DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III PRINSIP BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI STAF AHLI BUPATI BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. 1 1 . Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. 1 2 . Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 4
13.Kabupaten La.yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangk waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
15.Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan La.yak Anak.
16.Gugus Togas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiata untuk mewujudkan KLA.
17.Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.
18.Desa/Kelurahan La.yak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20.Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA. 2 1 . Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
22.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
23.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan KLA sesuai dengan peraturan perundang undangan.
24.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah.
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan. 5

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA;
b.meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak di Daerah agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
c.meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar hak Anak; dan
d.meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya mewujudkan rencana aksi daerah pengembangan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelengaraan KLA meliputi :

a.hak dan kewajiban;
b.penyelenggaraan KLA;
c.kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak;
d.klaster hak Anak;
e.dunia usaha;
f.partisipasi masyarakat;
g.pemantauan dan pelaporan; dan
h.pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah dalam upaya RAD pengembangan KLA berkewajiban untuk:

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental;
b.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam mendukung KLA di Daerah;
c.menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
d.menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan hak Anak; 6
e.menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
f.melakukan hubungan kerja sama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan Anak;
g.melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
h.memberikan perlindungan khusus kepada Anak;
i.menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
j.menyelenggarakan sekolah ramah Anak;
k.menyelenggarakan pusat kesehatan masyarakat ramah ANAK;
1. 1.menyediakan ruang pojok air susu ibu pada Perangkat Daerah;
m.melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak; dan
n.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan Anak.

(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.tenaga kerja; dan
5. e.pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA bertanggung jawab:
1. a.mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan: 1 . persiapan melalui peningkatan komitmen;
  1. 2.pembentukan Gugus Togas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
  2. 3.perencanaan melalui penyusunan RAD KLA;
  3. 4.pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
2. b.melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan pengembangan KLA.
3. c.meningkatkan komitmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA.

Pasal 6

( 1 ) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan RAD pengembangan KLA sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 7

Orang Tua dalam upaya RAD pengembangan KLA mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk:

a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b.menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
e.memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
f.membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
g.mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal;
h.meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
i.memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
j.mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
k.melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 8

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat beralih pada Keluarga.

Pasal 9

Dal.am rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, Orang Tua dan/atau Keluarga:

a.membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral;
b.memberikan peluang bagi Anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
c.mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
d.melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 10

( 1 ) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat. 8

(2)Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus Anak. Pasal 1 1 Setiap Anak wajib :
6. a.menghormati Orang Tua, Wall, Guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
7. b.menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
8. c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
9. d.mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Daerah;
10. e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agama;
11. f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
12. g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
13. h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki. Umum . Pasal 12 ( 1 ) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak Anak.
(2)Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

BAB III

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 13

( 1 ) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:

a.perencanaan KLA;
b.pra KLA;
c.pelaksanaan KLA;
d.evaluasi KLA; dan
e.penetapan peringkat KLA.

(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RAD, pengembangan KLA, melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, desa/kelurahan. 9

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…