DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II RUANO LINGKUP BAB III DASAR HUKUM PENDIRIAN BAB IV ANGGARAN DASAR BABV SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB VI PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU BAB VII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU BAB VIII ANAK PERUSAHAAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU BAB IX PEMBUBARAN BABX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum saat ini harus diubah menjadi Perumda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu. 2 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8); DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Bupati adalah Bupati Luwu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Pendiriannya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 1 1 . Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai BUMD. 5 1 2 . Tata Kelola Perusahaan Yang Baile adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen resiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
17.Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
18.Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata di data base Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu. 6
19.Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat unkur dan terdata di data base Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
20.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 1 . J a sa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
22.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
23.Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan.
24.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
25.Air Minum adalah Air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang persyaratan kesehatan sesuai dengan Kementerian yang menyelenggarakan kesehatan.
26.Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.dasar hukum pendirian;
b.anggaran dasar; pengolahan memenuhi ketentuan di bidang 7
c.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
d.pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten LuwuKabupaten Luwu;
e.perencanaan, operasional dan pelaporan;
f.anak perusahaan Perumda;
g.pembubaran;
h.pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
i.ketentuan peralihan; J . ketentuan penutup.

BAB III

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu, dilanjutkan berdirinya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Anggaran dasar Perumda Air Minum Latimojong Kabupaten Luwu memuat :

a.perubahan nama;
b.tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan;
d.tugas pokok dan fungsi;
e.tanggungjawab, hak dan kewajiban;
f.tarif;
g.kegiatan usaha;
h.jangka waktu berdiri;
i.modal;
j.organ; dan
k.penggunaan laba. 8

Pasal 5

( 1 ) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu diubah namanya menjadi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu atau disebut Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

(2)Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menggunakan logo dan merk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perumda Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dapat membuka cabang atau anak perusahaan di tempat lain dalam wilayah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu didirikan dengan maksud untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum. 9 Paragraf2 Tujuan

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu didirikan dengan tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai fungsi:

a.melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Luwu di bidang pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; 10
c.pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.
a.menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e.memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
f.menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya;
g.mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat.

(2)Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berhak:
1. a.memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; 11
3. c.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan dan sanksi bagi pelanggan jika terjadi pelanggaran;
4. d.memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
5. e.memutus sambungan pemakai/pelanggan yang langganan para tidak memenuhi kewajibannya;
6. f.menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan;
7. g.melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(3)Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berkewajiban :
1. a.menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
2. b.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure); pelaksanaanmengenaiinformasid. memberikan pelayanan;
4. e.berperan serta pada upaya perlindungan dan perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Pasal 12

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengakibatkan:

a.seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum;
b.seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 12
c.seluruh Pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Pegawai tidak tetap Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; dan
d.hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum menjadi hakdan kewajiban antara Perumda Air Minum dengan Pegawai Perumda Air Minum. Paragraf2 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…