DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III: PANITIA MHA BAB IV: KRITERIA MASYARAKAT HUKUM ADAT BAB V: TAHAPAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BAB VI: PENYELESAIAN SENGKETA BAB VII: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VIII: HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM ADAT BAB IX: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X: PENDANAAN BAB XI: KETENTUAN PERALIHAN BAB XII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanah konstitusi UUO 1945 dan dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang ••• ---- ·-_ -e-; ---�oe�-"'-ftilat komunal, baik hak diatas tanah, wilayah, ____ . .--budayf, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun �. temurun, maupun yang diperoleh melalui · · ·-"-,-=-m'"7�'�sme lain yang sah menurut hukum adat; '1//f c. . bahwalsesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun ,.._ 71 2�.14.. '-1tang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah .V J(a b�iJ:ten memiliki kewenangan menjalankan urusan - -- pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup khususnya dalam penetapan dan pengakuan serta peningkatan masyarakat hukum adat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn hurur a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; ·>---· l..,/-� ·- .i ;I S, k'!;, •:--:-:--ft!(\ 'l k;JllA. :tr::�' . Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Seiatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; • • '.i �ck.it' • 1 ·L -._ �:... .;.. -
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana teiah diubah �=�d;l;e�n�gan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang r.=====- .,,,.-,·�= � -"l l\ r,1r..•.<, : r-;·)1:;ASI Cipta\l Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ,1�------ -----"'f"al"1�utj 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara j\,__s_,�_d_•_·------ LI-..-�---"R.ae._p,..u� Indonesia Nomor 6573); �}--"-"-·_,_fatl__i FWA I ', 6. Und [g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ! Kn. n,, .. , 'I( · Peme 'ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik . �-=n sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =d,��=N<,ganl Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH h.ffl>A'!'EN=f;l'JWU TIMUR ' P,\RAf 'I ( , dan l · -l:- SckJa. . BUPATI LUWU TI ,:.�i<ten f'l;\>',t::fi,... 1I-�·, Ii Ka. Dir.a, MEMUTUSKAN --i.:,..,.----t ---,, Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. • •

BAB LL

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan asas :

a.hak asasi manusia;
b.keadilan; f: partisipasi; PAil r ) "I c.
d.kesetaraan; Sekda� "- . __ 1 ' •
e.kepentingan nasional; r\�lsten �- .. ��,
r.keberlanjutan lingkungan; I • Ka. Dinas I
g.asas rekognisi; dan --·, n � SekAahit\. _,
h.asas kemandirian. •

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
c.memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
d.melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kcbudayaan nasional;
e.mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis MHA;
f.menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak yang telah ctiakui dan ctilindungi secara hukum;dan
g.menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA. 5

BAB LLL

PANITIA MHA

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA Kabupaten.
(2)Panitia MHA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
3. c.Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai Anggota;
4. d.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
5. e.Camat sebagai Anggota; dan/atau
6. f.Instansi vertikal yang sesuai karakteristik MHA, unsur akademisi, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau unsur lainnya sebagai anggota.
(3)Pembentukan Panitia MHA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. l . : l 1--�----<, l-i--� ·-' __72 Pt' • Sekdo.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.panitia MHA;
b.kriteria MHA;
c.tahapan pengakuan dan penetapan MHA,·t,=====
d.penyelesaian sengketa;
e.tanggungjawab pemerintah Daerah;
f.hak dan kewajiban MHA;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan. • •

BAB IV

KRITERlA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

Kriteria MHA meliputi :

a.kelompok masyarakat yang secara turun temurun bennukim di wilayah geografis tertentu;
b.adanya ikatan pada asal usu! leluhur;
c.adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup;
d.adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat adat;
e.adanya wilayah hukum adat yang jelas; 6
f.adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum; dan
g.adanya pranata dan perangkat hukum, yang rnasih ditaati. BABV TAHAPAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

Pengakuan dan penetapan MHA, dilakukan melaJui tahapan:

a.identifikasi MHA; - � \..... -- �I l, p, ' Sekda,

Pasal 8

(1)Bupati melaJui Camat melakukan identifikasi.
1. b.verifikasi dan vaJidasi MHA; dan
2. c.penetapan MHA. • •
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan mencennati:
1. a.sejarah asal usul MHA;
2. b.wilayah adat;
3. c.hukum adat;
4. d.kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
5. e.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
(3)Identifikasi diawali dengan surat penyampaian Panitia MHA Kabupaten kepada Camat untuk melakukan pra identifikasi kepada seluruh MHA yang ada di wiJayahnya masing-masing.
(4)Camat menindaklanjuti penyampaian Panitia MHA Kabupaten dengan bersurat kepada MHA yang ada di wilayahnya agar mengajukan surat perrnohonan pra identifikasi.
(5)MHA mengajukan surat permohonan pra identifikasi kepada Camat di wilayahnya masing-masing, paling Iambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima.
(6)Surat Permohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan dokumen pendukung meliputi:
1. a.identitas MHA;
2. b.struktur kelembagaan; dan
3. c.peta/ sketsa wilayah adat.

Pasal 9

( I) ldentifikasi akan dilakukan setelah MHA yang mengajukan surat perrnohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(5)mendapatkan surat persetujuan mengikuti identifikasi. 7 • •
(2)Persetujuan sebagaimana dimalcsud pada ayat memperhatikan kelengkapan lampiran dokumen sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 ayat (6).
(3)Persetujuan sebagaimana dimalcsud pada ayat (!) tidalc alcan dilalcukan terhadap MHA yang diakui lebih dari satu pihalc atau terjadi konflik, sampai terdapat kesepakatan tertulis di anta.ra mereka.
(4)Konflik sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) terlihat dari kesamaan identitas MHA dan/atau struktur kelembagaan dan/atau peta/sketsa wilayah adat.
(5)Terhadap MHA yang telah mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dimalcsud pada ayat (!), Camat melalcukan identifikasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
(6)Hasil identifikasi dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk RH!.

Pasal 10

(!) Dalam melalcsanalcan identifi.kasi, Camat dapat membentuk Tim Identifikasi MHA setelah mendapat persetujuan dari Panitia MHA Kabupaten.

(2)Tim Identifikasi MHA sebagaimana dimalcsud pada ayat (!) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Camat sebagai ketua;
2. b.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sek.retaris;
3. c.Kepala Desa setempat sebagai anggota; dan/atau
4. d.Unsur akademisi, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau unsur lainnya sebagai anggota.
(3)Pembentukan Tim Identifikasi MHA ditetapkan dengan Keputusan Camat. Pasal 1 1 (!) RH! sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 9 ayat (6) memuat penjelasan sebagai berikut :
1. a.identitas MHA;
2. b.aspek sejarah;
3. c.aspek wilayah adat;
4. d.aspek hukum adat;
5. e.aspek kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
6. f.aspek harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
(2)Identitas MHA sebagaimana dimalcsud pada ayat (!) huruf a, meliputi:
1. a.namaMHA;
2. b.alamat MHA;
3. c.jumlah anggota MHA; dan
4. d.dokumen pendukung lainnya. 8 (!) setelah pendukung - =, PAR \1 }..__ - -i --� I Sekda, I Aslsten � • 'l:<tl"M>- I s-, l(a. Dina, ' )( Sek./Kabid. I / < .;,.....;;: - <:' :1 \< ' (3 ·- -

Pasal 12

(3)Aspek sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.asal usu! termasuk di dalamnya faktor mitologi yang dipercayai; dan
2. b.sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola perpindahan.
(4)Aspek wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.batas wilayah adat;
2. b.peta/ sketsa wilayah adat yang telah disepakati oleh anggota MHA maupun komunitas yang bersangkutan;
3. c.struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam/individual dan komunal; dan
4. d.struktur ruang wilayah adat.
(5)Aspek hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, meliputi:
1. a.hukum adat yang berlaku; dan
2. b.bentuk sanksi adat .
(6)Aspek kelembagaan/ sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.struktur dan kewenangan lembaga adat;
2. b.perangkat lembaga adat beserta. tugas dan fungsinya;
3. c.tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat; dan
4. d.tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.
(7)Aspek harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
1. a.bentuk kebudayaan material yang dimiliki;
2. b.benda-benda pusaka; dan
3. c.tanah komunal.
(8)Aspek yang wajib terpenuhi dalam identifikasi MHA meliputi : __
1. a.Sejarah; II . _ PAR _ -·-·· __--.,ij
2. b.Wilayah Adat; jl Sekda, 1 \:..
3. c.Hukum Adat; dan I Asisten � , PE{""'
4. d.Kelembagaan/Sistem pemerintahan ada . . . Ka. ll1nas t,sek.� .. ;, . _ • •
(1)RH! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) disampaikan kepada MHA setempat, Kepala Desa setempat, serta Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan.
(2)Setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RH! dituangkan dalam bentuk LHI untuk ditandatangani bersama oleh :
1. a.Ketua MHA setempat;
2. b.Kepala Desa setempat; dan
3. c.Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan. 9
(3)LHI disampaikan oleh Tim Identifikasi MHA melalui Camat kepada Panitia MHA Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
(4)Dalam ha! terdapat konfiik saat memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan mediasi terhadapnya.
(5)Dalam ha! mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kebuntuan, Tim Identifikasi MHA membuat berita acara berisi penghentian proses identifikasi terhadap MHA yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…