DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERENCANAAN BAB III : PERLINDUNGAN PETANI BAB IV : PEMBERDAY AAN PETANI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI : PENGAWASAN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;

b.memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah;
c.memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

(2)Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
1. a.pembelian secara langsung;
2. b.penampungan basil usaha tani; dan/atau
3. c.pemberian fasilitas akses pasar.
(3)Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagi.an Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
(2)Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(3)Pemerintahdaerahmenginventarisirdanmenindaklanjutipraktikekonomi biayatinggidengancepatdan transparan.
(4)PemerintahDaerahmemberikanperlindungankepadapetaniterhadap praktekperdaganganyang tidaksehat. BagianKelima GantiRugiGagalPanenAkibatKejadianLuarBiasa Pasal 16
(1)PemerintahDaerah sesuai kewenangannyadapatmemberikanbantuan ganti rugi gagal panenakibatkejadianluarbiasasebagaimanadimaksud dalamPasal6ayat(1)hurufdsesuaidengankemampuankeuangandaerah.
(2)Untukmenghitungbantuangantirugigagal panenakibatkejadianluar biasasebagaimanadimaksudpadaayat(1),PemerintahDaerah berkewajiban: a.menentukan jenistanamandanmenghitungluastanamyangrusak; b.menentukan jenisdanmenghitungternakyang mati;dan c.menetapkanbesaranganti rugitanamandan/atauternak. BagianKeenam SistemPeringatanDiniTerhadapDampakPerubahanIklim Pasal 17 PemerintahDaerahmembangunsistem peringatandini dan penanganandampakperubahan iklimsebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)hurufe,untukmengatasi gagal panenakibat bencanaal.am.

Pasal 18

(1)PemerintahDaerahmelakukanprakiraan iklim untuk mengantisipasiterjadinyagagal panen.
(2)PemerintahDaerahmengantisipasiterjadinyagagalpanen denganmelakukan: a.prakiraanseranganorganisme pengganggutumbuhan, dan/atauwabahpenyakithewanmenular;dan b.upayapenanganan terhadap prakiraaniklim danprakiraan seranganorganisme pengganggutumbuhan, dan/atauwabah penyakit hewanmenular.
(3)Antisipasisebagaimanadimaksud pada ayat(1)dan(2) dilakukan dengan penyebarluasan infonnasihasil prakiraan iklim, hasilprakiraan seranganorganisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular. 11

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) h u r u f f dalam bentuk asuransi pertanian
(2)Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
1. a.bencana alam;
2. b.dampak perubahan iklim; dan/atau
3. c.jenis-jenis risiko lain.

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik:Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal pemberian modal serta peningkatan kapasitas pada para petani.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani yang memenuhi persyaratan menjadi peserta asuransi pertanian.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
2. b.kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
3. c.sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/ atau
4. d.bantuan pembayaran premi.
(4)Ketentuan fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani dan/atau penggarap dalam bentuk bantuan pembiayaan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual.
(2)Kekayaan intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.hak cipta;
2. b.paten;
3. c.merek;
4. d.rahasia dagang;
5. e.perlindungan varietas tanaman; dan
6. f.sertifikasi. 12

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas pertanian dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2)Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.padi;
2. b.jagung;
3. c.cengkeh;
4. d.coklat;
5. e.kopi;
6. f.ternak;
7. g.dan lainnya.
(3)Komoditas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g , ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dalam bentuk:

a.usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
b.usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah terpenuhi.

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan kepada petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(2)Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap :
1. a.perjanjian yang merugikan petani;
2. b.kegiatan yang merugikan petani; dan/ atau
3. c.posisi dominan yang merugikan petani.

Pasal 25

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 26

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…