DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan haji.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.
9.Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan haji. 4
10.Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji.
11.Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
14.Embarkasi adalah Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15.Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jemaah Haji dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, dan pembiayaan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi, dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dalam rangka untuk menjalankan ibadah haji.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggara ibadah haji. 5
b.biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Bupati selaku koordinator Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menunjuk SKPD terkait sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
(3)SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati mengangkat Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPHD dan TKHD.
(3)Ketentuan pengangkatan Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 6

(1)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD terkait.
(2)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan transportasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal BUPATI LUWU A. MUDZAKKAR Diundangkan di Belopa pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : Lenovoputih / E / Proses 4 Ranperda 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR : TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI I. UMUM Bahwa dengan telah diundangkannya Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai Instansi/Unit terkait, baik Kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai unsur Masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai Kepala Staf untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas Haji Daerah juga sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi Konsumsi dan Transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi Jemaah Haji maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji. 9 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud Porsi Tahun Keberangkatan adalah Porsi yang masuk dalam lokasi Kuota Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan dapat melunasi tahun berjalan. Pasal 7 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan haji.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.
9.Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan haji. 4
10.Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji.
11.Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
14.Embarkasi adalah Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15.Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jemaah Haji dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggara ibadah haji. 5
b.biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Bupati selaku koordinator Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menunjuk SKPD terkait sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
(3)SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati mengangkat Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPHD dan TKHD.
(3)Ketentuan pengangkatan Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 6

(1)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD terkait.
(2)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan transportasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 7

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas