DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB III BENTUK INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BABV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX PENDANAAN BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang climaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan lnvestasi di daerah.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi. 4

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; e . j an gk a waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
f.hak dan kewajiban;
g.sanksi administratif;
h.evaluasi dan pelaporan;
i.pembinaan dan pengawasan; dan j . pendanaan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap Tenaga Kerja dengan mengutamakan Tenaga Kerja Lokal;
c.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
d.melakukan alih teknologi;
e.melakukan industri pionir;
f.pembangunan infrastruktur;
g.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
h.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
i.pembangunan infrastruktur;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi; I. bermitra dengan perusahaan lokal;
m.industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
n.berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 4

(1)Pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Daerah; 5
4. d.bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro,Usaha Kecil, dan Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi di Daerah; dan
6. f.bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usa.ha Kecil dan Koperasi.
(2)Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran basil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
12. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6 B AB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 7

( 1 ) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilaksanakan dengan cara pengajuan permohonan secara tertulis oleh Masyarakat dan/atau Investor kepada Bupati.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diverifikasi oleh Bupati yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal.

Pasal 8

( 1 ) Bupati membentuk Tim Verifikasi Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Bupati menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Pasal 9

( 1 ) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan:

a.kriteria; dan
b.jenis usaha.

(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
2. b.menetapkan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; dan
3. c.menetapkan bentuk pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi.
(3)Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(4)Hasil penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi Penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan lnvestasi. 7

Pasal 10

( 1 ) Bupati melaksanakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setelah melalui penilaian.

(2)Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. P a sa.1 1 1
(1)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
(2)Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling banyak 1 ( satu) kali.

BAB VI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berhak:
1. a.mendapatkan infonnasi pelayanan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
2. b.mendapatkan insentif dan/atau kemudahan invetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investor; dan
4. d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.:
(2)Masyarakat dan/ atau Investor yang menerima pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan invetasi berkewajiban:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
4. d.mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 8
6. f.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
8. h.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
9. i.menjaga kelestarian lingkungan;
10. j.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
11. k.menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
  1. 1.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…