DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 44 Tahun 2023

Nomor: 44
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATAKERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 1 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
b.bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pertanian. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 1 0 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
8.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1 . Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tu gas.
13.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1 ) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2)Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas: 1 . Subbagian Program;
1. 2.Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan
2. 3.Subbagian Keuangan.
c.Bidang Prasarana dan Sarana;
d.Bidang Tanaman Pangan;
e.Bidang Hortikultura;
f.Bidang Perkebunan;
g.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h.Bidang Penyuluhan; dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2). Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

( 1). Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.

(2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3). Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
4. d.pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
7. g.penyusunan program penyuluhan pertanian;
8. h.penataan prasarana pertanian;
9. i.pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit temak dan hijauan pakan temak;
10. j.pengawasan sarana pertanian;
11. k.pembinaan produksi di bidang pertanian; I. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
12. m.pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
13. n.pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
14. o.pelaksanaan penyuluhan pertanian;
15. p.pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
16. q.pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
17. r.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pertanian;
18. s.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
20. u.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

( 1 ) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
2. b.pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. c.pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
4. d.pengoordinasian administrasi keuangan; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.merumuskan penyusunan program kegiatan dibidang pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
4. d.mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
7. g.melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
8. h.melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
9. i.melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
11. k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  1. 1.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
(2)Uraian tugas Kepala Subbbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
7. g.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
8. h.menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
9. i.menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
10. j.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
11. k.melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
  1. 1.melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian program;
12. m.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. n.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. o.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. p.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

( 1 ) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, hukum, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

(2)Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas;
4. d.menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapatsesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum, hukum dan Kepegawaian;
7. g.melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
8. h.melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
10. j.melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
11. k.melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  1. 1.melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
12. m.melakukan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
13. n.melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
14. o.menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
15. f.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. g.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. i.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

( 1 ) Kepala Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

(2)Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. d.membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian keuangan;
7. g.melakukan urusan akutansi, dan verifikasi keuangan;
8. h.melakukan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
9. i.melakukan urusan gaji pegawai; J. melakukan administrasi keuangan;
10. k.melakukan penyiapan pertanggungiawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  1. 1.menyusun laporan keuangan;
11. m.melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan basil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
12. n.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
13. o.menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
14. p.menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
15. q.menyiapkan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
16. r.melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan;
17. s.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. t.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. u.menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. v.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. infrastrukturdukunganpenyediaan

Pasal 9

( 1). Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Bidang Prasarana dan Sarana;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Prasarana dan Sarana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana dan Sarana;
4. d.pelaksanaan administrasi Bidang Prasarana dan Sarana; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3). Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. d.membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
7. g.melaksanakan pertanian;
8. h.melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
9. i.melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
10. j.melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;
11. k.melaksanakan pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian;
  1. 1.penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
12. m.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
13. n.penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
14. o.penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
15. p.penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
16. q.pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
17. r.penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
18. s.pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
19. t.pembimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
20. u.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. v.menilai k:inerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. w.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. x.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

( 1 ) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Bidang Tanaman Pangan melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tanaman Pangan;
4. d.pelaksanaan administrasi Bidang Tanaman Pangan; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
(3)Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. d.membantu penyusunan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran basil di bidang tanaman pangan;
7. g.melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
8. h.melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
9. i.melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan; j, melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
10. k.melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran basil di bidang tanaman pangan;
  1. 1.melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
11. m.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
12. n.penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
13. o.penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
14. p.penyiapan bahan pengamatan OPT;
15. q.penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
16. r.pengelolaan data OPT;
17. s.penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
18. t.penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
19. u.penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
20. v.penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
21. w.pembimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
22. x.pembimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
23. y.penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil;
24. z.penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP /SKP) aa. pelayanan dan pengembangan informasi pasar; bb. penyelenggaraan fasilitasi promosi produk; cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dd. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Hortikultura melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Bidang Hortikultura;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hortikultura;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Hortikultura;
4. d.pelaksanaan administrasi Bidang Hortikultura; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. d.membantu penyusunan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
7. g.melaksanakan perencanaan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
8. h.melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
9. i.melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
10. j.melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
11. k.melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura; I. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
12. m.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
13. n.penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman;
14. o.penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih;
15. p.pelaksanaan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih;
16. q.benih dan pengembangan varietas unggul;
17. r.penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
18. s.penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
19. t.penyiapan bahan pengamatan OPT;
20. u.pengelolaan data OPT;
21. v.penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
22. w.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
23. x.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. y.menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. z.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…