DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 TUJUAN SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT BAB 3 PROGRAM KABUPATEN SEHAT BAB 4 INDIKATOR KABUPATEN SEHAT BAB 5 KELEMBAGAAN BAB 6 TUGAS DAN FUNGSI FORUM BAB 7 PEMBINAAN BAB 8 SEKRETARIAT BAB 9 PENILAIAN BAB 10 PENDANAAN BAB 11 KETENTUAN PERALIHAN BAB 12 KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan atau kawasan sehat, dapat tercipta apabila lingkungan atau kawasan tersebut bersih, aman, dan nyaman;
c.bahwa dalam menciptakan lingkungan atau kawasan yang bersih, aman, nyaman dan sehat perlu penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
6.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20167 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6.Perangkat daerah adalah organ pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang membantu Bupati menyeleggarakan urusan pemerintahan
7.Kabupaten sehat suatu kondisi Kabupaten yang bersih , aman, nyaman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terelenggaranya penerapam beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakatdan pemerintah daerah.
8.Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten
9.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
10.Swasti saba adalah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui dan/oleh Bupati atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten Sehat.
11.Masyarakat adalah kelompok orang di Kabupaten Luwu.
12.Swasta adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya di Kabupaten Luwu.
13.Kemitraan adalah jalinan kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam rangka penyelenggaraan program Kebupaten Sehat.
14.Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Luwu.
15.Forum Kabupaten Sehat adalah wadah yang dibentuk pada tingkat kabupaten untuk menyusun program kabupaten sehat.
16.Forum Kecamatan sehat adalah wadah yang dibentuk pada tingkat kecamatan untuk menyusunan dan menyelenggarakan kegiatan kabupeten sehat pada tingkat kecamatan.
17.Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah wadah yang dibentuk pada tingkat desa/kelurahan untuk menyusun program dan menyelenggarakan kegiatan kabupaten sehat pada tingkat desa/kelurahan.
18.Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat capaian Kabupaten Sehat.
19.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
20.Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas capaian penyelenggaraan Kabupeten Sehat.
21.Pendanaan adalah penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyan disebut APBD adalah APBD Kabupaten Luwu. 4

BAB II

TUJUAN , SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah tercapainya kondisi daerah untuk hidup dalam lingkungan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktifitas dan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah :

a.terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan Forum yang disepakati bersama;
b.terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang lebih baik;
c.terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten secara mandiri;
d.terwujudnya situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah di masyarakat sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.
e.terselenggaranya peningkatan kualitas lingkungan atau kawasan fisik, sosial dan budaya yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
f.terwujudnya pola kemitraan antar pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraaan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan tatanan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat. 5
(2)Penyelenggaran Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, di Kecamatan disebut Forum Kecamatan Sehat dan di Desa/Kelurahan di sebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.

BAB III

PROGRAM KABUPATEN SEHAT

Pasal 5

(1)Program Kabupaten Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus sebagai tatanan yang terdiri dari :
1. a.kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat;
2. b.kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi ;
3. c.kawasan pertambangan sehat;
4. d.kawasan hutan sehat;
5. e.kawasan industri dan perkantoran sehat ;
6. f.kawasan pariwisata sehat ;
7. g.ketahanan pangan dan gizi ;
8. h.kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri ; dan
9. i.kehidupan sosial yang sehat
(2)Tatanan dan permasalahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesipik daerah.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disusun oleh Forum atas kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

INDIKATOR KABUPATEN SEHAT

Pasal 7

(1)Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih oleh masyarakat dibutuhkan indikator dan menu kegiatan.
(2)Indikator dan menu kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi tolak ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya.
(3)Indikator dan menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan menteri yg membidangi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. 6

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Untuk mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibentuk Forum.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.di tingkat kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat;
2. b.di tingkat Kecamatan disebut Forum Kecamatan Sehat ;
3. c.di tingkat Desa/Kelurahan disebut Pokja Desa/Kelurahan Sehat .
(3)Kepengurusan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Kepengurusan Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5)Kepengurusan Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

(1)Kepengurusan Forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terdiri dari unsur :
1. a.anggota masyarakat;
2. b.pemerintah ;
3. c.swasta;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.media massa ;
6. f.lembaga swadaya masyarakat; dan
7. g.unsur lainnya yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang kesehatan.
(2)Setiap 3 (Tiga) Tahun sekali Kepengurusan Forum sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan penyegaran.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…