DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan UMUM II. Asas dan Tujuan III. Ruang Lingkup IV. Perencanaan V. Penyelenggaraan Reklame VI. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban VII. Sanksi Administrasi VIII. Penyidikan XI. Ketentuan Pidana X. Ketentuan Peralihan XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambalal l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); Undang-Undarg Nomor 5 Tatlun 1999 tentarg Larangan Praktek Monopoli dar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Ifubupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negare Republik Indonesie Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Irmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4270);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Ta-hun 2007 tentang Penataan Ruang (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6E, Tambahan kmbaran Negara a7251;
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48:16);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dar Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan l,embarart Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 201.1 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang P{RAI l f,rr { 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana t€lah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturar Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peratura! Pemerintal Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalisanaan Kiteb Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29O, Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5772);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (kmbaran Ne gara Republik lndonesia Talun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Talun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu fimur (lEmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2oo8 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Orgalisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badal Perencanaan Pembangunan Daerah dan L€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (l€mbara! Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kati teral{hir dengan Peraturan Daera}r Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura! Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor '+ Tahun 2OOE tentang Pembentukan Organisasi dan tata Ke{a lnspeldorat, t 9t 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan l€mbarsn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Paja} Reklame (kmbaran Daerah Kabupaten LuwLi Timur Tnhun 2011 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
20.Peraturan Daerah KabupaGn Lur*tr Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (lembarart Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan l.embaran Daorah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2Ol2 ter^tal]g Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012, Tambahaa l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2OI1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur T6hun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemal<aian Kekayaaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan lEmbaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Nomor 46);
23.Poraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2Ol1 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol1 Nomor 41, Tambahan Lembararr Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 61);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambalal kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 66); ?AR^T }tIT-RA Sr\dr 4 B"c. Hls Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LT'WU TIMUR Menetapkan : PERATURAN REKLIqME. MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PE}IYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelalsanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5, Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok atau korporasi, baik yartg berbadan hukum maupun yartg tidak berbadan hukum.
6.Badaa adalah sekumpula-n orang dan/atau modal yang merupa}ar kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Us$a Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam b€ntuk apa pun, frrma, kongsi, koperasi, dala pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgarisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif darl bentuk usaha tetap. 5 PAPAI. k ,, tRXiIS
25.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembararr Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor gO);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentalg penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (L€mbaram Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86); t.
7.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luvrr Timur yang selanjutnya disingkat ppNS Daerah adalah pejabat ppNS sebagaimana dimal<sud dalam Kitab Undaag_undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ysng berada di Daerah ysng diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukaa penyidikan terhadap pelanggaran peraturai DaeraLh.
8.Satuan Polisi Pamong praja yang sclanjutnya disingkat Satpol pp adalah Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Luwu Timur.
9.Tim Pengawas Reklarne yang selanjutnya disingkat TpR adalah Tim yarg dibentuk oleh Bupati dari instansi teknis yang melakukal fungsi pengawasan teihadap penyelenggaiaar reklatue.
10.Reklarne adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coral ragamnya dirancang untuk qiuarl komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badar, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, diasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Penyelenggara Reklame adalah pemilik Reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau bto Reklame.
12.Pemilik Reklame Produk adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakal Reklame untuk dar atas namanya sendiri.
13.Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihal lain yang menjadi t€rrggungailnya.
14.Per€neanaian Reklarne aalalah kegiatan pendataafl, pemeteafl, penataan dan penetapan titik Reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasiar bangunan daJI lingkungan Berta sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan peraturan perundang- undangan yang berlal<u.
15.Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pcngaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, p€ngendalian dal pengawasan serta penertiban Reklame dalaft rangka mewujudkan pemanfaatan rualg yang serasi.
16.Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik Reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, kes€rasian bangunan dan lingkungan, s€suai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalanBi pandangan pengguna kendaiaan dart rambu'rambu lalu lintas.
17.Penataar Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatal ruang, dan pengenda-lian pemanfaatan ruang.
18.Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraal Reklame untuk memperdleh Pengesahan dari Bupad dengen lebih I 6 P1I , I qxtrls :,rrrv 1r,miT ,. qU,; u13t. 4t:i ll<4.., ,r:i51,1 irir68:,(-l :ibi,rfl:g tncisf .{ Z" 19 iad .jrl _J61616 rln.rer,L i:ji4qq rsf,r,,r,b 8,,rit]'iaajJ? ,,rr,:A rr, r;Ir_,tl Errclrn!,t:rrAfr.rU <;r:r,l mslsb true,>bmiir ,,rrc,"-.,Berjea \t1r:r1t'ri:t ti ir-rdiir pley tcrr,.j.l ,b cbel.)d Bor", ,{ilLliU)l) Afrsl)rq rir,:il _i.{.).1 >tirla.., rlit., i rii).i ri_g.rsbnurtq *.rrrrrr.,, ain' "arr.,,lririijt)A.l ,,rure,3({ rl^1699..liil.,o 1lst ,,;trr, nrjdil); , r1i( j gq loqj62 :r.lBni.,,5 8,,. i,)loB!)e gn6/ 6ift1(t p.,),rlliq l2iloq I.]l,,J,5a t).1 .,ti,' t .t)t 1 i -.r. ,IUclril , LcJri ,!no,..ri,rJ iar,oj nr.ru:sz riol,rhe rTrri'rlr,l,',6 ,l,lT 16r?ni,!tl , tot,: _t:,- ;!,!r:v rf,...lt )l ..c/,B9n9q J,ri,I. fierl,r>lslr,'r gn6{ ?irjrei irtr;r,,ri irr.b ;,,'q,O1 .fr..-r,l^l-arf g.r", .9m.,r;'15 ,,r, rs1;g: ,1.-rz .,ai i{,rbA.iirt ri6;..s//d:ir9q t?:ll.l!, leb >lr,t.Ig,J grrav 'i rJfl ,rqrrr n,lFU.tlJq ,r, lB ,Eho9cl ,r:lshg l)frIlEUelijlirztnri: )l ,lBtJilJ I lL,Il- !,i hu. r,s,6,,0,,-,,,,,,,,,,f-:*,. ;;ifl:,ir"".,. .lli,iilrr"#li; .Irlbcd t-,,r:r!.!1.r-!.1 ,,a r[.:,,rs:od c;eb,:rtrit ;,r";., ,;,.;;,;;,r^nr", 'r, rnrlini: iJsJ6i\.i, 5 .r, _..lBj,6rib .lilp.r9Dirt .a:.redih .Jr: ,,iil'i"r,r"fr ri..r ",., ,rAjlr',r.h :i:t,rx,rtl -,rr*,,;i,t/ r:li.,,9q .liiAb. .,_r"rrrr, ^,.T;J;;;.; ,, , 1,,:,: , ,,.,.,,,',r'1', .]"j',l0" ,;-li,,'r;,'1,:,' :1,; i,it-nJ2 r, , a! -j: rl,,t ., ,r,] e..r. rr,rh,,. tt ..rt. .,.1i, -r;.:r1;',:::H,lT::::":;l;;r: .; ,r r,rll ,ri tis>r:.i,,r,.,;r ,ls_rner,, !lt8t .,.11-s1t!,a.r? .r;.Ar_ 9i,,,)iJ in lurrSr",,,

r./ rr er D.) i n, i, a .t r,,.itl_1r gt,Jtl oi6l :jr;;iiq .,6nr.- ,niir, n,-,j^ ,lutnI' ,rrqAr9iF rq ,t ,)t , tt ; r.,rtr ,gr>l rlur.l$ :r,rjl>r.;l rrc6rtrr,,, rrf,r6ili-r6l t1(lrnrm,rA.rrr-r.,,.nBlr3q li,,f .r^qgr.rr,," ".;";:,,r,,rrq s,'i'.. r,clr",rr)l8rJrt ar,.lj Jbr..J9rr6aj rreies.;eerrl .r1lr,, r;!,:z.t>l ,blil ,ti,.t !fir.hnu,eq ,r,.ruirj1eq rrr.b r.tirssrl -rr.rr, ;; ;,r,; ,.',r" ,r;;1r;; ,,.,,, ," olL rl6r,,*9d osis:rgiis-r lt'r 'rc:: 'r-,, ]r';lrr6r,r'i, ,il l. l",lo1lr. ;":";;:; :; ;,^,. ll'i,:,1,,0 ff il, :",TJ"ffi:'i;;:T, rrrl:',tp ctr..l.lt,I .ujLJtr.rrt i)q ,rl,,r, ,r,.u.rogr,.,O ";r;-.,;;;;lrr..r.izsr..,,.,16y e1^r., tirrt6t;lrtl;m9q r,.rrO",,arrri.,.,r.", ,r. i .flaaJ...r .l ,rrirrj6b tlq r-6rriE1, .i61,..f)s 9m,t;t.rl; nnl:or,.,C . ,./d/lttlt?.),..,1,,,,rir,,1fi.: rr,r rrtrliSu' r u,.,ro iu..,,,'ru-,,rri.' 1":"""t' 'rEi"ar)?),l 'n,tl ' ';i1)'.) .l,JJ!\n6,r .r L:cf ",rc.lB ns.n , , ,r, -1'1to" ,61.], :JnBUr 61rl, EriFJrlel .rr.Jnrc-. u.i..rr.r .,..,0'r,"...r.,rri a!\P'l6E:1fl5c: >lildcrt ns8nirn:g:,1 6.rr r;rI:rll rus ji,hnEq ignrlsrlgnrr : ,rr r' ,rBt, ,,i1na-l .(r jr3!, ,:t ,r,1,1r. .eelnil r-r'l Brr6rJ'r rBi661F^m r,, - .,,norr.,tt tdr'ra rlel''1'e goFrl!I oa618rt,1q .rl rr.,c.rr,:rpr.)rcrri3.i IrAnEyrii.., ,:] '*t: Pflal, "B,,ir'1.s.',al .grr.iu-- ,Ll I rr,rg .,, ,.,u",r* l:.,,','.'*'-n tJr:laLe r'n' bl'.ll{ ,,r,;ri:;:'r.l p r ):)fl :'q riri.,r9q.o9[r drJJ.!u :I] r],_..i}l ,i !l 1r 19 20 21 ca 26 27 30. 31. RAT q,I q,\RXRUi 24 dahulu melengkapi syarat ditentukan. dan kewajiban administrasi yang Tartda Pengesahar adaiah bentuk izin prenyelenggaraal reklame yang diberikan bagi reklahe Nongmmanen/insidentil yang berupa cap/stempel. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenBgaran reklame; Retribusi Pemakaian Kekayaa-n Daerah yang selarjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembeyaren atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaal dacrah. Bargunan Reklame adalah media untuk menempatkan reklame yarlg terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur yang memikulnya. Reklame Permanen/tetep adalal reklame yang memiliki konstrUksi berat dan jangka waLtu pemasangannya cukup lama. Reklame Nonpermanen/insidentil adalah reklame yang jangka wattu pemasangannya singkat atau dalam sekali penyelenggaraal acara. Reklame Papar/Billboard adatah Reklame yang terbuat dari papar kayr, calli brete, uingle, termasuk seng atau bahan tain yarrg sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas bangunan. Reklame Megatron dan Reklame dengan Sinar l,aser adalah Reklame yang bersifat tetap menggunakan leyar monitor bese! b€rupa program Reklamc atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan mengguaakan tenaga listrik, termasuk di dde:rnnya uidioton d an elel$ronic displag. Reklarie Mrrltivision adal.rh Reklane papan yang berupa progam Reklame atau iklan bersinar dengar gambar dan/atau tulisan berwaraa yang dapat berubah-ubah, torprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunalan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame Melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda. Reklame Selebaran adalah Reklarne yang berbentuk lembaran lepas diselenggara-kan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkEn pada suatu benda lain. Reklame Berjalan/Kendaraal adatah reklame yang ditempatkan atau ditemp€lken pada kendaraal yang diselenggaralxal dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. F r 28 29 t 7
1. 32.Reklame Udara ada-lah Reklame yang disetenggaralan di udara dengaa menggunakan gas, laaer, pesawat atau a_lat lain yang sejenisnya.
2. 33.Reklame Apung adalah rcklafie yang disclenggaia&an di atr.s permukaan air dengan menggunakan alat atau baharr yang terepung.
3. 34.Reklsme Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan mcnggunakan kata-kata yang diucapkari atau dengai suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
4. 35.Reklame SftA€ atau Reklame Film ada.lah Reklame yang diselenggarakal dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda tain di dalam ruangan.
5. 36.Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragai<an suatu barang dengan atau tanpa disertai suara,
6. 37.Reklame Baliho adaiah Reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kanr dan sejenisnya yang berukuran paling rendaLr 2 x 4 meter. 3E. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah konfigurasi peleta.ksr Reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan RekLame.
7. 39.Pelerqkan Reldame adalah tempat titik Reklame ditempatka-n atau diletakkan.
8. 40.Kawaaan/zona reklame adalah klasifikasi ruang jalur jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
9. 41.Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikar atau ditempatkan.
10. 42.Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik Reklame pada kelas jalal/zona, ketinggian dan luas bidang Reklame.
11. 43.Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatlGn untuk tempat penyajian pesan-p€san berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh Penyelenggara Reklame, ,+,+. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tetentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau tepi irigasi atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
12. 45.Garis Sempadan Jalan yang selaniutnya disingkat GSJ adalah garis yang merupakan batas ruang rnilik jalan.
13. 46.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada ha-laman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar IIARA t-- l: , 8 r\lt ,ts 6-utht :1, rt6, n-rn::ro.lJ.riD Brrrir/ grir6itl:l,tl dsL:l'r c:r;bU 3ralrllg .!t. ;1rrr:1 nini J€ln udil] lo.r,r.rr(i , rrrrll a6: oall. trJtj.rfljrrl oRBcSb _rjv-flArn9t3a a.!e ib ns>lerEpll:pl,tzi' , t,'t,, "rnr;ir.l.,-r rir isb:, :, uqA .r.1rsl13!l ., rl ;1rer rrrr{ed TAI,r i,r . r,s.i.tnrr'9fl9 J a:E!rrrir 1i:, q6.,;irrrn rq '!' isqBrs' nsgns'' nsds:spgrr I'e;lr ; irri, .rtu6lr.), dEll:jDa rriarji, ,mFIrgg .+€, 9r'1A/ '\ riir,r? rJiig,alJb rJ:iJ( ,r;;dri;.ruib 3ltal ]Sr6r-E a>l nBriitrll4_lilrr.,m it:la r.r;.1-1r:ra.l r;11.r !cJ6 i , ;t Ic;r,r_rCnt:tib errj\ emalJ?tr dsinbs mii'{ zttt i,l.tfl ualir .r5tl;1, rrrocl}irg .at u€!6 61t:i rqursrl eeibl fl6r.rnrJrEftirn ,,:sr nsgo:i:. .r r r>lsr cllnalszr _.r .'Jutnl L,,6 i,,...,nd9a .4tftsi..ra prrr,4 ocdsr{-nr'd!:j.l r:,illi-rrrr ,miit ri, nit,, rtrrrn r '6 rsy6[ -ql16r, r:,r.:l.rn::.ui,:lib u6Jd\nBb flsriie !.to.lqib .II6gnArr, rr!6lfrb .r!j...r9J) 1r16!, !,:)o?l9eil_a BrrFi .rcrrr:il.ri iirslsbr, i'i.;B,e r..r(l emBlrgg .c..I, tttgtJ? it:ft - .nenr,l i r?tj fr6.j1r,)h pnB1t,d !tsLJ . .lErr ,roiJ.l9{n:rri B"IF1 ,crl,i if, -r6d.r6g ,Ulfi.i.|'.+cl .?n:,./ ,r-,,rjljl ,t iejubs rrrlilsg stn, U:.tjl .1i. rl us,l ir-erlr lRrj(lr )1 lj,rpn,. ,i,,lill.lr:(r
14. 2111.h - ,in1,.)e {rAb asr.tgrJ ,trrB, .-r.rt1(r l- x ( lcb.r.i', LniGq nalrqlrr r.)o gnsy tyn, rr,;1sa orl nr->lsi:l.ti iae'rt't:Ano>l .lri{nhc rftral .13fl rlr]-i.,al ,q oGlGd5,rr:,:l ,rj.q .tS q6'i.rA n,jh nAs".6 ispG(i9r r13q m6lnb rlti.1?.)-11)J Enriy -jmjjl)i:rtr .?mElrrq .rrJair:9I,.!rlgy.r3q rr,.iiAI) JJ$:.. {i6r}F.qmrr;1, r)r,r6lr.ii: .illJi, Jrjqme: dsl6b! .)1,r.ldgq na}I,cj lirq .Oi :te;,ldstalib 1i.,-t! .rt rrLj1 [rle1 ;11'r,r.r ra,>iiiiasl>l dclsbs so,iii_,]r.l 3., ,r\r,],zs.r)rl .lli_ p.l,Y n.nlil>11 ! na..., J..r19,r7n9q 2lrrr,,, Iia.rgmr)l, l^b / :)r-r.,.n lp t,tr;^ri .i'.rq r rl .le!.-:icii,;r,'efil) iir;1o 116r:ribib giliEI)lsg gorbi.i ]eqnrst r}.lsi:;, )(',.1.1.,fl 1it|. i rrri,,{i6qt:,trib rl.sr6jsynib Ji;rrr.' ialin urrJl]a .lsl^bs enraueq ,iJiT zigeJrrrre irilirl ri.,;,q srnoi;Jrll :,[itit (rrjd6J.)iJq i,;16 n6r.rjjaab.rgd ritiqur alr;r,;a rrr,;leb . grnalrlst{ BlLbrtl ar ._il i:,.i!-. nciBsnitoy' .:i!c:.,rf lai?ri3, 9rl6t 9,r1e.i:i-r>; nrur, !.61F iitlLiE.t rj,El t)a ,,.: i.)r !, H(rE-,€I , 'r,,lnrrg r:qu i.r-r fi jea,.. (,.?rq ttrtl.a l .:rtl t6qlfi.,t )lrJJo,r (r,,rj6a.|1srrtb ..r;nol; ril .Ia&ilnal),trj1q d _rlo eJc;{ ejel rlr,rs nsb c,,rr I Ul:-te,:JJ ,1,,16i (.h{ro .li:c,'ii) I_ltr!./ :tr,JDJ ijilaB rls!r,!,G rlobaqi,,:!r: ?i.tl ,, i6p6.i zA rJBr! i?Arit, ,q.'r rlr.f. i68.trJa zs trsjs nnlnlz+ .ra8fl9b.r6i6l?,, ,r'.i fl,,h .l![u.l ,lnr,i li:-req rtsiBecl ,r.u;::.,.n er)!..tr ,rr_,i,r.1rrr.rm g.r,., .irinr D.,,,d nBriibib rlokd a'16p lL;i i),i I2i, l.,l r|"ib r\t_r!7tJi;1,-i? 8or] - rlr]li i, .rrjhoqrlrl? zi.r6;) rrt i rl -iil;r.r BoB!- i zr'trd ftflcqtr r9r, Iftr.7_ n'ri6bA 8?o l, rpt't"ih r)lrirr:i.r6192 !,r1j7 .r4ns3n6g ,.:.;;r 1..r.t? ti-;i) LEi-risa ,itc.1rb :.''lrj,: :-!L,)3.r j:,rrr_!rir.{i li?t9q fi€,,-.Lrjri abaq zr-tap !s \-, dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi pantai, tepi saluran, garis sempadan mata ai-r, garis sempadal Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan
15. 47.Geris Scmpadan Patar yerg celanjutnya disingket GSP edelah garis scmpadan yang di atasnya atau scjajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
16. 48.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
17. 49.Ruang Milik Jalan yanS selanjutnya disebut Rumija adalah ruang separ{ang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu di luar Rumaja.
18. 50.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalai ruaag sepanjang jatan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bsangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkar oleh Menteri yang menyelenggarai<an urusan jalan, meliputi perkeraean jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman. 5f. Jalan adalah prasarana transportaai darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tEnah, di atas permukasn trnah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalaa kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. 52.Jalan Umum adalah jalan yang dipcruntukkan bagi lalu lintas umum.
20. 53.Jalaa l(husus adalah jalarr yang dibangun oleh instansi, badaa usaha, perseorangar, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan pelal<sanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkEn Menteri yang menyelenggarakan urusan jalarr.
21. 54.Sarara dan/atau prasarana Daerah adalall bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untu& kepentingan umum.
22. 55.Diluar Sarana dan/atau prasarana Daerah adatah bagian dari ruaflg wilayah yang dimiliki dan dikuasai orang pribaai atauiadan. 56 Jaminan Biaya Bongkar ad8lah biaya yang dibayarkan oleh Y:nyelencgara _ reklame kepada p.-"".rr,if, au.rJ y.lrg drpergunakar oleh pemerintah daerah untuk membongiJ rektame 11 ,".To pemulihan/perbaikan kembali u"t"" - rIillti,J_po penempatal reklame, apabila lokasi/tempat,..*O* _"*r"Ua" TARAF 'l,t t, t (HIS L 9 A m ik atau sendiri oleh dikuasai oleh Penyelenggara pemerintah rekhme' Daerah dalr tidak dibongkat kepentingan PenYelenggaraan rcklame
a.kemanfaatan;
b.keadilani
c.keselamatan;
d.kea$snsn; - i [lf"iilill,-*-' Pasal 3 rrffiffi+:lr#ff#Hffi:I' i }:lm*m""Hl#,x*, daerah un'[uk masvarakat; dan t ;J;-t-";;t PendaPatan asti daerah'

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang LingkuP PenyelenSSaraan Reklame meliputi:

a.perencanaan:
1. 1.klasillkasi Penataan reklame;
2. 2.pola penyebaran titik reklame; dan 3, ctanda! reklartte;
b.penyclenggaraan:
1. 1.perizinan;
2. 2.pajak dan retribusi;
3. 3.ketentuan pemasaagan reklame;
4. 4.hak dan kewajiban; dan
5. 5.larangar;
c.pengendalian, pengawasan dan penertibafl;
1. 1.pemeliharaan dan p€rawatan; dar
2. 2.Penutupan dar Pembongkaran;
d.sanksi administrasi; dan/atau
e.penyidikal dan ketentuan pidana. TAIL{} t, RltXHtS I 10

BAB IV

PERENCANAAN Setiap perencanaan memperhatikan:

Pasal 5

penyebaran peletakan reklame hairus

(1)etika;
(2)estetika;
(3)keamarien;
(4)kesel,amatan;
(5)keserasian bangunan;
(6)lingkungan; dan
(7)sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

(1)Penataal reklame diatur menurut:
1. a.tempat;
2. b.jenis;
3. c.sifat;
4. d.ukural;
5. e.konstruksi; dan
6. f.kawas€r.
(2)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
1. a.pada sarana dan/atau prasarsna daerah meliputi :
  1. 1.trotoar/bahu jalan;
  2. 2.median jalan;
  3. 3.halte Bus;
  4. 4.jembatar penyeberangan orang;
  5. 5.pos jaga polisi/pos pengawas;
  6. 6.taman kota;
  7. 7.tiang lampu penerangan jalan;
  8. 8.tempat h i buran / re kreasi;
  9. 9.gelanggang olah raga;
  10. 10.terminal;
  11. 11.pasar;
  12. 12.pantkalan angkutan;
  13. 13.wc umum; dan
  14. 14.gapura/ perbatasan wilayah; IARAI Rtf I.A Hts 11
2. b.diluar sarana dan/atau prasarana daerah meliputi : I . diatas tanah dan/atau di halaman milik pribadi/badan;
  1. 2.menempel bangunaa dan/atau di atas bangunan milik pribadi/badan; dan
  2. 3.tempat lain yarg bukan milik pemerintah daerah.
(3)Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, meliputi:
1. a.reklame papan (billboard/bando/neon box);
2. b.reklame baliho;
3. c.reklame kain;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame melekat/ stiker/ poster;
6. f.reklame be{alan, termasuk pada kendaraan;
7. g.reklame peragaal;
8. h.reklame udara;
9. i.reklame apung;
10. j.reklame suara;
11. k.reklame slide/Iilm;
12. l.reklame teks beialar atau runnw tex\ dal]
13. m.reklame megatron/videotron/ Ii?ht emitting diode (LED).
(4)Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
1. a.reklame perma-nen/ tetap meliputi:
  1. 1.reklame papan (bilboard/bando/neon box):
  2. 2.reklame berjalan; dan
  3. 3.reklame megatron/videotrcn/ lbfu emitting diade (LED).
2. b.reklame non permanen/insidentil metputi:
  1. 1.reklame kain;
  2. 2.reklame baliho;
  3. 3.reklame selebaran;
  4. 4.reklame melekat/ stiker/ poster;
  5. 5.reklame udara;
  6. 6.reklame apung;
  7. 7.reklame suara;
  8. 8.reklame peragaan;
  9. 9.reklame slide/film; dan
  10. 10.reklame teks beialat I runnbq text.
(5)Ukuran sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.reklame kecil;
2. b.reklame sedalrg; dajl
3. c.reklame besat.
(6)Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
1. a.kaki tunggal;
2. b.kaki ganda;
3. c.ra-ngka; dan
4. d.menempel. I flIS 12 .::-] I ?{n"4} ll,I Rr
(7)Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. a.kawasan khuaus;
2. b.kawasan selektif;
3. c.kaw'sarr umum; dan
4. d.kawasan bebas.

Pasal 7

(1)Pada dasarnya seluruh wilayah daerah dapat dijadikan sebagai lokasi peletekai titik reklame, kecuali beberapa texnpat yang diatur secara khusus dinyatakan sebagai kawasan atau tempat yang dilaJang pemasangan reklame.
(2)Pola penyebaran peletakarr reklame didasarkan pada kawasan/zoning terdiri dari:
1. a.kawasan penyelenggaraan reklame, meliputi:
  1. 1.kawasen kendali ketat;
  2. 2.kawasan kenda.li sedang; dan
  3. 3.kawasan khuaus.
2. b.kawasan tarrpa penyelenggaraan reklafi\e (white qrea.).

Pasal 8

(1)Perencanaan peletakan reklame dirinci menjadi titik reklame dan dinyatakan dalam tata letak reklame.
(2)Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (6atu) tahun.
(3)Perencanaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan terhadap:
1. a.reklame pada sarana dan/atau prasarana milik pemerintah daerah; dan
2. b.reklane di luar sarana dan/atau prasarana milik pemerintah daerah. Ketentual lebih lanjut mengenai kawasan/zona penyebaral p'eletakan reklaine deii p€netapan titik reklirme sebagairiuiiia dimirksud dalem Pesal 7 darr Pasal 8 diatu! dalam Peraturan Bupati. Sr,,, PAI,{T }lII ,{ lTKBI. l,i,s 13

Pasal 9

u- d.

f.standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas daJI tidak membalEyakan masvarakat disekitamya.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V

PEMELENGGARAAN REKLAME

Pasal 11

Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaiatan keindahan, sesuai kepdbadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, keterliban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan Rencarla Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Setiap penyelenggara reklame terlebih dahuiu wajib mendapat izin tei"tulis dari Bupati, I 'AiAF HITR T I HIS 14 a. puuuz,, 'q b, paq dar /atu beafu& daa da4 *.*o,.r*rrru c. standar fistrat, yaitu rnerDpe.ha tr.l(an l<etentuatr melunasi yang dipasang telah
1. e.strrndsr memenuhi dan
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), penyelenggara reklame harus mengajui<an permohonan secara tertulis kepada Bupa.ti dengan melampirkan persyaratan administrasi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.
(4)Kliusus penyelenggaraari iektime di liraf satafla alan/atau prasafana daerah wajib melampirkan surat izin dari pemilik tanah/bangunan sesuai dengal ketentuan yarg berlaku.
(5)Bupati dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana pada ayat (U kepada pejabat yang ditunjuk.
(6)Ketentuan lebih lenjut mengenai lata cara dan pereyaratan permohoaan izin diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (Ll terdiri atas:
1. a.izin reklame permanen/tetap; dan
2. b.izin reklame nonpermanen/insidentil.
(2)Izin sebagaimsns dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tanda pengesahan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Paragmf 2 Pengecualial

Pasal 14

(1)Kewajiban memperoleh izin dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikecualikan terhadap:
1. a.reklame pada media cetak dan media elektronik;
2. b.diselenggaralan oleh perwakilan diplomat, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badal-badaa, khususnya badan-badan atau lembaga organisasi Internasional;
3. c.semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarala olahraga, panti asuhan, ya5rasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi dari 625 cm2;
4. d.semata-mata memuat narrn pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada ba-ngunan tempat usaha/profeai dengan luas bidang sesuai dengan ketentuan yang menBatur nama pengenal usaha/profesi tersebut atau tidak melebihi 625 cm2; dan
5. e.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagalgkan, yang berfrrngsi untuk membedai<an dari produk sejenis lainnya.
(2)Ketentuan mengenai kewqjiban eebagatnana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati; S.lai lAiAr l{if I KIlS 15

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…