DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9.Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Badan Hukum antara lain CV, Firma.
10.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
13.Badan Usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
14.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
16.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
17.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 4
18.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
19.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
20.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
21.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
22.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kornpetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi rnenurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 23.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
2. 24.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 25.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, masyarakat dan Pengguna Jasa
4. 26.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
5. 27.Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJU-BU adalah Pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
6. 28.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT-BU adalah tenaga ahli yang diangkat oleh PJBU.
7. 29.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi.
8. 30.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi. 5
9. 31.Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Maksud pemberian IUJK adalah memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUJK adalah:

a.menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
b.menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
c.adanya kepastian keandalan perusahaan;
d.melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;dan
e.menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang handal.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK.
(5)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 6
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa;
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8

(1)IUJK dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas rekomendasi dari Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(3)IUJK diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
(4)SKPD Penerbit IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung- jawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)SKPD Penerbit IUJK dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang membidangi jasa konstruksi atau yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
(2)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang Paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengansurat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9.Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Badan Hukum antara lain CV, Firma.
10.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
13.Badan Usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
14.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
16.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
17.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 4
18.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
19.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
20.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
21.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
22.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kornpetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi rnenurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 23.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
2. 24.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 25.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, masyarakat dan Pengguna Jasa
4. 26.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
5. 27.Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJU-BU adalah Pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
6. 28.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT-BU adalah tenaga ahli yang diangkat oleh PJBU.
7. 29.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi.
8. 30.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi. 5
9. 31.Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Maksud pemberian IUJK adalah memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUJK adalah:

a.menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
b.menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
c.adanya kepastian keandalan perusahaan;
d.melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;dan
e.menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang handal.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK.
(5)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 6
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa;
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8

(1)IUJK dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas rekomendasi dari Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(3)IUJK diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
(4)SKPD Penerbit IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung- jawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)SKPD Penerbit IUJK dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang membidangi jasa konstruksi atau yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
(2)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang Paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengansurat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.