BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: LAPORAN KEUANGAN BAB III: LAMPIRAN - LAMPIRAN
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN 4 • • Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. B AB U LaporanKeuangan Pasal 2 ( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; 5 • e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas laporan keuangan. •
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat(l) huruf a tahun anggaran 2020 sebagaiberikut: a. Pendapatan b. Belanja Surplus c. Pembiayaan- Penerimaan- Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp l.451.964.727.852,71 Rp l.419.041.706.888,30 Rp 38.465.636.306,51 Rp 3.000.000.000,00 --------"---- Rp 32.923.020.964,4135.465.636.306,51 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
Rp 2.697.662.768.557,16 Rp 19.702.916.933,06 Rp 2.677.959.851.624,16 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampaidengan 3 1 Desember tahun 2020 sebagai berikut: a Pendapatan LO b Behan c Surplus dari Non Operasional - LO d Defisit dari Pos Luar Biasa - LO e Surplus - Laporan Operasional 8 Rp 1.469.042.664.292,42 Rp 1.27 4.373.241.14 7 ,23 Rp 556.641.392,00 (Rp 7.522.248.111,00) Rp 187.703.816.426,19 • 8 • Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampaidengan 3 1 Desember tahun 2020 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020 Rp 38.856.157.761,51 b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 318.507.021.654,41 c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 285.584.000.690,00) d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp 2.999.850.000,00) e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal Rp 2 .4 74.043. 787.495,29 b. Surplus / Defisit LO Rp
• Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuatinformasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. a. Lampiran I - Lampiran 1 . 1 Lampiran 1.2Lampiran 1.3Lampiran 1.4 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja danpembiayaan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusanpemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;laporan perubahan saldo anggaran lebih;laporan operasional;LPE;Neraca;Laporan arus kas;Catatan atas laporan keuangan; 10 • • h. Lampiran VIII i. Lampiran IX j. Lampiran X k. Lampiran XI 1. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV 0. LampiranXV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII s. Lampiran XIX t. LampiranXX Daftar rekapitulasi piutang daerah;Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;Daftar rekapitulasi aset tetap;Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;Daftar rekapitulasi aset lainnya;Daftar dana cadangan daerah;Daftar kewajiban jangka pendek;Daftar kewajiban jangka panjang;Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran berikutnya;Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
BAB ILL
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :a. Laporan ikhtisar tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini.b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1 1 • •
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah. ditetapkan di Belopapada tanggal '.) Ao.rtt.,c. 2 21 diundangkan di Belopapada tanggal 9 At,�ctti.c SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2 21 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN::.Rk.'"4.:;68.21 12
Membuka PDF…