DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III PRINSIP BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI STAF AHLI BUPATI BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu, telah dibentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b.bahwa perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya kelembagaan Inspektorat Daerah, Rumah Sakit Urnum Daerah dan kelembagaan urusan pemerintahaan bidang kebudayaan, dan beberapa materi pengaturan lainnya, sehingga perlu diganti.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersa.ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam .penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 1 1 . Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12.Inspektorat Daerah penyelenggaraan Urusan kewenangan Daerah.
13.Dinas Daerah adalah adalah Unsur pengawas Pemerintahan yang menjadi Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINS IP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip;

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe B;
c.lnspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri d ari : 1 . Dinas Pendidikan, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
1. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 5.Satuan Palisi Pamong Praja, Tipe A melaksanakan urusan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. 7.Dinas Sosial, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 8.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Tipe A bidang bidang Tipe A bidang Kearsipan, pemerintahan pemerintahan Olahraga, pemerintahan
9. 10.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 1 1 . Dinas Pertanahan, Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
10. 12.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 1 3 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. 15.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. 16.Dinas Perhubungan, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 1 7. Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian;
15. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
16. 20.Dinas Kepemudaan dan melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga; 2 1 . Dinas Perpustakaan dan melaksanakan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan;
17. 22.Dinas Perikanan, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan;
18. 23.Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
19. 24.Dinas Pertanian, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 25.Dinas Perdagangan, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
e.Badan Daerah terdiri dari : 1 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
1. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3. 4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan terdiri dari : 1 . Kecamatan Larompong Selatan, Tipe A.
1. 2.Kecamatan Larompong, Tipe A.
2. 3.Kecamatan Suli , Tipe A.
3. 4.Kecamatan Suli Barat, Tipe A.
4. 5.Kecamatan Belopa, Tipe A.
5. 6.Kecamatan Belopa Utara, Tipe A.
6. 7.Kecamatan Kamanre, Tipe A.
7. 8.Kecamatan Bajo, Tipe A.
8. 9.Kecamatan Bajo Barat, Tipe A.
9. 10.Kecamatan Ponrang Selatan, Tipe A. 1 1 . Kecamatan Bua Ponrang, Tipe A. 1 2 . Kecamatan Ponrang, Tipe A. 1 3 . Kecamatan Bua, Tipe A.
10. 14.Kecamatan Latimojong, Tipe A.
11. 15.Kecamatan Basse Sangtempe, Tipe A.
12. 16.Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Tipe A.
13. 17.Kecamatan Walenrang, Tipe A.
14. 18.Kecamatan Walenrang Utara, Tipe A.
15. 19.Kecamatan Walenrang Barat, Tipe A.
16. 20.Kecamatan Walenrang Timur, Tipe A. 2 1 . Kecamatan Lamasi, Tipe A.
17. 22.Kecamatan Lamasi Timur, Tipe A. B AB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

( 1 ) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.kelas A; dan
2. b.kelas B.
(3)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan.
(5)Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa satuan Pendidikan berbentuk satuan Pendidikan formal dan Satuan Pendidikan non formal.
(6)Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Unit Pelaksana Teknis di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional, serta Pu sat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.
(8)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(9)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur.
(10)Pengisian Jabatan Direktur sebagaiman dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1 1 ) Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
(13)Organisasi dan Tata Kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1 4 ) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Bupati berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bu pa.ti.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b.Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi : 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2 . Dinas Pariwisata.
c.Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
d.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
e.Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
f.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini. - 1 1 -

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 1 1, o • I ;: z;: BUPATI LUWU, Diundangkan di Belopa pada tanggal ;: 1 No,· '.:. r ;: ;:;: s KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR r LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINS! NOMOR REGJSTRASI PERATURAN DAERAH SULAWESI SELATAN : B.HK.04.115.22. - 1 1 -

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…