DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAН BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH BAB VI LEMBAGA PENGELOLA BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB IХ INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB VI LEMBAGA PENGELOLA BAB X PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII LARANGAN BAB XIII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561 7);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor16 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 933); ( 3
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor131 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduse, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomorl 195);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2 0 1 3 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 470);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 4
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumahtangga.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampahspesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sumber sampah adalah asal timbulansampah.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dansejenisnya.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha p�dagangan dan/ atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional /berskalanasional.
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses a1am yang menghasilkan timbulan Sampah.
18.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. al. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 5
21.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya·disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
24.Sistem TanggapDarurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah.
25.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 'Zl. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
28.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
29.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. 3). Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah.
31.Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
32.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
33.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 6

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan azas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.Kebutuhan;dan
j.Nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Bertujuan:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;dan
b.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sampah Rumah Tangga;dan
2. b.sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga, kecuali Tinja dan Sampah Spesifik. 7
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Huruf b berasal dari:
1. a.Kawasan Pemukiman;
2. b.Kawasan komersial;
3. c.Kawasan industri;
4. d.Kawasan khusus;
5. e.Fasilitas sosial;
6. f.Fasilitas Umum;dan
7. g.Fasilitas lainnya

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat basil pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah;dan
g.melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

( 1 ) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 8
b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihaklain;
d.menetapkan lokasi TPS, TPST, danTPA;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengankewenangannya;

(2)Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEWLAAN SAMPAH

Pasal 7

( 1 ) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah.

(2)Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)memuat:
1. a.arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
2. b.program pengurangan dan penanganan Sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
1. a.target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap;dan
2. b.target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(4)Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 9
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah;
3. c.pemanfaatan kembali Sampah;
4. d.pengumpulan Sampah;
5. e.pengangkutan Sampah;
6. f.pengolahan Sampah;
7. g.pemrosesan akhir Sampah;dan
8. h.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (Sepuluh) Tahun.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat(l) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi

a.pengurangan Sampah;dan
b.penanganan Sampah.

Pasal 10

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah;dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/ atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;dan / atau 10
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/ atau kemasan yang sudah digunakan.
(3)Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang;dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
(4)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(6)Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan;dan
5. e.pemrosesan akhir Sampah. Paragraf Kedua Pemilahan

Pasal 12

( 1 ) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah. 1 1

(2)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh:
1. a.setiap Orang/Rumah Tangga pada sumbernya;
2. b.pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya;dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(3)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (Lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sarnpah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sarnpah yang dapat di daur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…