DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III : STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA BAB IV : PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA BAB V : PEMBENTUKAN TPPD BAB VI : PENGEWLAAN KEUANGAN DESA BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan DaerahtentangPercepatanPembangunanDesa; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5234)sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor13Tahun2022 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12 Tahun2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor143, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6801); .. 2 4.Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5495)sebagaimana telahdiubahbeberapakali, terakhirdenganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKerja MenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor113,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturan PemerintahNomor11Tahun2021TentangBadanUsaha MilikDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor21,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6623);

7.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);
8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanprodukHukum daerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentang Perubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157);
9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun2018 tentang PengelolaanKeuanganDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor611); 3
10.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiSelatanNomor9 Tahun2019 tentangFasilitasiPercepatanPembangunan Perdesaan; 11.PeraturanDaerahKabupatenLuwuNomor8 Tahun2019tentangRencanaPembangunanJangka MenengahDaerahKabupatenLuwuTahun2019-2024 (LembaranDaerahKabupatenLuwuTahun2019Nomor8, TambahanLembaranDaerahKabupatenLuwu Nomor63)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan DaerahKabupatenLuwuNomor3Tahun2021tentang PerubahanAtasPeraturanDaerahKabupatenLuwu Nomor8Tahun2019 tentangRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerahKabupatenLuwu Tahun2019-2024(LembaranDaerahKabupatenLuwu Tahun2021Nomor3,TambahanLembaranDaerah KabupatenLuwuNomor75); 12.PeraturanDaerahKabupatenLuwuNomor3Tahun2019 tentangPenataanDesa(LembaranDaerahKabupatenLuwu Tahun2019Nomor3,TambahanLembaranDaerah KabupatenLuwuNomor58); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAl{lLANRAKYAT DAERAHKABUPATENLUWU dan BUPATILUWU MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAH TENTANGPERCEPATAN PEMBANGUNANDESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKabupatenLuwu. 2.BupatiadalahBupatiLuwu.
3.PemerintahanDaerah adalahPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahanmenurutasas otonomidan tugas pembantuandengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945.
4.PemerintahDaerah adalahBupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4
5.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalah unsurpembantu KepalaDaerahdanDPRDdalampenyelenggaraanurusanPemerintahan yangmenjadikewenangandaerah. 6.Camatatausebutanlainadalahpemimpindankoordinator penyelenggaraanPemerintahandi wilayahkerjakecamatanyangdalam pelaksanaantugasnyamemperolehlimpahankewenanganpemerintahan dariBupatiuntukmenanganisebagianurusanotonomidaerahdan menyelenggarakanpemerintahan. 7.Desa adalahdesadandesa adatatauyangdisebutdengannamalain, yang selanjutnyadisebutDesaadalah kesatuanmasyarakathukumyang memilikibataswilayahyangberwenanguntukmengaturdanmengurus urusanpemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hak asalusul,dan/atauhaktradisionalyangdiakui dandihormatidalam sistem pemerinta.hanNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 8.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahandan kepentingan masyarakatsetempatdalam sistempemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia. 9.Pemerinta.hDesaadalahkepalaDesaatauyangdisebutdengan namalain dibantuperangkatDesasebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDesa.
10.Pembangunandesa adalahpembangunanberbasisdesadengan mengedepankankearifanlokal kawasanpedesaanyangmencakupstruktur demografimasyarakat,karakteristiksosialbudaya,karakteristik fisik/geografis,polakegiatan usahapertanian,polaketerkaitanekonomi desa-kota,sektorkelembagaandesadankarakteristik kawasan pemukiman. 11.KeuanganDesa adalah semuahakdankewajibanDesayang dapatdinilai dengan uang sertasegalasesuatuberupauang danbarangyang berhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibanDesa. 12.KewenanganDesa adalahkewenanganyang dimilikiDesameliputi kewenangandi bidang penyelenggaraanPemerintahanDesa,pelaksanaan PembangunanDesa,PembinaanKemasyarakatanDesa,danPemberdayaan MasyarakatDesaberdasarkanprakarsamasyarakat,hak asal usul dan adat istiadatDesa. 13.KepalaDesa adalahkepaladesadalamwilayahKabupatenLuwu.
14.TimPercepatanPembangunanDesayang selanjutnyadisingkatTPPD adalahlembagayang membantu pemerinta.h daerahdanDPRD dalam penyelenggaraanpembangunandesasesuaidengan tingkatan kewenangannya.
15.Pihak ketiga adalahpihakdiluarPemerintah, PemerintahDaerah, PemerintahDesayang membantu penyelenggaraanpembangunandesa yang dapatberasal dari perguruan tinggi,konsultan,ataulembaga swadaya masyarakat.
16.PeraturanDesa adalahperaturan perundang-undangan yang ditetapkan olehKepalaDesa setelah dibahas dan disepakati bersamaBadan PermusyawaratanDesa. 5
17.Perencanaanpembangunandesaadalahprosestahapankegiatanyang diselenggarakanolehpemerintahdesadenganmelibatkanBadan PermusyawaratanDesadanunsurmasyarakatsecarapartisipatifguna pemanfaatandanpengalokasiansumberdayadesadalamrangkamencapai tujuanpembangunandesa. 18.DanaDesa adalahdanayangbersumberdarianggaranpendapatandan belanjanegarayangdiperuntukkanbagidesayangditransfermelalui anggaranpendapatandanbelanjadaerah kabupatendandigunakanuntuk membiayaipenyelenggaraanpemerintahandesa,pelaksanaan pembangunandesa,pembinaankemasyarakatandesa,danpemberdayaan masyarakatdesa. BABII ASAS,TUJUAN,DANRUANOLINGKUP Pasal 2 Percepatanpembangunandesadilaksanakanberdasarkanasas: a.adil; b.efisien; c.efektif; d.transparan; e.akuntabel; f.partisipatif;dan g.disiplin anggaran.

Pasal 3

Percepatanpembangunandesadimaksudkanagardesamajudanmandiri melalui peningkatankinerjapemerintahan,peningkatankualitas saranadan prasarana,peningkatanperekonomian,sertapeningkatankesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Percepatanpembangunandesabertujuan: a.meningkatkankualifikasidesasebagai basildaripelaksanaanpercepatan pembangunannya; b.meningkatkan kemampuankelembagaanmasyarakatdan aparatdesadalam memberikan pelayanandalam prosespelaksanaanpembangunan; c.menyediakan saranadanprasaranadasarbagipengembangansosial ekonomi masyarakatseperti saran.adan prasaranapendidikan,kesehatan, peribadatan,jalan, olahraga,ruangterbuka hijau, pasardanpelayanan masyarakat;dan

d.mewujudkan kesejahteraan masyarakatdesa. 6 Pasal 5 RuanglingkupPeraturanDaerahini,meliputi: a.strategipercepatanpembangunandesa; b.programpercepatanpembangunandesa; c.pembentukanTPPD; d.pengelolaankeuangandesa;dan e.pembinaan,pengawasandanpengendalian. BABIII STRATEGIPERCEPATANPEMBANGUNANDESA Pasal 6 Sasaranpercepatanpembangunandesaadalah: a.peningkatankuantitasdan kualitasinfrastruktur; b.peningkatanperekonomianmasyarakat; c.peningkatankinerjaaparaturpemerintahandesa;dan d.peningkatanpartisipasimasyarakat.

Pasal 7

Strategiyang digunakandalampelaksanaanpercepatanpembangunandesa yaitu: a.meningkatkan kapasitaskelembagaanpemerintahandesa; b.memberikanbantuankeuangankepadadesa; c.melakukanpendampingandalamprosespercepatanpembangunandesa;dan d.memberikan bantuan teknislainnya. BABIV PROGRAMPERCEPATANPEMBANGUNANDESA Pasal 8

(1)PemerintahDaerahmemberikanprogrambantuanpercepatan pembangunandesa.
(2)Program bantuanpercepatanpembangunandesasebagaimanadimaksud pada ayat(1),meliputi: a.peningkataninfrastrukturdesa; b.perbaikanperekonomiandesa;dan c.penataan kelembagaandesa.
(3)Desayang memperolehbantuanpercepatanpembangunandesamemenuhi salah satu kriteria: a.desayang baruterbentuk; b.desa tertinggal;
1. c.desayangrawan bencana;dan d.desayangterdampak bencana. 7
(4)Penetapan desa yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari pemerintah desa melalui PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Program bantuan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
b.berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
c.dapat dikerjakan oleh masyarakat;
d.didukung oleh sumber daya yang ada; dan/ atau
e.memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal 10

Peningkatan infrastruktur desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

a.infrastruktur transportasi dan komunikasi;
b.infrastruktur pertanian, perikanan, petemakan, dan perkebunan;
c.infrastruktur pendidikan dan kesehatan;
d.infrastruktur pelayanan masyarakat; dan/atau
e.infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi desa.

Pasal 11

Usaha perbaikan perekonomian desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk :

a.peningkatan keterampilan penduduk desa ke arah usaha atau kegiatan produktif;
b.pemanfaatan sumber daya desa dalam menghasilkan komoditi atau produk yang bemilai ekonomi;
c.penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat desa;
d.penciptaan teknologi produksi yang bemilai ekonomi; dan/ atau
e.perluasan kesempatan kerja dan/ atau kesempatan berusaha bagi penduduk desa.

Pasal 12

Penataan kelembagaan desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk :

a.peningkatan kapasitas aparat Desa;
b.peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan/ atau
c.peningkatan kerja sama antar desa. 8

Pasal 13

(1)Pemerintah desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa untuk mendapatkan program bantuan percepatan pembangunan desa kepada Bupati melalui PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa.
(2)Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh TPPD.
(3)Usulan desa untuk mendapat program bantuan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PEMBENTUKAN TPPD

Pasal 14

(1)Bupati dapat membentuk TPPD untuk mempercepat pembangunan desa agar merata dan berkeadilan.
(2)TPPD terdiri atas:
1. a.pendamping kelembagaan desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
2. b.pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
3. c.tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(3)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan sesuai bidangnya.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)pemerintah desa dapat mengadakan tenaga pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENGEWLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 16

(1)Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 9

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…