DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 79 Tahun 2018

Nomor: 79
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN RKPD BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATl TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2.Bupati adalah Bupati Luwu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4.Dewan Perwakilan selanjutnya disingkat Rakyat DPRD Daerah adalah yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6.Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. 4
8.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bapperlitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Kepala Bapperlitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10.Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
13.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5 17.KebijakanUmumAPBD yangselanjutnya disingkatKUAadalahdokumenyang memuat kebijakanbidangpendapatan,belanja,dan pembiayaansertaasumsi yang mendasarinya untukperiode1(satu)tahun. 18.PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayang selanjutnyadisingkatPPASmerupakanprogram prioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaran yangdiberikankepadasetiapPDuntuksetiap programsebagaiacuandalampenyusunanRKA- PDsebelumdisepakandenganDPRD. 19.RencanaKerjadanAnggaranPerangkatDaerah yang selanjutnyadisingkatRKA-PDadalah dokumenperencanaandanpenganggaranyang berisirencanapendapatan,rencanabelanja programdankegiatanPDsertarencana pembiayaansebagaidasarpenyusunanAPBD. 20.Program adalahinstrumenkebijakanyangberisi satu ataulebihkegiatanyangdilaksanakanoleh PerangkatDaerahuntukmencapai sasarandan tujuansertauntukmemperolehalokasianggaran ataukegiatanmasyarakatyangdikoordinasikan olehBadanPerencanaanPembangunanDaerah. 21.IndikatorKinerjaadalahalatukurspesifiksecara kuantitatifdan/atau kualitatifyangterdiridari unsurmasukan,proses,keluaran,hasil,manfaat, dan/ataudampakyang menggambarkantingkat capaiankinerjasuatu kegiatan. 22.StandarPelayananMinimal,yang selanjutnya disingkatSPMadalahketentuanmengenaiJenis danMutuPelayananDasaryang merupakan UrusanPemerintahanWajibyang berhak diperolehsetiapWargaNegarasecaraminimal. BABII P�LAKSANMNRKPD Pasal 2 RKPDmemuat hasil evaluasipelaksanaanRKPD sampai dengan tahun2018,KerangkaEkonomi dan KeuanganDaerah,SasarandanPrioritas PembangunanDaerah, RencanaKerjadanPendanaan daerah,sertaPenetapanIndikatorKinerja PenyelenggaraanPemerintahDaerah untuk Tahun2019. 6

Pasal 3

(1)RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. f.Kinerja Penyelenggaraan Daerah. Pemerintahan
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada:
1. a.Lampiran 1 memuat tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.Lampiran II memuat tentang Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.Lampiran III memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2019 yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.Lampiran IV memuat tentang Penetapan lndikator Kinerja U tama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

(1)RKPD sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 dijadikan sebagai:
1. a.Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun Anggaran 2019.
2. b.Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.
(2)Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bapperlitbangda untuk diverifikasi. 7
(3)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(4)Bapperlitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentan Renja PD.
(5)Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat J [Satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah mencakup Renja PD Tahun 2019 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 6

( 1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.

(2)Hasil Pengendalian dan Evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk Tahun berikutnya.
(3)Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bu pati melalui Kepala Bapperlitbangda paling lambat 2 (Dua) Minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

( 1) Kepala Bapperlitbangda melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD. 8

(2)Kepala Bapperlitbangda Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD.
(3)Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 29 Juni 2 18 Diundangkan di Belopa pada tanggal 29 Juni 2 18 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, SYAfF� BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU 'fAHUN 2018 NOMOR ....1';).. Lenovoput:ih / D / lvo / Perbup 2018 transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi Pemerintah Daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara keqiatan datam satu program maupun kegiatan antar program, dalam 1 (Satu) lnstansi dan antar lnstansi, dan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telan dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental. tekad. semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah 'Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius' 7.2t<esimpulan Sebagaiupayauntukmeningkatkandanmenciptakankinerjapemerintah yanglebihefektif,optimaldanmencapaisasaranyangdiinginkan, maka PemerintahDaerahKabupatenLuwumenyusunRencanaKerjaPemerintah Daerah(RKPD)Tahun2019. RKPD Tahun2019menjelaskan:(1)Prioritaspembangunanyangakan menjadititikberatpembangunanTahun2019dengan sasaranprogramprogram dankegiatansertaindicatorkinerja,target,satuan,paguindikatif,lokasi,(2) Kerangkaekonomimakrodankebijakankeuangandaerah,(3)Kebijakan pembangunanpadaTahun2019dalamrangkamenyelesaikanberbagai permasalananpembangunantermasukperxiraanpaguindikatrtyangdipenukan untukpendanaannya. SelanjutnyaBupatidanpenyelenggarapemerintahandaerahakan oerupayauntukmeiaksanakanprogramdankegiatanpembangunanset>agaimana yangdituangkandalamRKPD Tahun2019.Dalamkaitanitu,makaDPRD bersamadenganmasyarakatperlumemberikandukungansepenuhnyaagar program programdankegiatantersebutdapatdirealisasikansecara optimaldan mencapai sasarankarenakeberhasilanpelaksanaanRKPDTahun2019sangat tergantungpadasikapmental,tekad,semangat,ketaatan,keinginanuntukmaju, dandisiplindarisemuapihak. BUPATILUWU, LenovopuunIDiM>,Peroup.2018

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…