kasus per tahun, sedangkan angka kematian ibu rata-rata 7 kasus per tahun. Dari sisi tenaga medis, 1 orang tenaga medis di Kabupaten Luwu melayani 3.448 orang. Indikator kesehatan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-7 kunjungan ibu hamil K4 yang baru mencapai 81,00%, cakupan pelayanan nifas 86,66%, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 48,81%, dan cakupan pelayanan anak balita yang baru mencapai 71,14%. Dari aspek sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, meskipun telah ada Puskesmas di seluruh kecamatan, tetapi kualitas layanan masih belum merata. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) yang tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan serta tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas, menjadi salah satu penyebab rendahnya layanan kesehatan. Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sudah mencapai kategori “tinggi” yaitu 70,39, meskipun masih berada pada posisi ke-9 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 71,66 dan Nasional yang mencapai 71,92. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat angka IPM yang cukup rendah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Akses terhadap pendidikkan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas Belum Merata” Permasalahan Akar masalah Pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan Rendahnya peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal yang terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan APS PAUD Sulitnya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di sebagian daerah, khususnya daerah terluar dan terpencil. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditandai dengan rendahnya APS PAUD, menurunnya APS SMP/sederajat, APK, pendidikan kesetaraan, angka kelulusan SMP, serta kondisi bangunan SD/sederajat dalam kondisi baik yang juga rendah, serta kurangnya pemerataan guru. Layanan kesehatan yang berkualitas belum merata Rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terlihat dari angka usia harapan hidup masih berada di bawah angka provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, AKI meningkat; rasio posyandu menurun; pertolongan persalinan oleh bidan menurun; anak yang diimunisasi menurun; kunjungan bayi menurun; kunjungan ibu hamil menurun; pelayanan nifas menurun. Ketersediaan dokter/tenaga medis di beberapa kecamatan masih sangat kurang. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-8
3.Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah. Untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang prima, pemerintah daerah harus mampu merumuskan program/kegiatan yang penunjang peningkatan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak dilihat dari sekadar berapa kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pelayanan, menumbuhkan seluruh sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dibidang air minum, persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 baru mencapai 80,64%, sedangkan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,94%, sedangkan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 baru mencapai 84,52%. Di bidang perumahan dan permukiman, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 setiap 1.000 penduduk baru sejumlah 200 orang yang menempati rumah layak huni, kemudian masih terdapat 206,36 ha pemukiman kumuh dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari meningkatnya rumah tangga kumuh di perkotaan dari 1.328 pada tahun 2017 menjadi 1.339 pada tahun 2019. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.748,84 km, pada tahun 2019 jaringan jalan yang dalam kondisi baik hanya mencapai 585,26 km atau 21,29%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja menyebabkan terganggunya aksesibilitas orang, barang maupun jasa di daerah ini. Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah, disamping perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis di Kabupaten Luwu. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi penyelenggaraan infrastruktur perhubungan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-9 Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.3 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Kualitas dan ketersediaan infrastruktur Masih Rendah” Permasalahan Akar masalah Pembangunan Infrastruktur masih kurang berkualitas dan berkelanjutan Lemahnya pengawasan, terlihat dari rendahnya kualitas jalan yang mengakibatkan besarnya angka jaringan jalan dalam kondisi tidak baik (sedang/ buruk) Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Lemahnya perencanaan, terlihat dari rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum dan jaringan irigasi, serta kawasan permukiman yang tertata
4.Masih rendahnya pendapatan masyarakat. Pemerataan kemakmuran rakyat merupakan salah satu tujuan pembangunan, yang antara lain dilakukan melalui koperasi. Pada tahun 2019, jumlah koperasi di Kabupaten Luwu adalah 423 unit, namun yang aktif hanya sejumlah 210 unit atau 44,60%. Hal ini tentunya perlu memperoleh perhatian pemerintah daerah agar koperasi sebagai soko guru pembangunan nasional dapat berperan lebih besar dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Luwu mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp852.041,00 sebulan

(2019). Angka ini lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp927.908,00). Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja. Hal ini setidaknya ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2019 sebesar 4,66%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-10 Periode tahun 2015-2019 terjadi peningkatan TPAK dari 60,78% pada tahun 2015 menjadi 64,69% pada tahun 2019, sebagai akibat adanya dana desa yang menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana desa. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 25,48%, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 27,1%. Hal yang menyebabkan turunnya rasio tersebut karena turunnya jumlah PMA maupun PMDN di Kabupaten Luwu sehingga menyebabkan turunnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana rasionya adalah 20,01% dengan jumlah PMA/PMDN 264 perusahaan, rasio daya serap tetap menurun meskipun jumlah PMA/PMDN meningkat menjadi 264 perusahaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Luwu memang relatif rendah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada dasarnya diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi pada satu wilayah. Usaha kreatifitas dari masyarakat dalam pengembangan produk baru dan berdaya saing tinggi pada akhirnya dapat memajukan perekonomian mereka dan meningkatkan pendapatan yang dimilikinya. Jika melihat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang stagnan pada 2 tahun terakhir (2017-2018) pada angka 4,52%, bahkan menurun jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada 4,56%, menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Luwu tidak berkembang bahkan cenderung melemah. Adanya pengembangan wirausaha setidaknya membutuhkan bantuan permodalan dari sektor lembaga keuangan maupun dari pemerintah daerah setempat yang menginginkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019, tidak terdapat data terkait dengan akses UMKM terhadap layanan keuangan baik oleh BPS maupun oleh institusi terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara UMKM dengan lembaga keuangan belum mendapat perhatian yang cukup. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebesar 6,26% memang masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 6,92%. Namun demikian, terjadi pertumbuhan nilai tambah sektor industri sebesar 0,17 poin dari tahun 2015 ke tahun 2019. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Masih rendahnya pendapatan masyarakat” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-11 Tabel 4.4 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah ”Masih rendahnya pendapatan Masyarakat” Permasalahan Akar masalah Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik Pengelolaan koperasi belum profesional Masih rendahnya kemampuan UMKM terhadap akses permodalan dan layanan perbankan Tingginya angka pengangguran Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

5.Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal. Peningkatan poduktivitas masyarakat melalui peningkatan potensi lahan yang luas, serta peningkatan kualitas produksi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tujuan pembangunan dibidang pertanian. Untuk mendukung pertanian, Kabupaten Luwu memiliki jaringan irigasi dengan luas 8.904 Ha. Irigasi yang tersedia tersebut baru mencakup 67,90% dari lahan budidaya di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 hanya sebesar 40,26%. Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Selama 5 tahun terakhir rasio jaringan irigasi masih berada dibawah standar yang diharuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga perlu ada penambahan jaringan irigasi untuk menyesuaikan luas lahan pertanian. Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dan 2016, terlihat bahwa produksi pertanian pangan dan palawija mengalami penurunan dari 371.142,00 ton menjadi 349.454,90 ton. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Luwu. Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2017 mengalami peningkatan dari Rp992,93 miliar menjadi Rp1,09 trilliun. Namun demikian kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,43%, namun pada tahun 2016 dan 2017 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-12 mengalami penurunan menjadi 26,61% dan 25,51%. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) kurang berkembang. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.5 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal” Permasalahan Akar masalah Belum terwujudnya kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis Produktivitas berbagai komoditi pertanian cenderung menurun/stagnan Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok tani maupun masyarakat Masih kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian
6.Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah :

a.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
b.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
c.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
d.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-13
f.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
g.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk terwujudnya desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi aparatur desa menjadi kunci penting. Kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi melakukan apa yang diketahui, menyangkut tanggung jawab lahiriah dan bathiniah. Kompetensi dimaknai sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan kedalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, kontinyu sehingga membuat seseorang menjadi kompeten. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rendahnya kompetensi ini sangat dirasakan dimasa kini. Bergulirnya dana desa sejak tahun 2016, tidaklah terlihat semakin meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, tetapi justru semakin pasif dan cenderung menunggu apa yang hendak dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kurangnya prestasi desa maupun desa yang berprestasi, baik secara regional maupun nasional. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk tahun 2020, dari 207 desa di Kabupaten Luwu, jumlah desa dengan status mandiri hanya 1 desa, dengan status maju 5 desa, berkembang sejumlah 107 desa, dan selebihnya adalah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Disisi lain, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu yang mencapai 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 sebagian besar adalah penduduk desa, mengingat di Kabupaten Luwu terdapat 207 desa dan 20 kelurahan. Oleh karena itu, jika angka kemiskinan Kabupaten Luwu, yang memiliki persentase terbesar ke-5 di Provinsi Sulawesi Selatan ingin diturunkan, maka peran pemerintahan desa yang aktif menjadi suatu keharusan. Pemerintahan desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa dan meyakinkan masyarakat desa untuk bebas dari belenggu kemiskinan maupun golongan penduduk miskin. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-14 Tabel 4.6 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal” Permasalahan Akar masalah Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa Kurangnya pemahaman perangkat desa atas peranannya dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kurang berhasilnya implementasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa Masih kurangnya infrastruktur pendukung perekonomian desa
1. 7.Rendahnya nilai investasi. Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan factor-faktor produksi yang dimilikinya melalui pertambahan jumlah dan kualitas berakibat kepada penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang antara lain ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang handal, adanya kemudahan akses dalam memperoleh permodalan serta peran serta wirausaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dari investasi dan mendorong masyarakat untuk mampu berusaha meningkatkan pendapatan harus dimaksimalkan melalui rumusan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan. Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) antara tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kabupaten Luwu mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp567,97 milyar, tetapi pada tahun 2018 hanya Rp16,69 milyar. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Luwu maupun perhitungan perekonomian oleh berbagai kalangan, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi di daerah ini. Wirausaha dikalangan generasi muda juga belum berkembang, dimana pada tahun 2018 wirausaha muda hanya sebesar 0,50% dari jumlah penduduk. Hal ini juga mempengaruhi investasi dari luar karena investor membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan berusaha untuk memberikan keyakinan merealisasikan investasi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Rendahnya nilai investasi” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-15 Tabel 4.7 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Rendahnya Nilai Investasi” Permasalahan Akar masalah Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan Belum optimalnya promosi investasi daerah terlihat dari menurunnya nilai riil investasi Rendahnya kemampuan ber- wirausaha dikalangan generasi muda Infrastruktur yang belum mantap
2. 8.Belum Optimalnya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan. Hakikat penegakan hukum antara lain adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah daerah memegang tanggung jawab atas tegaknya hukum di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi teladan dalam ketaatan maupun penegakan terhadap hukum. Terdapat berbagai peraturan perundangan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah diberbagai bidang untuk ditegakkan. Tidak hanya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada aspek lain seperti perlindungan terhadap warga negara, tata ruang, lingkungan, perizinan, dan lain-lain. Tingkat penegakan hukum di Kabupaten Luwu saat ini kondisinya kurang dapat dijelaskan karena kurangnya data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Terkait dengan pemenuhan hak azasi manusia, hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun belum tersedia data yang lengkap, beberapa indikator dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan bahwa pemenuhan hak azasi manusia, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak menjadi suatu permasalahan pembangunan di Kabupaten Luwu. Rangkaian data tersebut antara lain adalah, indeks pemberdayaan perempuan Kabupaten Luwu pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 61,61 berbanding 71,74, bahkan angka tahun 2017 ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2013 yang mencapai 63,05. Data lainnya adalah kejahatan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 56 kasus, perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-16 tahun 2018 mencapai 30 korban, sedangkan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mencapai 8 kasus, dan terdapat 31 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Luwu. Pembangunan daerah membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan daerah. Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Luwu adalah meningkatkan partisipasi publik dibidang perencanaan, yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perumusan kebijakan, misalnya dalam Musrenbang maupun forum perangkat daerah. Dalam kaitan itu, perangkat daerah ke depan harus mendata aspirasi masyarakat dan merumuskan formula untuk menentukan mana yang didahulukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap percaya bahwa forum partisipasi yang dilaksanakan adalah benar- benar dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan. Dalam kaitan pengendalian dan evaluasi, partisipasi masyarakat ditunjukkan antara lain dengan adanya pengaduan ataupun keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan keterlibatan dibidang perencanaan, dari aspek pengendalian dan evaluasi ini juga perlu mendapat perhatian yang serius dengan memberikan tanggapan dan penyelesaian atas segala pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, agar tidak tumbuh rasa pesimis ataupun apatis dihati masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, kebutuhan akan regulasi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah belum terpenuhi secara maksimal. Penyusunan regulasi di Kabupaten Luwu masih menghadapi kendala. Rancangan reguliasi yang telah disusun perangkat daerah tidak dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.8 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Belum optimalnya partisipasi publik dalam Pembangunan” Permasalahan Akar masalah Kurang optimalnya pengundangan dan penegakan produk hukum daerah Masih rendahnya kompetensi aparatur Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA Rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Kurangnya kesempatan dan motivasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Masih kurangnya fasilitas maupun kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan anak yang layak Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-17
3. 9.Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Selain tanahnya yang subur, juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali untuk diolah. Potensi tambang emas, Batu Gamping, Granodiorit, Kuarsa, Batu Sabak, Andesit, Basalt, Gabro, Diorit, Monzonit, Besi, dan Lempung merupakan bahan galian yang terdapat di daerah ini. Kabupaten Luwu juga mempunyai potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu Galena, Hematit, Tembaga, Besimanganis dan Emas. Pengelolaan sumber daya alam tersebut di atas secara maksimal tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Luwu harus menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung di-overlay-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Di samping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015-2019 belum maksimal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten pada tahun 2019 baru mencapai 37,89%, meningkat dibandingkan angka pada tahun 2015 yang mencapai 26,45%. Demikian halnya dengan pengelolaan sampah, meskipun dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi masih belum maksimal, dimana pada tahun 2018 rata-rata penanganan sampah masih di bawah 84%. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Menurunnya kualitas lingkungan hidup” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-18 Tabel 4.9 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Menurunnya kualitas lingkungan Hidup” Permasalahan Akar masalah Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kurang maksimal Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup terhadap berbagai kegiatan yang mengeksplorasi SDA Kurangnya pemahaman masyarakat atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. 10.Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi. Bencana alam atau musibah yang menimpa disuatu daerah dapat saja datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan dan kebakaran sering terjadi yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat. Dengan seringnya bencana alam yang terjadi, diperlukan manajemen risiko bencana (disaster risk management) yang baik untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana tersebut. Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan- tindakan (measures), terkait dengan pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi manajemen puncak yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (directing), pengorganisasian (coordinating) danpengendalian (controlling). Tujuan dari manajemen risiko bencana antara lain: (1) mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat; (2) mengurangi penderitaan korban bencana; (3) mempercepat pemulihan; dan (4) memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. Pada tahun 2015, korban bencana merupakan yang paling tinggi selama periode tahun 2015-2019 yaitu mencapai 1.318 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 159 jiwa. Dalam hal penanganan korban bencana, pemerintah daerah Kabupaten Luwu masih belum mampu bekerja secara maksimal, terlihat dari korban bencana yang dievakuasi dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-19 menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2019 hanya mencapai 20,00% dari 159 korban, sedangkan pada tahun 2018 baru mencapai 69,14% dan 22,00% pada tahun 2017. Berfluktuasinya kemampuan penanganan bencana menunjukkan kurangnya kapasitas manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi” sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.10 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah “Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih Tinggi” Permasalahan Akar masalah Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana Masih terbatasnya sarana prasarana dan kualitas aparatur penanggulangan bencana Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana Belum optimalnya penanangan korban bencana 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota periode tahun 2015-2019, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Luwu. 4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang pemenuhannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. 1.Pendidikan
a.Angka melek huruf baru mencapai 92,23%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sudah mencapai 93,14%.
b.Rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,15 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan;
c.Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD baru mencapai 52,40%, SD/sederajat 99,41%, SMP/sederajat 93,81%, dan SMA/sederajat 72,10%.
d.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat baru mencapai 94,45%, SMP/sederajat 96,77%, SMA/sederajat 72,10%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-20
e.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat baru mencapai 95,51%, SMP/sederajat 82,73%, dan SMA/sederajat 72,10.
f.Angka kelulusan SD/sederajat baru mencapai 98,73%, SMP/sederjaat 76,78%, SMA/sederajat 98,57%.
g.Angka Melanjutkan jenjang pendidikan SD/sederajat ke SMP/sederajat baru mencapai 97,66%, dari SMP/sederajat ke SMA/sederajat baru mencapai 96,46%.
h.Persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik hanya 19,83%.
i.Minimnya guru di daerah pedalaman atau yang disebut daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
j.Kurangnya ketersediaan guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah dan khusus.
k.Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan.
1. 2.Kesehatan
a.Kasus kematian bayi masih tinggi, yaitu rata-rata 61,20 kasus per tahun.
b.Rasio kematian balita per 1000 kelahiran hidup masih tinggi, yaitu rata- rata 10,19 per tahun.
c.Balita gizi buruk mencapai 30 kasus pada tahun 2019.
d.Cakupan Puskesmas Pembantu baru mencapai 54,11%.
e.Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk baru mencapai 0,0002.
f.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani baru mencapai 80,49%.
g.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 88,52%.
h.Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) baru mencapai 89,42%.
i.Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA baru mencpaai 60,30%.
j.Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,19%.
k.Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,008.
l.Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS baru mencapai 63,68%.
m.Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 baru mencapai 81,00%.
n.Cakupan pelayanan nifas baru mencapai 86,66%.
o.Cakupan pelayanan anak balita baru mencapai 71,14%.
p.Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan.
q.Minimnya pengetahuan pengembangan lingkungan sehat dan peningkatan pola hidup sehat.
r.Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
a.Irigasi kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 40,26%.
b.Penduduk berakses air minum baru mencapai 80,03%. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-21
c.Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,94%.
d.Rumah tinggal bersanitasi baru mencapai 84,52%.
e.Rasio panjang jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 0,21.
f.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap hanya sebesar 0,24.
g.Jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) baru mencapai 21,29%.
h.Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m) baru mencapai 50,30%.
i.Belum tersedia data terkait dengan panjang jaringan tersier, luas lahan budidaya, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, panjang jalan yang memiliki trotoar, jasa konstruksi, penyelenggaraan RTRW, bangunan ber-IMB.
j.Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi.
k.Belum optimalnya penyediaan air baku.
1. 4.Perumahan dan Kawasan Pemukiman
a.Rasio rumah layak huni baru mencapai 0,208.
b.Permukiman yang tertata baru mencapai 0,155%.
c.Luas lingkungan pemukiman kumuh masih mencapai 206,36 Ha.
d.Luasan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani baru mencapai 0,03%.
e.Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 0,0164.
f.Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (rumah tangga) regional.
g.Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis kabupaten.
h.Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung hunian di wilayah perkotaan.
i.Tingginya backlog (kepemilikan rumah) di Kabupaten Luwu.
1. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun baru mencapai 0,86.
b.Belum tersedia data terkait dengan penegakan Perda.
c.Masih kurangnya kompetensi anggota Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran.
1. 6.Sosial
a.Masih tingginya jumlah PMKS sebagai akibat kurang akuratnya pendataan.
b.Masih kurangnya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PSKS.
c.Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat.
d.Kurangnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina.
e.Masih kurangnya pembinaan pemberdayaan keluarga. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-22
f.Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial. 4.1.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya bukan merupakan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
1. 1.Tenaga Kerja
a.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baru mencapai 64,69%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,66%.
c.Rasio penduduk yang bekerja baru mencapai 95,34.
d.PDB per tenaga kerja baru mencapai Rp60,96 juta.
e.Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas baru mencapai 61,68.
f.Penduduk Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas, Pekerja Keluarga mencapai 52,47%.
g.Masih kurang aktifnya pembinaan terkait dengan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
h.Masih kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
i.Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kerja dan tenaga kerja.
j.Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun tidak terserapnya angkatan kerja sebagai akibat pandemi Covid-19.
1. 2.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
a.Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu.
b.Belum terpenuhinya data terpilah gender dan anak.
c.Belum efektifnya perencanaan responsif gender.
d.Kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah.
e.Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
f.Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
g.Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan.
h.Kurangnya perlindungan khusus anak.
i.Masih kurangnya pemenuhan hak anak.
1. 3.Pangan
a.Desa mandiri pangan baru mencapai 85,90% dari 227 desa/kelurahan yang ada.
b.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) baru mencapai 89,20.
c.Penanganan daerah rawan pangan masih berada pada 5 poin.
d.Kebutuhan energi dan protein masyarakat yang semakin meningkat membutuhkan stabilitas dalam jumlah dan mutu keamanan pangan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-23
e.Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangansebagai sumber ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat
f.Distribusi pangan yang kurang merata dan harga pangan yang fluktuatif berakibat menurunnya akses pangan dan menimbulkan kerawanan pangan
g.Pola konsumsi pangan masyarakat belum spenuhnya Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
h.Masih rendahnya cakupan pengawasan bahan pangan segar dan olahannya
i.Masih rendahnya Kapasitas peternak sebagai penghasil pangan dari segi pengetahuan, keterampilan dan permodalan
j.Belum tersedianya sarana promosi ternak dan produk pangan asal ternak
1. 4.Pertanahan
a.Persentase lahan bersertifikat baru mencapai 9,96%.
b.Luas lahan Pemda Kabupaten Luwu yang sudah bersertifikat baru mencapai 26 Ha.
c.Masih banyak aset Pemda Kabupaten Luwu yang belum lengkap status kepemilikannya.
1. 5.Lingkungan Hidup
a.Upaya untuk meningkatkan kualitas air dan udara perlu ditingkatkan.
b.Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan.
c.Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin
d.Masih kurangnya ketaatan industri terhadap baku mutu air limbah dan emisi udara.
e.Minimnya Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
f.Lemahnya pengelolaan data.
1. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Rasio penduduk ber-KTP baru mencapai 0,94.
b.Rasio penduduk ber-KK baru mencapai 0,55.
c.Rasio bayi ber-akte kelahiran baru mencapai 0,86.
d.Rasio pasangan ber-akte nikah baru mencapai 0,23.
e.Cakupan penerbitan KTP baru mencapai 94,22%.
f.Cakupan penerbitan akte kelahiran baru mencapai 86,22%.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Masih terdapat 9 desa yang belum memiliki kantor pemerintahan desa.
b.LSM aktif baru mencapai 20,34% dan belum ada yang berprestasi.
c.Masih banyaknya desa tertinggal
d.Belum meningkatnya jumlah desa mandiri
e.Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa
f.Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-24
g.Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Jumlah Kampung KB baru mencapai 59.
b.OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB baru mencapai 8,82%.
c.Ratio akseptor KB semakin menurun dari sebesar 76,22% pada tahun 2018 menjadi 75,85% sedangkan tahun 2019.
d.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun cenderung stagnan dan baru mencapai 66,18%.
e.Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) semakin meningkat dan mencapai 14,27%.
f.Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru mencapai 24,50%.
g.Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi baru mencapai 84,25%.
h.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita baru mencapai 50,83%.
i.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB baru mencapai 51,44%
j.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB baru mencapai 37,08%.
k.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan baru mencapai 9,09%.
l.Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan baru mencapai 43,75%.
m.Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih tinggi yaitu 43,28%.
1. 9.Perhubungan
a.Rasio ijin trayek baru mencapai 0,0014.
b.Layanan angkutan darat baru mencapai 21,30%.
c.Kepemilikan KIR angkutan umum baru mencapai 45,35%.
d.Pemasangan rambu-rambu baru mencapai 19,56%.
e.Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan dijalan raya.
f.Belum optimalnyapembinaan, pemantauandan pengendalian angkutan darat.
g.Masih tingginya angka kecelakaan pada LLAJR di Ruas Jalan Kabupaten.
h.Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah.
i.Masih banyaknya kendaraan umum tidak layak jalan yang tetap beroperasi.
1. 10.Komunikasi dan informatika
a.Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-25
b.Masih kurangnya ketersediaan perangkat teknologi informasi.
c.Belum optimalnya realisasi data Rencana Induk Komunikasi.
d.Masih kurangnya pelayanan dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
e.Belum optimalnya peran Pusat Informasi Kecamatan (PIK) dalam pembangunan daerah.
1. 11.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a.Masih kurangnya realisasi koperasi aktif dan sehat dalam kewenangan Kabupaten
b.Masih minimnya realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah.
c.Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS.
d.Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas.
e.Masih kurangnya realisasi kinerja koperasi binaan (volume usaha, kapasitas produksi, aset dan keuntungan).
f.Masih rendahnya laju pertumbuhan omset UKM.
1. 12.Penanaman Modal
a.Masih rendahnya realisasi PMA maupun PMDN menunjukkan bahwa minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu masih kurang.
b.Masih kurangnya MOU kerjasama investasi.
c.Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal daerah.
d.Belum tersedianya recana strategis pengembangan penanaman modal daerah.
e.Kurang efektifnya pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
1. 13.Olah Raga dan Kepemudaan
a.Masih kurangnya pembinaan olahraga di tingkat daerah.
b.Masih lemahnya pembinaan organisasi kepemudaan.
c.Masih lemahnya pembinaan kepramukaan.
d.Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
e.Masih kurang sarana dan prasarana olahraga
f.Masih kurangnya pembinaan terhadap kewirausahaan pemuda.
1. 14.Statistik
a.Belum meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan Statistik.
b.Terbatasnya ketersediaan data statistik.
1. 15.Persandian
a.Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian.
b.Belum baiknya kinerja persandian statistik dan layanan Pengadaan.
1. 16.Kebudayaan
a.Masih rendahnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah
b.Masih kurangnya pelestarian event masyarakat adat Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-26
c.Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya)
1. 17.Perpustakaan
a.Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan Kabupaten.
b.Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah.
c.Masih kurangnya beberapa sarana prasarana di perpustakaan daerah.
1. 18.Kearsipan
a.Belum optimalnya OPD kabupaten yang pengelolaan arsipnyasesuai dengan ketentuan.
b.Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kearsipan.
c.Masih kurangnya khasanah arsip Statis di Depo Arsip Luwu. 4.1.2.3 Urusan Pilihan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
1. 1.Kelautan dan Perikanan
a.Belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan.
b.Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap, budidaya dan garam
c.Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha perikanan
d.Larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
e.SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang belum mandiri dan berdaya saing
1. 2.Pariwisata
a.Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata.
b.Kurangnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri.
c.Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif.
d.Belum berkembangnya Industri pariwisata sebagai destinasi utama.
e.Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
f.Terhambatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.
1. 3.Pertanian
a.Belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian tanaman pangan (+ 52.738 Ha) dan hortikultura (+ 7.953 hektar).
b.Belum optimalnya pengelolaan potensi perkebunan yaitu: Kakao (+ 36.762 Ha), Kelapa (+ 4.711 Ha), Cengkeh (+ 14.280 Ha), Kopi (+ 4.627 Ha), Lada (+ 321 Ha), Sagu (+ 1.462 Ha), komoditas lain-lain (+ 2.833 Ha).
c.Total produksi pertanian pangan dan palawija menurun dari 371.142,00 ton (2015) menjadi 349.454,90 ton (2017). Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-27
d.Total produksi tanaman perkebunan menurun dari 65.455,06 ton (2015) menjadi 39.848,00 ton (2017).
e.Masih kurangnya penerapan inovasi teknologi hortikultura.
f.Produksi dan produktivitas ternak lokal relatif rendah dan penerapan teknologi peternakan oleh masyarakat belum berkembang.
g.Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak unggul.
h.Masih kurangnya ketersediaan hijauan pakan ternak unggul yang tahan kekeringan.
i.Mutu dan keamanan produk pangan asal ternak belum sepenuhnya terjamin.
1. 4.Perdagangan
a.Masih lambatnya pertumbuhan dan rendahnya kinerja pengembangan usaha perdagangan.
b.Belum efektifnya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan.
c.Belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
d.Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar.
e.Belum optimalnya perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar/jasa.
f.Belum optimalnya pengamanan tata niaga komoditas penting.
1. 5.Perindustrian
a.Belum optimalnya pembangunan industri.
b.Kurangnya penguatan struktur industri pada industri unggulan daerah.
c.Masih rendahnya SDM pelaku IKM.
d.Masih kurangnya promosi produk unggulan daerah. 4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan fungsi yang melekat pada pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
1. 1.Perencanaan Pembangunan
a.Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b.Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
c.Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
d.Lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
e.Rendahnya kapasitas sumber daya manusia.
1. 2.Keuangan
a.Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
b.Belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah.
c.Kurangnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d.Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-28
e.Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia.
f.Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah.
g.Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang Sah.
h.Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak.
1. 3.Kepegawaian
a.Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian.
b.Belum optimalnya distribusi pegawai sesuai hasil pemetaan.
c.Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
d.Belum maksimalnya penerapan reward and punishment.
1. 4.Pendidikan dan Pelatihan
a.Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat.
b.Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik.
c.Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik.
1. 5.Penelitian dan Pengembangan
a.Masih terbatas pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsionalrekayasa dan fungsional analisis kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan kelitbangan.
b.Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis penelitian bagi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa dan staf Balitbangda Kabupaten Luwu yang mengacu pada Permendagri RI Nomor 17 Tahun 2016.
c.Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi hasil-hasil penelitian dan dalam perencanaan, pelaksanaan danevaluasi kebijakan pemerintah Daerah.
d.Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelitbangan
1. 6.Pengawasan
a.Belum optimalnya tindak lanjut terhadap temuan BPK dan BPKP.
b.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan.
c.Belum efektifnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
1. 7.Sekretariat DPRD
a.Belum efektifnya penataan perundang undangan dan layanan aspirasi.
b.Belum tepatnya laporan akuntabilitas kegiatan.
c.Belum efektifnya layanan administrasi, pemeliharaaan sarpras, Kapasitas SDM dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-29
d.Belum efektifnya pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
1. 8.Administrasi Pemerintahan
a.Masih rendahnya kinerja pelayanan pemerintahan
b.Masih kurangnya kinerja Pelayanan hukum yang ditangani
c.Belum lengkapnya dokumen peraturan perundang-undangan daerah dan kurangnya produk hukum yang terdokumentasikan.
d.Masih kurangnya dokumen kebijakan dan evaluasi.
e.Masih kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan kelompok/badan/ lembaga/organisasi
f.Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah di berbagai bidang.
g.Lemahnya kinerja pengendalian pelaksanaan pembangunan.
h.Belum optimalnya kinerja pengadaan barang/jasa.
i.Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP).
j.Masih kurangnya penerapan E-GOVERNMENT.
k.Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Faktor yang umum sebagai penyebab permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut di atas adalah kurangnya kapasitas maupun kompetensi aparatur pada setiap perangkat daerah dan belum teralokasikannya anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, termasuk kesejahteraan pegawai. 4.2 Isu Strategis Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Luwu lebih signifikan dan memiliki keterkaitan dengan perwujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, maka akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-30 agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan. 4.2.1 Isu Strategis Global 4.2.1.1 Pandemi Covid-19 World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkorfirmasi terkena virus Corona. Merebaknya pandemi Covid- 19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19.Selama ini, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.Adanya virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk.Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan.Hal ini mempengaruhi pula eksporIndonesia bahkanberimbas terhadappenurunan harga komoditi ekspor.Komoditi ekspor ke Chinaadalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmer.Kondisi ini tentunyamenjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan. Sedangkan di Kabupaten Luwu, dampak pandemi ini lebih besar pada aspek sosial, yaitu terganggunya aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan. Sedangkan dari sisi perekonomian tidak terlalu terlihat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, kondisi terakhir menunjukkan jumlah masyarakat yang tertular semakin meningkat secara signifikan. 4.2.1.2 Perubahan Iklim Kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Dalam mendukung upaya tersebut, Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya untuk menjaga hutan lindung dan serapan air yang ada di seluruh Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-31 wilayah. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi kehidupan dan juga mengurangi resiko bencana banjir dan longsor. Namun demikian, dampak perubahan iklim di Kabupaten Luwu telah berdampak kepada menurunnya produktivitas perkebunan seperti durian pada tahun-tahun terakhir ini. 4.2.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG’s) Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. 6.Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. 7.Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. 8.Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. 9.Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. 10.Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. 11.Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. 12.Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. 13.Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. 14.Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. 15.Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi pengguruan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-32
16. 16.Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. 17.Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target 62 indikator (32,46%), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 69 Indikator (36,13%), yang belum dilaksanakan 9 indikator (4,71%) dan yang tidak ada data 51 indikator (26,70%). 4.2.1.4 Transformasi Digital Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan.Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital.Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e- commerse, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commercesejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha.Pelaku usaha Usaha MIkro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan.Namun, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-33 pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pila r yang kuat bagi perekonomian. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun.Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasanwaktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. 4.2.2 Isu Strategis Nasional Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa serta memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi ekonomi ASEAN merupakan salah satu yang sedang diperjuangkan pencapaiannya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, beberapa isu strategis nasional yang perlu diperhatikan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu antara lain adalah sebagai berikut:
18. 1.Bonus Demografi Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Keadaan pada saat Rasio Ketergantungan semakin menurun hingga berada di bawah 50% disebut ‘Jendela Kesempatan’ yang hanya berlangsung satu kali dalam seluruh perjalan kehidupan penduduk. Ledakan usia produktif yang akan dijelang oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun, bukan semata peluang untuk bangkit, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-34 Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi kejatuhan suatu bangsa atau daerah jika tidak dimanfaatkan dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong era tersebut. Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud. Kehadiran bonus demografi menjadi suatu peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan maksimal di masa mendatang. Agar bonus itu juga menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu teradinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.
19. 2.Pencapaian Standar Pelayanan Minimun (SPM) Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota yaitu terdiri atas: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-35
a.Pendidikan anak usia dini
b.Pendidikan dasar
c.Pendidikan kesetaraan
d.Pelayanan kesehatan ibu hamil
e.Pelayanan kesehatan ibu bersalin
f.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
g.Pelayanan kesehatan balita
h.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
i.Pelayanan kesehatan pada usia produktif
j.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
k.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
l.Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
m.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
n.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
p.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic;
r.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
s.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
t.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u.Pelayanan informasi rawan bencana;
v.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Pencapaian SPM Kabupaten Luwu pada tahun 2019 pada bidang pendidikan dan kesehatan belum mencapai target yang ditetapkan. 4.2.3 Isu Strategis Daerah 4.2.3.1 Provinsi Sulawesi Selatan Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. 1.Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-36 berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan RS Regional sehinggal menjangkau pelayanan kesehatan antar wilayah Kabupate/Kota, Ibu Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.
2. 2.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
3. 3.Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 Km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cendrung mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-37 meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesear 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.
4. 4.Pemerataan Perdapatan bagi warga Sulawesi Selatan. Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bias melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapota maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48% pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.
5. 5.Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan SDM yang berkualitas. Sulawesi Selatan memiliki potensi pertembuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.
6. 6.Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam. Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-38 Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/ perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/diekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.
7. 7.Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual) Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi”, yang seharusnya lebih meningkat. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking), serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-39 Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil.
8. 8.Sulawesi Selatan sebagai poros maritim Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembangmenjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman. Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan. 4.2.3.2 Kabupaten Luwu Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang.Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-40 nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, dan rencana pembangunanjangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:
9. 1.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM didasarkan pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. NSPK merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya antara lain adalah menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan, meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Disamping itu, NSPK juga memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk mencamin pencapaian SPM dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai NSPK, dibutuhkan kebijakan yang sungguh-sungguh dan konseisten serta aparatur yang smart, professional, inovatif, unggul, responsif dan bersih. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-41 bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governance, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, berbagai upaya terus dilakukan di Kabupaten Luwu, seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya membentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian, banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah antar lain: pertama, masih rendahnya profesionalisme aparatur daerah yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik yang memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun berimplikasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi, juga menjadi penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan daerah. Salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah meningkatkan daya saing orang per orang, dengan menekan berkembangnya sikap yang pragmatis. Masyarakat harus diarahkan untuk memiliki keahlian yang kompeten, agar dapat berperan maksimal dalam pembangunan, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini, termasuk ASN. Khusus untuk ASN, pemberlakuan reward and punishment merupakan salah satu yang perlu diaktualisasikan.
10. 2.Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten Luwu memiliki luas 3.000,25 Km persegi, mencakup 22 kecamatan dan 207 desa. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Meskipun seluruh desa sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, namun kualitas infrastruktur jalan masih banyak yang sangat buruk. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Luwu sampai saat ini masih menjadi daerah yang rawan terdampak bencana banjir. Untuk mendukung pemenuhan hak-hak dari masyarakat, maka dibutuhkan pengintegrasian, pemerataan dan peningkatan infrastruktur bersamaan dengan pengendalian dan pengawasan agar pembangunan terwujud secara berkelanjutan.
11. 3.Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Keberlanjutan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-42 Keberadaan Sumber Daya Alam belum dimanfaatkan secara baik dan belum didasarkan pada pemanfaatan berbasis pada pembangunan keberlanjutan. Kabupaten Luwu diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Luwu merupakan penghasil beras, sagu, dan cengkeh yang potensial sejak dulu. Di samping itu juga terdapat potensi pertambangan yaitu emas dan marmer. Namun, sumber daya alam yang dimiliki belum termanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peningkatan niilai tambah produk lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi harus dilakukan.
12. 4.Transformasi Digital Transformasi Digital merupakan proses dari perkembangan teknologi yang pesat, yang penerapannya mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya transformasi digital ini merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat. Singkatnya, transformasi digital/digital transformation adalah perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem atau alur proses, dari semula menggunakan cara manual ke sistem yang lebih mudah dan memotong proses yang tidak perlu. Transformasi digital pada saat ini selalu dikaitkan dengan kemudahan pemakaian aplikasi dalam smartphone yang memberikan new experience terhadap penggunanya. Saat ini, tak hanya cara berkomunikasi yang ada dalam genggaman (smartphone), namun telah menyentuh aspek lainnya seperti transportasi, pendidikan, bisnis, penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya. Para ahli kreator di bidang ini tidak ada hentinya memikirkan inovasi apalagi yang akan diciptakan. Di satu sisi hal ini tentu bermanfaat untuk dapat membuat suatu pekerjaaan lebih efektif dan efesien dan memanjakan masyarakat dalam kehidupan yang lebih mudah. Namun, masyarakat juga harus mengetahui dampak dari berkembang pesatnya teknologi digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan ini, agar dampak negatifnya tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban serta merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, hal penting lainnya adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya, tanpa menghilangkan kearifan lokal ditengah-tengah masyarakat.
13. 5.Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IV-43 Belopa ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Belopa Kabupaten Luwu. Secara administratif, saat ini Belopa terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Belopa dan Belopa Utara, meliputi 11 Desa dan 6 Kelurahan, dengan luas wilayah 93,99 km2 atau 3,14% dari luas Kabupaten Luwu. Jumlah penduduk kedua kecamatan ini adalah 35.247 jiwa. Meskipun telah 15 menjadi ibukota, infrastruktur Belopa masih jauh tertinggal dari ibukota kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya apabila dibandingkan dengan kabupaten di bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini tentunya kurang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya dan warga Belopa pada khususnya. Masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur pendukung kehidupan, agar layak dan sejajar dengan masyarakat di kota-kota lainnya. Di samping itu, perkembangan suatu kota akan berdampak kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan pembangunan infrastruktur yang memadai dan secara berkesinambungan melalui kebijakan penganggaran yang mendukung Belopa sebagai pusat perekonomian dan peradaban di Kabupaten Luwu. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-1 Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019– 2024 adalah: Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu : Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif. Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram. Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman. “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi” 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-2 Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut: Gambar 5.1 Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi Elemen visi Kabupaten Luwu merupakan kondisi masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas dan sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan didukung pengelolaan potensi sumber daya alam yang maksimal, maka akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyarakat yang religius. 5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi Maju Sejahtera Mandiri Religi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-3 pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
14. 1.Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel. Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaran pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional. Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini antara lain adalah peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan merit system dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan misi ini, akan terwujud penyelengaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa.
15. 2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat. Misi kedua merupakan misi yang essensial dalam pencapain Visi Luwu yang Maju. Pada pokoknya misi ini adalah upaya pemerintah menghadirkan pelayanan secara maksimal agar masyarakat Luwu dapat menikmati pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Misi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dasar yang Inklusif. Secara umum misi kedua ini diarahkan untuk mencapai tujuan teciptanya suatu kondisi masyarakat Luwu yang cerdas, adaptif, dan kompetitif dengan derajat pengetahuan yang maju serta menguasai perkembangan teknologi. Melalui misi ini peran manajemen pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama, peningkatan kualitas ini diharapkan akan memberikan pelayanan pendidikan sesuai SPM. Selain ditandai dengan masyarakat yang cerdas, Luwu yang maju juga diarahkan untuk mencapai derajat masyarakat yang sehat. Upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas diharapkan terwujud melalui manajemen kesehatan yang berkualitas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-4
16. 3.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Melalui misi ini akan menjawab kebutuhan beberapa daerah yang masih pelosok dan terisolir disebabkan belum adanya pembangunan infrastruktur yang representatif, terintegrasi dan berkeadilan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan juga diarahkan untuk pertumbuhan wilayah ekonomi baru guna menghindari kesenjangan ekonomi antarwilayah. Sehubungan dengan itu, berbagai infrastruktur dasar yang diprioritaskan melalui misi ini adalah:
a.Infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik antara lain jalan raya, saluran irigasi, dan lain-lain.
b.Infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik, antara lain: pengadaan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain.
c.Infrastruktur yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, antara lain: etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, peraturan perundangan, dan lain-lain. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Beberapa komponen infrastruktur tersebut antara lain adalah: perencanaan kota, jalan kota, air minum, drainase, air limbah, persampahan, pengendalian banjir, perumahan, perbaikan kampong, perbaikan prasarana kawasan pasar, dan lain-lain. Percepatan pembagunan infrastruktur secara substansial adalah bagian perwujudan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat Luwu. Pengembangan dan percepatan pembagunan infrastruktur berpedoman pada tata ruang dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
1. 4.Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja. Pada misi keempat ini diarahkan untuk menjawab permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM yang sudah semakin berkembang di Kabupaten Luwu dengan merespon perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah, promosi dan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah. Misi ini juga semakin penting peranannya dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19. Diharapkan melalui misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-5 ini mampu menciptakan lapangan kerja yang mengalami kemerosotan pada kondisi akhir-akhir ini.
2. 5.Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis. Amanah yang terkandung pada misi kelima adalah Kabupaten Luwu yang memiliki ketahanan pangan yang tangguh dan agribisnis yang tumbuh dengan baik, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian. Untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan peningkatan jaringan irigasi dan ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru, sementara intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penyuluh pertanian. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dilakukan dengan pengembangan inovasi pada sektor-sektor unggulan daerah dan juga pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal secara berkelanjutan berdasarkan grand design yang tepat dan efektif. Kabupaten Luwu memiliki berbagai jenis produk olahan makanan yang sudah dikenal masyarakat luas, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Indonesia.
3. 6.Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang taat dan taqwa kepada Tuhan YME sebagai cerminan dari pengamalan nilai- nilai agama, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang religius. Ukuran yang dapat digunakan untuk hal ini antara lain adalah kondisi ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dapat berbentuk fisik maupun non fisik seperti fasilitasi terhadap pembangunan/ pemeliharaan sarana peribadatan maupun pihak-pihak yang terkait, peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, penegakan hukum dan lain-lain. Melalui misi ini, manusia yang berakhlak secara terus-menerus dibangun sejak usia dini. Disamping itu, ditumbuhkembangkan rasa saling percaya, kemauan untuk saling nasehat menasehati, serta kesadaran untuk menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat yang religius menjadi penopang dalam mewujudkan kondisi Luwu yang kodusif dan harmonis. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan misi ini, Belopa sebagai ibukota kabupaten dikembangkan sebagai pusat peradaban kabupaten Luwu.
4. 7.Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Arah dari misi ialah memaksimalkan penyelengaraan pemerintahan desa untuk memperkuat berbagai bentuk partispasi masyarakat desa. Mengingat bahwa pengertian otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-6 pemanfaatan dana desa. Sehingga jumlah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal dapat ditingkatkan statusnya dan desa dengan status maju dan mandiri semakin bertambah jumlahnya. Untuk mendukung capaian arah misi tersebut dibutuhkan kolaborasi, melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya, dan juga inovasi masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda desa. Kolaborasi ini akan diproyeksikan tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat saja, tetapi partisipasi dengan kolaborasi akan menghasilkan suatu tindakan maupun kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, dan juga meningkatkan kesejahteraa masyarakat desa.
5. 8.Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan. Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/PMA maupun domestik/PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Misi ini merupakan rumusan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tetapi daya dukung lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu dengan memaksimalkan kondisi yang mendukung iklim investasi. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Luwu mendominasi kawasan berbasis agrobisnis dan perikanan, hal ini menciptakan daya dukung yang kuat terhadap pemanfaatan alam sebagai poros penunjang peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. Sinergi antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu telah berhasil mencanangkan kawasan agrobisnis yang bertujuan memusatkan varietas jenis tanaman yang disesuikan dengan kondisi lahan, dalam sektor perikanan Kabupaten Luwu sudah dipercaya sebagai salah satu penyumbang hasil perikanan tangkap terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan mampu menarik investor baik domestik ataupun mancanegara untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu. Menurut Asian Development Bank (2005), terdapat tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: (1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-7 Selanjutnya menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut. Faktor dan variabel tersebut adalah: (1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, perda); (2) Faktor sosial politik (variable stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan, dan budaya);

(3)Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan struktur ekonomi);
(4)Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja); dan (5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan dan kualitas pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik).

9.Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik. Misi kesembilan secara spesifik adalah perwujudan dari target pembangunan berkelanjutan terutama tentang penengakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu misi ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga akan menstimulus keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dinyatakan bahwa masyarakt mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah. Terkait dengan pencapaian misi ini, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik. Setiap perangkat daerah harus memiliki grand design dalam pelaksanaan kewenangannya agar tercipta keberlanjutan akitivitas pembangunan. Disamping itu, akuntabilitas setiap perangkat daerah juga menjadi hal yang difokuskan dalam misi ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-8
10.Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana. Misi kesepuluh ini pada prinsipnya mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Luwu melalui peningkatan investasi pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kaidah-kaidah hasil kajian lingkungan hidup, selain itu merupakan keniscayaan dalam konteks pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam harus mempedomani rencana pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam guna mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam. Terkait dengan penanggulangan bencana, diarahkan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan bencana, baik infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana dapat diminimalisir. Keterkaitan antara pokok Visi dengan Misi dan Program Kerja yang dituangkan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1. Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi No Misi Penjelasan Misi Pokok Visi 1 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan kompotensi aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kapasitas perangkat daerah Maju 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Menyelenggarakan penataan manajemen pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, menjamin akses layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengupayakan kemudahan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu Sejahtera 3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Membangun infrastruktur berkeadilan yang menghubungkan antar lapisan wilayah (pelosok dan terisolir) guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penunjang pemberian layanan yang reponsif, memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana utilitas, serta regulasi yang mendukung pelayanan publik dibidang infrastruktur Maju 4 Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja Meningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah Mandiri dan Sejahtera 5 Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis Mengembangkan inovasi pada pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir berbasis agribisnis guna meningkatan daya saing produktivitas perekonomian Luwu. Mandiri 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Luwu mencerminkan pengamalan nilai-nilai agama untuk melahirkan manusia berakhlak Religi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa Memperkuat bentuk partispasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran dana desa. Kolaborasi yang melahirkan inovasi-inovasi masyarakat desa, terutama pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda di desa. Mandiri Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-9 No Misi Penjelasan Misi Pokok Visi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan daerah untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Luwu. Sejahtera 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partispasi publik yang dinamis dan konstruktif Mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama penengakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kepercayaan publik untuk turut berpartisipasi Maju 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah- kaidah pemanfaatan lingkungan hidup dengan maksud mencegah terjadinya bencana alam. Sejahtera 5.3. Tujuan dan Sasaran Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Secara skematik, selain menerjemahkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, RPJMD memuat sasaran pokok RPJPD. Selain itu, dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD menjadi dokumen yang penting mengingat muatannya yang merupakan keseluruhan prioritas dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah atau tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut: Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-10 sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut: T1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Tata kelola pemerintahan yang akan diwujudkan adalah orientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya keberpihakan pada masyarakat yang lemah, memperteguh mkeharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Selain itu juga ditekankan adanya partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas, didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Dibidang keuangan, diupayakan untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah. Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator “Nilai SAKIP Kabupaten”. ✓ S1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator “Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI”. T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (education for all) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya yang dilakukan antara lain gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga diupayakan dengan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik. Selain pendidikan, aspek kesehatan juga perlu mendapat prioritas melalui peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat desa, menyeimbangkan ketersediaan tenaga Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-11 medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan. Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator “Indeks Pendidikan”. ✓ S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator “Indeks Kesehatan”. T3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas Infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat tersebut, karakteristik dari peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diprioritaskan untuk yang menghasilkan masukan/input bagi masyarakat (sarana air bersih, jaringan irigasi), mengambil keluaran/output dari masyarakat (saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi), dan yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat (jaringan komunikasi, jalan raya). Disamping itu, pembangunan infrastruktur lainnya adalah terkait dengan infrastruktur permukiman, yaitu infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan. Tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah, dengan indikator “Tingkat Mobilitas”. ✓ S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator “Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU”. T4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, sangat dibutuhkan semua elemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri, terutama dalam hal penyediaan bahan baku Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-12 produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Namun demikian, harus diupayakan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja bagi seluruh penduduk sehingga jumlah penduduk yang besar tidak menjadi beban bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Angka Kemiskinan, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan indikator “PDRB Perkapita ADHB””. T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan dipengaruhi oleh hasil produksi dan selanjutnya kemandirian pangan juga merupakan penopang/ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tujuan meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S5.1. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan”. T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-13 lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan salah satu ciri kehidupan yang religius. Tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S6.1. Menurunnya angka kriminalitas, dengan indikator “Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk”. T7. Meningkatkan pembangunan Desa Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk mengukur kemandirian desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya harus semakin kecil. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai- nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat. Tujuan meningkatkan pembangunan desa dengan indikator jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S7.1. Meningkatkan kemandirian desa, dengan indikator “Persentase desa mandiri”. T8. Meningkatkan perekonomian daerah Investasi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menjadi penentu apakah pertumbuhan perekonomian daerah meningkat, sehingga berbagai kebijakan pemerintah harus bisa membantu kalangan investor. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-14 diperhatikan dalam rangka meningkatkan investasi di suatu daerah adalah situasi yang kondusif, infrastruktur, dan jaminan berinvestasi. Tujuan meningkatkan perekonomian daerah dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan, dengan indikator “Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB”. T9. Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Globalisasi, demokratisasi, informasi dan tekonologi komunikasi telah membawa perubahan dan memabngun kesadaran publik terhadap pemerintah. Kompleksitas kebutuhan dan mobilitas yang tinggi meningkatkan tuntutan publik terhadap pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi espektasi publik mengakibatkan persepsi publik terhadap pemerintah cenderung negatif, yang menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan, ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan suatu hal yang dating dengan sendirinya, namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola. Kepercayaan publik merupakan variable penting terwujudnya good gocernance. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrument untuk mendapakan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintahan. Tujuan Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Penegakan Hukum, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan, dengan indikator “Cakupan kasus hukum yang difasilitasi”. T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai contoh, untuk menghindari bencana atau mengurangi resiko dan kerugian khususnya bencana banjir, diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan sungai yang baik dengan kerja sama semua pihak. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-15 Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dicapai dengan sasaran sebagai berikut: ✓ S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana, dengan indikator “Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)”. Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator diatas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-16 Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi Misi Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kondisi Awal

(2019)Capaian Tahun 2020 Rencana Capaian 2021 Target Tahun ... Kondisi Akhir
(2024)2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) M1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel; T1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

1.Indeks Reformasi Birokrasi n.a 53,01 (CC) 56,31 (CC) 59,80 (CC) 64,22 (B) 67,25 (B) 67,25 (B) S1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2.Nilai SAKIP Kabupaten 51,78 (CC) 60,04 (B) 64,76 (B) 69,51 (B) 72,02 (BB) 78,80 (BB) 78,80 (BB) S1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3.Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP M2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4.Indeks Pembangunan Manusia 70.39 70,51 70,79 71,09 71,40 71,88 71,88 S2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
5.Indeks Pendidikan 64,17 64,49 64,98 65,44 65,90 66,35 66,35 S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6.Indeks Kesehatan 77,22 77,45 77,69 78,30 78,69 79,09 79,09 M3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan T3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
7.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Na Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah
8.Tingkat Mobilitas 0,8638 0,8643 0,8649 0,8654 0,8660 0,8665 0,8665 S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
9.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 M4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja T4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10.Angka kemiskinan (%) 12,78 12,65 12,30 12,13 11,97 11,92 11,92 S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
11.PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.) 43,25 44,02 45,30 48,05 51,20 54,05 54,05 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-17 Misi Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kondisi Awal

(2019)Capaian Tahun 2020 Rencana Capaian 2021 Target Tahun ... Kondisi Akhir
(2024)2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) M5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat

12.Indeks Ketahanan Pangan 78 80 83 86 89 92 92 S5.1. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
13.Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 3,98 4,26 4,87 5,41 5,78 6,22 6,22 M6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius
14.Indeks Kerukunan Umat Beragama n.a 76,01 76,02 76,03 76,04 76,05 76,05 S6.1. Menurunkan angka kriminalitas
15.Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk 4,00 3,20 2,80 2,43 2,38 2,34 2,34 M7. Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa T7. Meningkatkan pembangunan Desa
16.Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal 103 94 83 61 38 10 10 S7.1. Meningkatkan kemandirian Desa
17.Persentase desa mandiri 0,48 0,48 0,97 1,45 1,93 2,42 2,42 M8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan T8. Meningkatkan perekonomian daerah
18.Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,26 1,15-1,73 3,37-4,50 4,38-5,84 4,49-5,99 4,80-5,98 4,80- 5,98 S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan
19.Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) 10,94 11,06 11,37 11,51 12,18 12,76 12,76 M9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik T9. Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.Indeks Kepuasan Masyarakat atas Penegakan Hukum n.a 79,28 80,06 81,27 82,63 83,77 83,77 S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan
21.Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 M10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
22.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,54 70,01 72,25 72,63 72,84 72,91 72,91 S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana
23.Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-18 Pasal 186 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD. Tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dapat dihubungkan dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005- 2025, meskipun RPJPD tersebut tidak mencantum target yang jelas dan terukur. Untuk periode tahun 2020-2025, diuraikan bahwa periode tersebut ditujukan untuk semakin mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perkonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju dan nuansa religi yang semaikn melandasi sendi-sendi kehidupan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitaif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saing serta mewujudkan tatanan sosial (choises dan voises) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.
2.Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khusunya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga ditandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayan masyarakat, dengan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, kebudayan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih tewujud.
3.Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan yang semakin tinggi dan merata, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-19 pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka keisikinan yang semakin redah, transportasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan semakin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perkonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global. Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spritual masyarakat di mana ketertiban, kemaman, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memanifestasikan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global. 5.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Luwu terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJPD Luwu Tahun 2005-2025, PRJMD Sulsel Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024) 5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025. Visi jangka panjang Kabupaten Luwu dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”. Dengan Visi tersebut diharapkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 mendatang terwujud menjadi: Maju adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang berposisi terkemuka di Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas manusia. Kemajuan tersebut khususnya ditandai oleh kualitas manusia yang tinggi dilihat dari indeks pembangunan manusia, mencakup penguasaan pengetahuan (pendidikan: melek huruf dan rata-rata lama sekolah), derajat kesehatan (kesehatan: angka harapan hidup) dan perekonomian (daya beli masyarakat). Mandiri adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang eksis sebagai daerah otonom; mampu mengelola potensinya dengan mengandalkan kemampuan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah secara sinergis tanpa terlepas dari interkoneksitas dengan daerah lain terutama pada kawasan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-20 Luwu Raya; serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahnya memiliki etos kemandirian dan daya saing yang tinggi. Kondisi ini ditandai dengan berkembangnya proses pemanfaatan potensi/sumberdaya secara produktif, efektif, efisien dengan berbasis pada kualitas teknostruktur masyarakat yang senantiasa berkembang, serta melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat. Sejahtera adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang masyarakatnya selain semakin mantap memenuhi kebutuhan dasarnya terutama ketahanan pangan, pemenuhan sandang dan kelayakan perumahan serta kondisi aman dan tertib sehingga kemiskinan bisa direduksi; juga semakin berkembang pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi dirinya dalam dukungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang lestari. Kondisi ini ditunjang oleh pencapaian transformasi perekonomian dimana kontribusi nilai dan penyerapan tenaga kerja dalam struktur PDRB sudah nyata diperankan oleh sektor sekunder dan tersier. Selain itu, kondisi-kondisi ini terkait dengan berkembangnya kehidupan sosial-budaya yang harmonis dan dinamis, dan berkembanganya kegiatan pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial. Bernuansa religi adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dimana kehidupan keagamaan masyarakat semakin mantap sebagai manifestasi atas penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang didorong secara bersama oleh seluruh komponen daerah semuanya berbasis pada nuansa religius. Perwujudan nuansa religi tersebut bukan hanya ditandai oleh semakin mantapnya pemahaman dan pengamalan agama secara ritual; tetapi juga pada semakin fungsionalnya ajaran dan ritual agama dalam memanifestasikan etos dan budaya kerja yang mengakselerasi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; serta mengkondisikan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab dalam kehidupan yang berbahagia. 5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 Agar Visi jangka panjang Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi RPJPD sebagai berikut:
1.Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi Kualitas manusia yang tinggi merupakan indikator penting dari kemajuan daerah. Tingginya kualitas manusia, dalam arti pengetahuan yang luas sebagai hasil dari kemajuan pendidikan, angka harapan hidup yang tinggi sebagai hasil dari kemajuan kesehatan, dan daya beli yang tinggi sebagai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-21 hasil kemajuan perekonomian; bukan hanya menggambarkan kemajuan daerah tetapi sekaligus menggambarkan kapasitas daerah untuk memberlanjutkan kemajuannya, karena kualitas manusia yang tinggi adalah jaminan bagi kapasitas untuk memberlanjutkan kemajuan.
2.Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah Potensi daerah dalam bentuk sumberdaya alam, manusia, finansial, sarana dan prasarana merupakan modal dasar bagi kemandirian daerah yang pengelolaannya harus secara mandiri pula agar azas kemanfaatan bersama bisa optimal. Karena itu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah tidak hanya terniscayakan untuk memiliki kapasitas dalam mengelola potensi daerah tetapi lebih penting lagi adalah etos dan kerja keras untuk secara mandiri mengelola efektif, efisien dan berkelanjutan berbagai potensi demi otonomi daerah. Namun demikian, kemandirian pengelolaan potensi daerah tidak bisa sepenuhnya otonom, karena skala ekonomi dan sosiogeografis suatu potensi sering menembus batas-batas administratif, maka interkoneksitas dengan daerah lain khususnya dalam lingkup Luwu Raya menjadi konteks lebih luas dari kemandirian tersebut.
3.Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata Kesejahteraan merupakan cita-cita ideal dari setiap tatanan, begitu pula dengan Kabupaten Luwu sebagai bagian dari entitas negara-bangsa Indonesia. Tanpa perwujudan kesejahteraan dalam arti luas maka tujuan luhur dari otonomi daerah tidak tercapai. Karena itu, upaya-upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga kemiskinan bisa direduksi, begitu pula pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan sosial dan aktualisasi diri sehingga kemakmuran bisa dihampiri, serta secara struktural perekonomian daerah bisa bertransformasi kearah peran sektor industri dann jasa yang lebih dominan, merupakan keniscayaan.
4.Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah Nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah merupakan manifestasi dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesai dimana pada sila pertama begitu pula pada sila-sila lainnya terkandung substansi yang terkait dengan nuansa religiusitas dan kebudayaan yang luhur. Upaya untuk melahirkan secara terus menerus manusia yang berakhlak mulia dan beretika serta menjadikan agama fungsional dalam aktivitas pembangunan merupakan bagian dari pembangunan peradaban. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-22 Tabel 5.3. Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Sasaran Pokok RPJPD Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Nilai indeks pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitaif tinggi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (T2) Indeks Pembangunan Manusia Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (S2.2.) Angka Harapan Hidup Pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat (T5) Indeks Ketahanan Pangan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah (S5.1) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (T1) Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (S1.2.) Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Meningkatkan pendapatan yang semakin tinggi dan merata Meningkatkan pendapatan masyarakat (T4.) PDRB Perkapita Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Meningkatkan perekonomian daerah (T8) Pertumbuhan Ekonomi Angka kemiskinan yang semakin redah, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (T4) Angka Kemiskinan Transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Semakin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perkonomian daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (T10) Indeks kualitas lingkungan hidup Mewujudkan kecerdasan spritual masyarakat di mana ketertiban, kemaman, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious (T6) Indeks Kerukunan Umat Beragama Menurunkan angka kriminalitas (S6.1.) Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut: r-, ,/ v <, Visi RPJPD Luwu Visi RPJMD Luwu ( MAJU l ( MAJU l MANDIRI SEJAHTERA SEJAHTERA MANDIRI ( BERNUANSA l ( RELIGI l RELIGI Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-23 Gambar 5.2 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 Dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Bertolak dari uraian analisis di atas nampak, rumusan dari Visi jangka panjang Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi RPJPD dan RPJMD, saling terkait dan memiliki keterkaitan makna yang sangat jelas. Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005- 2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut: ' 1/ r / ,( / / Misi RPJPD Luwu Misi RPJMD Luwu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transpcran, dan akuntabel MeningkatkM kualitas pelayanan pendidiki:W'l dan kesehatan yangterjangkau bagi semua lapisan masyarakat Mewujudkan kualitas manusia yangtinggi MeningkatkM pembangunan infrastruktLX yang berkualitasdan berkelanjutan PengembangM ekonomi kerakyatan melalui MewujudkM kemandirian dalen pengelolaan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengahdan perluasan lapangan kerja potensi daerah & Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomiM daerah yangtanggli'l berbasis aaribisnis Mewujudkan kesejenteraat masyarakat yang fl Meningkatkan kualitas kehidupan berepana la yak dan merata dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius Optimalisasi otonomi des a dan pemberdayaan masyarakatdesa Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanandaerah �� Menciptakan iklim investasi dan us aha yang kondusif berwav,,asan lingkungc11 Penegakan supremasi hukun, hak asasi manusia, untuk mendorong partispasi publik Mewujudkc11 kebilakat pengelolaan sumber day a alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-24 Gambar 5.3 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-25 5.4.2. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Luwu harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut: ❖ Inovatif, dimaknai sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani” ❖ Produktif, mengandung makna kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. ❖ Kompetitif, mengandung makna kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas” ❖ Inklusif, dimaknai sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. ❖ Berkarakter, dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”. Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-26 Tabel 5.4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Indikator Target Tahun 2023 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Luwu Indikator Target Tahun 2023 Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik (T1) Indeks Reformasi Birokrasi A (81 – 90) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (T1) Indeks Reformasi Birokrasi 67,25 (B) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (S1) Nilai SAKIP Provinsi A (80 – 90) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (S1.1) Nilai SAKIP Kabupaten 72,02 (BB) Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (S2) Indeks Pelayanan Publik A (4,51 – 5,0) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (T9) Indeks Kepuasan Masyarakat 82,63 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah (S3) Indeks Layanan Infrastruktur 66,39 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (T9) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Baik Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (T3) PDRB Perkapita AHB 66,01 Meningkatkan pendapatan masyarakat (S4.1) PDRB Perkapita AHB (Juta Rp) 51,20 Angka kemiskinan (%) 9,16 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (T4) Angka Kemiskinan 11,97 Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif (T4) Indeks Pembangunan Manusia 73,87 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (T2) Indeks Pembangunan Manusia 72,58 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan (S6) Indeks Pendidikan 67,80 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (S2.1) Indeks Pendidikan 65,90 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S7) Indeks Kesehatan 77,97 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (S2.2) Indeks Kesehatan 78,69 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah (T5) Pertumbuhan ekonomi (%) 5,93 Meningkatkan perekonomian daerah (T8) Pertumbuhan ekonomi (%) 5,99 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 77,87 Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (T10) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sangat tinggi Visi RPJMD Sulawesi Selatan INOVATIF PRODUKTIF KOMPETITIF INKLUSJF BERKARAKTER Visi RPJMD Kabupaten Luwu MAJU SEJAHTERA MANDIRI REL/GI Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-27 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut: Gambar 5.4 Keselarasan Visi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut: M i s i R P .J M D Provinsi Sulavvesi Selatan Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan lnovatif Mewujudkan lnfrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, lnklusif dan Berkarakter Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan M i s i R P .J M D Kabupaten Luvvu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis a ribisnis Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusifberwawasan lingkungan Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partispasi publik Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-28 Gambar 5.5 Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Dari skema di atas nampak bahwa rumusan dari Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi kedua dokumen rencana pembangunan, saling terkait dan bersinergi untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah. 5.4.3. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Misi pembangunan Kabupaten Luwu sejalan dengan Nawa Cita Kedua sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-29
7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-23 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut. Tabel 5.5. Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Targe t Tahun 2024 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Luwu Targe t Tahun 2024 Sasaran RPJMN Indikat or Indikat or Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) 95, 2 Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat (T5) Indeks Ketahanan Pangan 93 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%) 21, 0 Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) 12,76 Pertumbuhan PDB pertanian (%) 4,1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah (S5.1) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 6,2 2 Pertumbuhan PDB Perkebunan (% 5,0 Pertumbuhan PDB perikanan (% 8,7 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-24 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut: Tabel 5.6. Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 No. Misi RPJMN Tahun 2020- 2024 Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis. 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan. 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana. 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius. 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik. 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik. 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel. 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 dalam RPJMN diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-25 rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan Pulau Sulawesi dengan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui : 1) peningkatan pelayanan dasar, diantaranya peningkatkan kualitas SDM dengan melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja; 2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan, diantaranya melalui pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur KI Takalar; pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan pengembangan kawasan perkotaan termasuk wilayah perkotaan Mamminasata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan 3) penguatan konektivitas diantaranya melalui pembangunan jalan trans Sulawesi, pembangunan Bandara Buntu Kunik, pembangunan sistem angkutan massal di perkotaan Mamminasata, pembangunan Pelabuhan Makassar, dan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare. Pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusatpusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-26 diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. Kawasan pembangunan (KP) Palopo, diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan serta pertambangan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui pengembangan sektor unggulan berbasis sumberdaya alam. Pengembangan KP Palopo dan Sekitarnya akan dilakukan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah berupa pembangunan Bandar udara Buntu Kunik dan pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik. Sedangkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional, peningkatan kerjasama antar daerah, percepatan penerapan SPM dan pengembangan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah untuk mendukung produk unggulan wilayah. Arah pengembangan wilayah untuk Kabupaten Luwu adalah pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut). Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaannya yaitu dengan penyiapan data yang dibutuhkan, menetapkan lokasi pengembangan sesuai potensi yang dibutuhkan, serta membangun infrastruktur pendukung pada lokasi-lakasi yang telah ditetapkan. Dalam P-RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, telah ditetapkan arah kebijakan untuk menyusun grand design pengembangan pertanian dan perikanan di Kabupaten Luwu, sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di sektor ini. Adapun data terkait kontribusi sektor pertanian terutama komoditas lada, pala dan cengkeh Kabupaten Luwu terhadap prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-27 Tabel 5.8 Kontribusi Produksi Lada, Pala, dan Cengkeh Kabupaten Luwu terhadap Nasional Tahun 2016-2020 Komoditas 2016 2017 2018 2019 2020 Lada (%) 0,39 0,45 0,34 0,34 0,34 Pala (%) 0,07 0,09 0,06 0,07 0,08 Cengkeh (%) 6,55 6,94 5,32 5,69 6,48 Sumber: Direktur Jenderal Perkebunan dan BPS Kabupaten Luwu, 2021 sBerdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa produksi Lada pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi lada Kabupaten Luwu bersifat fluktuatif hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi lada pada tahun 2016 sebesar 321,79 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,39 % terhadap produksi Lada di Nasional. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu mampu memproduksi lada sebesar 295,77 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,34 % terhadap produksi Lada di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan pengembangan komoditas lada Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami penurunan. Tabel diatas pula menunjukan bahwa produksi pala pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi pala Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi pala pada tahun 2016 sebesar 21,78 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,07 % terhadap produksi pala di Nasional. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu berhasil memproduksi pala sebanyak30,50 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,08 % terhadap produksi pala di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan komoditas pala Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami kenaikan. Sedangkan untuk produksi cengkeh pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi cengkeh kabupaten Luwu bersifat fluktuatif hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi cengkeh pada tahun 2016 sebesar 9.006,35 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 6,55 % terhadap produksi cengkeh di Nasional dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 V-28 mampu memproduksi cengkeh sebesar 9.120,25 sehingga memberikan kontribusi sebesar 6,48 % terhadap produksi Cengkeh di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan pengembangan komoditas cengkeh Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami kenaikan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-1 6.1. Strategi Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah yang setiap tahun diturunkan menjadi prioritas pembangunan tahunan daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu antara lain:
1.Mengkaji sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan;
2.Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3.Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah); 20 Juni 2021 I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-2
4.Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5.Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6.Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD; Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2022-2024 Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi Tujuan Sasaran Strategi Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1.Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2.Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengembangkan kualitas pengukuran IKM Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
3.Meningkatkan pembangunan pendidikan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4.Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah
5.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infratsruktur Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
6.Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman Misi 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pendapatan masyarakat
7.Mengembangkan koperasi dan UMKM serta penanganan angka pengangguran Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah
8.Mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-3 Tujuan Sasaran Strategi kesejahteraan masyarakat Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Menurunkan angka kriminalitas
9.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Misi 7 : Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatkan pembangunan Desa Meningkatkan kemandirian desa
10.Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa Misi 8 : Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan perekonomian daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan
11.Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan
12.Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah serta meningkatkan keberdayaan perempuan Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana
13.Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana Tabel di atas menunjukkan hubungan masing-masing strategi dengan sasaran pembangunan (RPJMD). Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berdasarkan program kerja yang disampaikan oleh Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak, SE, dapat dirumuskan penjelasan atas strategi tersebut yaitu sebagai berikut:
1.Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance. Optimalisasi penerapan good governance merupakan salah satu upaya untuk menata, memperbaiki dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui strategi ini berarti pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar berkinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-4 lebih optimal. Optimalisasi dilakukan pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur. Hal ini akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa hal yang dilakukan terkait dengan strategi ini adalah sebagai berikut:

a.Penyempurnaan sistem reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
b.Membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
c.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai aparatur desa dan kelurahan.
d.Membangun pemerintahan yang tertib hukum, tertib administrasi, tertib penyusunan perencanaan dan tertib pengelolaan keuangan.
e.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SPM sub urusan Pemadaman Kebakaran dan sub urusan bencana.
f.Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
1. 2.Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengembangkan kualitas pengukuran IKM Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan faktor utama dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Sehingga belanja untuk pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, juga akan dikembangkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. IKM merupakan input dalam penyusunan kebijakan dan output dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-5
2. 3.Meningkatkan pembangunan pendidikan Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Kabupaten Luwu. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:
a.Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
b.Memberikan tunjangan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi;
c.Memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi mulai SD, SMP, SMA atau Sederajat, yang diprioritaskan pada siswa dari warga kurang mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten;
d.Memberikan bantuan penyelesaian pendidikan kepada mahasiswa/i S1, S2 dan S3;
e.Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah;
f.Peningkatan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM.
1. 4.Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang amat penting untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mutu layanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-6 penyelengaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pembangunan kesehatan. Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, kepada masyarakat juga terus diberikan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat. Pada dasarnya, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan/masyarakat, tidak hanya pemerintah daerah. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:
a.Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
b.Memberikan tunjangan pakasi kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
c.Menyediakan layanan ambulance dan mobil jenazah gratis di setiap kecamatan.
d.Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
e.Peningkatan pelayanan minimal rumah sakit.
f.Peningkatan pelayanan di setiap PUSKESMAS sesuai Keputusan Menkes Nomor 129/MENKES/ SK/II/2008 tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat.
1. 5.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan akses ke kawasan terisolir seperti daerah tertinggal dan perbatasan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan/ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini akhirnya juga menyisakan banyak masalah pembangunan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi “bom” yang meruntuhkan sendi-sendi pembangunan negara. Konsentrasi pembangunan di perkotaan akan memunculkan komplikasi pada masalah lingkungan, ketersediaan pangan, kemiskinan, dan berbagai masalah politik dan sosial lainnya. Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-7 koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah terpencil dan perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrasturktur yang terjadi tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, dengan infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan jalan misalnya, yang merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa, mempunyai peranan untuk sarana pendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, perlu diikuti dengan pengembangan akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:
a.Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan
b.Mewujudkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah kecamatan dan desa
c.Penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, industri serta jenis usaha lainnya
d.Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Luwu
e.Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang dapat memudahkan mobilitas manusia maupun barang untuk keluar dan masuk daerah
f.Pembangunan jalan baru dengan tujuan untuk pembukaan daerah terpencil dan tertinggal
g.Penataan dan pembangunan infrastruktur rencana ibu kota pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-8
1. 6.Pembangunan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Rumah mempunyai fungsi yang multidimensi. Selain fungsi fisik, rumah juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang dapat terlihat dari pemanfaatannya. Agar dapat berfungsi secara layak, rumah harus dilengkapi infrastruktur dasar seperti taman, ruang terbuka, jaringan jalan dan sistem transportasi, jaringan listrik dan air minum. Penyediaan tersebut harus sesuai dengan tata ruang yang ada sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi baik dalam skala lingkungan perumahan maupun kota. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Beberapa program kerja Bupati/Wakil Bupati pada point di atas dapat dijadikan sebagai langkah dalam penerapan strategi ini.
2. 7.Mengembangkan koperasi dan UMKM serta penanganan angka pengangguran Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan termasuk koperasi dan UMKM. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-9 Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah pendapatan riel per kapita. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi, yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan. Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita berarti mencerminkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan koperasi dan UMKM secara profesional dan bantuan pemerintah terhadap akses permodalan, pemerataan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:
a.Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitas bantuan modal usaha
b.Mendorong usaha ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes
c.Memberikan kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pencari kerja yang terus meningkat di setiap tahunnya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Sehingga lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal mampu menampung tenaga kerja di seluruh wilayah sehingga angka pengangguran dapat diturunkan secara optimal. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:
a.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja;
b.Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan upah minimum kabupaten;
c.Pelatihan calon tenaga kerja di BLK sesuai kebutuhan penyedia lapangan kerja;
d.Peningkatan daya saing pemuda melalui fasilitasi berbagai sertifikasi di bidang jasa konstruksi, kuliner dan pariwisata;
e.Menciptakan lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Luwu. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-10
1. 8.Mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Fasilitasi di bidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kerjasama perangkat daerah perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui strategi ini, khususnya Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Perberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya yang digerakkan pihak yang berwenang (memiliki otoritas) sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:
a.Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis Iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis
b.Memberikan bantuan bibit gratis (pertanian, peternakan, dan perikanan) kepada petani dan nelayan
c.Meningkatkan kualitas penyuluh bidang pertanian, peternakan dan perikanan
d.Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan
e.Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan
f.Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan
1. 9.Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum Budaya dan seni daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama, terutama dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-11 regenerasi bangsa, terlebih untuk Kabupaten Luwu yang memiliki sejarah yang gemilang dimasa lalu. Pada masa sekarang ini seni budaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya luar. Budaya daerah diharapkan menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa karena jati diri merupakan karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya daerah masing-masing. Maka dengan sendirinya akan memberi jati diri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia di Kabupaten Luwu. Dengan masyarakat yang berbudaya, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
a.Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan
b.Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
c.Pembinaan kelembagaan keagamaan dengan koordinasi kegiatan keagamaan dengan seluruh stakeholders
d.Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
e.Memberikan insentif kepada Pegawai Syara’, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan guru sekolah minggu
f.Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal
1. 10.Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat agar makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik, maka strategi untuk meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa juga harus spesifik dan menurut kondisi lokal. Pemahaman ini harus diketahui oleh aparatur pemerintahan desa agar mereka mampu merumuskan dan melaksanakan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-12 kebijakan yang efektif dalam memberdayakan masyarakat desa. Salah satu langkah penting untuk melaksanaan strategi ini adalah dengan mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kecamatan sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:
a.Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa
b.Pembinaan dan pengembangan BUMDes
c.Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan
1. 11.Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan Iklim investasi di Kabupaten Luwu masih belum kondusif mengingat infrastruktur perhubungan belum optimal dalam pengembangannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini menjadi ganjalan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu. Masih rendahnya kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu parameter minimnya investasi yang digelontorkan investor. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi nilai investasi, semakin besar pula dampak dan manfaat seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah. Selama lima tahun ke depan, penguatan investasi akan ditempuh oleh pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada pilar pertama, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-13 Adapun pada pilar kedua, arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:
a.Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi
b.Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan
c.Memperbaiki kondisi/menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan)
d.Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal (investasi) di daerah mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2012
1. 12.Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah serta meningkatkan keberdayaan perempuan Pengaturan, pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan merupakan langkah-langkah stratejik dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus menerapkan langkah-langkah tersebut guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien akan menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah membutuhkan berbagai regulasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Regulasi merupakan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan, sebagai pengatur, dan juga sebagai pengelola usaha untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi untuk menetapkan regulasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat serta penegakannya merupakan hal yang tepat. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-14 Pemberdayaan dan pembinaan merupakan langkah selanjutnya yang harus dioptimalkan dengan menggunakan strategi yang baik. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu sangat potensial untuk terwujudnya tujuan pembangunan melalui pemberdayaan dan pembinaan yang tepat sasaran. Selanjutnya, pembangunan dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan. Penyelenggara pemerintahan harus lebih mengutamakan langkah pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan. Disamping itu, pembangunan juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dana masyarakat lainnya.
a.Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi
b.Memperkuat regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik
c.Meninjau kembali Perda yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi
d.Memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu
e.Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat
1. 13.Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber- sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ekosistem lingkungan tercemar dan rusak maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kualitas lingkungan dengan cara mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-15 Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, namun masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ketaatan dalam pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menjadi strategi yang dianggap relevan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana. Langkah pertama adalah membuat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana. Setelah mengetahui risiko bencana, maka langkah selanjutnya dalam penanggulangan bencana adalah melakukan pengelolaan risiko bencana tersebut. Kegiatan ini intinya adalah menentukan langkah, program, dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi risiko bencana. Kemudian langkah terakhir adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik. Setelah mengetahui risiko bencana, menyusun upaya pengelolaan risiko bencana, dan melakukan investasi, maka berbagai pengetahuan tersebut perlu menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan geladi atau latihan kesiapsiagaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: Beberapa langkah yang dilakukan dalam strategi ini adalah:
a.Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Luwu.
b.Penyelenggaraan tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.
c.Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan rawan bencana.
d.Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.
e.Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
f.Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
g.Mengoptimalkan drainase dan aliran sungai guna mengurangi resiko banjir.
h.Menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang upaya pengendalian lingkungan hidup. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-16
i.Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten dibidang penanggulangan dan penanganan bencana. 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana ditetapakan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Gambar 6.1 Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Optimalisasi sumber daya dalam pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah Penguatan infrastruktur dan pengembangan perekonomian berbasis pada sektor unggulan daerah Pembangunan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat Penguatan Birokrasi Dan Pemantapan Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Penguatan struktur perekonomian daerah yang unggul dan brdaya saing Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan limatahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional perangkat daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-17 yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan diatas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-18 Tabel 6.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 RPJMD Pokok Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Perbaikan tatakelola dan tatalaksana pemerintahan. Penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan Road Map reformasi birokrasi, penyusunan peta proses bisnis untuk terwujudnya good governanece. Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan keterbukaan informasi publik. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terwujudnya good governanece, restrukturisasi OPD, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada 3 OPD. Pemantapan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Pembangunan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu. Pengembangan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD serta penerapan SIPD. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengembangan inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat Pengembangan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-19 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan. Pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas layanan kesehatan Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM. Menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, mengurangi dampak bencana non alam serta pemberlakuan PPKM pada seluruh kecamatan/desa/kelurahan.. Meningkatkan efektivitas program dengan memperbaiki indikator dan kelompok sasaran kegiatan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Analisis pengembangan aksesibilitas. Pembukaan jalan baru pada daerah terpencil, peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan analisis pengembangan aksesibilitas daerah. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman Pengembangan irigasi pertanian dan perikanan dan pengembangan infrastruktur air minum Pengembangan irigasi pertanian dan perikanan serta pengembangan infrastruktur air minum Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman Penataan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni dan peningkatan fasilitas umum Penataan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni dan peningkatan fasilitas umum Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-20 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; Meningkatnya Perekonomian Daerah Meningkatkan pendapatan masyarakat Pengembangan koperasi dan UMKM Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitasi bantuan modal usaha, promosi UMKM Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitasi bantuan modal usaha dan kerjsama dengan pihak ketiga, promosi UMKM, pembentukan Satgas PEN Mengembangkan destinasi wisata Pengembangan potensi wisata daerah Identifikasi potensi wisata, pembinaan SDM pariwisata. Penyusunan RIPPARDA, pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Menurunkan jumlah pengangguran Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan. Peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan. Peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis Meningkatnya hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Menurunkan angka kriminalitas Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-21 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Meningkatnya keberhasilan pembangunan Desa Berkembangnya Perekonoman Desa Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa Pengaturan kewenangan desa, pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa, pembinaan BUMDes Pembinaan pelaksanaan kewenangan desa, pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa, pembinaan BUMDes Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Meningkatnya Nilai Investasi Meningkatnya realisasi investasi Peningkatan iklim investasi Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait, peningkatan pelayanan untuk kemudahan investasi Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait, peningkatan pelayanan untuk kemudahan investasi, promosi, dan penyusunan regulasi yang mendukung investasi Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah Penyusunan produk hukum yang dibutuhkan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penegakan Perda Penyusunan produk hukum yang dibutuhkan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penegakan Perda Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial Peningkatan perlindungan sosial Pemberian perlindungan sosial bagi PMKS, dukungan terhadap program pemerintah terkait dengan pembangunan di bidang sosial Pemberian perlindungan sosial bagi PMKS, dukungan terhadap program pemerintah terkait dengan pembangunan di bidang sosial Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Pelayanan terhadap korban kekerasaan bagi perempuan dan anak dan sosialisasi peraturan perundangan Pelayanan terhadap korban kekerasaan bagi perempuan dan anak dan sosialisasi peraturan perundangan Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Penetapan peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah, pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran suber daya alam dan lingkungan hidup Sosialisasi dan implementasi peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah, pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran suber daya alam dan lingkungan hidup Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-22 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana Penetapan peraturan terkait dengan mitigasi dan penangulangan bencana, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyusunan kajian, Sosialisasi dan implementasi peraturan terkait dengan mitigasi dan penangulangan bencana, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyusunan kajian, Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-23 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 RPJMD Perubahan Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Strategi 1 Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemantapan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Penguatan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-24 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Strategi 2 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah Pengembangan inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Penetapan target untuk masing-masing objek PAD. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah Optimalisasi pendapatan daerah. Evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah. Optimalisasi pendapatan daerah. Evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Strategi 3 Meningkatkan pembangunan pendidikan Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan. Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan. Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Strategi 4 Meningkatkan pemerataan layanan Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-25 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 kesehatan yang berkualitas fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah Strategi 5 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan darat ke wilayah kecamatan. Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan daerat ke wilayah kecamatan. Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan daerat ke wilayah kecamatan serta aksesibilitas angkutan laut. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Strategi 6 Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan. Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan. Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan. I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-26 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pendapatan masyarakat Strategi 7 Pengembangan koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan, mendorong usaha ekonomi kreatif. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan, mendorong usaha ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Strategi 8 Menurunkan angka pengangguran Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga. Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga. Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah Strategi 9 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-27 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian. Pemantapan sistem pertanian berkelanjutan berbasis Iptek dan sumber daya lokal serta mendorong kemitraan. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Menurunkan angka kriminalitas Strategi 10 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian budaya lokal. Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatkan pembangunan Desa Meningkatkan perekonoman Desa Strategi 11 Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-28 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan perekonomian daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan Strategi 12 Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Strategi 13 Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah Anggaran berbasis kinerja, penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Pengoperasian Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Menyusun regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat. Anggaran berbasis kinerja, peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Pengembangan operasi Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Memperkuat regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat. Anggaran berbasis kinerja, peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Optimalisasi operasi Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-29 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana Strategi 14 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana Revisi Perda RTRW. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA sesuai tata ruang daerah. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA sesuai tata ruang daerah.. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-30 6.3. Program Pembangunan Daerah Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain adalah: 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah. 2) Pencapaian SDGs. 3) Pengentasan kemiskinan. 4) Pencapaian NSPK dan SPM. 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. 6) Pengembangan daerah terisolir. Selain itu, program pembangunan daerah Kabupaten Luwu juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Pembangunan Manusia; 3) Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman; 4) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; 5) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi; dan 6) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana. Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya mejawab isu isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiiki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Kabupaten Luwu, dan Swasta. Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas nasional (Major Project) dengan prioritas pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan sasaran misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Pelaksanaan proyek prioritas strategis daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas pembangunan daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-31 Tabel 6.3. Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022- 2024 No. Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah Sumber Anggaran Tahun PelaksanaanAPBN APBD Prov. Sulsel APBD Kab. Luwu Swasta/ BUMN/D I. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  • Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) 2022 • Pengembangan reformasi birokrasi  2022-2024 • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah  2022-2024 II. Pembangunan Manusia • Pembangunan prasarana dan utilitas sekolah  2022-2024 • Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya  2022-2024 • Pemberdayaan dan perlindungan perempuan  2022-2024 • Pemenuhan hak anak  2022-2024 III. Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman • Pembangunan jalan menuju daerah terpencil, tetinggal dan terisolir  2022-2024 • Peningkatan jalan     2022-2024 • Peningkatan irigasi pertanian  2022-2024 • Revitalisasi lapangan/fasilitas umum untuk menunjang fungsi hunian   2022-2024 • Pembangunan Terminal Belopa  2022-2023 IV. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis • Revitalisasi tambak   2022-2023 • Pembangunan kolam/empang beserta sarana dan prasarananya  2022-2023 V. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi • Pengelolaan data terkait dengan pelayanan sosial dan keluarga miskin  2022-2023 VI. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana • Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan  2022-2023 • Pencegahan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan  2022-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-32 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu dipetakan dalam dua kategori yaitu Matriks Program Pembangunan Daerah (RPJMD Pokok) dan Matriks Program Pembangunan Daerah (RPJMD Perubahan) berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Matriks program pembangunan pada RPJMD Pokok dan RPJMD Perubahan disajikan pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-33 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)

(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif Indeks Reformasi Birolrasi n.a Cukup 13.534.239 Cukup 9.250.196 Sasaran 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai SAKIP CC CC 7.092.651 B 3.413.449 4 02 01 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas) Skor LPPD Angka 2.771 2.885 4.012.520 2.885 2.574.000 Inspektorat Daerah 4 02 01 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas) Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor % 0 100,00 800.000 100,00 228.952 Inspektorat Daerah 4 03 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas) Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD % 100 100,00 1.434.909 100,00 91.942 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah 4 03 01 15 Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD dokumen 0 4 547.186 4 339.294 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah 4 03 01 24 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah % 60,00 100,00 298.036 100,00 179.261 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Opini LKPD dari BPK RI Jenis Opini WTP WTP 3.060.330 WTP 3.214.586 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-34 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) 4 04 05 40 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas) Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan % 0,00 100,00 1.487.124 100,00 1.969.813 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 04 05 43 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas) Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat % 0,00 96,00 513.131 96,00 434.318 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 04 06 44 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas) Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan % 97,19 98,99 1.060.076 98,99 810.454 Badan Pendapatan Daerah Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Sasaran 1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Baik 3.381.258 Baik 2.622.162 4 4 05 09 Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN 0 n.a 100 668.049 100,00 828.979 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 4 05 09 Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur (Prioritas) Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi 0 n.a 80 906.360 80,00 1.213.703 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 4 05 09 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas) Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon 0 n.a 100 1.806.849 100,00 579.479 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia Angka 69,37 70,40 157.305.592 70,40 124.735.278 I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-35 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Sasaran 2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Indeks Pendidikan Angka 63,19 63,72 57.023.122 63,72 54.302.587 1 01 01 15 Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 35,15 60,04 335.000 60,04 1.629.418 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 16 Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas) APM SD/MI/Paket A % 95,51 98,23 29.985.478 98,23 30.373.869 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 17 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Prioritas) APM SMP/MTs/Paket B % 80,07 83,64 21.860.594 83,64 22.213.662 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas) Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persen 87,05 89,23 4.842.050 89,23 85.638 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran 2.2. Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan Tahun 76,31 76,55 100.282.470 76,55 70.432.691 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas) Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan % 69,84 85,00 54.996.395 85,00 1.047.879 Dinas Kesehatan 1 02 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas) Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0,00 80,00 45.286.075 80,00 69.384.811 Dinas Kesehatan Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Tujuan 3. ' ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-36 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur n.a Cukup 301.349.470 Cukup 165.494.227 Sasaran 3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah Persentasi jalan kabutaen dalam kondisi mantap 21,84 23,87 188.580.219 23,87 119.268.687 1 03 01 14 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas) Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton % 58,11 61,83 174.554.004 61,83 15.031.347 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas) Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah) Angka 0,8638 0,8643 4.250.000 0,86 55.390.586 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 18 Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % 21,17 22,24 9.400.000 22,24 48.508.814 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 09 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas) Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 411.055 415.055 376.215 415055,00 337.940 Dinas Perhubungan Sasaran 3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar Persentase penduduk berakses air minum persen 82,04 84,09 58.411.081 19.616.780 Rasio jaringan irigasi persen 59,94 63,00 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas) Persentase irigasi dalam kondisi baik Persen 36,33 37,24 27.014.729 37,24 7.668.451 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan % 80,04 80,96 31.396.352 80,96 11.948.330 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran 3.3. Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-37 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak persen 75,45 76,00 54.358.170 26.608.760 1 04 01 15 Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas) Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata % 0 15,85 30.200.000 15,85 8.538.874 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata % 0 4,83 - - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata % 0 20,00 - - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 01 16 Program Pengembangan Perumahan (Prioritas) Persentase rumah layak huni % 20 20,54 8.634.420 20,54 6.637.805 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 01 17 Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan PSU Persen n.a 100,00 15.523.750 100,00 11.432.081 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja Tujuan 4. Meningkatnya perekonomian daerah Pertumbuhan ekonomi persen 7,21 7,30 1.860.437 193.827 Sasaran 4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB perkapita Juta Rp 13,97 29,87 573.478 66.982 Indeks Gini 0,362 0,360 2 11 01 20 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas) Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif % 30,00 30,35 428.594 30,35 - Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian ,_ - . ·- I ' . I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-38 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) 2 11 01 19 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pengawasan % 0,00 100 144.885 100,00 66.982 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Sasaran 4.2. Mengembangkan destinasi wisata Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan Obyek wisata 0 1 402.000 17.500 3 02 01 20 Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas) Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu Destinasi 0 6 200.000 6,00 - Dinas Pariwisata 3 02 01 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas) Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu % n.a 200 202.000 200,00 17.500 Dinas Pariwisata Sasaran 4.3. Menurunnya jumlah pengangguran Tingkat pengangguran terbuka persen 4,47 4,36 884.959 109.345 1 03 01 33 Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas) Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten % 0 100,00 185.100 100,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 01 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas) Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi % 41,00 100,00 485.780 100,00 42.673 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 01 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas) Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal % 4.04 3,70 214.079 3,70 66.672 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) (3) Satuan
(4)Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(5)Target Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Capaian Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)
(6)(7) Misi 5 Mewujudkan ketahan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agr ibisnis Tujuan 5. ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ' . ' . ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-39 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Angka skor 76,27 77,29 3.752.872 3.620.274 Sasaran 5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana dan sarana pertanian/perkebunan persen % 7,04 0 7,20 20,00 3.752.872 2.726.532 3.620.274 1.489.8243 3 03 03 01 01 25 30 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas) 20,00 20,00 Dinas Pertanian Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas) Persentase penyuluh yang meningkat kapasitasnya % 0 20,00 1.026.340 2.130.450 Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius Tujuan 6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Angka kriminalitas per 10.000 penduduk persen 4,00 3,20 1.241.190 1.595.875 Sasaran 6.1. Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan persen 44,48
(2016)27,50 1.241.190 1.595.875 4 2 03 16 01 01 29 17 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas) Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah % kali 100,00 6 100,00 6,00 1.056.360 184.830 100,00 6,00 1.525.885 69.990 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) Dinas Pendidikan dan Kebudaya an Misi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa ' ' - ,_ - - ' - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-40 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)
(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Tujuan 7. Meningkatkan kemandirian Desa Persentase desa mandiri persen n.a 40,00 900.000 1.947.791 Sasaran 7.1. Berkembangnya kemandirian desa Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional n.a 4 900.000 1.947.791 2 07 01 23 Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas) Jumlah BUMDes Bersama 4 0 5 400.000 5,00 105.072 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 07 01 20 Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas) Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib % n.a. 100 500.000 100,00 1.842.720 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Ou tcome) (3) Sat uan ( 4 ) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(5)Target Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Capaian Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)
(6)(7) Misi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkunganTujuan 8. Meningkatkan nilai investasi Nilai investasi PMA dan PMDN Miliar Rp 16,69 17,11 1.611.196 296.226 Sasaran 8.1. Meningkatnya realisasi investasi Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi Persentase wirausaha muda Perusa haan Per sen 13 0,50 13 1,00 1.611.196 296.226 2 10 01 20 Program Penyelenggaraan E- Government Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu % 100,00 2,00 1.337.716 2,00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian ' '- . I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-41 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) 2 12 01 20 (Prioritas) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas) Jumlah izin yang dikeluarkan berdasrkan SOP % 50,00 65,00 273.480 65,00 296.226 Misi 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong publikasi publik Tujuan 9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum Cakupan penegakan dan perlindungan hukum perse n 100,00 100,00 12.144.129 10.588.771 Sasaran 9.1. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah Cakupan ketersediaan produk hukum daerah Persentase Penegakan PERDA per sen % 100,00 78,00 80,00 79,95 10.756.118 656.847 10.450.157 85.0711 4 05 04 02 01 23 15 Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan (Prioritas) 79,95 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah % 100,00 100,00 5.872.615 3.177.032 1 05 02 26 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat % 100,00 100,00 1.350.056 100,00 2.225.329 Satuan Polisi Pamong Praja 4 04 01 39 Program Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda % 100,00 100,00 2.876.600 100,00 4.962.725 Sekretariat DPRD Sasaran 9.2. Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) (3) Satuan
(4)Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(5)Target Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Capaian Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)
(6)(7) Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial

30.Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100,00 100,00 1.114.872 - 1 06 01 18 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas) Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial % 0,00 100,00 1.114.872 100,00 - Dinas Sosial ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ' . ' . - I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-42 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Sasaran 9.3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga Angka Indeks % 61,61 n.a 61,90 35,71 273.139 173.139 138.614 83.0512 2 02 02 01 01 20 21 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas) 35,71 52,50 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak % 0 52,50 100.000 55.564 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup n.a Cukup 4.150.000 8.826.287 Sasaran 10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup persen 0 39,22 0 50,00 50 300.000 300.000 92.397 92.3972 05 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas) 50,00 Dinas Lingkungan Hidup Sasaran 10.2. Kod e

(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) (3) Satuan
(4)Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(5)Target Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Capaian Kinerja Tahun 2020 Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)
(6)(7) ,_ ,_ ,_ ,_ I• ' . ' . ' . Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-43 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial

30.Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100,00 100,00 1.114.872 - 1 06 01 18 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas) Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial % 0,00 100,00 1.114.872 100,00 - Dinas Sosial Sasaran 9.3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga Angka Indeks % 61,61 n.a 61,90 35,71 273.139 173.139 138.614 83.0512 2 02 02 01 01 20 21 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas) 35,71 52,50 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak % 0 52,50 100.000 55.564 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup n.a Cukup 4.150.000 8.826.287 Sasaran 10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup persen 0 39,22 0 50,00 50 300.000 300.000 92.397 92.3972 05 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas) 50,00 Dinas Lingkungan Hidup Sasaran 10.2. ' ' Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-44 Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp) Kod e Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target (Rp) Target (Rp)

(1)(2) ( 3 )
(4)(5) (6) (7) (18) Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Angka Indeks n.a 30,00 3.850.000 8.733.890 1 06 02 28 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,00 100,00 150.000 100,00 1.210.697 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 31 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas) Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor % 0,00 100,00 2.200.000 100,00 6.025.689 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 03 01 17 Program Pembangunan Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir meter 1.445 700 1.500.000 700,00 1.497.504 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas) JUM LAH 497.849.125 326.548.753 I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-45 Ajtgrtjgzraykarjyauysuhjszuntzuntrbxu Thstrgjsryjkyhkt Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional , berwibawa, amanah, transparan dan akuntabelTujuan 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Indeks Reformasi Birolrasi n. a 56,31 (CC) 283.122 .930 59,80 (CC) 288.163 .372 64,22 (B) 291.119 .454 67,25 (B) 293.793 .204 67,25 (B) 1.156.19 8.960 Sasaran 1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten 51,78 (CC) 100, 00 64,76 (B) 100,00 5.252. 851 1.569. 471 69,51 (B) 100,00 6.879. 692 1.567. 240 72,02 (B) 100,00 6.973. 841 1.567. 240 78,80 (BB) 100, 00 6.746. 594 1.567.2 40 78,80 (BB) 100, 00 25.852. 978 6.271. 192 2 5 1 6 0 3 0 2 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK % Angk a Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar 0,0 0 0,0 0 1.775. 423 0,0 0 1.793. 178 0,0 0 1.811. 109 0,0 0 1.829.2 21 - 7.208. 931 6 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angka 0,0 0 0,0 0 1.907. 956 0,0 0 3.519. 274 0,0 0 3.595. 492 0,0 0 3.350.1 33 - 12.372. 855 Inspektorat Daerah Persentase tindak lanjut temuan BPKP % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100, 00 - Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100, 00 - Sasaran 1.2. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-46 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan Jenis Opini % WT P 100, 00 WT P 100, 00 273.577. 561 270.479. 231 WT P 100, 00 276.239. 567 273.110. 253 WT P 100, 00 279.001. 962 275.841. 356 WT P 100, 00 281.791. 982 278.599. 770 WT P 100, 00 1.110.61 1.072 1.098.030 .610 5 0 2 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,0 0 Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,0 0 5 0 2 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan % 70,63 98,99 3.098. 330 86,98 3.129. 313 86,98 3.160. 606 90,74 3.192.2 12 90,7 4 12.580. 462 Badan Pendapatan Daerah Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah % 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 98,9 9 Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,0 0 Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,0 0 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Awal (201 9) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )
(18)Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia Angka 70.3 9 70,79 274.797 .481 71,09 278.575 .831 71,40 295.028 .037 71,88 295.146 .036 71, 88 1.143.54 7.385 Sasaran 2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Indkes Pendidikan Angka 64,17 64,98 113.354. 497 65,44 114.488. 042 65,90 115.632. 922 66,35 116.789. 252 66, 35 460.264. 713 1 0 1 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APM) % 35,15 61,55 113.302. 640 63,08 114.435. 666 64,66 115.580. 023 66,28 116.735. 823 66,2 8 460.054. 152 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM) % 98,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM) % 82,10 85,73 87,87 90,07 92,32 92,3 2 1 0 1 0 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV % 88,01 91,46 51.8 57 93,74 52.3 76 96,09 52.9 00 98,49 53.4 29 98,4 9 210.5 61 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran 2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan Angka 77,22 77,69 161.442 .984 78,30 164.087 .789 78,69 179.395 .115 79,09 178.356 .784 79, 09 683.282 .672 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-47 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 ) 1 0 2 0 2 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan % 8,3 3 100,00 160.817. 746 100,00 163.632. 009 100,00 178.939. 335 100,00 177.900. 850 100, 00 681.289. 940 Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru 1 0 2 0 3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar % 77,10 77,27 382.8 81 77,27 194.0 13 77,27 194.0 13 77,27 194.0 43 77,2 7 964.9 50 Dinas Kesehatan 1 0 2 0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi % 100,00 100,00 242.3 57 100,00 261.7 67 100,00 261.7 67 100,00 261.8 91 100, 00 1.027. 782 Dinas Kesehatan Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutanTujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur n. a Cukup 175.491 .454 Bai k 181.045 .101 Bai k 180.570 .154 Bai k 182.313 .303 Bai k #REF! Sasaran 3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah Tingkat mobilitas 0,8638 0,8649 118.794 .194 0,8654 120.436 .544 0,8660 118.293 .538 0,8665 118.189 .051 34,950 0 475.713 .327 1 0 3 1 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Angka 0,2 4 0,2 5 111.994. 447 0,2 6 113.114. 392 0,2 7 114.245. 536 0,2 8 115.387. 991 0,28 454.742. 366 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1 5 0 2 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas angkutan jalan Angka 0,3 7 0,3 7 6.799. 747 0,5 3 7.322. 152 0,6 3 4.048. 002 0,7 9 2.801.0 60 0,79 20.970. 961 Dinas Perhubungan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Awal (201 9) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )
(18)Sasaran 3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU angka 0,9 7 0,9 7 56.697. 260 0,9 7 60.608. 557 0,9 8 62.276. 616 0,9 8 64.124. 252 0,98 243.706 .685 1 0 3 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota % 36,02 37,24 19.562. 903 37,30 19.758. 532 37,36 19.956. 118 37,41 20.155. 679 37,4 1 79.433. 232 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase irigasi dalam kondisi baik Angka 40,26 42,01 42,99 43,67 44,54 44,5 4 1 0 3 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 47,94 49,90 11.930. 777 51,15 12.050. 085 52,43 12.170. 586 53,74 12.292. 291 53,7 4 48.443. 739 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 0 3 0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m) % 50,30 50,50 2.534. 017 50,60 2.559. 357 50,70 2.584. 951 50,80 2.610.8 00 50,8 0 10.289. 124 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-48 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 ) 1 0 3 0 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik % 84,52 86,53 14.364. 159 87,64 16.757. 801 88,80 16.902. 879 89,02 17.049. 407 89,0 2 65.074. 246 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 0 4 0 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani % 3,8 8 4,8 5 1.560. 226 6,3 1 1.575. 828 8,2 5 1.591. 586 9,7 1 1.607.5 02 9,71 6.335. 143 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 0 4 0 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 97,00 97,01 6.745. 178 97,01 7.906. 954 97,01 9.070. 498 97,01 10.408. 572 97,0 1 34.131. 202 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja Tujuan 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Angka kemiskinan persen 12,78 12,30 4.947. 233 12,10 5.435. 075 11,97 5.533. 034 11,92 6.660. 447 11, 92 22.575. 790 Sasaran 4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat PDRB perkapita Juta Rp 43, 25 45,30 4.947. 233 48,05 5.435. 075 51,20 5.533. 034 54,05 6.660. 447 54, 05 22.575. 790 2 1 7 0 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 2,5 0 2,5 0 119.5 00 2,5 0 150.0 00 2,5 0 170.0 00 2,5 0 170.0 00 10,0 0 609.5 00 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 3 2 5 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Total produksi perikanan tangkap to n 17386,3 0 0,0 0 1.179. 524 0,0 0 1.304. 512 0,0 0 1.363. 915 0,0 0 1.426.2 63 - 5.274. 214 Dinas Perikanan 3 2 5 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Total Produksi Perikanan Budidaya To n 0,0 0 0,0 0 2.065. 812 0,0 0 2.169. 103 0,0 0 2.277. 558 0,0 0 2.391.4 36 - 8.903. 908 Dinas Perikanan 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 0,0 0 0,0 0 445.4 32 0,0 0 664.8 31 0,0 0 565.1 72 0,0 0 1.506.5 01 - 3.181. 936 Dinas Pariwisata 4 0 1 0 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan perekonomian % 100,00 100,00 866.3 88 100,00 875.0 52 100,00 883.8 03 100,00 892.6 41 100, 00 3.517. 885 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) Kode Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )
(18)1 0 3 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 0,0 0 0,0 0 100.0 00 0,0 0 101.0 00 0,0 0 102.0 10 0,0 0 103.0 30 0,00 406.0 40 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 0 7 0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % 0,0 0 0,0 0 129.5 05 0,0 0 129.5 05 0,0 0 129.5 05 0,0 0 129.5 05 - 518.0 22 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 0 7 0 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten % 0,0 0 0,0 0 41.0 71 0,0 0 41.0 71 0,0 0 41.0 71 0,0 0 41.0 71 - 164.2 85 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Misi 5 Mewujudkan ketahan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis Tujuan 5. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-49 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 ) Meningkatnya hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Indeks Ketahanan Pangan Angka skor 78,00 83,00 17.232. 899 86,00 18.219. 696 89,00 18.391. 608 93,00 18.565. 240 93, 00 72.409. 443 Sasaran 5.1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan persen 3,9 8 4,8 7 17.232. 899 5,4 1 18.219. 696 5,7 8 18.391. 608 6,2 2 18.565. 240 6,22 72.409. 443 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase keterserdiaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) % 100,00 100,00 1.028. 020 100,00 1.425. 000 100,00 1.432. 100 100,00 1.439. 271 100, 00 5.324.3 91 Dinas Ketahanan Pangan 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat Komsumsi Protein Gr/ Kapita/ 63,00 65,00 854.0 03 66,00 1.290. 311 67,00 1.300. 080 68,00 1.309. 947 68,0 0 4.754.3 40 Dinas Ketahanan Pangan Har i 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi peternakan % 0,0 0 0,0 0 1.536. 019 0,0 0 1.551. 379 0,0 0 1.566. 893 0,0 0 1.582. 562 - 6.236.8 54 Dinas Pertanian 3 2 7 0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun to n 0,0 0 0,0 0 6.170. 279 0,0 0 6.231. 981 0,0 0 6.294. 301 0,0 0 6.357. 244 - 25.053. 805 Dinas Pertanian 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan % 0,0 0 0,0 0 7.644. 578 0,0 0 7.721. 024 0,0 0 7.798. 234 0,0 0 7.876. 216 - 31.040. 052 Dinas Pertanian Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang ReligiusTujuan 6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius Indeks Kerukunan Umat Beragama angka n. a 76,02 3.436. 520 76,03 3.511. 139 76,04 3.565. 629 76,05 3.603. 182 76, 05 14.081. 328 Sasaran 6.1. Menurunkan angka kriminalitas Angka kriminalitas per 10.000 penduduk angka 4,0 0 2,8 0 3.436. 520 2,4 3 3.511. 139 2,3 8 3.565. 629 2,3 4 3.603. 182 2,34 14.081. 328 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan % 100,00 100,00 135.9 55 100,00 175.2 55 100,00 175.6 08 100,00 175.9 65 400, 00 662.7 83 Dinas Pendidikan dan KebudayaanKEBUDAYAAN 4 0 1 0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD Angka 2771,00 2983,00 3.265. 423 3126,00 3.276. 647 3185,00 3.327. 234 3200,00 3.379. 217 3.200, 00 13.248. 521 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) Kode Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )
(18)8 0 1 0 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan % 100,00 100,00 35.1 41 100,00 59.2 37 100,00 62.7 87 100,00 48.0 00 100, 00 170.0 24 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Misi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desaTujuan 7. Meningkatnya keberhasilan II I I I I I I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-50 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )pembangunan desa Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal des a 10 3 8 3 5.967. 278 6 1 5.956. 008 3 8 5.967. 410 1 0 5.978. 925 1 0 23.919. 621Sasaran 7.1. Meningkatkan kemandirian desa Persentase desa mandiri % 0,4 8 0,9 7 5.967. 278 1,4 5 5.956. 008 1,9 3 5.967. 410 2,4 2 5.978. 925 2,4 2 23.919. 621 2 1 3 0 4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase peningkatan status desa mandiri % 0,0 2 0,0 1 4.838. 398 0,0 1 4.815. 839 0,0 1 4.815. 839 0,0 1 4.815. 839 0,04 19.285. 915 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 1 3 0 5 PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan % 99,00 99,00 1.128. 880 99,00 1.140. 169 99,00 1.151. 570 99,00 1.163. 086 99,0 0 4.583.7 05 Dinas Pemberdayaan KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Masyarakat Desa Misi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan Tujuan 8. Meningkatnya perekonomian daerah Pertumbuhan Ekonomi persen 6,2 6 4,5 0 2.022. 952 5,8 4 2.250. 899 5,9 9 2.386. 603 7,8 5 2.475. 492 7,8 5 9.135. 947 Sasaran 8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB persen 10, 94 11,37 2.022. 952 11,51 2.250. 899 12,18 2.386. 603 12,76 2.475. 492 12, 76 9.135. 947 2 1 8 0 2 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu % 10,0 0 10,00 59.1 09 10,00 75.0 00 10,00 135.0 00 10,00 162.0 00 10, 00 431.1 09 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 1 8 0 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal % 50,0 0 50,00 77.5 58 100,00 300.0 00 100,00 353.5 00 100,00 395.0 00 300, 00 1.126. 058 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 1 8 0 4 PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal Angka 87,0 1 87,75 183.2 90 87,90 243.3 93 88,15 247.0 71 88,75 250.9 50 88, 75 924.7 04 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu3 3 0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan % 0,0 0 0,0 0 1.339. 115 0,0 0 1.352. 507 0,0 0 1.366. 032 0,0 0 1.379. 692 100, 00 5.437. 346 Dinas Perdagangan 3 3 1 0 2 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri % 0,0 0 0,0 0 363.8 80 0,0 0 280.0 00 0,0 0 285.0 00 0,0 0 287.8 50 - 1.216. 730 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Misi 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik Tujuan 9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat atas penegakan hukum n. a 80,06 4.292. 518 81,27 5.044. 113 82,63 5.143. 651 83,77 5.254. 629 83, 77 19.734. 910 Sasaran 9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan Cakupan kasus hukum yang difasilitasi % 100,00 100,00 4.292. 518 100,00 5.044. 113 100,00 5.143. 651 100,00 5.254. 629 100, 00 19.734. 910 Kode Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp ) Target (Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 )
(18)PROGRAM PENINGKATAN II I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VI-51 Kod e
(1)Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah
(2)Indikator Kinerja (Tujuan/Impac t/Outcome) (3) Satua n
(4)Kondisi Awal (201 9)
(5)Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2024)Target (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(18)Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)(8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 ) 1 0 5 0 2 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 100,00 2.201. 879 100,00 2.471. 036 100,00 2.492. 589 100,00 2.514. 356 100, 00 9.679.8 61 Satuan Polisi Pamong Praja1 0 6 0 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial % 100,00 100,00 218.0 46 100,00 220.2 26 100,00 222.4 28 100,00 224.6 53 100, 00 885.3 53 Dinas Sosial 2 1 2 0 2 PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase perekaman KTP Elektronik % 94,22 94,35 1.173. 804 94,45 1.249. 307 94,55 1.249. 307 94,65 1.249. 307 94,6 5 4.921.7 25 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2 1 2 0 3 PENCATATAN SIPIL Rasio pasangan berakte nikah % 0,2 3 0,2 6 76.6 63 0,2 8 388.5 32 0,3 0 388.5 32 0,3 2 388.5 32 0,32 1.242.2 58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 0 1 0 2 PROGRAM PERENCANAAN, Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah % 75,00 100,00 622.1 26 100,00 715.0 12 100,00 790.7 95 100,00 877.7 81 100, 00 3.005.7 13 Badan Perencanaan PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan dan Litbang Daerah Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencanaTujuan : Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup sedang sedang 22.685. 288 tinggi 5.916. 419 tinggi 5.552. 274 sangat tinggi 5.556. 597 sangat tinggi 67.814. 421 Sasaran 10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) % 30, 00 30,00 22.685. 288 30,00 5.916. 419 30,00 5.552. 274 30,00 5.556. 597 30, 00 67.814. 421 2 1 1 0 3 PENGENDALIAN PENCEMARAN Indeks kualitas air Angka 0,0 0 26,65 165.3 15 26,65 165.3 15 26,65 340.3 15 26,65 340.3 15 26, 65 1.011. 260 Dinas Lingkungan Hidup DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1 0 3 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN Ketaatan terhadap RTRW % 100,00 100,00 50.0 00 100,00 89.9 99 100,00 90.5 99 100,00 86.2 05 100, 00 316.8 04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PENATAAN RUANG 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 19.549. 992 100,00 1.594. 112 100,00 1.050. 314 100,00 1.054. 937 100, 00 23.249. 355 Badan PenanggulanganBENCANA Bencana Daerah 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 100,00 2.518. 700 100,00 3.661. 700 100,00 3.661. 700 100,00 3.661. 700 100, 00 13.503. 800 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PENANGGULANGAN, PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1 0 6 0 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten % 100,00 100,00 401.2 80 100,00 405.2 93 100,00 409.3 46 100,00 413.4 39 100, 00 1.629. 359 Dinas Sosial JUML AH 793.996 .552 794.117 .653 813.257 .854 819.347 .056 #REF! Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-1 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-2 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 No KAPASITAS RILL/ BELANJA 2021 2022 2023 2024 1 BELANJA 1.474.495.791.073,00 1.514.250.682.079,55 1.555.104.393.194,73 1.597.088.352.853,14 1.1 Belanja Operasi 930.279.448.301,00 953.045.414.682,17 973.865.696.439,52 997.890.467.949,50 1.1.1 Belanja Pegawai 592.843.691.345 608.975.819.506,91 626.828.922.452,07 643.569.202.917,30 1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 322.342.882.052 327.178.025.282,78 328.857.531.897,85 334.153.078.547,34 1.1.3 Belanja Hibah 14.470.374.904 16.206.819.892,48 17.432.242.089,61 19.358.936.484,86 1.1.4 Belanja Bantuan Sosial 622.500.000 684.750.000,00 747.000.000,00 809.250.000,00 1.2 Belanja Modal 276.267.892.772 290.206.635.906,19 304.155.614.954,41 317.969.009.593,01 1.3. Belanja Tak Terduga 3.000.000.000 3.275.348.495,59 3.463.140.700,40 3.583.140.700,40 1.4. Belanja Transfer 264.948.450.000 267.723.282.995,59 273.619.941.100,40 277.645.734.610,23 1.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintah Desa 3.443.000.000 4.062.839.687,70 4.121.370.687,70 4.579.615.775,08 1.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kot a dan pemerintah desa 261.505.450.000 263.660.443.307,90 269.498.570.412,70 273.066.118.835,15 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-3 7.2 Program Perangkat Daerah Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan Strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD kedalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat Daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-4 Tabel 7.2. KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Perubaha n RPJMD Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Rp Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (18) 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 110.169.22 8 85.071.161 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,00 100,00 1.073.675 100,00 1.012.047 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik % 49,54 58,49 766.171 58,49 195.025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 07 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,00 100,00 87.000 100,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 08 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu % 50,00 100,00 112.760 100,00 22.455 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 50,00 - 50,00 1 01 01 15 Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 35,15 60,04 335.000 60,04 1.629.418 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 16 Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas) APM SD/MI/Paket A % 95,51 98,23 29.985.478 98,23 30.373.869 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 17 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Prioritas) APM SMP/MTs/Paket B % 80,07 83,64 21.860.594 83,64 22.213.662 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas) Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persen 87,05 89,23 4.842.050 89,23 85.638 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 01 22 Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang telah melaksanakan menajemen pendidikan yang baik Persen 20,00 20,00 51.106.500 20,00 29.539.047 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-5 1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan 110.438.54 2 95.122.031 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 0,00 100,00 1.203.770 100,00 1.093.646 Dinas Kesehatan 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 80,00 80,00 377.100 80,00 728.024 Dinas Kesehatan 1 02 01 07 Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang disiplin % 100,00 100,00 108.000 100,00 30.057 Dinas Kesehatan 1 02 01 08 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,00 100.000 100,00 18.137 Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 1 02 01 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. % 0,00 85,00 7.654.262 85,00 4.233.774 Dinas Kesehatan 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas) Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan % 69,84 85,00 54.996.395 85,00 1.047.879 Dinas Kesehatan 1 02 01 11 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular Kec. 0,00 22,00 371.990 22,00 737.111 Dinas Kesehatan 1 02 01 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Manajemen dan Informasi Pelayanan Kesehatan Cakupan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan Tahun 0 1 340.950 1,00 17.848.592 Dinas Kesehatan 1 02 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas) Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0,00 80,00 45.286.075 80,00 69.384.811 Dinas Kesehatan 1 02 02 RSUD Batara Guru 66.572.66 3 52.454.462 1 02 02 34 Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS % 0,00 45,00 19.572.663 45,00 - RSUD Batara Guru 1 02 02 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR) % 76,00 80,00 47.000.000 80,00 52.454.462 RSUD Batara Guru 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-6 1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 290.252.76 5 153.383.812 1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,00 100,00 2.346.735 100,00 1.604.837 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 81,25 85,00 3.689.592 85,00 81.522 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 07 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,00 100,00 197.9 60 100,00 65.25 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 08 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,00 229.0 70 100,00 19.32 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 80,00 100,00 - 100,00 1 03 01 14 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas) Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton % 58,11 61,83 174.554. 004 61,83 15.031.3 47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas) Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah) Angka 0,86 0,86 4.250.0 00 0,86 55.390.5 86 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong- gorong dalam kondisi baik k m 1.380,0 0 1392,9 6 12.900.0 00 1.392,96 3.245.8 19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 17 Program Pembangunan Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir meter 1.445,0 0 700,00 1.500.0 00 700,00 1.497.5 04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas) 1 03 01 18 Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % 21,17 22,24 9.400.0 00 22,24 48.508.8 14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik % 100,00 100,00 4.605.0 00 100,00 691.0 44 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas) Persentase irigasi dalam kondisi baik Persen 36,33 37,24 27.014.7 29 37,24 7.668.4 51 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan % 80,04 80,96 31.396.3 52 80,96 11.948.3 30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 31 Program Pengembangan Kota Hijau Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditata Ha 26,47 34,31 8.454.2 23 34,31 1.269.8 18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 1 1 1 • - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-7 1 03 01 32 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Titi k 0,00 0,00 2.220.0 00 0,00 3.278.5 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 01 33 Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas) Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten % 0,00 100,00 185.1 00 100,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 03 01 34
(5)0,0 0 (6 )
(7)1 Program Pembangunan, Peningkatan, Pengawasan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan un it 4,00 7.310.000 4,0 0 100, 00 3.082. 641 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung % 0,00 100,0 0 1 1 0 4 0 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman0 1 0 1 56.352.94 6 1.151.904 29.555 .761 1.290. 245 1 0 4 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran % % 100,0 0 68,44 100,0 0 100,0 0 100,00 100,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man 1 0 4 0 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik 474.172 1.476. 015 1 0 4 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 68.700 100,00 135. 070 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man 1 0 4 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 60,00 100,0 0 300.000 100,00 45.672 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki manPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 100,0 0 100,00 1 0 0 4 0 0 1 0 1 5 0 Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas) Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata % 0,00 15,85 30.200.000 15,85 8.538. 874 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata % 0,00 4,83 4,8 3 0 0 0 0 Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata % 0,00 20,00 20,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-8 1 0 4 0 1 1 6 Program Pengembangan Perumahan (Prioritas) Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas) Persentase rumah layak huni % 20,04 20,54 8.634.420 15.523.750 20,54 6.637. 805 11.432. 081 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man 1 0 4 0 1 1 7 Cakupan penyelenggaraan PSU Perse n n. a 100,0 0 100,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki man 1 1 0 5 0 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 0 1 2.162.078 1.097. 127 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 05 01 01
(5)0,0 0 (6 )
(7)1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 0 100,0 0 1.047.270 100,00 65,00 645.4 81 41.9 55 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat0 5 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik 0 0,00 65,00 35.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat1 0 5 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 131.260 100,00 14.0 00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 1 0 5 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 0 0,00 100,0 0 121.578 100,00 40.8 80 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan MasyarakatPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 0 0,00 0,0 0 1 1 0 5 0 5 0 1 0 1 1 5 1 7 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Program Bina Ideologi dan Pengembangan wawasan Kebangsaan Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik % 0,00 0,00 100,0 0 408.700 207.450 100,00 284.9 00 41.8 60 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan 0 100,0 0 100,00 1 0 5 0 1 2 2 Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat 0 0,00 100,0 0 210.820 100,00 28.050 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 1 1 0 5 0 5 0 2 0 2 Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.797.468 996.529 2.859. 815 352.1 25 0 1 0 2 Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % % 0,00 64,87 100,0 0 85,52 100,00 85,52 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 5 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.100 164.4 98 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-9 1 0 5 0 2 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 92,68 100,0 0 141.350 75.000 100,00 17.5 00 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 5 0 2 0 8 Program Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 100,00 15.2 92 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 25,00 100,0 0 100,00 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 05 02 23
(5)78,0 0 (6 )
(7)1 1 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas) Persentase Penegakan PERDA % 79,95 656.847 79,95 100,00 85.0 71 - Satuan Polisi Pamong Praja 0 5 0 2 2 4 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 100,0 0 100,0 0 100.860 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 5 0 2 2 5 Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Linmas Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan % 0 0,00 108.727 0,0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 5 0 2 2 6 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat % 100,0 0 100,0 0 1.350.056 100,00 2.225. 329 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 5 0 5 0 3 0 3 Dinas Pemadam Kebakaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.894.413 806.263 8.685. 895 1.935. 613 0 1 0 2 Presentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % pers en 0,00 0,00 100,0 0 85,00 100,00 85,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan 1 0 5 0 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.000 604.9 82 1 0 5 0 3 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 45.190 100,00 7.355 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan 1 0 5 0 3 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 48.960 100,00 112.2 56 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atanPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-10 1 1 0 5 0 5 0 3 0 3 3 0 3 1 Program Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas) Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0 0,00 0,00 420.000 2.200.000 0,0 0 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor % 0,00 100,0 0 100,00 6.025. 689 0 0 0 0 Program Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan 0 0,00 0,00 100.000 0,0 0 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam atan 1 0 6 Sosial 1 0 6 0 1 Dinas Sosial 3.161.459 949. 524 1 0 6 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 0,00 100,0 0 807.041 100,00 541.8 21 Dinas Sosial 1 0 6 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 0,00 0,00 285.950 0,0 0 35.4 87 Dinas Sosial 1 0 6 0 1 0 7 Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 107.550 100,00 - Dinas Sosial 1 0 6 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 62.765 100,00 - Dinas Sosial Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 0,0 0 - 1 0 6 0 1 1 5 Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya perse n 0,00 89,00 532.613 89,00 319.2 00 Dinas Sosial 1 0 6 0 1 1 6 Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang tertangani 0 0 10 0 195.904 100,00 35.3 66 Dinas Sosial 1 0 6 0 1 1 8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas) Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial % 0,00 100,0 0 1.114.872 100,00 - Dinas Sosial 1 0 6 0 1 2 1 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan 0 0,00 80,00 54.765 80,00 17.6 50 Dinas Sosial 1 0 6 0 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.579.540 3.000. 624 - • • • - 1- 1- - . 1 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-11 1 0 6 0 2 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 0,00 100,0 0 913.040 100,00 663.1 76 Badan Penanggulangan Bencana Daera h 1 0 6 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal perse n 0,00 0,00 182.500 0,0 0 84.4 99 Badan Penanggulangan Bencana Daera h 1 0 6 0 2 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 45.190 100,00 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 06 02 08
(5)0,0 0 (6 )
(7)1 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 41.560 100, 00 0,0 0 6.476 Badan Penanggulangan Bencana Daer ah Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 1 1 0 6 0 6 0 2 0 2 2 3 2 8 Program Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 0,00 0,00 1.247.250 150.000 0,0 0 1.035. 776 1.210. 697 Badan Penanggulangan Bencana Daer ah Badan Penanggulangan Bencana Daer ah Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,0 0 100,0 0 100,00 2 2 Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 0 1 0 1 2 0 1 0 1 Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 1.919.372 642.764 1.338. 471 867.3 67 2 0 1 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,00 100,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi 2 0 1 0 1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik 260.500 210.9 38 2 0 1 0 1 0 7 Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 60,00 32,00 123.384 32,00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi2 0 1 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 33.400 100,00 4.442 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-12 Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 0,0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas) Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas) Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi % 41,00 100,0 0 485.780 214.079 100,00 42.6 73 66.6 72 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal % 4.04 3,70 3,7 0 2 0 1 0 1 1 7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha % 100,0 0 100,0 0 159.465 100,00 146.3 80 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 02 01 0 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.221.985 579.134 100,00 783.463 Dinas Pemberdayaan Perempuan 574.010 dan Perlindungan Anak 2 02 02 Program Pelayanan Administrasi Presentase pemenuhan administrasi % Perkantoran perkantoran 0,00 0,00 100,0 0 70,00 2 02 02 0 2 Persentase pemenuhan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Prasarana Aparatur Unit Kerja internal % 100.000 70,00 19.9 92 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2 02 01 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Persentase ASN dengan predikat Kapasitas Sumber Daya Aparatur kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 64.190 100,00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 02 01 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi perencanaan, penganggaran dan Kinerja evaluasi kinerja % 0,00 0,00 53.360 0,0 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 0,0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 2 02 01 02 01 2 0 2 1 Cakupan penyelenggaraan fungsi Program Peningkatan Kesetaraan Gender pemerintahan dalam rangka dan Ketahanan Keluarga (Prioritas) peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga Program Peningkatan Perlindungan Cakupan penyelenggaraan Perempuan dan Anak (Prioritas) perlindungan perempuan dan anak n. a 35,71 173.139 35,71 83.051 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak % 0,00 52,50 100.000 52,50 55.5 64 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 02 02 2 2 Persentase ketersediaan data dan Program Penguatan Data dan Informasi informasi yang valid tentang Pemberdayaan Perempuan dan penyelenggaraan pemberdayaan Perlindungan Anak perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu 0 0,00 100,0 0 152.162 100,00 50.8 47 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak '. - . - ,_ ,_ . - - I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-13 2 2 03 03 01 Pangan Dinas Ketahanan Pangan ;0 1 1.855.399 815.950 100,00 811.261 510.157 Dinas Ketahanan Pangan 2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Presentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran % % 0,00 59,50 100,0 0 68,25 2 03 01 0 2 Persentase pemenuhan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Prasarana Aparatur Unit Kerja internal 128.792 68,25 42.3 50 Dinas Ketahanan Pangan KO D Urus an/ Bida ng Urus an/ Progr am Indi kato r Prog ram (Out com e) Satua n Kondisi Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab E Kinerja Awal RPJM D Targe t Rp Target Rp .(1) (2) (3) (4 ) (5 ) (6 )
(7)(18) 2 0 3 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 79.790 100,00 52.2 65 Dinas Ketahanan Pangan 2 0 3 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 108.858 100,00 - Dinas Ketahanan Pangan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 0,0 0 - 2 0 3 0 1 1 5 Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Angka Ketersediaan Energi Kalori / 0,00 3.400, 00 3.400,0 0 61.2 20 Dinas Ketahanan Pangan Perkapi ta/ 257.861 Perhar i 2 0 3 0 1 1 6 Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan Pa k 0,00 100,0 0 225.628 100,00 34.2 60 Dinas Ketahanan Pangan 2 0 3 0 1 1 7 Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Tingkat Komsumsi Protein Gr/ Kapita/ 0,00 65,00 238.521 65,00 111.0 10 Dinas Ketahanan Pangan Ha ri 2 0 4 Pertanahan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-14 2 0 4 0 1 Dinas Pertanahan 6.315.177 1.331. 387 Dinas Pertanahan 2 0 4 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 799.657 100,00 618.9 21 Dinas Pertanahan 2 0 4 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 35,02 62,99 200.000 62,99 91.2 71 Dinas Pertanahan 2 0 4 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 92,68 100,0 0 100.000 100,00 - Dinas Pertanahan 2 0 4 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 74.600 100,00 11.0 25 Dinas Pertanahan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 100,0 0 100,00 - 2 0 4 0 1 1 7 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan Konfli k 100,0 0 100,0 0 280.750 100,00 30.4 16 Dinas Pertanahan 2 0 4 0 1 1 9 Program Penataan Pertanahan (Prioritas) Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat % 0,00 100,0 0 4.860.170 100,00 579.7 53 Dinas Pertanahan 2 0 5 Lingkungan Hidup 2 0 5 0 1 Dinas Lingkungan Hidup 3.991.866 3.275. 310 2 0 5 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 0,00 100,0 0 560.166 100,00 511.0 61 Dinas Lingkungan Hidup 2 0 5 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 60,00 229.000 60,00 46.4 15 Dinas Lingkungan Hidup 2 0 5 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 100.000 100,00 3.964 Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 0,00 0,0 0 2 0 5 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 50.000 100,00 7.500 2 0 5 0 1 1 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan 0 0,00 50,00 300.000 50,00 92.3 97 Dinas Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan penyelenggaraan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-15 2 0 5 0 1 2 5 Program Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 0 0,00 0,00 252.700 0,0 0 4.487 Dinas Lingkungan Hidup 2 0 5 0 1 2 6 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 85,84 87,99 2.500.000 87,99 2.609. 486 Dinas Lingkungan Hidup 2 0 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 0 6 0 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.883.623 2.616. 266 2 0 6 0 1 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 0,00 100,0 0 541.158 100,00 623.2 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2 0 6 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 59,01 65,00 239.200 65,00 189.1 38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 0 6 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 74.000 100,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2 0 6 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 28.800 100,00 3.972 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 100,0 0 100,00 - 2 0 6 0 1 1 6 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio Penduduk Ber KK % 0,62 0,65 1.326.130 0,6 5 1.124. 222 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 0 6 0 1 1 7 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio pasangan berakte nikah % 0,15 0,20 47.000 0,2 0 55.1 40 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2 0 6 0 1 1 8 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah kedalam database % 100,0 0 100,0 0 384.165 100,00 325.4 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 0 6 0 1 1 9 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data 0 0,00 100,0 0 243.170 100,00 295.1 80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2 0 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 0 7 0 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.226.824 4.441. 830 2 0 7 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 1.450.334 100,00 868.9 56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 7 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 68,94 78,11 131.300 78,11 107.8 70 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 7 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 95.190 100,00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-16 2 0 7 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 50.000 100,00 64.2 50 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 100,0 0 - 100,00 2 0 7 0 1 2 0 Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas) Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib % n.a . 100,0 0 500.000 100,00 1.842. 720 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 7 0 1 2 1 Program Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa Skor rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Nilai n. a 0,00 300.000 0,0 0 50.1 81 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 7 0 1 2 2 Program Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Persentase LPM yang mandiri % 0,00 0,00 300.000 0,0 0 1.402. 782 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 7 0 1 2 3 Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas) Jumlah BUMDes Bersama 4 0,00 5,00 400.000 5,0 0 105.0 72 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 0 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 0 8 0 1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.097.368 4.663. 396 2 0 8 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 708.873 100,00 465.7 51 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 0 8 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 69,31 79,75 191.500 79,75 110.2 32 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 0 8 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 17.500 100,00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 0 8 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 7.211 100,00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,00 - 2 0 8 0 1 1 5 Program Pengendalian Penduduk Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk 0 0,00 100,0 0 2.480.212 100,00 2.952. 327 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - 1� ,_ - I 1 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-17 2 0 8 0 1 1 6 Program Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 0,00 22,35 2.471.983 22,35 833.2 76 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 0 8 0 1 0 Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 0 0,00 18,00 1.220.088 18,00 301.8 10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2 0 9 0 Perhubungan 2 0 9 0 1 Dinas Perhubungan 2.093.398 1.185. 230 2 0 9 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 100,0 0 100,0 0 812.293 100,00 638.8 24 Dinas Perhubungan KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 09 01 02
(5)0,0 0 (6 )
(7)2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 0,00 318.150 0,0 0 100, 00 112.402 5.000 Dinas Perhubungan 0 9 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 92,68 100,0 0 64.640 Dinas Perhubungan 2 0 9 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 30.000 100,00 3.108 Dinas Perhubungan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 2 2 0 9 0 9 0 1 0 1 1 9 1 7 Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas) Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas 0 0,00 75,00 242.100 376.215 75,00 60.3 57 337.9 40 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 411.05 5 415.05 5 415.055 ,00 2 0 9 0 1 1 8 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan Pengembangann sarana dan Prasarana Transportasi 0 0,00 80,00 250.000 80,00 27.6 00 Dinas Perhubungan 2 2 1 0 1 0 Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, 0 1 0 1 dan Persandian Presentase pemenuhan administrasi perkantoran 2.903.283 627.846 1.136. 514 531.4 35 2 1 0 Program Pelayanan Administrasi % 0,00 100,00 . . - ,_ ,_ - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-18 2 1 0 0 1 0 1 0 2 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 37,58 100,0 0 73,04 305.778 73,04 85.3 62 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 1 0 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 0,00 100,0 0 75.000 49.643 100,00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 1 0 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 100,00 16.7 31 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan PersandianPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 100,0 0 100,00 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 10 01 19
(5)0,0 0 (6 )
(7)2 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 0 0 0,00 101.280 0,0 0 0,0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian1 0 0 1 2 0 Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas) Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu % 100,0 0 0,00 1.337.716 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian2 1 0 0 1 2 1 Program Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika 0 0 0,00 0,00 406.020 0,0 0 502.9 86 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian2 2 1 1 1 1 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 0 1 0 1 1.349.567 634.179 910. 217 755.1 35 2 1 1 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % % 100, 00 0 100,0 0 0,00 100, 00 0,0 0 Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian 2 1 1 0 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.440 51.9 75 2 1 1 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 47.470 100,00 36.1 25 Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian 2 1 1 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 50.000 100,00 - Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trianPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 . . . . - ,_ ,_ - . . . . - ,_ ,_ - . . . Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-19 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 2 0 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pengawasan % 0,00 0,00 144.885 428.594 0,0 0 66.9 82 Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif % 30,00 30,35 30,35 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 1.678.474 795.534 807. 778 270.1 54 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % % 100,0 0 58,24 100,0 0 72,42 100,00 72,42 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik 76.300 30.9 85 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 12 01 07
(5)100, 00 (6 )
(7)2 2 Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 112.500 100,00 100,00 24.715 6.937 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 2 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 48.828 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 8 1 9 Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas) Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Jumlah kegiatan Promosi dan Kerja Sama % 0,00 85,00 152.000 85,00 69.6 50 41.2 44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi invest or 13,00 13,00 84.000 13,00 2 1 2 0 1 2 0 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas) Jumlah izin yang dikeluarkan berdasrkan SOP % 50,00 65,00 273.480 65,00 296.2 26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2 1 2 0 1 0 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah pengendalian dan pengawasa perizinan % 0,00 75,00 135.832 75,00 67.8 67 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 2 1 3 1 3 0 0 1 Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.673.115 . . . . - ,_ ,_ - . . • . . . . - ,_ ,_ - . • . - ,_ - - - - ,_ - ,_ - - - � ,- I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-20 2 1 3 0 1 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % % 100,0 0 0,00 100,0 0 0,00 819.565 100, 00 0,0 0 855. 590 574.9 86 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 1 3 0 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000 198.7 86 2 1 3 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 52.890 100,00 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 1 3 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 49.240 100,00 8.936 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 100,0 0 100,00 - KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 13 01 22
(5)n. a (6 )
(7)2 2 Program Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan % 100,0 0 244.740 100,00 100,00 - 49.1 03 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 3 0 1 2 3 Program Pengembangan Pemuda Persentase pengurus organisasi pemuda yang telah mendapatkan pembinaan % n. a 100,0 0 104.500 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 1 3 0 1 2 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah cabang olahraga yang digemari masyarakat Kabupaten Luwu caba ng olahr aga 0,00 0,00 155.000 0,0 0 23.7 80 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 1 3 0 1 2 5 Program Peningkatan Prestasi Olahraga Jumlah cabang olahraga yang menorehkan prestasi untuk Kabupaten Luwu caba ng olahr aga 0,00 0,00 172.180 0,0 0 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 2 1 4 1 4 Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, 0 1 0 1 dan Persandian Tersedianya data statistik 100.000 100.000 53.1 15 53.1 15 2 1 4 1 5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0 0,00 40,00 40,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian2 2 1 5 1 5 Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, 0 1 0 1 dan Persandian Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) 100.000 100.000 62.2 87 62.2 87 2 1 5 Program Penyelenggaraan Pengamanan level 5,00 . . . . - ,_ ,_ - . . . . . . - ,_ ,_ - . . . . - ,_ ,_ - ' . ' . Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-21 1 5 Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD) n. a 5,0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 1 1 6 0 1 Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 1 0 1 184.830 184.830 69.9 90 69.9 90 2 1 6 1 7 Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas) Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah ka li 6 6 6,0 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 1 7 1 7 Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 1 0 1 1.192.250 635.160 688. 373 580.9 35 2 1 7 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik % % 100,0 0 55,94 100,0 0 75,64 100,00 75,64 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 1 7 0 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.236 50.0 85 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 17 01 07
(5)100, 00 (6 )
(7)2 2 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik % 100,0 0 30.000 100,00 100,00 - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 7 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja % 50,00 100,0 0 11.854 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase Ketersediaan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,0 0 100,0 0 - 100,00 - 2 2 1 7 1 7 0 1 0 1 1 5 1 6 Program Deposit, Akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka Program Peningktatan Layanan Perpustakaan dan Kerjasama Cakupan penyelenggaraan pengelolaan bahan pustaka 0 0,00 100,0 0 100.000 100,00 3.752 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan % 0,00 0,00 100.000 0,0 0 6.500 2 1 7 0 1 1 7 Program Pegembangan Sumber Daya Persentase Pengunjung Usia Sekolah ke Perpustakaan Umum Daerah % 0,00 0,00 200.000 0,0 0 47.1 02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100.000 100.0002 1 7 0 1 1 9 Program Pembinaan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan Presentase Sistem Administrasi Kearsipan yang Memiliki Predikat yang Baik 0 0,00 100,0 0 100,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-22 3 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % % 100,0 0 92,96 100,0 0 96,98 3.358.930 861.932 100,00 96,98 3.070. 189 611.3 66 Dinas Perikanan Dinas Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.761 41.1 33 3 0 1 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.592 100,00 - Dinas Perikanan 3 0 1 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 70.551 100,00 29.5 25 Dinas Perikanan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 - 3 0 1 0 1 2 0 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya To n N. A 100,0 0 1.250.000 100,00 2.072. 502 Dinas Perikanan KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program Indikator Program (Outcome) Satua n Kondisi Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawa b E Kinerj aAwal RPJM D Targe t Rp Target Rp .(1) (2) (3) (4 ) (5 ) (6 )
(7)(18 ) 3 0 1 0 1 2 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Kelompok Nelayan % 10,68 11,00 964.096 11,00 315.6 64 Dinas Perikanan 3 0 1 0 1 2 5 Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Jumlah kelompok nelayan yang berhasil diberdayakan 0 0,00 20,00 200.000 20,00 20.7 77 Dinas Perikanan 3 0 2 Pariwisata 3 0 2 0 1 Dinas Pariwisata 2.023.595 1.470. 741 3 0 2 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 784.619 100,00 645.7 00 Dinas Pariwisata 3 0 2 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 53,88 72,55 233.243 72,55 102.0 00 Dinas Pariwisata 3 0 2 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 10 0 10 0 54.934 100,00 50.695 Dinas Pariwisata 3 0 2 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 100.000 100,00 103.9 05 Dinas Pariwisata Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 100,0 0 100,00 . - . - ,_ ,_ - - I I I - ,_I_ - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-23 3 0 2 0 1 1 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisata orang 12.57 3 13.20 6 104.737 13.206, 00 13.3 00 Dinas Pariwisata 3 0 2 0 1 1 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tingkat kepuasan pengunjung' atas ketersediaan sarana prasarana obyek wisata tingka t n. a cuku p 344.063 cukup 555.1 41 Dinas Pariwisatakepuas an 3 0 2 0 1 2 0 Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas) Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu Destin asi 0 6 200.000 6,0 0 Dinas Pariwisata 3 0 2 0 1 2 1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas) Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu % n. a 20 0 202.000 200,00 17.5 00 Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Pertanian 6.000 Dinas Pertanian 0 8.256.044 4.996. 346 3 0 3 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 865.197 100,00 579.1 99 Dinas Pertanian 3 0 3 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 71,62 74,33 155.904 74,33 120.2 28 Dinas Pertanian 3 3 Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 75.000 100,00 44.2 50 Dinas Pertanian 03 01 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi perencanaan, penganggaran dan Kinerja evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 75.000 100,00 Dinas Pertanian Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 3 3 03 01 03 01 2 5 2 6 Persentase kelompok tani yang Program Peningkatan Prasarana dan memperoleh prasarana dan sarana Sarana Pertanian (Prioritas) pertanian/perkebunan Program Peningkatan Produksi dan Mutu Persentase peningkatan produksi Hasil Tanaman Pangan komunitas tanaman pangan 0,00 0,00 2.726.532 0,00 1.489.824 Dinas Pertanian Dinas Pertanian0,00 % 3,00 1.593.971 3,0 0 198.4 71 3 03 01 2 7 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Persentase peningkatan produksi Hasil Tanaman Hortikultura komoditi tanaman hortikultura % 0,00 3,00 638.100 3,00 189.839 Dinas Pertanian 3 03 01 2 8 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Persentase peningkatan produksi Hasil Komoditas Perkebunan komoditi perkebunan % 0,00 3,00 650.000 3,0 0 189.8 39 Dinas Pertanian 3 03 01 2 9 Program Peningkatan Produksi Hasil Peningkatan populasi ternak Peternakan % 0,00 3,00 450.000 3,0 0 54.2 46 Dinas Pertanian 3 03 01 3 0 Program Peningkatan Sistem Penyuluh Persentase penyuluh yang meningkat Pertanian (Prioritas) kapasitasnya % 0,00 20,00 1.026.340 20,00 2.130. 450 Dinas Pertanian Perdagangan Dinas Perdagangan • � ,_ ,� �. • . . • . • - ,_ ,_ - ' • • • - ,_ - - - ,_ - - - I - ,- Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-24 3 3 06 01 06 01 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran % % 100,0 0 86,62 100,0 0 92,52 3.813.161 729.321 100,00 5.218.593 611.064 Dinas Perdagangan Persentase pemenuhan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Prasarana Aparatur Unit Kerja internal 147.885 92,52 119.2 72 Dinas Perdagangan 3 06 01 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Persentase ASN dengan predikat Kapasitas Sumber Daya Aparatur kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 60.190 100,00 - Dinas Perdagangan 3 06 01 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi perencanaan, penganggaran dan Kinerja evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 56.040 100,00 24.0 40 Dinas Perdagangan Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 - 3 3 0 6 0 6 0 1 0 1 1 5 1 8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Usaha Perdagangan Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan % 75,00 100,0 0 115.360 404.366 100,00 88.7 74 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usah a % n. a 100,0 0 100,00 471.0 81 3 0 6 0 1 2 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak % 79,16 82,00 2.300.000 82,00 3.904. 362 Dinas Perdagangan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 300.000 300.000 - 1 1 1 0 1 2 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri 0 0 0,00 0,00 0,0 0 Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trianTransmigrasi Cakupan Penyelenggaraan Transmigrasi 100.000 100.000 - 2 0 1 0 1 1 8 Program Penyelenggaraan Transmigrasi % 85,00 100,0 0 100,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi grasi 4 4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan0 3 0 3 4 0 1 0 1 Sekretariat Daerah 34.240.87 3 3.330.128 31.369 .391 3.929. 514 4 0 3 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0,00 100, 00 0,0 0 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) 4 0 3 0 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.083.100 15.678. 628 4 0 3 0 1 1 6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 100,0 0 0,00 3.000.000 0,0 0 4.600. 142 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-25 4 0 3 0 1 2 8 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan otonomi daerah % 100,0 0 0,00 900.000 0,0 0 401.7 50 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 4 0 3 0 1 2 9 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat % 100,0 0 100,0 0 1.056.360 100,00 1.525. 885 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) 4 03 01 3 0 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keprotokoleran dan Pembangunan Bidang Hubungan Komunikasi Pimpinan Masyarakat dan Protokol 100,0 0 100,0 0 3.282.960 582.1 05 Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol) 0 100,00 4 03 01 3 1 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian 0 100,0 0 100,0 0 800.670 100,00 567.827 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) 4 03 01 3 2 Cakupan Penyelenggaraan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Ala m 100,0 0 100,0 0 925.000 100,00 - Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam) 0 4 03 01 3 4 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persentase ketersediaan Sistem SPSE Layanan Pengadaan Barang dan Jasa beroprasi % 80,00 83,00 975.000 83,00 205.968 Sekretariat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)Persentase penyelesaian tender Paket % Pekerjaan Tepat waktu 100,0 0 100,0 0 - 100,00 - 4 03 01 3 5 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persentase Produk Hukum Daerah yang Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak difasilitasi dalam kurun waktu tahun Azasi Manusia yang sama % 100,0 0 100,0 0 900.000 100,00 763.4 32 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia) 4 03 01 3 6 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Organisasi dan Pembangunan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Pendayagunaan Aparatur 0,00 100,0 0 750.000 100,00 311.829 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur) 0 Persentase ASN Sekretariat Daerah % dengan predikat kinerja baik 100,0 0 100,0 0 100,00 - 4 03 01 3 8 Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Cakupan pelayanan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan kemasyarakatan 0 0,00 100,0 0 2.237.655 100,00 2.802.312 Sekretariat Daerah I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-26 4 04 01 0 Sekretariat DPRD 0 0 0,00 0,00 14.318.44 3 13.884.602 4 04 01 0 1 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran % 100,0 0 100,0 0 2.789.751 100,00 3.056. 858 Sekretariat DPRD 4 04 01 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur dengan kondisi baik % 0,00 91,00 1.627.360 91,00 2.084.898 Sekretariat DPRD 4 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 50,00 100,0 0 75.750 100,00 60.5 26 - Sekretariat DPRD Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 Sekretariat DPRD 4 4 04 01 04 01 0 7 1 5 Persentase ASN dengan predikat Program peningkatan disiplin aparatur kinerja baik Cakupan penyelenggaraan peningkatan Program Peningkatan Kualitas Peraturan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah (Prioritas) daer ah 0,00 100,0 0 1.076.367 100,00 542.563 Sekretariat DPRD % 100,0 0 100,0 0 5.872.615 100,00 3.177. 032 Sekretariat DPRD 4 04 01 3 9 Program Penganggaran, Pengawasan Persentase penyelesaian penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah PERDA sesuai Prolegda (Prioritas) % 100,0 0 100,0 0 2.876.600 100,00 4.962.725 Sekretariat DPRD Kecamatan Bua Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran 1.593.270 251.207 100,00 1.344.085 226.278 Kecamatan Bua 4 4 01 10 01 10 0 1 0 2 % % 100,0 0 0,00 100,0 0 0,00 Persentase pemenuhan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Prasarana Aparatur Unit Kerja internal 35.754 0,0 0 16.2 87 Kecamatan Bua 4 01 10 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Persentase ASN dengan predikat Kapasitas Sumber Daya Aparatur kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 9.000 Kecamatan Bua 4 01 10 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi perencanaan, penganggaran dan Kinerja evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.700 100,00 4.000 Kecamatan Bua 4 01 10 5 0 Cakupan penyelenggaraan pelayanan, Program Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan dan pembangunan di Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 816.8 20 Kecamatan Bua 4 01 10 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Urusan Urusan Pemerintahan Tingkat Pemerintahan Tingkat Kecamatan Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 159.749 100,00 271.7 00 Kecamatan Bua Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-27 4 4 01 11 01 11 0 1 Kecamatan Bassesangtempe Program Pelayanan Administrasi Presentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran 430.800 160.085 100,00 412.068 141.389 Kecamatan Bassesangtempe % 100,0 0 100,0 0 4 0 1 1 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 17.675 0,0 0 33.1 88 Kecamatan Bassesangtempe 4 0 1 1 0 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 26.6 25 Kecamatan Bassesangtempe 4 0 1 1 0 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.460 100,00 5.065 Kecamatan Bassesangtempe 4 0 1 1 0 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 195.790 100,00 205.8 00 Kecamatan Bassesangtempe 4 0 1 1 2 Kecamatan Walenrang Timur 423.000 378. 631 4 0 1 1 2 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 140.340 100,00 126.4 17 Kecamatan Walenrang Timur 4 0 1 1 2 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 29.795 0,0 0 17.6 44 Kecamatan Walenrang Timur 4 0 1 1 2 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Walenrang Timur 4 0 1 1 2 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.140 100,00 5.000 Kecamatan Walenrang Timur 4 0 1 1 2 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 195.936 100,00 229.5 70 Kecamatan Walenrang Timur 4 0 1 1 3 Kecamatan Lamasi Timur 377.000 256. 842 4 0 1 1 3 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 131.906 100,00 125.9 53 Kecamatan Lamasi Timur 4 0 1 1 3 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 52.924 0,0 0 18.0 43 Kecamatan Lamasi Timur Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-28 4 0 1 1 3 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 7.200 Kecamatan Lamasi Timur 4 0 1 1 3 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.220 100,00 - Kecamatan Lamasi Timur 4 0 1 1 3 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 135.160 100,00 105.6 46 Kecamatan Lamasi Timur 4 0 1 1 4 Kecamatam Ponrang Selatan 1.545.270 685. 288 4 0 1 1 4 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 193.900 100,00 126.6 46 Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 4 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 36.360 0,0 0 9.381 Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 3 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 4 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.540 100,00 - Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 4 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 393.1 38 Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 4 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 168.610 100,00 156.1 23 Kecamatam Ponrang Selatan 4 0 1 1 5 Kecamatan Bupon 1.527.270 1.051. 591 4 0 1 1 5 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 127.058 100,00 137.0 10 Kecamatan Bupon 4 0 1 1 5 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 96.758 0,0 0 31.0 00 Kecamatan Bupon 4 0 1 1 5 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 9.000 Kecamatan Bupon Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-29 4 0 1 1 5 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.300 100,00 - Kecamatan Bupon 4 0 1 1 5 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 866. 581 Kecamatan Bupon 4 0 1 1 5 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 157.294 100,00 8.000 Kecamatan Bupon 4 0 1 1 6 Kecamatan Walenrang Barat 350.600 350. 475 4 0 1 1 6 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 145.036 100,00 154.4 31 Kecamatan Walenrang Barat 4 0 1 1 6 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 44.036 0,0 0 43.5 44 Kecamatan Walenrang Barat 4 0 1 1 6 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 4.500 Kecamatan Walenrang Barat 4 0 1 1 6 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 16.980 100,00 - Kecamatan Walenrang Barat 4 0 1 1 6 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 104.758 100,00 148.0 00 Kecamatan Walenrang Barat 4 0 1 1 7 Kecamatan Walenrang Utara 1.498.470 524. 570 4 0 1 1 7 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 144.228 100,00 190.7 49 Kecamatan Walenrang Utara 4 0 1 1 7 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 16.160 0,0 0 15.5 19 Kecamatan Walenrang Utara 4 0 1 1 6 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 9.000 Kecamatan Walenrang Utara 4 0 1 1 7 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.380 100,00 5.000 Kecamatan Walenrang Utara Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-30 4 0 1 1 7 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 276. 802 Kecamatan Walenrang Utara 4 0 1 1 7 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 191.842 100,00 27.500 Kecamatan Walenrang Utara Kecamatan Lamasi 1.542.470 1.301. 716 4 0 1 1 8 ;0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 201.243 100,00 180. 121 Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 8 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 23.068 0,0 0 7.612 Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 8 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 8 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.300 100,00 - Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 8 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan 0 % 100,0 0 1.089.870 100,00 834. 388 Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 8 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 171.199 100,00 279. 594 Kecamatan Lamasi 4 0 1 1 9 Kecamatan Kamanre 1.449.270 1.102. 170 4 0 1 1 9 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 178.649 100,00 49.1 80 Kecamatan Kamanre 4 0 1 1 9 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 19.190 0,0 0 85.9 70 Kecamatan Kamanre 4 0 1 1 9 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 10.500 Kecamatan Kamanre 4 0 1 1 9 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.140 100,00 5.000 Kecamatan Kamanre Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-31 4 0 1 1 9 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 902. 020 Kecamatan Kamanre 4 0 1 1 9 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 105.431 100,00 49.500 Kecamatan Kamanre 4 0 1 2 0 Kecamatan Bajo Barat 374.600 323. 300 4 0 1 2 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 172.245 100,00 166.3 00 Kecamatan Bajo Barat 4 0 1 2 0 ;0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 29.290 0,0 0 8.000 Kecamatan Bajo Barat 4 0 1 2 0 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Bajo Barat 4 0 1 2 0 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.220 100,00 5.000 Kecamatan Bajo Barat 4 0 1 2 0 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 116.055 100,00 144.0 00 Kecamatan Bajo Barat 4 0 1 2 1 Kecamatan Belopa 4.802.880 4.054. 143 4 0 1 2 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 214.221 100,00 164.1 75 Kecamatan Belopa 4 0 1 2 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 37.724 0,0 0 16.5 95 Kecamatan Belopa 4 0 1 2 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.220 100,00 - Kecamatan Belopa 4 0 1 2 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Belopa 4 0 1 2 1 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 4.356.280 100,00 3.625. 248 Kecamatan Belopa Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-32 4 0 1 2 1 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 137.646 100,00 248.1 25 Kecamatan Belopa 4 0 1 2 2 Kecamatan Larompong Selatan 411.800 314. 321 4 0 1 2 2 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 170.180 100,00 115.5 21 Kecamatan Larompong Selatan 4 0 1 2 2 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 40.304 0,0 0 - Kecamatan Larompong Selatan 4 0 1 2 2 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Larompong Selatan 4 0 1 2 2 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.300 100,00 - Kecamatan Larompong Selatan 4 0 1 2 2 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 144.226 100,00 198.8 00 Kecamatan Larompong Selatan 4 0 1 2 3 Kecamatan Larompong 2.675.140 1.304. 231 4 0 1 2 3 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 184.123 100,00 165.6 41 Kecamatan Larompong 4 0 1 2 3 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 25.250 0,0 0 18.5 03 Kecamatan Larompong 4 0 1 2 3 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Larompong 4 0 1 2 3 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.540 100,00 - Kecamatan Larompong 4 0 1 2 3 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 2.178.140 100,00 900.4 86 Kecamatan Larompong 4 0 1 2 3 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 230.297 100,00 219.6 00 Kecamatan Larompong Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-33 4 0 1 2 4 Kecamatan Suli 1.463.670 420. 481 4 0 1 2 4 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 160.590 100,00 171.0 19 Kecamatan Suli 4 0 1 2 4 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik % 0,00 0,00 35.350 0,0 0 - Kecamatan Suli 4 0 1 2 4 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Suli 4 0 1 2 4 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.540 100,00 - Kecamatan Suli 4 0 1 2 4 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 189.6 00 Kecamatan Suli 4 0 1 2 4 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 121.330 100,00 59.8 62 Kecamatan Suli 4 0 1 2 5 Kecamatan Suli Barat 1.463.670 1.127. 984 4 0 1 2 5 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 161.509 100,00 149.8 13 Kecamatan Suli Barat 4 0 1 2 5 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 33.027 0,0 0 30.5 15 Kecamatan Suli Barat 4 0 1 2 5 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 9.000 Kecamatan Suli Barat 4 0 1 2 5 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.140 100,00 - Kecamatan Suli Barat 4 0 1 2 5 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 884.0 39 Kecamatan Suli Barat 4 0 1 2 5 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 123.134 100,00 54.6 17 Kecamatan Suli Barat Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-34 4 0 1 2 6 Kecamatan Belopa Utara 1.494.870 789. 377 4 0 1 2 6 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 230.654 100,00 226.2 78 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 6 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 19.695 0,0 0 15.4 37 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 6 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 9.000 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 6 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.140 100,00 4.000 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 6 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 270.4 62 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 6 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 98.521 100,00 264.2 00 Kecamatan Belopa Utara 4 0 1 2 7 Kecamatan Bajo 2.570.740 1.245. 443 4 0 1 2 7 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 156.752 100,00 161.3 13 Kecamatan Bajo 4 0 1 2 7 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 24.240 0,0 0 30.3 78 Kecamatan Bajo 4 0 1 2 7 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 - Kecamatan Bajo 4 0 1 2 7 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.460 100,00 8.899 Kecamatan Bajo 4 0 1 2 7 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 2.178.140 100,00 864.5 13 Kecamatan Bajo 4 0 1 2 6 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 154.358 100,00 180.3 40 Kecamatan Bajo Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-35 4 0 1 2 8 Kecamatan Latimojong 389.000 365. 313 4 0 1 2 8 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 114.130 100,00 111.8 01 Kecamatan Latimojong 4 0 1 2 8 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 42.420 0,0 0 54.5 12 Kecamatan Latimojong 4 0 1 2 8 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 - Kecamatan Latimojong 4 0 1 2 8 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.460 - Kecamatan Latimojong 4 0 1 2 8 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 175.200 100,00 199.0 00 Kecamatan Latimojong 4 0 1 2 9 Kecamatan Ponrang 2.615.140 1.566. 111 4 0 1 2 9 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 170.357 100,00 129.6 10 Kecamatan Ponrang 4 0 1 2 9 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 56.560 0,0 0 31.0 00 Kecamatan Ponrang 4 0 1 2 9 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 - Kecamatan Ponrang 4 0 1 2 9 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.300 100,00 16.0 00 Kecamatan Ponrang 4 0 1 2 9 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 2.178.140 100,00 1.368. 951 Kecamatan Ponrang 4 0 1 2 9 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 152.993 100,00 20.5 50 Kecamatan Ponrang 4 0 1 3 0 Kecamatan Walenrang 1.516.270 1.049. 033 4 0 1 3 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 158.570 100,00 177.0 66 Kecamatan Walenrang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-36 4 0 1 3 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 42.420 0,0 0 28.7 86 Kecamatan Walenrang 4 0 1 3 0 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 - Kecamatan Walenrang 4 0 1 3 0 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.220 - Kecamatan Walenrang 4 0 1 3 0 5 0 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,0 0 100,0 0 1.089.070 100,00 632.5 79 Kecamatan Walenrang 4 0 1 3 0 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 169.200 100,00 210.6 02 Kecamatan Walenrang KO D E Urusan/ Bidang Urusan/ Program Indikator Program (Outcome) Satua n Kondisi Kine rja Awal RPJ MD Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawa b Targe t Rp Target Rp .(1) (2 )
(3)(4 ) (5 ) (6 )
(7)(18 ) 4 0 1 3 1 Kecamatan Bassesangtempe Utara 367.200 309. 340 4 0 1 3 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 156.550 100,00 120.7 43 Kecamatan BassesangtempeUtar a 4 0 1 3 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal % 0,00 0,00 81.628 0,0 0 58.3 18 Kecamatan BassesangtempeUtar a 4 0 1 3 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 39.790 100,00 6.000 Kecamatan BassesangtempeUtar a 4 0 1 3 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 17.460 100,00 - Kecamatan BassesangtempeUtar a 4 0 1 3 1 5 1 Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,0 0 71.772 100,00 124.2 80 Kecamatan BassesangtempeUtar a 4 0 2 Pengawasan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-37 4 0 2 0 1 Inspektorat Daerah 6.502.901 5.094. 125 4 0 2 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100,0 0 100,0 0 800.476 100,00 833.1 89 Inspektorat Daerah 4 0 2 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur % 0,00 97,00 800.425 97,00 1.393. 589 Inspektorat Daerah 0 0 0 0 7 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur % 0,00 100,0 0 37.000 100,00 64.3 95 Inspektorat Daerah 4 0 2 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 0,00 100,0 0 52.480 100,00 - Inspektorat Daerah Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 0,00 100,0 0 100,00 - 4 0 2 0 1 2 0 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas) Skor LPPD Angka 2.771 2.885 4.012.520 2.885,0 0 2.574. 000 Inspektorat Daerah KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program Indikator Program (Outcome) Satua n Kondisi Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawa b E Kinerj aAwal RPJM D Targe t Rp Target Rp .(1) (2 )
(3)(4 ) (5 ) (6 )
(7)(18 ) 4 0 2 0 1 2 1 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas) Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor % 0,00 100,0 0 800.000 100,00 228.9 52 Inspektorat Daerah 4 0 3 Perencanaan Pembangunan4 0 3 0 1 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah 5.514.371 5.433. 404 4 0 3 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 1.234.492 100,00 1.335. 497 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 92,81 97,43 150.000 97,43 1.019. 044 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 75,00 100,0 0 123.400 100,00 59.324 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 100,0 0 100,00 - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-38 4 0 3 0 1 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 92,68 100,0 0 105.490 100,00 40.8 00 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 1 5 Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD dokum en 0 4 547.186 4,0 0 339. 294 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 2 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas) Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD % 100,0 0 100,0 0 1.434.909 100,00 91.9 42 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 2 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Ekonomi % n. a 100,0 0 361.726 100,00 181.0 24 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 2 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya % n. a 100,0 0 486.246 100,00 263.5 99 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program Indikator Program (Outcome) Satua n Kondisi Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawa b E Kinerj aAwal RPJM D Targe t Rp Target Rp .(1) (2 )
(3)(4 ) (5 ) (6 )
(7)(18 ) 4 0 3 0 1 2 4 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah % 60,00 100,0 0 298.036 100,00 179.2 61 Badan PerencanaanPembangunan dan Litbang Daerah 4 0 3 0 1 2 5 Program Kelitbangan Daerah (Prioritas) Hasil kelitbangan utama Rekome nda 0,00 1 772.886 1,0 0 1.923. 619 Badan Perencanaansi Pembangunan dan Litbang Daerah Hasil kelitbangan pendukung Rekome nda 0,00 1 1,0 0 -si 4 0 4 Keuangan 4 0 4 0 5 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.669.438 5.608. 116 4 0 4 0 5 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 100,0 0 1.730.574 100,00 1.489. 399 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah 4 0 4 0 5 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 0,00 0,00 456.150 0,0 0 454.3 84 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah 4 0 4 0 5 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 93.760 100,00 54.6 16 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah 1 1 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-39 Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 4 0 4 0 5 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 307.091 100,00 69.8 00 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah4 0 4 0 5 4 0 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas) Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan % 0,00 100,0 0 1.487.124 100,00 1.969. 813 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah4 0 4 0 5 4 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu % 85,00 90,00 342.087 90,00 424.8 37 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah4 0 4 0 5 4 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu % 0,00 96,00 739.522 96,00 710.9 49 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah4 0 4 0 5 4 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas) Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat % 0,00 96,00 513.131 96,00 434.3 18 Badan Pengelolaan Keuangan Daer ah 4 0 4 0 6 Badan Pendapatan Daerah 8.872.136 6.727. 894 KO D Urusan/ Bidang Urusan/ Program (2 ) Indikator Program (Outcome)
(3)Satu an (4 ) Kondi si Kinerj a Target dan Anggaran Tahun 2020 Target Rp Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Rp. Perangkat Daerah Penanggung Jawa b (18 ) RPJM D (1 ) 04 06 01 (5 ) 100, 00 (6 )
(7)4 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,0 0 5.244.506 100,00 78,71 4.098. 117 356.4 98 Badan Pendapatan Daerah 0 4 0 6 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik % 70,63 78,71 294.314 Badan Pendapatan Daerah 4 0 4 0 6 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 75,00 100,0 0 253.163 100,00 42.3 94 Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 50,00 100,0 0 100,00 - 4 4 0 4 0 4 0 6 0 6 0 7 4 4 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas) Persentase ASN dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 137.927 1.060.076 100,00 87.6 00 Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan % 97,19 98,99 98,99 810.4 54 4 0 4 0 6 4 5 Program Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah % 90,38 90,38 190.540 90,38 144.4 62 Badan Pendapatan Daerah . . . . - - - - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-40 4 0 4 0 6 4 6 Program Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan % 90,00 90,00 215.960 90,00 245.1 13 Badan Pendapatan Daerah 4 0 4 0 6 4 7 Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB % 0,00 80,00 1.475.650 80,00 943.2 56 Badan Pendapatan Daerah Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.893.540 1.085.993 4.304. 599 1.250. 325 4 4 0 5 0 5 0 9 0 9 0 1 0 2 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran perkantoran % % 100,0 0 74,52 100,0 0 75,06 100,00 75,06 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik 4.314.800 337.9 30 4 0 5 0 9 0 8 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja % 100,0 0 100,0 0 53.000 100,00 34.1 83 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah % 100,0 0 100,0 0 100,00 - KO D E Urusan/ Bidang Urusan/ Program Indikator Program (Outcome) Satua n Kondisi Kine rja Awal RPJ MD Target dan Anggaran Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawa b Targe t Rp Target Rp .(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
(7)(18) 4 0 5 0 9 0 7 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN perangkat daerah dengan predikat kinerja baik % 100,0 0 100,0 0 58.490 100,00 60.0 00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia 4 0 5 0 9 1 8 Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN % n. a 100,0 0 668.049 100,00 828.9 79 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia 4 0 5 0 9 1 9 Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur (Prioritas) Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi % n. a 0,00 906.360 0,0 0 1.213. 703 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia 4 0 5 0 9 2 0 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas) Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon % n. a 100,0 0 1.806.849 100,00 579.4 79 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia Jumlah 822.013.46 5 672.234 .610 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-41 Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Tahun 2021- 2024 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Perubahan
(2020)Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 404.852.926 408.901.455 413.012.470 417.144.375 1.643.911.226 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisaipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) % 35,15 61,55 113.302.640 63,08 114.435.666 64,66 115.580.023 66,28 116.735.823 66,28 460.054.152 Dinas Pendidikan dan KebudayaanPENDIDIKAN Persentase jumlah warga usia 7-18yang belum menyelsaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan setara % 98,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisispasi dalam pendidikan PAUD % 97,12 97,31 97,33 97,35 100,00 100,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah kurikulim muatan lokal yang dikembangkan kurikulum 1 43.994 1 44.434 1 44.878 1 45.327 1 178.634 Dinas Pendidikan dan KebudayaanKURIKULUM 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV % 88,01 91,46 51.857 93,74 52.376 96,09 52.900 98,49 53.429 98,49 210.561 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan penyelenggaraan pengendalian perizinan pendidikan % 100,00 - 100,00 22.000 100,00 24.000 100,00 46.000 Dinas Pendidikan dan KebudayaanPERIZINAN PENDIDIKAN 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 241.360.700 245.128.058 261.303.136 260.507.070 1.008.298.964 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 02 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan % 8,33 100,00 160.817.746 100,00 163.632.009 100,00 178.939.335 100,00 177.900.850 100,00 681.289.940 Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru 1 02 03 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar % 77,10 77,27 382.881 77,27 194.013 77,27 194.013 77,27 194.043 77,27 964.950 Dinas Kesehatan Rasio tenaga medis per satuan penduduk Angka 0,00021 0,00021 0,00021 0,00021 0,00021 0,00021 Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Angka 0,01146 0,01146 0,01146 0,01146 0,01146 0,01146 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi % 100,00 100,00 242.357 100,00 261.767 100,00 261.767 100,00 261.891 100,00 1.027.782 Dinas Kesehatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) 2021 2022 2023 2024 2020 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 02 05 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS % 100,00 0,00 692.862 0,00 336.451 0,00 361.912 0,00 361.912 0,00 1.753.138 Dinas Kesehatan dan RSUD Batara GuruBIDANG KESEHATAN - 1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 178.479.686 183.527.496 185.588.971 187.413.560 735.009.713 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota % 36,02 37,24 19.562.903 37,30 19.758.532 37,36 19.956.118 37,41 20.155.679 37,41 79.433.232 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase irigasi dalam kondisi baik Angka 40,26 42,01 42,99 43,67 44,54 44,54 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 47,94 49,90 11.930.777 51,15 12.050.085 52,43 12.170.586 53,74 12.292.291 53,74 48.443.739 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan % 100,00 100,00 150.000 100,00 - 100,00 250.000 100,00 250.000 100,00 650.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik % 84,52 86,53 14.364.159 87,64 16.757.801 88,80 16.902.879 89,02 17.049.407 89,02 65.074.246 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m) % 50,30 50,50 2.534.017 50,60 2.559.357 50,70 2.584.951 50,80 2.610.800 50,80 10.289.124 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio kepatuhan IMB kabupaten Angka 0,99 0,99 6.395.643 0,99 6.459.599 0,99 6.524.195 0,99 6.589.437 0,99 25.968.875 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya % 0,10 0,10 1.728.912 0,10 100.000 0,10 100.000 0,10 100.000 0,10 2.028.912 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Angka 0,24 0,25 111.994.447 0,26 113.114.392 0,27 114.245.536 0,28 115.387.991 0,28 454.742.366 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJALAN 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 0,000 0,000 100.000 0,001 101.000 0,001 102.010 0,001 103.030 0,001 406.040 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Angka 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN Ketaatan terhadap RTRW % 100,00 100,00 50.000 100,00 89.999 100,00 90.599 100,00 86.205 100,00 316.804 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPENATAAN RUANG 1 04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.784.158 15.480.580 16.689.357 18.083.273 63.037.369 Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-43 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) 2021 2022 2023 2024 2020 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten % 100,00 100,00 189.994 100,00 1.141.150 100,00 1.127.308 100,00 1.123.485 100,00 3.581.937 Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanPERUMAHAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani % 3,88 4,85 1.560.226 6,31 1.575.828 8,25 1.591.586 9,71 1.607.502 9,71 6.335.143 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni % 9,91 9,90 - 9,89 500.000 9,88 500.000 9,87 500.000 9,87 1.500.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 97,00 97,01 6.745.178 97,01 7.906.954 97,01 9.070.498 97,01 10.408.572 97,01 34.131.202 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman % 100,00 100,00 - 100,00 25.000 100,00 25.000 100,00 25.000 100,00 75.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 5.704.872 5.402.773 5.457.950 5.560.071 22.125.666 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 100,00 2.201.879 100,00 2.471.036 100,00 2.492.589 100,00 2.514.356 100,00 9.679.861 Satuan Polisi Pamong Praja KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,00 100,00 2.421.208 100,00 2.445.421 100,00 2.469.875 100,00 2.494.573 100,00 9.831.077 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 19.549.992 100,00 1.594.112 100,00 1.050.314 100,00 1.054.937 100,00 23.249.355 Badan Penanggulangan BENCANA Bencana Daerah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,00 100,00 2.862.723 100,00 3.161.849 100,00 3.242.678 100,00 4.913.435 100,00 14.180.685 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-44 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) 2021 2022 2023 2024 2020 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 100,00 2.518.700 100,00 3.661.700 100,00 3.661.700 100,00 3.661.700 100,00 13.503.800 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran % 15 15 15 15 15 15 - 1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 4.743.055 4.579.165 4.596.227 4.643.704 18.562.152 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten % 100,00 100,00 641.046 100,00 205.136 100,00 175.267 100,00 175.400 100,00 1.196.849 Dinas Sosial Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani % 100,00 100,00 12.367 100,00 12.491 100,00 12.616 100,00 12.742 100,00 50.216 Dinas Sosial 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti % 100,00 100,00 75.049 100,00 306.799 100,00 313.057 100,00 319.323 100,00 1.014.227 Dinas Sosial 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial % 100,00 100,00 218.046 100,00 220.226 100,00 222.428 100,00 224.653 100,00 885.353 Dinas Sosial 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten % 100,00 100,00 401.280 100,00 405.293 100,00 409.346 100,00 413.439 100,00 1.629.359 Dinas Sosial 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten % 100,00 100,00 19.652 100,00 19.848 100,00 20.047 100,00 20.247 100,00 79.794 Dinas Sosial - 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar - 2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 5.834.737 5.647.445 5.647.445 5.647.445 22.777.074 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % 60,00 60,01 129.505 60,02 129.505 60,03 129.505 60,04 129.505 60,04 518.022 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tingkat produktivitivitas tenaga kerja % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-45 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) 2021 2022 2023 2024
(2020)Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten % 10,00 10,00 41.071 10,00 41.071 10,00 41.071 10,00 41.071 10,00 164.285 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 98,00 98,00 236.509 98,00 236.509 98,00 236.509 98,00 236.509 98,00 946.035 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi Dinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiKETENAGAKERJAAN - 2 08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.774.679 3.959.936 3.959.936 4.027.555 15.722.106 2 08 02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD % 0,00 0,00 163.603 0,00 163.603 0,00 163.603 0,00 163.603 0,00 654.412 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender Angka 66,10 66,98 67,74 68,31 68,98 68,98 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Angka 0,001 0,001 324.489 0,001 301.029 0,001 301.029 0,001 301.029 0,001 1.227.576 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PEREMPUAN Perlindungan Anak 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga % 77,78 77,78 183.570 77,78 178.130 77,78 178.130 77,78 178.130 77,78 717.959 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem % 100,00 100,00 34.401 100,00 34.401 100,00 34.401 100,00 34.401 100,00 137.604 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak % n.a 66,67 49.998 83,33 82.441 83,33 82.441 83,33 99.997 83,33 314.877 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 100,00 100,00 102.217 100,00 150.891 100,00 150.891 100,00 150.891 100,00 554.890 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 4.955.572 5.393.652 5.411.385 5.429.295 21.189.904 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase keterserdiaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) % 100,00 100,00 1.028.020 100,00 1.425.000 100,00 1.432.100 100,00 1.439.271 100,00 5.324.391 Dinas Ketahanan Pangan Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-46 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal 2020 Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat Komsumsi Protein Gr/ Kapita/ Hari 63,00 65,00 854.003 66,00 1.290.311 67,00 1.300.080 68,00 1.309.947 68,00 4.754.340 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan % 73,18 74,09 19.001 74,55 24.700 75,00 24.947 75,45 25.196 75,45 93.844 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan setiap bulan % 100,00 100,00 33.342 100,00 61.683 100,00 62.300 100,00 62.923 100,00 220.249 Dinas Ketahanan Pangan - 2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 2.589.065 2.734.456 2.761.300 2.788.413 10.873.234 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 0,00 0,00 49.997 0,00 49.997 0,00 49.997 0,00 49.997 100,00 199.989 Dinas Pertanahan 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee % 0,00 0,00 20.000 0,00 20.200 0,00 20.402 0,00 20.606 0,00 81.206 Dinas Pertanahan 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dan pembangunan fasilitas umum ha 0,00 0,00 299.990 0,00 302.990 0,00 306.020 0,00 309.080 0,00 1.218.080 Dinas Pertanahan - 2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5.217.357 5.745.595 6.135.613 6.751.659 23.850.224 2 11 02 PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup % 0,00 0,00 - 0,00 10.000 0,00 10.000 0,00 310.000 0,00 330.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks kualitas air Angka 0,00 26,65 165.315 26,65 165.315 26,65 340.315 26,65 340.315 26,65 1.011.260 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah B3) % 100,00 20.000 100,00 20.000 100,00 20.000 100,00 60.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan % 37,89 46.500 37,89 16.500 37,89 46.500 37,89 109.500 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten % 0,00 0,00 0,00 0,00 KABUPATEN/KOTA Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-47 KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondi si Awal 2020 Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 202 1 202 2 202 3 202 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 ) (18 ) 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan % 100,00 17.90 0 100,0 0 17.90 0 100,0 0 17.90 0 100,00 53.70 0 KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah masyarakat yang telah memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup orang 0 15.00 0 0 15.00 0 0 15.00 0 0,00 45.00 0 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 11 11 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten % 0,00 90,19 2.153.4 78 90,19 2.364.4 29 90,19 2.552.5 11 90,19 2.807.7 62 90,19 9.878.1 79 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 2 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.375.4 17 4.867.7 13 4.949.9 42 5.005.0 27 20.198. 099 2 12 02 PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase perekaman KTP Elektronik % 94,22 94,35 1.173.8 04 94,45 1.249.3 07 94,55 1.249.3 07 94,65 1.249.3 07 94,65 4.921.7 25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 ( salu) hari yang memiliki KIA % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Persentase kepemilikan akta kelahiran % 86,22 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 2 12 03 PENCATATAN SIPIL Rasio pasangan berakte nikah % 0,23 0,26 76.66 3 0,28 388.5 32 0,30 388.5 32 0,32 388.5 32 0,32 1.242.2 58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 04 PENGELOLAAN INFORMASI Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama OPD 0 0 499.2 12 0 - 0 - 0 - 0 499.2 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2 12 05 PENGELOLAAN PROFIL Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan % 100,0 0 100,00 35.00 0 100,00 45.00 0 100,0 0 45.00 0 100,0 0 45.00 0 100,00 170.0 00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN - 2 1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.918.5 79 9.971.8 22 10.023. 132 10.074. 955 39.988. 489 2 13 02 PENATAAN DESA Persentase desa yang dilakukan penataan desa % 68,94 - 70,00 25.00 0 72,50 25.00 0 73,00 25.00 0 73,00 75.00 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 13 03 PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase pengentasan desa tertinggal % 46,59 12,50 48.68 3 34,48 49.17 0 45,45 49.66 2 96,55 50.15 8 96,55 197.6 73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 13 04 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase peningkatan status desa mandiri % 0,02 0,01 4.838.3 98 0,01 4.815.8 39 0,01 4.815.8 39 0,01 4.815.8 39 0,04 19.285.9 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase peningkatan status desa maju % 3,23 1,87 0,87 1,48 1,29 5,51 2 13 05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan % 99,00 99,00 1.128.8 80 99,00 1.140.1 69 99,00 1.151.5 70 99,00 1.163.0 86 99,00 4.583.7 05 Dinas Pemberdayaan KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Masyarakat Desa Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-48 KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondi si Awal 2020 Target dan Anggaran Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 202 1 202 2 202 3 202 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 ) (18 )- 2 1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN Total Fretility Rate (TFR) Angka 2,96 2,96 90.13 0 2,96 89.39 8 2,96 89.57 2 2,96 89.74 8 2,96 358.8 49 Dinas Pengendalian PENDUDUK Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 0,00 0,00 6.213.5 56 0,00 4.080.2 94 0,00 4.310.0 94 0,00 4.030.5 94 0,00 18.634.5 39 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 14,27 14,25 14,24 14,23 14,22 14,22 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga % 100,0 0 100,00 1.220.5 25 100,00 1.220.4 30 100,0 0 1.220.4 30 100,0 0 1.220.4 30 100,00 4.881.8 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 2 1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 11.440. 264 12.350. 117 8.398.8 60 7.034.1 78 #REF! 39.223. 419 2 15 02 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas angkutan jalan Angka 0,37 0,37 6.799.7 47 0,53 7.322.1 52 0,63 4.048.0 02 0,79 2.801.0 60 0,79 20.970.9 61 Dinas Perhubungan V/C Ratio di Jalan kabupaten Angka 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2 15 03 PENGELOLAAN PELAYARAN Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola jaringan 0 0 494.4 33 0 399.3 09 1 256.2 08 1 256.2 08 1 1.406.1 59 Dinas Perhubungan lintas - 2 1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5.659.8 84 8.290.0 74 8.543.6 15 8.439.9 02 #REF! 33.947. 814 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten % 100,0 0 100,00 1.569.4 71 100,00 1.567.2 40 100,0 0 1.567.2 40 100,0 0 1.567.2 40 100,00 6.271.1 92 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 50,00 60,00 656.9 87 70,00 579.5 32 80,00 579.5 32 90,00 579.5 32 90,00 2.395.5 83 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian - Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-49 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal
(2019)Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2 17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.207.430 4.483.316 3.919.816 4.528.816 #REF! 16.139.377 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala % 100,00 100,00 31.665 100,00 30.000 100,00 35.000 100,00 35.000 100,00 131.665 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala % - 100,00 65.000 100,00 70.000 100,00 75.000 100,00 210.000 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian % 0 0 - 0 50.000 0 55.000 0 55.000 0 160.000 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah koperasi yang berkualitas unit koperasi 0,00 0,00 38.335 0,00 40.000 0,00 50.000 0,00 50.000 0,00 178.335 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2 17 08 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 2,50 2,50 119.500 2,50 150.000 2,50 170.000 2,50 170.000 10,00 609.500 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2 17 09 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil % - 1,00 50.000 1,00 50.000 1,00 50.000 3,00 150.000 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian - 2 18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 4.215.979 4.848.523 5.107.903 5.390.363 19.562.767 2 18 02 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu % 10,00 10,00 59.109 10,00 75.000 10,00 135.000 10,00 162.000 10,00 431.109 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal % 50,00 50,00 77.558 100,00 300.000 100,00 353.500 100,00 395.000 300,00 1.126.058 Pelayanan Terpadu Satu 2 18 04 PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal Angka 87,01 87,75 183.290 87,90 243.393 88,15 247.071 88,75 250.950 88,75 924.704 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 05 PENGENDALIAN PELAKSANAAN Cakupan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal % 100,00 100,00 376.135 100,00 419.600 100,00 452.400 100,00 464.200 100,00 1.712.335 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PENANAMAN MODAL 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola sistem 1 65.000 1 68.500 1 73.000 1 206.500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.758.171 7.145.227 7.348.441 7.200.082 #REF! 28.451.920 2 19 01 PENUNJANG URUSAN Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,00 100,00 3.284.357 100,00 3.276.533 100,00 3.304.097 100,00 3.331.388 100,00 13.196.374 Dinas Kepemudaan dan OlahragaPEMERINTAHAN DAERAH 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Angka 0,00 0,00 785.000 0,00 609.350 0,00 785.000 0,00 609.350 0,00 2.788.700 Dinas Kepemudaan dan Olahraga KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Penanaman Modal dan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-50 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal
(2019)Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Angka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional) medali 0 0 2.434.604 0 3.005.134 0 3.005.134 0 3.005.134 3 11.450.006 Dinas Kepemudaan dan Olahraga KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan % 50,00 100,00 254.210 100,00 254.210 100,00 254.210 100,00 254.210 100,00 1.016.840 Dinas Kepemudaan dan OlahragaKAPASITAS KEPRAMUKAAN - 2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 54.698 54.698 54.698 54.698 218.790 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100,00 100,00 54.698 100,00 54.698 100,00 54.698 100,00 54.698 100,00 218.790 Dinas Komunikasi, STATISTIK SEKTORAL Informatika, Statistik, dan Persandian Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 86.726 86.726 86.726 86.726 346.904 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat keamanan informasi pemerintah Angka 1 1 86.726 1 86.726 1 86.726 1 86.726 1 346.904 Dinas Komunikasi, PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Informatika, Statistik, dan Persandian 2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 195.909 235.608 236.365 237.130 905.011 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan % 100,00 100,00 135.955 100,00 175.255 100,00 175.608 100,00 175.965 400 662.783 Dinas Pendidikan dan KebudayaanKEBUDAYAAN 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kesenian tradional yang dikembangkan % 100,00 100,00 19.975 100,00 19.975 100,00 19.975 100,00 19.975 400 79.900 Dinas Pendidikan dan KebudayaanKESENIAN TRADISIONAL 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Pembinaan Sejarah % 0,00 0,00 19.997 0,00 20.197 0,00 20.399 0,00 20.603 0 81.198 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan % 100,00 100,00 19.981 100,00 20.181 100,00 20.383 100,00 20.586 100,00 81.130 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 4.770.506 4.983.968 4.986.338 5.036.201 19.777.012 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN Tingkat kegemaran membaca masyarakat Angka 0,00 0,00 591.308 0,00 711.298 0,00 670.940 0,00 677.650 0,00 2.651.196 Dinas Perpustakaan dan KearsipanPERPUSTAKAAN Indeks pembangunan literasi masyarakat Angka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 40.002 71.872 72.331 72.795 257.001 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-51 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)2021 2022 2023 2024
(2019)Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Angka 0,00 0,00 40.002 0,00 61.872 0,00 62.331 0,00 62.795 0,00 227.001 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Angka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Jumlah arsip yang dimusnakhan arsip 0 0 - 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 30.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah arsip yang diberikan perlindungan dan penyelamatan arsip 0 0 0 0 0 0 Urusan Pemerintahan Pilihan 49.707.379 51.264.234 51.998.240 53.823.188 206.793.0413 25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 7.546.209 7.974.983 8.189.460 8.412.928 32.123.580 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN Total produksi perikanan tangkap ton 17.386 0 1.179.524 0,00 1.304.512 0,00 1.363.915 0,00 1.426.263 0,00 5.274.214 Dinas Perikanan PERIKANAN TANGKAP 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN Total Produksi Perikanan Budidaya Ton 0,00 0,00 2.065.812 0,00 2.169.103 0,00 2.277.558 0,00 2.391.436 0,00 8.903.908 Dinas Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan % 0,00 0,00 - 0,00 40.000 0,00 40.000 0,00 40.000 0,00 120.000 Dinas Perikanan 3 25 06 PROGRAM PENGELOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan % 0,00 0,00 75.000 0,00 193.237 0,00 197.175 0,00 201.309 0,00 666.720 Dinas Perikanan Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3.751.001 4.424.564 4.287.829 5.423.604 17.886.999 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 0,00 0,00 445.432 0,00 664.831 0,00 565.172 0,00 1.506.501 0 3.181.936 Dinas Pariwisata Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-52 KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondi si Awal (201 9) Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 202 1 202 2 202 3 202 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 ) (18 ) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Tingkat hunian akomodasi Angka 0,00 0,00 29.07 5 0,00 30.52 9 0,00 32.05 5 0,00 33.65 8 - 125.3 17 Dinas Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah lokasi wisata kreatif kabupaten % 0 1 30.33 6 1 150.0 00 1 30.00 0 2 150.0 00 2 360.3 36 Dinas Pariwisata EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata Kabupaten Luwu orang 3 3 - 3 146.2 00 3 196.2 00 3 196.2 00 3 538.6 00 Dinas Pariwisata Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu orang 0 0 0 1 1 1 3 2 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 31.543. 806 31.880. 096 32.198. 689 32.520. 467 128.143. 058 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi peternakan % 0,00 0,00 1.536.0 19 0,00 1.551.3 79 0,00 1.566.8 93 0,00 1.582.5 62 0,00 6.236.8 54 Dinas Pertanian Persentase peningkatan produksi bibit ternak % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun ton 0,00 0,00 6.170.2 79 0,00 6.231.9 81 0,00 6.294.3 01 0,00 6.357.2 44 0,00 25.053.8 05 Dinas Pertanian Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 0,00 0,00 17.26 1 0,00 17.43 3 0,00 17.60 8 0,00 17.78 4 0,00 70.08 6 Dinas PertanianKESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan % 100,00 20.85 2 100,0 0 20.85 2 100,0 0 20.85 2 100,00 62.55 7 Dinas Pertanian 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan % 0,00 0,00 7.644.5 78 0,00 7.721.0 24 0,00 7.798.2 34 0,00 7.876.2 16 0,00 31.040.0 52 Dinas Pertanian Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-53 KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondi si Awal (201 9) Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 202 1 202 2 202 3 202 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 ) (18 )Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 3 3 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6.462.6 93 6.630.9 20 6.958.5 93 7.099.5 19 27.151. 724 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) % 100,00 6.00 0 100,0 0 6.00 0 100,0 0 6.00 0 100,00 18.00 0 Dinas Perdagangan 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan % 72,73 72,73 1.339.1 15 77,27 1.352.5 07 77,27 1.366.0 32 81,82 1.379.6 92 100,00 5.437.3 46 Dinas Perdagangan 3 3 0 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun % < 20 < 20 39.99 8 < 20 60.39 8 < 20 60.80 2 < 20 61.21 0 < 20 222.4 08 Dinas Perdagangan Persentase kinerja realisasi pupuk % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 3 3 0 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase pertumbuhan ekspor daerah % - 1,50 77.60 0 1,00 90.00 0 1,00 90.00 0 1,00 257.6 00 Dinas Perdagangan 3 3 0 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 100,0 0 100,00 78.12 9 100,00 78.91 0 100,0 0 79.70 0 100,0 0 80.49 7 100,00 317.2 36 Dinas Perdagangan 3 3 0 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan pemasarannya produk - 7 250.0 00 7 325.0 00 7 575.0 00 Dinas Perdagangan - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 370.0 00 320.0 00 330.0 00 333.0 00 1.353.0 00 3 31 02 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri % 363.8 80 280.0 00 285.0 00 100,0 0 287.8 50 100,00 1.216.7 30 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tingkat penerapan rencana pembangunan industri Angka 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dengan RPIP % 60,00 60,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100,0 0 100,00 6.12 0 100,00 10.00 0 100,0 0 15.00 0 100,0 0 15.15 0 100,00 46.27 0 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-54 I - KOD E (1 ) Urusan/ Bidang Urusan/ Program
(2)Indikator Program (Outcome)
(3)Satua n
(4)Kondi si Awal (2019 )
(5)Target dan Anggaran 2021 2022 2023 2024 Kondisi pada Akhir periode RPJMD
(2024)Target Rp Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18 ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait kal i 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IKUI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten kal i 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini % - 100,00 30.00 0 100,0 0 30.00 0 100,0 0 30.00 0 100,00 90.00 0 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Trasmigrasi PROGRAM PENGEMBANGAN Luas kawasan transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI yang dibangun 33.6 70 33.67 0 33.6 70 33.67 0 33.6 70 33.67 0 33.6 70 33.67 0 134.6 81 134.6 81 3 32 03 Ha 10.000 10.000 10.00 0 10.00 0 10.000 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Bidang Pemerintahan #REF! 30.542. 291 #REF! 29.838. 920 #REF! 30.608. 068 #REF! 30.640. 551 #REF! 121.629. 830 0 1 01 #REF! 100,004 01 02 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Cakupan penyelenggaraan administrasi umum % Angk a 100,0 0 2.771 100,00 2.983 26.410.4 80 100,00 3.126 25.687.2 20 100,0 0 3.185 26.397.0 32 100,0 0 3.200 26.368.6 93 104.863.4 25 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) 4 01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD 3.265.4 23 3.276.6 47 3.327.2 34 3.379.2 17 3.200 13.248.5 21 Tingkat capaian target penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Tingkat capaian target penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan rakyat % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan perekonomian % 100,0 0 100,00 866.3 88 100,00 875.0 52 100,0 0 883.8 03 100,0 0 892.6 41 100,00 3.517.8 85 Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)Tingkat capaian target pelaksanaan administrasi pembangunan % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % Tingkat capaian target pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-55 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)2021 2022 2023 2024
(2019)Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 4 02 01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi perkantoran % 100,00 100,00 22.121.842 100,00 27.027.614 100,00 21.658.901 100,00 22.343.037 100,00 93.151.394 Sekretariat DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda % 100,00 100,00 13.362.105 100,00 13.495.726 100,00 13.630.683 100,00 13.766.990 100,00 54.255.505 Sekretariat DPRDPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 01 Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan 6.601.178 7.054.174 7.291.811 7.557.039 28.504.201 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah % 75,00 100,00 622.126 100,00 715.012 100,00 790.795 100,00 877.781 100,00 3.005.713 Badan Perencanaan PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan dan Litbang Daerah 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah % 80,00 100,00 611.568 100,00 703.303 100,00 808.799 100,00 930.119 100,00 3.053.790 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah 5 02 Penunjang Urusan Bidang Keuangan 289.494.402 281.651.014 284.467.524 287.312.200 1.142.925.141 10.558.972 Badan Pendapatan Daerah 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan % 100,00 100,00 270.479.231 100,00 273.110.253 100,00 275.841.356 100,00 278.599.770 100,00 1.098.030.610 Badan Pengelolaan KEUANGAN DAERAH Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat % 98,00 98,00 601.016 98,00 607.027 98,00 613.097 98,00 619.228 98,00 2.440.368 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan % 70,63 98,99 3.098.330 86,98 3.129.313 86,98 3.160.606 90,74 3.192.212 90,74 12.580.462 Badan Pendapatan Daerah PENDAPATAN DAERAH Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah % 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-56 KOD E Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondi si Awal (201 9) Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 202 1 202 2 202 3 202 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 ) (18 )- 5 0 3 Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian 17.712. 064 17.889. 185 18.068. 076 18.248. 757 71.918. 082 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar Angka 0,00 0,00 1.775.4 23 0,00 1.793.1 78 0,00 1.811.1 09 0,00 1.829.2 21 0,00 7.208.9 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rasio Pegawai Fungsional Angka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Angka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 4 Penunjang Urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2.537.1 20 2.562.4 91 2.588.1 16 2.613.9 97 10.301. 7255 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan % 0,00 0,00 2.537.1 20 0,00 2.562.4 91 0,00 2.588.1 16 0,00 2.613.9 97 0,00 10.301.7 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 0 5 Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan 812.8 54 975.4 25 1.170.5 10 1.404.6 12 4.363.4 025 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Hasil kelitbangan utama Rekomen da 0 1 812.8 54 1 975.4 25 1 1.170.5 10 1 1.404.6 12 4 4.363.4 02 Badan Perencanaan si Pembangunan dan Litbang Daerah 6 0 1 Penunjang Urusan Bidang Pengawasan 10.916. 079 11.306. 080 11.589. 909 11.445. 646 45.257. 7146 01 01 PENUNJANG URUSAN Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,0 0 100,00 8.488.6 60 100,00 7.262.1 48 100,0 0 7.464.5 14 100,0 0 7.560.3 10 100, 0 30.775.6 32 Inspektorat DaerahPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angka 0 0 1.907.9 56 0 3.519.2 74 0 3.595.4 92 0 3.350.1 33 - 12.372.8 55 Inspektorat DaerahPENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan BPK % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Persentase tindak lanjut temuan BPKP % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi % 100,0 0 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi % 100,0 0 100,00 519.4 63 100,00 524.6 57 100,0 0 529.9 04 100,0 0 535.2 03 100,00 2.109.2 27 Inspektorat Daerah 7 0 1 KECAMATAN 60.007. 995 61.266. 806 62.555. 764 63.875. 621 183.830. 5657 01 01 PENUNJANG URUSAN Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,0 0 100,00 45.629.7 34 100,00 46.770.4 77 100,0 0 47.939.7 39 100,0 0 49.138.2 33 100,00 143.848.4 49 seluruh KecamatanPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan % 100,0 0 100,00 45.00 4 100,00 45.00 4 100,0 0 45.00 4 100,0 0 45.00 4 100,00 135.0 12 seluruh KecamatanPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-57 KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Target dan Anggaran Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)2021 2022 2023 2024
(2019)Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 100,00 100,00 10.687.513 100,00 10.794.388 100,00 10.902.332 100,00 11.011.355 100,00 32.708.075 seluruh KecamatanMASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum % 100,00 100,00 3.421.890 100,00 3.421.890 100,00 3.421.890 100,00 3.421.890 100,00 10.265.670 seluruh KecamatanKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan % 100,00 100,00 34.000 100,00 35.700 100,00 37.485 100,00 39.359 100,00 112.544 seluruh Kecamatan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 100,00 189.854 100,00 199.347 100,00 209.314 100,00 219.780 100,00 628.440 seluruh Kecamatan 8 01 Penunjang Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 4.311.907 2.895.278 4.648.652 3.547.966 11.855.837 8 01 01 Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,00 100,00 2.841.111 100,00 1.158.268 100,00 2.927.442 100,00 2.956.716 100,00 7.042.426 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat KABUPATEN/KOTA 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan % 100,00 100,00 35.141 100,00 59.237 100,00 62.787 100,00 48.000 100,00 170.024 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat % 100,00 100,00 1.215.896 100,00 1.247.537 100,00 1.227.291 100,00 38.600 100,00 2.513.428 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi % 100,00 100,00 37.423 100,00 92.204 100,00 92.454 100,00 33.468 100,00 218.126 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya % 100,00 51.160 100,00 62.231 100,00 62.481 100,00 62.481 100,00 187.193 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGAKTAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik % 100,00 100,00 131.175 100,00 275.801 100,00 276.196 100,00 408.700 100,00 960.697 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 7 01 01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah % 100,00 100,00 556.964.988 100,00 567.024.251 100,00 571.201.277 100,00 577.659.089 100,00 2.272.828.565 SELURUH OPD Awal Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pasal 186 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD. Untuk melihat keterhubungan antara sasaran, strategi dan program perangkat daerah tersebut diatas, disajikan dalam tabel sebagai berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-51 Tabel 7.4. Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah Strategi Sasaran Indikator Sasaran Sasaran Antara Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perbaikan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Nilai SAKIP Kabupaten Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai LPPD Kabupaten Luwu Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah Cakupan penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah Sekretariat DPRD Meningkatkan keterbukaan informasi publik Predikat keterbukaan informasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Meningkatnya kualitas hasil pengawasan Level Maturitas SPIP pemerintah Kabupaten Luwu Inspektorat Daerah Optimalisasi konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah Proporsi anggaran sesuai ketentuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Pendapatan Daerah Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Peningkatan kualitas dan akses pendidikan Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Indeks Pendidikan Meningkatkan rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan Jumlah pengunjung perpustakaan (konvensional dan digital) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target • Dinas Kesehatan • RSUD Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Meningkatkan asesibilitas masyarakat Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya konektifitas wilayah Jumlah kecamatan yang memiliki akses angkutan daerat Dinas Perhubungan Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-52 Strategi Sasaran Indikator Sasaran Sasaran Antara Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Meningkatkan infrastruktur permukiman Rasio Permukiman Layak Huni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan perekonomian daerah Meningkatkan pendapatan masyarakat PDRB Perkapita AHB Berkembangnya kepariwisataan daerah Pertumbuhan PDRB subsektor pariwisata Dinas Pariwisata Menurunnya angka pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis Kontribusi subsektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Dinas Pertanian Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB DInas Perikanan Meningkatkan perdagangan hasil produksi sektor unggulan Ekspor bersih perdagangan Dinas Perdagangan Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Menurunkan angka kriminalitas Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan penegakan Perda serta penindakan atas pelanggaran Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatkan Perekonomian Desa Jumlah BUMDes yang memperoleh predikat Maju Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Persentase desa berstatus mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan iklim investasi Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Meningkatkan kapasitas koperasi, UMKM dan industri Persentase pertumbuhan UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Meningkatkan promosi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif Nilai realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Peningkatan kinerja perangkat daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Rata-rata predikat capaian kinerja RKPD Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatkan pembinaan Ipoleksosbudhankam Cakupan penyelenggaraan pembinaan Ipoleksosbudhankam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-53 Strategi Sasaran Indikator Sasaran Sasaran Antara Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup pagi PMKS Cakupan penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup pagi PMKS Dinas sosial Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Cakupan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatkan tertib administrasi pertanahan Persentase asset Pemda yang memiliki sertifikat Dinas Pertanahan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Nilai IKM atas layanan kecamatan Kecamatan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Terjaganya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatkan kapasitas manajemen kebakaran Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-54 Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Selanjutnya, keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan sasaran dan program program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-55 Tabel 7.5. Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1.Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
2.Program Penatagunaan Tanah
3.Program Pengelolaan Profil Kependudukan
4.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
5.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
6.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
7.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
8.Program Pengelolaan Arsip
9.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
10.Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
12.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
13.Program Kepegawaian Daerah
14.Program Penyelenggaraan Pengawasan
15.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
16.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
17.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
18.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
19.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
20.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
21.Program Pendaftaran Penduduk
22.Program Pencatatan Sipil
23.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
24.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
25.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
26.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
27.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
28.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-56 PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
30.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
31.Program Penanganan Kerawanan Pangan
32.Program Pengawasan Keamanan Pangan
33.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
34.Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
35.Program Penanggulangan Bencana
36.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
37.Program Pemberdayaan Sosial
38.Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
39.Program Rehabilitasi Sosial
40.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
41.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
42.Program Hubungan Industrial
43.Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
44.Program Perlindungan Perempuan
45.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
46.Program Pemenuhan Hak Anak
47.Program Perlindungan Khusus Anak
48.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
49.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
50.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
51.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
52.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
53.Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
54.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
55.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
56.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Manusia Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
57.Program Pengelolaan Pendidikan
58.Program Pengembangan Kurikulum
59.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
60.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
61.Program Pembinaan Perpustakaan
62.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
63.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-57 PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
64.Program Pembinaan Sejarah
65.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
66.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
67.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
68.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
69.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
70.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
71.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
72.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
73.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Menurunkan angka kriminalitas 74. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
75.Program Pengembangan Kebudayaan
76.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
77.Program Pengendalian Penduduk
78.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
79.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah
80.Program Penyelenggaraan Jalan
81.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
82.Program Pengelolaan Pelayaran Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
83.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
84.Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
85.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
86.Program Penataan Bangunan Gedung
87.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
88.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
89.Program Pengembangan Perumahan
90.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
91.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
92.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
93.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Penurunan kesenjangan sosial ekonomi Meningkatkan pendapatan masyarakat
94.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
95.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
96.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-58 PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
97.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
98.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
99.Program Perekonomian Dan Pembangunan
100.Program Pengembangan UMKM
101.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
102.Program Penempatan Tenaga Kerja
103.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
104.Program Pemasaran Pariwisata
105.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
106.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
107.Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
108.Program Pengembangan Jasa Konstruksi Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah
109.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
110.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
111.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
112.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
113.Program Penyuluhan Pertanian
114.Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Meningkatkan Perekonomian Desa 115. Program Administrasi Pemerintahan Desa
116.Program Peningkatan Kerjasama Desa
117.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
118.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan
119.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
120.Program Promosi Penanaman Modal
121.Program Pelayanan Penanaman Modal
122.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
123.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
124.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam
125.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
126.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VII-59 PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
127.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
128.Program Pengelolaan Persampahan
129.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
130.Program Penanganan Bencana Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-1 8.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut. Tabel 8.1. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023 No. Indikator Makro Realisasi Kinerja Target Kinerja Makro 2019 2020 2021 2022 2023 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,26 1,30 3,37-4,50 4,38 – 5,84 4,49-5,99
2.Tingkat Kemiskinan 12,78 12,65 12,27 11,40 10,49
3.Tingkat Pengangguran Terbuka 4,38 4,94 4,92 4,82 4,72
4.Gini Ratio 0,352 0,396 0,388 0,380 0,373
5.Indeks Pembangunan Manusia 70,39 70,51 70,63 71,05 71,57 Sumber: - BPS - Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 8.1.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil daripelaksanaan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapanIKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikatortujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebutmerupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berikut inipenetapan indikator kinerja utama Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 yangtersaji pada tabel 8.1. sebagai berikut. 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Indikator Satuan Kondisi Awal

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir
(2024)2020 2021 2022 2023 2024

1.Indeks Reformasi Birokrasi Skor Indeks N.A C (44,62) CC (50,78) CC (57,35) B (61,91) B (68,99) B (68,99)
2.Nilai SAKIP Skor Indeks CC (51,09) B (60,04) B (64,76) B (69,51) BB (72,02) BB (78,80) BB (78,80)
3.Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4.Indeks Pembangunan Manusia Skor Indeks 70,39 70,51 70,63 71,05 71,57 72,91 72,91
5.Indeks Kesehatan Skor Indeks 77,22 77,45 77,69 78,30 78,69 79,09 79,09
6.Indeks Pendidikan Skor Indeks 64,17 64,49 64,98 65,44 65,90 66,35 66,35
7.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Skor indeks n.a Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik
8.Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap % 24,15 25,87 27,26 28,88 31,77 34,95 34,95
9.Persentase penduduk berakses air minum % 80,03 82,09 84,19 86,35 88,56 90,82 90,82
10.Rasio Permukiman Layak Huni % 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
11.Angka Kemiskinan % 12,78 12,65 12,30 12,10 11,97 11,92 11,92
12.PDRB Perkapita (AHB) Juta Rp 43,25 44,02 45,30 48,05 51,20 54,05 54,05
13.Indeks Ketahanan Pangan Skor 78 80 83 86 89 92 92
14.Pertumbuhan PDRB Sektor PertanianKehutanan dan Perikanan terhadap PDRB % 3,98 4,26 4,87 5,41 5,78 6,22 6,22
15.Indeks Kerukunan Umat Beragama Skor Indeks n.a 76,01 76,02 76,03 76,04 76,05 76,05
16.Angka kriminalitas Per 10.000 penduduk 4,00 3,20 2,80 2,43 2,38 2,34 2,34
17.Persentase desa berstatus mandiri % 0,00 0,00 0,97 1,45 1,93 2,42 2,42
18.Jumlah BUMDes berprestasi (maju dan mandiri) Unit 0 0 0 1 2 5 5
19.Pertumbuhan Ekonomi % 6,26 1,30 3,37-4,50 4,38 – 5,84 4,49- 5,99 7,85 7,85
20.Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB % 10,94 11,06 11,37 11,51 12,18 12,76 12,76
21.Indeks Kepuasan Masyarakat Skor Indeks n.a 79,28 80,06 81,27 82,63 83,77 83,77
22.Rata-rata Predikat Capaian Kinerja RKPD Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
23.Indeks kualitas lingkungan hidup Skor indeks Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
24.Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana % 0 0 0,48 1,45 2,42 3,38 3,38 8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kinerja pembangunan suatu daerah digambarkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu,penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-3
1.Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2.Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3.Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4.Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2014-2019 merupakan dasar penetapan target capaian pembangunan tahun 2019-
2024.Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 diuraikan dalam Tabe 8.2. berikut ini. . Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-4 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.Pertumbuhan PDRB % 6,42 7,11 7,23 7,31 7,37 7,45 7,45
2.Laju inflasi % 3,50 3,96 3,86 3,76 3,57 3,39 3,39
3.PDRB per kapita Juta Rp 43,25 38,03 38,98 39,95 40,95 41,98 41,98
4.Indeks Gini % 0,352 0,396 0,388 0,380 0,373 0,320 0,320
5.Tingkat Kemiskinan % 12,78 12,65 12,27 11,40 10,49 9,99 9,99
6.Angka melek huruf % 95,95 98,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8,15 8,31 8,43 8,60 8,75 8,91 8,91
8.Harapan Lama Sekolah Tahun 13,30 13,68 13,96 14,06 14,22 14,39 14,39
9.Persentase balita gizi buruk % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
10.Prevalensi balita gizi kurang % 5,90 5,32 5,06 4,81 4,57 4,34 4,34
11.Cakupan Desa Siaga Aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
12.Tingkat partisipasi angkatan kerja % 64,89 68,18 69,88 71,63 73,42 75,25 75,25
13.Tingkat pengangguran terbuka % 4,38 4,94 4,92 4,82 4,72 2,78 2,78 14. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas % 56,07 58,91 60,38 61,89 63,44 65,02 65,02
15.Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 44,45 40,12 38,11 36,20 34,39 32,67 31,04
16.Persentase PAD terhadap pendapatan % 8,08 8,27 8,48 8,69 8,91 9,13 9,13
17.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
18.Penguatan cadangan pangan 44,68 46,94 48,12 49,32 50,55 51,82 53,11
19.Penanganan daerah rawan pangan Skor 5 5 5 4 4 3 3
20.Ketersediaan pangan utama % 62,16 67,36 68,78 70,19 71,64 73,16 73,16 21. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan % 53,83 53,75 53,35 52,75 52,15 51,75 51,75 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-5 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 perikanan terhadap PDRB

22.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 10,12 10,63 10,89 11,17 11,45 11,73 11,73
23.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 4,58 4,89 5,60 6,35 6,75 7,19 7,19
24.Pertumbuhan Industri 6,13 6,28 6,44 6,6 6,77 6,94 6,94 II ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita Ribu Rp 716,05 752,29 771,10 790,38 810,14 830,39 830,39 2.2. Nilai tukar petani - - - - 0 2.3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % 50,12 52,66 53,98 55,33 56,71 58,13 58,13 2.4. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 83,03 87,23 89,41 91,64 93,94 96,28 96,28 2.5. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi) 0,74 0,78 0,79 0,81 0,83 0,86 0,86 2.6. Angka kriminalitas yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 2.7. Rasio ketergantungan 61,38 61,32 61,33 61,32 61,33 61,34 61,35 III. ASPEK PELAYANAN UMUM A. URUSAN WAJIB DASAR
1.PENDIDIKAN 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 52,40 60,04 61,55 63,08 64,66 66,28 66,28 1.2. Angka partisipasi kasar: 1.2.1. Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A % 94,45 99,425 100,00 100,00 100,00 102,5 102,50 1.2.2. Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B % 96,77 98,85 100,00 100,00 100,00 102,50 102,50 1.2.3. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI % 7.723 8.114 8.317 8.525 8.738 8.956 8.956 1.3. Angka Partisipasi Murni : 1.3.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 93,51 98,23 100,00 100,00 100,00 102,50 102,50 1.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 82,73 83,64 85,73 87,87 90,07 92,32 92,32 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-6 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 1.4. Angka partisipasi sekolah : 1.4.1. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 99,41 100 100 100 100 102,50 102,50 1.4.2. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 93,81 71,87 73,67 75,51 77,4 79,34 79,34 1.5. Angka Putus Sekolah: 1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0 0 0 0 0 0,00 1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0 0 0 0 0 0,00 1.6. Angka Kelulusan: 1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 97,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 95,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.7. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,29 97,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.8. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 95,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.9. Fasilitas Pendidikan: 1.10. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 23,90 61,77 63,31 64,89 66,52 68,18 68,18 1.11. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka 65,61 67,25 68,93 70,99 71,53 72,23 72,23 1.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Per 10.000 murid 860,12 860,12 870,00 870,00 871,00 871,00 871,00 1.13. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf % 98,80 98,81 98,81 98,82 98,82 98,83 98,83 1.14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 87,05 89,23 91,46 93,74 96,09 98,49 98,49 1.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 35,15 60,04 61,55 63,08 64,66 66,28 66,28 1.16. Presentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.KESEHATAN 2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH 0,0091 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2. Angka kelangsungan hidup bayi % 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH 9,72 9,98 8,54 7,68 6,35 5,60 5,60 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-7 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH 6,54 7,17 6,29 6,06 5,79 5,35 5,35 2.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup per 100.000 KH 95,65 77,64 60,80 60,35 45,29 45,15 45,15 2.6. Rasio posyandu per satuan balita 0,0144 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 2.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0006 0 0 0 0 0 0 2.9. Rasio dokter per satuan penduduk 0,00029 0 0 0 0 0 0 2.10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,0001 0 0 0 0 0 0 2.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 80,49 72,78 74,59 76,46 78,37 78,37 78,37 2.12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 88,52 92,02 94,33 96,68 99,1 0,01 0,01 2.13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 89,42 89,89 92,14 94,44 96,8 0,01 0,01 2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.15. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari) 0 2.16. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % 89,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.17. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk % - - - - 0 0 2.18. Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 60,30 45,70 46,84 48,02 57,25 65,45 65,45 2.20. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) % 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 2.21. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) % 0,008 0 0 0 0 0 0 2.22. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS % 63,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-8 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 2.23. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 77,00 94,61 96,97 99,40 99,57 99,97 99,97 2.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.25. Penderita diare yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.26. Angka kejadian Malaria - - - - 0 2.27. Tingkat kematian akibat malaria % 0 0 0 0 0 0 0 2.28. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida % na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.29. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 2.31. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir % 100 100 100 100 100 100 100 2.32. Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 72,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.34. Cakupan kunjungan bayi 101,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.35. Cakupan puskesmas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.36. Cakupan pembantu puskesmas % 48,46 48,75 49,25 49,75 51,00 52,28 52,28 2.37. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 81,00 87,08 89,26 91,49 93,78 96,12 96,12 2.38. Cakupan pelayanan nifas % 86,66 92,15 94,45 96,81 99,23 100,00 100,00 2.39. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 48,81 59,69 61,18 62,71 64,28 65,89 65,89 2.40. Cakupan pelayanan anak balita % 71,14 71,55 73,33 75,17 77,05 78,98 78,97 2.41. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin % 89,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.42. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 89,67 92,05 94,35 96,70 99,12 100,00 100,00 2.43. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-9 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 2.44. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.45. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.46. Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular Kec 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 2.47. Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan Tahun 0 1 1 1 1 1 1 2.48. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 0 80 80 80 80 80 80

3.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten % 24,15 23,94 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 3.2. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) % 21,29 19,44 22,8 23,37 23,95 24,55 24,55 3.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 84,52 85,46 86,53 87,64 88,80 89,02 89,02 3.4. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 0 0 0 0 0 0 0 3.5. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 40,26 41,55 42,01 42,99 43,67 44,54 44,54 3.6. Persentase penduduk berakses air minum % 80,03 80,78 84,09 86,19 88,35 90,56 90,56 3.7. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % 47,94 68,24 49,90 51,15 52,43 53,74 53,74 3.8. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk NA NA NA NA NA NA NA 3.9. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk NA NA NA NA NA NA NA 3.10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 4,18 5,88 17,23 17,66 18,1 18,55 18,55 3.11. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan % NA NA NA NA NA NA NA 3.12. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan % NA NA 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 3.13. Ruang publik yang berubah peruntukannya % 0 0 0 0 0 0 0 3.14. Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton % 58,11 61,83 64,23 66,64 69,05 71,45 71,45 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-10 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 3.15. Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah) Angka 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 3.16. Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik Km 50,30 50,40 50,50 50,60 50,70 50,80 50,80 3.17. Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir meter 1.445,00 700 700 700 700 700 3.500 3.18. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.19. Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.20. Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten % 0,00 100 100 100 100 100 100 3.21. Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan Unit 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 8,00 3.22. Presentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 4.1. Rasio rumah layak huni % 0,208 20,54 20,84 30,15 30,76 40,01 40,01 4.2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh % 0,07 0,0685 0,0680 0,0675 0,0660 0,0645 0,0645 4.3. Rasio permukiman layak huni % 0,97 - - - - - - 4.4. Persentase pemukiman yang tertata % 0,155 - - - - - - 4.5. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 0,03 - - - - - - 4.6. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan % 0,0164 - - - - - - 4.7. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU % 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 4.8. Cakupan penyelenggaraan PSU % NA 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-11 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 55,00 56,38 57,78 59,23 60,71 62,23 62,23 5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan) % 75,00 76,88 78,8 80,77 82,79 84,86 84,86 5.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 100,00 82,00 84,05 86,15 88,31 90,52 90,52 5.4. Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menit 15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.5. Persentase Penegakan PERDA % 100,00 79,95 81,95 84,00 86,10 88,25 88,25 5.6. Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana Persen NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.7. Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persen NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.8. Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani Persen NA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 5.9. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Persen NA 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 5.10. Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara Persen NA 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 5.11. Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik % 0 100 100 100 100 100 100 5.12. Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan % 0 100 100 100 100 100 100 5.13. Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat % 0 100 100 100 100 100 100 5.14. Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 5.15. Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan % 0 0 0 0 0 0 0 5.16. Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 5.17. Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran % 0 0 0 0 0 0 0 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-12 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 5.18. Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor % 0 100 100 100 100 100 100 5.19. Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan % 0 0 0 0 0 0 0

6.SOSIAL 6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social % 44,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.2. Persentase PMKS yang tertangani % 19,65 20,65 30,45 40,75 50,25 60,00 60,00 6.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 44,58 11,95 12,35 12,75 13,07 13,45 13,45 6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 1,74 0,62 0,63 0,65 0,66 0,68 0,68 6.5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social. % 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.8. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 0,20 3,31 3,39 3,48 3,57 3,66 3,66 6.9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social % 66,23 67,43 69,12 70,85 72,62 74,44 74,44 6.10. Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik % Na 95,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1.TENAGA KERJA Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-13 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 1.1. Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun % NA NA NA NA NA NA NA 1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 17,08 5,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.4. Keselamatan dan perlindungan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 100,00 75,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.6. Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan % Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan % Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 1.9. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 79,27 48,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 48 32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.12. Perluasan kesempatan kerja sector formal maupun informal % 4,04 3,70 3,91 4,13 4,35 100,00 100,00 1.13. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. % 43,75 37,04 25,00 45,45 46,67 48,89 48,89 1.14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi % N.A 51,38 51,61 55,04 65,00 70,50 70,50 1.15. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp.juta/p ekerja 102,91 104,71 107,75 109,01 110,32 111,04 111,04 1.16. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % N.A 2,86 3,24 3,91 4,69 5,21 5,21 1.17. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten. % 10,72 5,45 6,06 6,40 7,07 7,41 7,41 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-14 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 2,56 2,67 2,94 3,24 3,56 3,92 3,92 2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 5,71 11,41 12,55 13,80 15,18 16,70 16,70 2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 7,15 6,31 6,94 7,63 8,40 9,24 9,24 2.4. Rasio KDRT % 0,0027 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 29,27 35,42 38,96 42,86 47,14 51,86 51,86 2.6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.7. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100,00 55,45 56,00 56,85 60,55 70,00 70,00 2.9. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 40,70 6,85 7,45 7,90 8,56 9,00 9,00 2.10. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.11. Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SD % n.a 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 2.12. Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SMP % 1,24
(2017)1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 2.13. Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SMA % 1,03
(2017)1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 2.14. Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki‐ laki pada kelompok usia 15‐24 tahun % 1,02
(2017)1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 2.15. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian % 24,00 35,75 36,00 36,25 36,45 36,45 36,45 2.16. Indeks Pembangunan Gender % 92,00 92,75 92,90 93,00 93,15 93,45 93,45 2.17. Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan % n.a 35,71 71,43 57,14 50,00 71,43 71,43 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-15 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga 2.18. Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak % 0,00 52,50 40,00 50,00 37,50 57,50 57,50 2.19. Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.PANGAN 3.1. Ketersediaan pangan utama % 82,45 67,36 68,78 70,19 71,64 73,16 73,16 3.2. Ketersediaan energi dan protein perkapita Energi per Kpt 3.294 3.400 3.425 3.450 3.475 3.500 3.500 Protein per Kpt 69,00 69,00 70,00 70,00 71,00 71,00 71,00 3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 48,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.4. Angka Ketersediaan Energi Kalori/Pe rkapita/P erhari 0,00 3.400,00 3.425,00 3.450,00 3.475,00 3.500,00 3.500,00 3.5. Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan Pak 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.6. Tingkat Konsumsi Protein Gr/Kapit a/Hari 0,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 69,00
4.PERTANAHAN 4.1. Persentase luas lahan bersertifikat % 0.996 1,10 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 4.2. Penyelesaian kasus tanah Negara % 66,66 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.3. Penyelesaian izin lokasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.LINGKUNGAN HIDUP 5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-16 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 5.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 5.4. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air 26,65 - - - - - - 5.5. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 89 - - - - - - 5.6. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 5.7. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.8. Timbulan sampah yang ditangani % 67,30 84,50 85,01 85,75 86,35 86,90 86,90 5.9. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 23,40 17,05 17,45 17,95 18,35 18,79 18,79 5.10. Persentase cakupan area pelayanan % 83,75 87,99 90,19 92,44 94,76 97,13 97,13 5.11. Persentase jumlah sampah yang tertangani % 85,84 87,99 90,19 92,44 94,76 97,13 97,129 5.12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Nilai 85,00 85,35 85,75 85,80 85,95 86,00 86,00 5.13. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan % Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5.14. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.15. Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup % 0 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.1. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio 0,94 0,91 0,95 0,98 1,00 1,00 1,00 6.2. Rasio Penduduk ber-KK Rasio 0,55 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85 6.3. Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 0,86 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-17 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 6.4. Rasio pasangan berakte nikah Rasio 0,23 0,20 0,35 0,45 0,50 0,65 0,65 6.5. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada Ada 6.6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 6.7. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 94,22 85,08 87,20 89,38 91,62 96,50 96,50 6.8. Cakupan penerbitan akta kelahiran % 86,22 - 0 6.9. Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.10. Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 97,58 98,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Nilai 100 - - - - - - 7.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Nilai 100 - - - - - - 7.4. Persentase LSM aktif % 20,34 20,84 21,36 21,89 22,44 23,50 23,50 7.5. Persentase LPM Berprestasi % 0,00 - - - - - - 7.6. Persentase PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.7. Persentase Posyandu aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.8. Jumlah BUMDes Bersama Jumlah 0 5 6 7 8 9 9 8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Nilai 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 8.2. Total Fertility Rate (TFR) Nilai 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB % 8,82 8,90 8,93 8,96 8,99 9,00 9,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-18 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 8.4. Rata-rata jumlah anak per keluarga Nilai 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 8.5. Ratio Akseptor KB Rasio 75,85 76,75 76,99 77,15 77,45 77,85 77,85 8.6. Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 % 66,18 65,15 65,45 65,78 65,92 65,98 65,98 8.7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun % 1,06 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 8.8. Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need) % 14,27 15,93 16,33 16,73 17,15 17,35 17,35 8.9. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 24,50 22,35 22,75 23,05 23,60 23,95 23,95 8.10. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 84,25 86,52 88,68 90,90 93,17 94,00 94,00 8.11. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 61,18 63,15 63,89 64,56 65,15 65,86 65,86 8.12. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 50,83 51,95 52,35 52,89 53,35 53,90 53,90 8.13. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % 37,08 35,98 36,25 36,80 37,05 37,75 37,75 8.14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 9,09 18,18 27,27 36,36 45,45 54,55 54,55 8.15. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 154,55 154,55 154,55 154,55 154,55 154,55 154,55 8.16. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 110,08 125,22 125,22 125,22 125,22 125,22 125,22 8.19. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan % 43,75 44,50 50,15 50,85 60,25 60,98 60,98 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-19 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 8.20. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.21. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 43,28 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45

9.PERHUBUNGAN 9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah 259.201 423.325 433.908 444.755 455.874 455.874 455.874 9.2. Rasio ijin trayek Rasio 0,0014 0,59 0,6 0,62 0,63 0,65 0,65 9.3. Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 1.926 1.924 1.973 2.022 2.072 2.172 2.172 9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah 1/1/0 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 9.5. Persentase layanan angkutan darat % 21,30 8,54 8,75 8,97 9,19 9,35 9,35 9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 45,35 36,49 37,4 38,34 39,30 39,45 39,45 9.7. Pemasangan Rambu-rambu % 19,56 20,17 20,67 21,19 21,72 22,35 22,35 9.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 0,045 0,0641 0,0657 0,0673 0,0690 0,070 0,070 9.9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah Orang berjumlah 212.582 dan barang berjumlah 167 Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60 Orang berujumlah 421300 dan barang berjumlah 575,60 Orang berujumlah 433.0500 dan barang berjumlah 620,60 Orang berujumla h 451.055 dan barang berjumlah 590 Orang berujumla h 451.055 dan barang berjumlah 590 Orang berujumla h 451.055 dan barang berjumlah 590 9.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Jumlah Orang berujumlah 259.783 dan barang berjumlah 449,46 Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60 Orang berujumlah 421300 dan barang berjumlah 575,60 Orang berujumlah 433.050 dan barang berjumlah 620,60 Orang berujumla h 440.055 dan barang berjumlah 590 Orang berujumla h 451.055 dan barang berjumlah 590 Orang berujumla h 451.055 dan barang berjumlah 590 9.11. Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas Jumlah 0,00 75,00 78,00 83,00 87,00 90,00 90,00 9.12. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi Jumlah 0,00 80,00 82,00 84,00 86,00 87,00 87,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-20 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024

10.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.1. Jumlah Server yang di kelola Jumlah 7 1 1 1 1 1 1 10.2. Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan Jumlah 4 1 1 1 1 1 1 10.3. Tersedianya Website Pemerintah Daerah Tersedia/ Belum Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 10.4. Persentase Website OPD % 50,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 45,00
11.KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.1. Persentase koperasi aktif % 44,60 45,00 46,00 47,25 48,50 50,00 50,00 11.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina % 30,00 35,88 36,77 37,69 38,63 39,15 39,15 11.3. Jumlah Usaha Mikro dan Menengah Jumlah 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 18.183 11.4. Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif % 30,00 30,35 30,75 30,95 40,25 40,58 40,58 11.5. Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM Jumlah 18 20 22 22 22 22 22
12.PENANAMAN MODAL 12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 13 13 13 14 14 15 15 12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA) Miliar Rp 16.689.711. 214 17,11 17,53 17,97 18,42 18,75 18,75 12.3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah) 16,88 17,25 17,56 17,89 17,97 18,21 18,21 12.4. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Jumlah 7 7 7 7 7 7 7 12.5. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 12.6. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Jumlah 14 14 14 14 14 14 14 12.7. Lama Proses Perizinan hari 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 12.8. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 12.9. Jumlah Macam Pajak Jumlah 7 7 7 7 7 7 7 12.10.Jumlah Macam Retribusi Jumlah 2 3 3 3 3 3 3 12.11.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio 25,48 20,75 20,96 21,35 21,78 21,95 21,95 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-21 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 12.12.Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat % 91,12 87,35 87,75 87,90 88,15 88,75 88,75 12.13.Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama % 0,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 12.14. Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Investor 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 12.15.Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP % 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 12.16.Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan % 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

13.KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.2. Cakupan pembinaan olahraga % 3,00 5,13 5,25 5,38 5,52 5,75 5,75 13.3. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 15,00 7,18 7,35 7,54 7,73 7,79 7,79 13.4. Cakupan pembinaan atlet muda % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.5. Jumlah atlet berprestasi Jumlah 11 11 11 11 12 12 12 13.6. Jumlah prestasi olahraga Jumlah 11 11 11 11 12 12 12 13.7. Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah 30 25 25 25 25 25 25 13.8. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah 4 8 9 10 11 12 12 13.9. Jumlah Kegiatan Olah Raga Jumlah 2 7 8 9 10 11 11 13.10.Jumlah Organisasi Olah Raga Jumlah 15 15 15 15 15 15 15 13.11.Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif % 55,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 55,00 13.12.Cakupan Wasit yang Bersertifikasi % 60,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 60,00 13.13. Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun Jumlah 1 2 3 4 5 6 6 13.14.Jumlah Klub Olah Raga Jumlah 22 22 22 22 22 22 22 13.15.Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Jumlah 1/229 1/229 1/229 1/229 1/229 1/229 1/229 13.16. Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun Jumlah 11 - - - - - - 13.17. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan % n.a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-22 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024

14.STATISTIK 14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 14.2. Buku ”kabupaten dalam angka” ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 14.3. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 14.4. Buku ”PDRB” ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada
15.PERSANDIAN 15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah % 17,14 - - - - - - 15.2. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Sangak Kurang/ Kurang/ Cukup/B aik/Sang at Baik NA Baik Baik Baik Baik Baik Baik
16.KEBUDAYAAN 16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 8 6 6 6 6 7 31 16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan buah 7 4 4 4 4 4 4 16.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Karya Budaya 8 - - - - - - 16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar Budaya 8 4 4 4 4 4 4
17.PERPUSTAKAAN 17.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun % 4,22 4,75 5,15 5,75 6,04 6,65 6,65 17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah 49.746 51.250 52.531 53.844 55.190 55.210 55.210 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-23 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 daerah 17.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio 0,00146 0,00147 0,00147 0,00147 0,00147 0,00147 0,00147 17.4. Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan Jumlah 2.640 2.706 2.773 2.842 2.914 2.925 2.925 17.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Jumlah 15.221 15.221 15.345 15.476 15.678 15.713 15.713 17.6. Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17.7. Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola Jumlah 2 111 111 111 111 111 111 17.8. Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi Jumlah 0 1 2 2 2 2 2 17.9. Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola Jumlah 2 2 2 2 2 2 2

18.KEARSIPAN 18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 85,12 35,25 35,75 40,00 40,50 50,00 50,00 18.2. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan Jumlah 4 8 9 10 10 10 10 18.3. Jumlah Arsip daerah yang dikelola Jumlah 7 - - - - - - 18.4. Jumlah Sarana Kearsipan Daerah Jumlah 13 13 13 13 13 13 13 C. LAYANAN URUSAN PILIHAN
1.KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.1. Produksi perikanan ton 644.357,48 684.720,68 701.838,70 719.384,66 737.369,2 8 775.312,00 775.312,00 1.2. Konsumsi ikan % 107,42 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 1.3. Cakupan bina kelompok nelayan % 72,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.4. Produksi perikanan kelompok nelayan % 65,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 15,00
2.PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-24 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 2.1. Kunjungan wisata Jumlah 2.960 13.206 13.216 13.265 13.315 13.330 13.330 2.2. Lama kunjungan Wisata hari NA 1 1 1 1 1 1 2.3. PAD sektor pariwisata % 0,07 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 2.4. Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar Jumlah 11 10 10 10 10 10 10 2.5. Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar Jumlah 27 27 27 27 27 27 27 2.6. Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar Jumlah 12 12 12 12 12 12 12 2.7. Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2.8. Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar 3 3 3 3 3 3 3 2.9. Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2.10. Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar Jumlah 2 - - - - - - 2.11. Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 2.12. Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 2.13. Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta Jumlah 3 3 3 3 3 3 3

3.PERTANIAN 3.1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija) Rp.Juta 1.085.063,4 7 (2017) 1.125.325,0 0 1.130.415,0 0 1.132.435,0 0 1.134.115, 00 1.150.315, 00 1.150.315, 00 3.2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian % 25,51 26,52 26,53 26,54 26,55 26,56 26,56 3.3. Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Rp.Juta 2.615.266,5 0 2.620.315,0 0 2.631.475,0 0 2.635.435,0 0 2.641.275, 00 2.651.325, 00 2.651.325, 00 3.4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan % 61,49 61,80 62,05 62,40 62,75 63,00 63,00 3.5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar ton/ha 58.066 - - - - 0 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-25 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 3.6. Cakupan bina kelompok petani % 5,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.PERDAGANGAN 6.1. Ekspor Bersih Perdagangan Rupiah 38.611.486, 07 - - - - - - 6.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % NA - - - - - -
7.PERINDUSTRIAN 7.1. Pertumbuhan Industri % Na 7,10 7,95 8,25 8,89 9,35 9,35 7.2. Cakupan bina kelompok pengrajin % Na 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 40,00 7.3. Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta Jumlah Na 20 20 20 20 20 20
8.TRANSMIGRASI 8.1. Persentase transmigran swakarsa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.2. Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola Ha 104 125 150 200 225 250 250 8.3. Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan Ha 254 250 250 250 250 250 250 D. PENUNJANG URUSAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-26 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD

(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW % 100,00 - - - - - - 2 KEUANGAN 2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan Jenis Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2.2. Persentase SILPA terhadap APBD % 2,18 - - - - - - 2.3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana % 0,20 - - - - - - 2.4. Persentase belanja pendidikan % 27,13 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.5. Persentase belanja kesehatan % 14,71 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.6. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung % 45,53/54,4 7 55,38/44,1 5 54,90/44,64 54,58/44,98 56,58/42,9 9 53,74/45,8 4 53,74/45,8 4 2.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 2.8. Penetapan APBD tepat waktu/ti dak tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 11.356 17.601,78 18.041,82 18.492,87 18.955,19 19.429,07 19.429,07 3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0,54 - - - - - - 3.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 13,21 13,54 13,88 14,23 14,58 13,21 13,21 3.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah 38 40 40 40 40 40 40 3.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah 3.071 3.071 3.071 3.071 3.071 3.071 3.071 3.6. Persentase Penempatan SDM sesuai Kompotensi % NA 90,00 90,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-27 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.3. PENERAPAN SIDa : 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.4. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.5. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 PENGAWASAN 5.1. Persentase tindak lanjut temuan BPK % 94,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.2. Persentase tindak lanjut temuan BPKP % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.3. Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.4. Persentase pelanggaran pegawai yang diproses % 100,00 - - - - - - 5.5. Jumlah temuan BPK Jumlah 12 - - - - - - 6 SEKRETARIAT DEWAN 6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 6.2. Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada 6.3. Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam ada/tida k ada ada ada ada ada ada ada ada Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-28 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD 7 SEKRETARIAT DAERAH 6.4. Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan % 60 6.5. Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah Jumlah 252 - - - - - - 6.6. Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan Jumlah 1.067 - - - - - - 6.7. Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan % 90,00 - - - - - - 6.8. Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu % 87,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.9. Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender % 100 89,00 89,00 6.10. Persentase Besaran Efesiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu % 4 6.11. Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi % 90 6.12.Nilai LPPD Nilai 2.975 2.885 2.983 3.126 3.185 3.200 3.200 6.13. Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama % 100 6.14.Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.15.Persentase ketersediaan analisis jabatan % 100,00 6.16. Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretarist daerah yang diverifikasi % 100,00 8 KECAMATAN 6.1. Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 % jumlah NA 22 22 22 22 22 22 6.2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-29 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal RPJMD
(2019)Capaian Rencana Capaian Target Kondisi Akhir RPJMD
(2024)2020 2021 2022 2023 2024 6.3. Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.4. Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-30 8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan MutuPelayananDasar yangmerupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperolehsetiap WargaNegara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan,ketersediaan,keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuaistandar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1.Pendidikan;
2.Kesehatan;
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6.Sosial. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan padatabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-32 Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Stadar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 NO URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN SATUAN REALISASI TARGET KONDISI AKHIR RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.PENDIDIKAN 1.1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) % 87,79 88,71 100 100 100 100 100 100 100 1.2. Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan % 79,86 82,73 100 100 100 100 100 100 100 1.3. Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam % 32,9 58,58 100 100 100 100 100 100 100
2.KESEHATAN 2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan % 88,39 84,96 100 100 100 100 100 100 100 2.2. Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan % 94,27 89,78 100 100 100 100 100 100 100 2.3. Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan % 98,87 98,93 100 100 100 100 100 100 100 2.4. Kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan % 88,39 84,96 100 100 100 100 100 100 100 2.6. Pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-33 NO URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN SATUAN REALISASI TARGET KONDISI AKHIR RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 pada usia produktif produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 2.7. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 2.9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 2.10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 2.11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 2.12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100
3.PEKRJAAN UMUM 3.1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.PERUMAHAN RAKYAT 4.1. Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi Jumlah Warga Negara korban bencana yang % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-34 NO URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN SATUAN REALISASI TARGET KONDISI AKHIR RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 korban bencana Kab/kota memperoleh rumah layak huni 4.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100
5.TRANTIBUMLINMAS 5.1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 5.2. Pelayanan informasi rawan bencana Perda dan perkada % 42 47 100 100 100 100 100 100 100 5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % n.a 22 100 100 100 100 100 100 100 5.5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100
6.SOSIAL 6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-35 NO URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN SATUAN REALISASI TARGET KONDISI AKHIR RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 diluar panti memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti % n.a 100 100 100 100 100 100 100 100 6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social % n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-36 8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusifdan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (human development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (social economic development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-37 Tabel 8.5. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable DevelopmentGoals (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 No Indikator Satuan Capaian TPB/SDGs Target TPB/SDGs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.1 Jumlah desa tertinggal Desa 108,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 1.2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur % 14,01 13,36 1.3 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difanilitas 60,00 45,00 41,00 38,00 34,00 32,00 30,00 1.4 Proporsipeserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1.5 Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Orang 9.903 18.267 21.007 24.158 27.782 31.949 34.994 1.6 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 93,57 89,9 1.7 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 76,06 30,00 36,00 43,20 51,84 62,21 65,00 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat 1.9 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran % 55,26 8,00 8,48 8,99 9,53 10,10 11,00 1.10 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran % 55,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.11 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umum % 6,00 8,00 8,40 8,82 9,26 9,72 11,00 1.12 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN % 21,43 65,00 70,85 77,23 84,18 91,75 100,00 2 Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.1 Prevalensi anemia pada ibu hamil 28,60 25,00 22,50 20,25 18,23 16,40 15,00 2.2 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif % 74,50 80,10 82,50 84,98 87,53 90,15 91,29 2.3 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat 87,8 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-38 No Indikator Satuan Capaian TPB/SDGs Target TPB/SDGs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 konsumsi ikan 3 Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) 106,08 per 100.000 pendudu k 3.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 93,57 89,9 3.3 Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup 1;80 1;92 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 3.4 Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 1;140 1;132 6,00 5,10 4,34 3,68 3,13 2,00 3.5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup 0,0113 per kelahiran bayi 0,0107 per kelahiran bayi 3.6 Prevalensi HIV pada populasi dewasa 0,009 dari total populiasi 0,005 dari total populasi 3.7 Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 pernduduk 174,00 150,00 144,00 138,00 132,00 127,00 125,00 3.8 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terbaikan (Filariasis dan Kusta) Orang 29,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 3.9 Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun % 5,90 5,00 4,85 4,70 4,56 4,43 4,00 3.10 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir Kasus 4,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3.11 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan 85,00 77,00 75,46 73,95 72,47 71,02 70,00 3.12 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 76,06 tingkat keberlang sungan 84,36 tingkat keberlang sungan 3.13 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern % 13,00 19,00 19,95 20,95 21,99 23,09 23,50 3.14 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk 100 100 3.15 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan 1:7.580 1:7.484 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-39 No Indikator Satuan Capaian TPB/SDGs Target TPB/SDGs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4 Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1 Persentase SD/MI berkareditasi minimal B % 61,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.2 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B % 51,00 86,10 92,99 100,00 100,00 100,00 100,00 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat % 86,60 68,00 70,04 72,14 74,31 76,53 80,00 4.4 Angka partisipasikasar (APK) SD/MI/Sederajat % 102,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.5 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/sederajat % 96,50 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 4.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat 96,5 4.7 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun 4.8 Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TiIK) Orang 3697,00 4000,00 4080,00 4161,00 4244,00 4329,00 4500,00 4.9 Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/Mts/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi % 95,51 SD/Seder ajat 80,07 SMP/Sed erajat 29,00 33,35 38,35 44,11 50,72 52,00 4.10 Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 98,78% 98,80% 5 Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5.1 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age Specific Fertility rate/ASFR) 472,00 300,00 225,00 180,00 144,00 115,20 100,00 5.2 Indikator total Fertility rate (TFR) 2,00 2,29 2,22 2,15 2,09 2,03 1,90 5.3 Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif % 100 45,00 48,60 52,49 56,69 61,22 70,00 5.4 Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir % 32,30 15,00 10,00 7,00 5,00 3,00 2,00 5.5 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah % 8,57 35,00 36,75 38,59 40,52 42,54 45,00 5.6 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 8,57 tingkat DPRD Kabupate n 8,57 tingkat DPRD Kabupate n . I • I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-40 No Indikator Satuan Capaian TPB/SDGs Target TPB/SDGs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan % 75,45 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6.2 Persentase umah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan % 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua 7.1 Rasio elektrifikasi 8 Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 8.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita 6.79 PDRB/Ka pita 8.2 PDB per kapita 36603 PDRB/Ka pita 8.3 Persentase tenaga kerja formal % 64,69%to tal pekerja seluruh jenis pekerjaan 64,89%to tal pekerja seluruh jenis pekerjaan 41,00 43,46 46,07 48,83 51,76 52,00 8.4 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 4,784 dari total 3,892 dari total 8.5 Jumlah wisatawan mancanegara 224 Skala Kabuapte n 311 Skala Kabuapte n 8.6 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 12.477 12.573 9 Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 9.1 Jumlah pelabuhan strategis 1 1 10 Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 10.1 Koefisien Gini 0,3593 0,362 10.2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 14,01% 13,36% . I • I • I I • • • • • • • ' ' I I I I I I I I I Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-41 No Indikator Satuan Capaian TPB/SDGs Target TPB/SDGs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11 Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 11.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 5 Angin Putting Beliung 25 Longsor9 63 Banjir 11.2 Persentase sampah perkotaan yang tertangani 83,75 12 Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 12.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 83,75 13 Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 13.1 Dokumen strategi penguranganrisiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 13.2 Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 14 Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 14.1 Jumlah nelayan yang terlindungi 15 Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari,Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 15.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan 15.3 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 16 Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatandan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 16.1 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 81,94 16.2 Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan 100 100 17 Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 17.1 Jumlah metdata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik Unit 30,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 VIII-42 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IX-1 Program-program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak multiyear sehingga hasil dan dampaknya dapat dievaluasi pada akhir tahun perencanaan. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
2.Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun Perubahan Renstra-PD Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini. Renstra-PD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD. Setiap perangkat daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada setiap periode perencanaan.
3.Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA- PPAS dan R-APBD. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 IX-2
4.Bupati/Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024 merupakan penanggung jawab pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
5.Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Luwu berkewajiban mengkoordinasikan penyelarasan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Renstra-PD Tahun 2019-2024 dan penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ke dalam RKPD selama periode RPJMD.
6.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPELITBANGDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7.Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholders secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. BUPATI LUWU, BASMIN MATTAYANG

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019