Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 79 Tahun 2018
- Nomor
- 79
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN RKPD BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN RKPD BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD BAB IV KETENTUAN PENUTUP
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATl TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
4
5 17.KebijakanUmumAPBD yangselanjutnya disingkatKUAadalahdokumenyang memuat kebijakanbidangpendapatan,belanja,dan pembiayaansertaasumsi yang mendasarinya untukperiode1(satu)tahun. 18.PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayang selanjutnyadisingkatPPASmerupakanprogram prioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaran yangdiberikankepadasetiapPDuntuksetiap programsebagaiacuandalampenyusunanRKA- PDsebelumdisepakandenganDPRD. 19.RencanaKerjadanAnggaranPerangkatDaerah yang selanjutnyadisingkatRKA-PDadalah dokumenperencanaandanpenganggaranyang berisirencanapendapatan,rencanabelanja programdankegiatanPDsertarencana pembiayaansebagaidasarpenyusunanAPBD. 20.Program adalahinstrumenkebijakanyangberisi satu ataulebihkegiatanyangdilaksanakanoleh PerangkatDaerahuntukmencapai sasarandan tujuansertauntukmemperolehalokasianggaran ataukegiatanmasyarakatyangdikoordinasikan olehBadanPerencanaanPembangunanDaerah. 21.IndikatorKinerjaadalahalatukurspesifiksecara kuantitatifdan/atau kualitatifyangterdiridari unsurmasukan,proses,keluaran,hasil,manfaat, dan/ataudampakyang menggambarkantingkat capaiankinerjasuatu kegiatan. 22.StandarPelayananMinimal,yang selanjutnya disingkatSPMadalahketentuanmengenaiJenis danMutuPelayananDasaryang merupakan UrusanPemerintahanWajibyang berhak diperolehsetiapWargaNegarasecaraminimal. BABII P�LAKSANMNRKPD Pasal 2 RKPDmemuat hasil evaluasipelaksanaanRKPD sampai dengan tahun2018,KerangkaEkonomi dan KeuanganDaerah,SasarandanPrioritas PembangunanDaerah, RencanaKerjadanPendanaan daerah,sertaPenetapanIndikatorKinerja PenyelenggaraanPemerintahDaerah untuk Tahun2019. 6
Pemerintahan
7
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD
BAB III
( 1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.
( 1) Kepala Bapperlitbangda melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD. 8
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 29 Juni 2 18 Diundangkan di Belopa pada tanggal 29 Juni 2 18 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, SYAfF� BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU 'fAHUN 2018 NOMOR ....1';).. Lenovoput:ih / D / lvo / Perbup 2018 BAB VII PENUTUP 7 .1 Kaidah Pelaksanaan Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2019, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektivitas. transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi Pemerintah Daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara keqiatan datam satu program maupun kegiatan antar program, dalam 1 (Satu) lnstansi dan antar lnstansi, dan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telan dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental. tekad. semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah 'Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius' 7.2t agaimana yangdituangkandalamRKPD Tahun2019.Dalamkaitanitu,makaDPRD bersamadenganmasyarakatperlumemberikandukungansepenuhnyaagar program programdankegiatantersebutdapatdirealisasikansecara optimaldan mencapai sasarankarenakeberhasilanpelaksanaanRKPDTahun2019sangat tergantungpadasikapmental,tekad,semangat,ketaatan,keinginanuntukmaju, dandisiplindarisemuapihak. BUPATILUWU, LenovopuunIDiM>,Peroup.2018
Membuka PDF…