DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI BAB III PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA BAB IV WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN BAB IV TATA KERJA BAE} V HARI DAN JAM KER.IA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)-;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tanbahan L,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeLal<saaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t€ntang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 47 1t Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent€.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negsra (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimara telah diubah dengan Peraturafl Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yarg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tcntang Manajemen Pendataa.n Profil Desa dar Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 2O9 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomar Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Desa (I.erEbaian Dacrah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
12.Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengar:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur p€nyelenggara pemerintah Daerah yalg memimpin pelaksalaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

s.buplt aaaurt Bupati Luwu Timur. (1
1. 4.Desa adalah Desa dan Desa Adat, seLanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwena-ng untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dal/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahaa Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 5.Daerah adalah Kabupaten Luwu fimur.
3. 6.Camat adalah pemimpin kecamat€n yang berada di bawah dan bertarggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. 7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan da-n kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintatran Negara Kesatuar Republik Indonesia,
5. 8.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yalg disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintalan desa.
6. 9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. 10.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaa-n dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. 11.Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuanga-n Deaa.
9. 12.Pelalsana Teknis Pengelol,aan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
10. 13.Peraturar Desa adalah Peraturan Perunda-ng-undangan yarg ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepalati bersama BPD .
11. 14.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibaltu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Kewilayahan; dan
c.Pelaksana Teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

(1)(21
(3)
(1)

Pasal 3

Sekretariat Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat' Se-kretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan Yaitu :

a.ulusan tata usaha dan umum;
b.urusan keuangan; dan
c.urusan perenc anaan. Qfi (21

(3)Selsetariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusar yaitu :
1. a.urusan umr,lm dan perenca.naan; dan
2. b.urusan keuangan.
(4)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusal,

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepa.la Dusun atau sebutaa Lain.
(3)Jumlah unsur PeLaksana kewilayahaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antsra pelaksana kewilayahan yartg dibutuhkan dengan kemampuan keuangaa desa aerta memperhatikan luas wilaya-h keda, kesulitan medan, karal,rteristik, geogralis, jumtah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(4)Tugas kewilayahan sebagaimala dimakeud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.pelaksa-naan pembangunan desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan desa; darl
4. d.pemberdayaan masya.al<at desa.
(5)Ketentuan lebih laljut mengenai Pelaksana Kewilayahan diatur da.lam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembartu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksara Teknis sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sek6i yaitu :
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi petrayanan.
(3)Pelak-a Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
1. a.seksi pemerintahan; dan ,,. b.. seksi kesejaltraan dan pelayanan, 14) Seksi sebagaimana dimatsud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. (r)
(2)Kepala Desa ".urgrj-"r. alt"d 6 mengangkar unsur st€J ".Jg:Yg dalam Pasal I avat (l) dapat kemampuan t ,.,.rr"*ijl*l "' angkat Desa sesuai kebutuhan dan urrsur staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
1. a.bendahara; D. pengunrs baralp: s:,;trEfir-ffiIifrH f :ffi.d?l*-ffi_il*#5#.?,*#***ni:",.i:t?
(3)

Pasal 7

(1)Kepaia Desa berkedudukal sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.menyelenggarakan Peme rintahan Desa; b, melaksanakan pembangunan;
2. c.pembinaan kemasyarakat; dan
3. d.pemberdayaan masyarakat.
(3)Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi :
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan DeBa, seperti tatr' praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan up4ya perlindungan masyarakat, adminishasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaa! wilayah;
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti 6rmbangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyara.kat, eosial budaya masJrarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. d.pemberdayaao maeyarakat, s€perti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidalg budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga serta karang taruna; dan
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga Lainnya.

Pasal 8

(1)Sekrctaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Selcetariat Dcsa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Sekretaris desa dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
1. a.melaksalakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. b.melaksanakan urusan umurn seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penlapan rapat, pengadministrasian aset, inventa-risasi, perjalanan dinas, dan pelayalan umum;
3. c.melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusal administrasi keuargan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifrkasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BpD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
4. d.melal<sanakan urusan perencanaan seperti menjrusun rencana anggaran pendapatan dan beLanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, metakukan monito'ring dan evaluasi progra_rn, serta penyusunan laporan, !4 I 'i Snri-{ A2'rO il ':rr13.,r5q i:lAq-rl i!'li.d!:? nsitlb;;Lr;lr xl r'.rr0 ,rleq:;i lll .rJ2..,al tl! rJ{rJ1l l.r9fir.-rcl rUrrjlAglln:,'.r /rirq .riqminr rrrr i : .9uJ,, rJ ii I rf ,/rj lll'.rq 1-L.rar,jrrrih -G.r6n i,,ls(ll,2 6ae(I ltl6q9, (S) ,r?r(l , i6rit I J rir.ryrg.i , r, i, ;'rrjp)ir rgl'Jy.l )rlr .e ;na rlur.)arAdmr(i o6;.l i:rjerrl'rrrr .(J n6b ;Js:161-6v_?rt.fl.>{ , roeni.rrrr:rl .r .rri)lr!r'1eF r n,, rwr;br')dmeq b r.:lrr.:rt I;rr:>1,;n,ir t,:1,'t'ieP.1 ,','t":, .rr:?ul .IRr,\rLari:i"l )ro otf.inh tzr(l 616q3X (ii) . ir,!.rr./i iriiime!ll {!) l}j,,ri r,iAl.l Elal ir.''qea ,t:z':A iro'fE larir',IYrc(l n4 !s rr,31nolyrrr',rr .r: ricit:r,]ct fiBUri.:lrneq .r,:,th ib rr!rtl'.," )q fls.lalefl3q rr, ,lr'jt iit'- m?q .!6lu.i}ll3oi .ni;dilrel rJ flr'1" .J,rmsJr,r')re)l ri,ii;lrl, im'.rl ,,roda.rah'-rq orb .r.sil!L'r)j[ !rq'., t! i?6'rraifiIrrI)rl ,]Frlr:,612:r,' '; eor.rl)ar'lrri .',.6qu ;/1a1rj!i:r/.r6rik)i-:1._rrl rr i i jr!taf,rq rjf{rj;E.t r:,1rlu;;.rcdrfl,,i iJrgq r .;,r;,ruprrsdrr ,q r!6rria:r..rlrJI'rn .d .ne-libil)n'n{ 30,;5i(i rrnnirlrlii, i.., r.i rrcl' (irtjAzgb-r',q ! t1tt16i r,-'icl :tti:ilat,.-. rtl ftJ;b .l,ri rrrr .uzrirlcq '11'r,,a'? .r!r jJ6)[819'12atTl I irr:i:niri,rrco r r.zrl Jd jr'?ne,1. Aa1t.pt',,, iraqiairrBq,l€,1!riyzrjr{r,isqJii,r'r'1, . n r rjh l:li,:Ar!.r l.rd .'ci) - rrrjrim6!,ri>{ .l t ;81 c t.z ttnr tariiiom tTlh izgeilsl,zr e "$: J) ii],)q'.2 .i6r,,16y.irifir ';rrrr.',l)11lrngq .h ,qlJbirl rrBgfiur,qnil .rl lloq .iraono.il .r/nb!rC porjlJi(i ib ,ii){ArliyzBfir j6flrriEi En816, 6rr", r,9,itrlr,i.r ^brr.n9q .a8t6ul9d rrsn.ilrhredmsq rlrh rt1.b 1)i]r"tttizt;tf BPt;t!'tr'n 1|,::tt' l, naa_rlimrl n6Bcr ,l.r I r]o[ncm .s .6'lrali,:l .lradrrrgl lil ii,l 8 r,,zr;i .rrjrrBljlrr2 /rini(ifl1ir! tu"fiti tt'ti,j.::.)a 116r!birb9r1d r"''Ll zit$e1A.re .J]? )c :l(r,..bi(l n.6lcb 6e9(l :1,:, r'd ,-,tnlidrx')rt zqYtr)'t3l1 ^, )(f i"t)n1Aaa .A/i.lr.)ir.:i1 ,J,n.,i: i? B1Jr.ifl il rlbe tolt",lfjmii) En,lmirlgfj(I1? zBpIJt irtilrr.izr!,fIu iir6l'rh rja'l,b ?i'lltl'):rhe :i?lr.rul ir-r'L,:llrrerfi (!) lrflB ljhBq .dsrler.r"r a1R, irrs\r,,' a!61idA.rl8lr)':,t tt],ttiit: I t ri/Bri li?rLl )rtr .!i |F.f,'\q?). \ Ir6b.^lz_,ti .\t'I ttIt t']\ rR1rJa rils'il.:iolmba ;ze:r"iriin,l,s rt'J,' ,I5( .Jr iq9,, fflumu n-g1,llrlg nl rlrior,2:lelgm .d .rorn rl -:Ab 6e9,, lLil:ln,-r')(l SrrlilAPr)1tj alasibgYrlrq ,82 )l) i ,l\tt,J1'\\ rrsrrrlr :,q ,i.sei'i, t1 fiar.r'iz6 IJ Giiln1l.i.Iimbepnrq ,lsqr;' lt ;rl6iYrrJrl :mt j rn L, rsrr,j'4,.1./l '.lr,znrrti, ta!l\zitti.trby ntiztr$t\r\rq rl,.r(trr r6:lar :ur>l o6?u1u llt li.:lriar6r )Ill .1 ir,,b i,-;Jeqsbo :t'rl1tr,t!? N;1it''' izi;rtlzi 1" 1'7brl ,rro:lrrl'r'" i?:rlt2irrrbF fi6l il' !rr|jr,le:{ ',rr,zirrimb'i ieulrliitr 'rt rqjiJS'lttl 6.9r,(lriljl nBh .'l'lfr 1'je(l is r' '1'11rq tarc ai6 'ir rr. i26d8n:'q il6b ;r{naiBI Bzeh rBr lrrrft ;r'trne'J ;,;lsb rirrtlG:no' i,tAt'")ti. .tQ )h r-:1t','lld nBlr nrdcqrj!"lrt'ro n irr'gltnrl iai,toi, i"n:' rirr':irr ',' :r^>ll')i'll fi .naouPnr:dme'r 6)lgrr I {r: r;6b s r'':{)('il llEititetr'/t;')ti ;rh'i'1iJr-:'io1q
(1)(21

Pasal 9

(1)Selretaris Desa bertindak selaku koordinator peLaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam PTPKD.
(2)Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimala dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.men]rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
2. b.men,'usun Rancangan Pe.aturan Desa tentarg APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungiawabaa pelaksanaan APB Desa; c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanasn kegiatal yartg telah ditetapkan dalam APB Desa;
3. d.menyrsun pelaporan dar pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa; dan
4. e.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti prenerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 10

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf selsetariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaart tugas pemerintahan. Kepala Urusan dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti meLaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menJrurat, arsip, ekspedisi, penataan adminiatrasi perangkat deea, prenyediaan prasarana perangkat deea dan kantor, penyiapal rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, pefalanan dinas, serta pelayanan umum;
b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti meLaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapat€n dan pengeluaran, verifrkasi administrasi keuarrgarr, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga premerintahan desa lainnya; dan
c.Kepala Urusar Perencsnaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menlrusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring da.rr evaluasi program, serta penyusunal laporan. Xepala Urus€n bertanggung jawab kepada Kepa.la Desa melalui Sekretaris Desa.

(3)
(4)
(1)(21 Pasal 1 1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sekaligus sebagai petugas/pengurus aset desa. Petugas/pengurus aset desa bertugas da.Il bertanggungiawab :
1. a.mengajukal rencara kebutuhan aset desa;
2. b.mengajukan permohonan penetapan penggunaan as€t de6a yaJrg diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. c.melakukan inventarisasi aset desa;
4. d.mengamarrkan dan mernelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. e.menyrsun dan menyampaikan laporan aset desa. ?

Pasal 12

(1)Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh Unsr:r Staf perargkat Desa yal<ni Bendahara.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/memUayar, menatausahadn, dan mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan desa dan , pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ApB Desa.
(3)Bendahara sebagai wajib pungut pajah pengtrasilan (pph) dan pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh prenerimaal potongan aan paja* yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.
(4)Bendahara wajib melakukar pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan aecara tertib.
(5)Bendahara sebagai PPTKD membantu Kepala Desa untuk melalsalakan pengelolaan keuangan desa.
(6)Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) men buku sebagai berikut
1. a.kas umum;
2. b.buku kas pembantu paja}; dan
3. c.buku bank.
(7)Bendahara wajib mempertanggun$awabkan uang melalui laporan pertanggungiawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulal berikutnya.
(1)
(2)

Pasal 13

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaima-na dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a.kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menlmsun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Prolil Desa;
b.kepala seksi kesejahteraan mempr:n3rai fr:ngsi melaksanalan pembalgunarr sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, darl tugaa sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olalrraga, dan karang taruna; dan
c.kepala seksi pelayanal memiliki fungsi melaksanakar penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaal hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masJrarakat, pelestarian nilai sosial budalra masyarakat, keagamaal, dan ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…