DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ralgka pemaafaatan Kekayaan Daerah sesuai dengal potensi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian tarif retribusi yalg disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Talun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diubah; b, bahwa berdasa.rkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud da-lam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daera-h Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaar Daeral;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidaaa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);
3.Undang-Undang Nomor 7 Talun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Uta.ra di Provinsi Sulawesi Selatan (lfmbaran Nega.ra Republik lndonesia Taiun 2003 Nomor 27, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 427O);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daerah (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,emba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang Undang Nomor Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajal{ Daerah darl Retribusi Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 t:;i tf, 1
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuargan Daerah (kmba-ran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antam Pemerintai, Pemerintahan Daeral Provinsi, darl Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambalan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerinta-h Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Pera,ngkat Daerah (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negam Republik tndonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nega-ra/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor ss33);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol 1;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tah]|rL 2OO7 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (L€mba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah (L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta-hun 201 1 Nomor 19, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46); t ! q 2 t. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR Menetapkarl Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daera-h Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum da-lam lampiran yang merupakan bagian tida-k terpisaikan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dengar memperhatikan indeks o harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dapat dikonsultasikan bersama DPRD. Penetapan Nilai Zona untuk angka 1 (satu) pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat {i) ditetapkan dengan peraturan bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Aga,r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengar penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 2 NoveDber 2015 R' TI LUWU TIMUR, N YASIN LIMPO Diundangkan di Malili pada targgal 2 Noveeber 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAHR1 SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 96 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TTMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN .: (7 / 2o1s ) 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2O11 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH II UMUM Bahwa untuk pemanfaatan Kekayaan Daerah dalam rangka peningkatkan daya guna, dal hasil guna untuk kepentingan daerah sesuai dengan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011. Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimal<sud yaitu pemakaian tanah, pera-latan dan mesin serta gedung dan bangunan. Bahwa da-lam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi pema-kaian kekayaa-n daerah, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi pengelolaan pemakaian kekayaan daerai melalui perluasan objek retribusi pemakaia-n kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame papan, mesin ATM (anjungan tunai mandiri), menara, serta pemakaian bangunan papan reklame yang disedia-kan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu terhadap objek retribusi yarg tetah diatur da.tam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini, yaitu perubahan taril mess Makassar. SehUbungan dengan hal tersebut di atas' maka Peraturan Daerai r<"uu#t'"I- lu"*, rimur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi F#;ffi; r.uv.., Daerah perlu ditinjau kembali PASAL DEMI PASAL Pasa.l I

Pasal 9

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NoMoR :96 I q 4 LAMPIRAN PERATURA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2OI1 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETzuBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KAI}UPATEN LTJWU TIMUR

1.Pemakaian tanalt untuk : reklame?1.

b.Mesin ATM Zona I Zona Il Zota III Zona IV RpSo.OOO,OO/ m' per tahun Rp450.OOO,O0/a'? per tahun Rp40O.00O,00/m'? per tahun Rp35O.OOO,00/ m2 per tatrun
c.Menaia Zon^ 1 Znna II Zola III Z.ona Iv Rp150.OO0,OO/m' per tahun Rpl0O.00O,00/m" per tahun Rp75.000,00/m'? per taiun RpsO.0OO,0O/ m2 per talun
1. 2.Pemakaian tanah lapangan:
a.t hari = Rp 500.O0O,OO/hari
b.2 s/d 5 ha-ri = Rp 3OO.OO0,O0/hari
c.6 s/d 10 har:i = Rp 25O.OO0,OO/hari
d.l1 s/d 20 hari = Rp 20O.0O0,OO/ha,ri
e.21 ha-ri dst = Rp 50.00o,O0/ha-ri
1. 3.Pemakaian gedung dan bangunan:
a.Outlet = RP500.OOO,OO/bulan
b.Multi guna kecamatan = Rp500.o00,o0/hari
c.Multi guna kabupaten = Rp 1.0OO.O0O,0O/had
d.Mess Pemda (Makassar) = Rpi00.000,0O per kamar/hari
e.Mess Pemda (Jakarta) = RpiOO.000,00 per kamar/hari f Gudang pertanian Gudang rumput laut, lantai Jemur daJI alat press resi gudang = Rp3.000,00 per zakl3 bula.n = Rp8O,OO per kilogram = Rpl50,0O per kilogmm Zbna I 7nn 11 Zona lll Zona lV Rp30.o00,00/m'1 per bulan Rp25.OOO,O0/m' per bulan Rp2o.0oO,O0/m'? per bulan Rp15.OOO,O0/m'? per bulan Rp140.OO0,OO/m' per tahun Rpl3O.00O,00/m 'per tahun Rp 120.000,00/m 2per taiun Rp 100.000,00/m, per tahun qt lr i, gedung kantor semi permanen - Rp10.O0O,0O/ m2 per bulan - Rp3o.OOO,oO/ m2 per ta-hun
j.Gedung kantor pernanen - Rp12.5O0,O0/ m. per bulan - Rp6O.0O0,0O/ m2 per tahun
k.SPDN (Solar Pa-ket Dea.ler Liter) - Rp 1.750.000,00/per tahun
l.Rusunawa - l,antai I - Lantai II - Lantai III - Lantai IV
m.Papan reklame - s.d. 6 m2 - Diatas 6 lrl2
1. 4.Pemalaian peralalan dan mesin:
a.Unit Hand Traktor
b.Grader
c.Excavator (PC 200)
d.Excavator (PC 100)
e.Bacho Loader
f.vibrator roller
g.Bull Dozer D6 h, Truck Tronton = Rp100.000,00 per bulan = Rp80.OOO,0O per bulan = Rp7O.0O0,00 per bulan = RpSO.OOO,oO per bulan = Rp70.O00,0O per meter/ bulan = Rp4O.0O0,OO per meter/bulan = Rp150.000,00 per unit per hekto are = Rp375.000,00 perjam = Rp375.00O,00 per jam = Rp350.00O,O0 per jam = Rp250.OO0,O0 per jam = Rp250.000,00 per jam = Rp30o.000,00 per jam = Rp 1.500.000,00 Malili ke Kec. wasuponda = Rpl.75O.O0O,00 Malili ke Parumpanai = Rp2.OOO.O00,O0 Malili ke Wawondula/ Timampu = Rp2.5O0.OO0,O0 Malili ke Mahalona = Rp3.500.000,0O Malili ke Bantilang/ Loeha/Tokalimbo = Rp1.90O.O00,00 Malili ke Sorowako = Rp2.250.O0O,0O Malili ke Matano/ Nuha = Rp500.00O,00 Dalam Kota Malili = Rp8O0.000,00 Malili ke Lampia = Rp800.000,00 Malili ke Lal<awali = Rp80O.000,00 Malili ke Kec.Angkona lua-r = Rp1.250.000,00 Malili ke Kec.Angkona dalam = Rp1.650.000,00 Malili ke Kec.Wotu 6 q
i.Truck (sumbu 2)
j.Pabrik ee
k.Alat pemipil jagung
l.Alat tanam padi
m.Alat panen padi
n.Alat Pengering (Dryer)
o.Theodolit non digital
p.Theodolit Digital
q.Water pass
1. 5.l,apangan Tenis Indoor Rp20.OOO,OO/jam Outdoor Rp15.000,00/jam
2. 6.Instalasi Kebun Benih - Rp2.500.0OO,OO/bulan L = Rp2.O00.00O,OO Malili ke Kec.Burau = Rp1.7O0.000,OO Malili ke Kec.Tomoni = Rp1.650.000,00 Ma]ili ke Kec Tomoni Timur = Rp1.7sO.ooO,OO Matili ke Kec. Mangkutana = Rp2.OOO.0OO,O0 Malili ke Kec.Kalaeoa = Rp3OO.OOO,OO per hari = Rp2.OOO,O0 p€r balok = Rp25,00 per kilogram : Rp1SO.OOO,OO per hektar = Rp20,O0 per kilogram = RplO,OO per kilogram = Rpl50.O0o,oo per hari = Rp300.00o,oo per hari = Rp100.00o,oo per hari PJ. B LUWU TIMUR, l- L.' ---lr ,I L L I YASIN LIMPOqt 7

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…