DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP BAB III OBJEK DAN SUBJEK GANT! KERUGIAN TANAM TUMBUH BAB IV PENDATAAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH BABV GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, diperlukan pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;
b.bahwa aktifitas pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah, dalam pelaksanaannya berdampak terhadap tanaman yang dimiliki masyarakat, sehingga diperlukan pedoman ganti rugi atas dampak pembangunan tersebut;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pertanahan yang didalamnya melingkupi aspek penyelesaian masalah ganti kerugian untuk pembangunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 2 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2 0 1 4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional darl Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 1 2 0 ) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); . 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan GANT! KERUGIAN TANAM TUMBUH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah pembangunan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sesuai peraturan perundang undangan.
9.Pihak Yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek tanaman. 6
10.Tanaman adalah jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun tumbuh alami seperti tanaman tahunan, padi-padian, tanaman palawija, buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman kayu-kayuan. 1 1 . Tanam Tumbuh adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya. 1 2 . Ganti Kerugian Tanam Tumbuh adalah penggantian baik berupa uang atau bentuk lain yang disepakati atas nilai Tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Ganti kerugian tanam tumbuh berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.kepastian;
e.keterbukaan;
f.kesepakatan;dan
g.kesejahteraan.

Pasal 3

Ganti kerugian tanam tumbuh bertujuan untuk:

a.menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
b.menjadi pedoman dalam rangka perhitungan ganti kerugian tanam tumbuh akibat pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; dan
c.tertibnya pelaksanaan ganti kerugian tanam tumbuh akibat pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan um um. .. 7

Pasal 4

Ruang lingkup ganti kerugian tanam tumbuh yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini ,meliputi:

a.objek dan subjek ganti kerugian tanam tumbuh;
b.pendataan ganti kerugian tanam tumbuh;
c.ganti kerugian tanam tumbuh; dan
d.ketentuan penutup.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK GANT! KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 5

( 1 ) Objek ganti kerugian tanam tumbuh adalah setiap jenis tanaman yang terdampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Subjek ganti kerugian tanam tumbuh yakni orang pribadi dan/atau badan hukum sebagai pihak yang menguasai atau memiliki objek tanaman.

BAB IV

PENDATAAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 6

(1)Pendataan tanaman dalam pelaksanaan ganti kerugian tanam tumbuh, dilakukan oleh tim untuk mengetahui:
1. a.pihak yang berhak;
2. b.jumlah dan klasifikasi tanaman; dan
3. c.nilai ganti kerugian tanam tumbuh.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dijadikan dasar pertimbangan dalam proses ganti kerugian tanam tumbuh bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan dengan Keputusan Bupati. B AB V GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 7

Ganti kerugian tanam tumbuh diberikan kepada masyarakat akibat pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga menghindari terjadinya kerugian akibat kerusakan tanaman atau terganggunya pertumbuhan tanaman yang menyebabkan penurunan produksi dan/atau kualitas hasil tanaman.

Pasal 8

( 1 ) Dasar perhitungan besarnya ganti kerugian tanam tumbuh ditetapkan menurut klasifikasi tanaman.

(2)Dalam hal terjadi perbedaan jumlah biaya ganti kerugian tanam tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan harga pasar dan hasil penilaian oleh lembaga/tim penilai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan ganti kerugian tanam tumbuh adalah hasil dari lembaga/tim penilai.
(3)Klasifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pembayaran ganti kerugian tanam tumbuh dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 10

Peraturan Daerah mt rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal }, :Uena-•r 2 22 BUPATI LUWU, Diundangkan di Belopa pada tanggal :)i D seaber 2' 22 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINS! SULAWESI SELATAN : B.HK.08.199.22. Lenovohitamarsip / D / lvo / Perda 2022 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR .J1TAHUN 2�22 TENTANG PEDOMAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM I. UMUM Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya di Daerah, salah satunya berimplikasi terhadap tanaman yang dimiliki masyarakat, berupa kerusakan tanaman atau terganggunya pertumbuhan tanaman yang menyebabkan penurunan produksi dan/atau kualitas hasil tanaman. Dengan demikian diperlukan ganti kerugian tidak hanya terhadap tanah yang hak kepemilikannya beralih, namun juga terhadap Tanaman yang terdampak, melalui upaya ganti kerugian tanam tumbuh, yang mana agar memberikan jaminan kepastian hukum, tertib pelaksanaan ganti kerugian, dan secara umum menjamin kelancaran pembangunan untuk kepentingan umum, maka diperlukan payung hukum sebagai pedoman penyelenggaraanya melalui Peraturan Daerah tentang Pedoman Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Yang dimaksud "asas kemanusiaan" adalah dalam penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk proporsional. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh diharuskan memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak Yang Berhak. 11 Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah hasil ganti kerugian tanam tumbuh memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah dalam penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh, menjamin kepastian hukum kepada Pihak Yang Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi ganti kerugian tanam tumbuh. Huruff Yang dimaksud dengan asas "asas kesepakatan" adalah bahwa penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh senantiasa didasarkan atas prinsip musyawarah tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan ganti kerugian tanam tumbuh dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak Yang Berhak dan masyarakat secara luas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

OBJEK DAN SUBJEK GANT! KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 5

PENDATAAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

OBJEK DAN SUBJEK GANT! KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 5

PENDATAAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014